Di tengah masih rendahnya indeks pembangunan manusia di Papua, temuan dari sejumlah praktik korupsi di wilayah itu mencengangkan. Terakhir, korupsi dana operasional Papua tahun 2020-2022 yang melibatkan bekas Gubernur Papua, Lukas Enembe, terungkap adanya uang puluhan miliar rupiah yang diduga dibawa dengan 19 koper dari Papua, untuk membeli jet pribadi di luar negeri. Lukas Enembe meninggal pada Desember 2023, tapi KPK terus menelusuri kasus yang merugikan negara hingga Rp 1,2 triliun itu. Pada 2008-2023, ada Sembilan kepala daerah di wilayah itu yang terjerat kasus korupsi dan diproses hukum oleh KPK. Sebanyak lima kepala daerah diantaranya terjerat kasus pada 2008-2014 dan empat kepala daerah pada 2020-2023. Kasus yang menimpa kepala daerah di wilayah Papua itu banyak yang terkait dengan penyelewengan dana APBD.

Itu menunjukkan, dana APBD yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat ternyata juga menjadi sumber korupsi. Korupsi Papua terjadi di tengah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lima provinsi di Papua pada tahun 2024, tak ada yang di atas IPM nasional di skor 75,02. IPM tertinggi Papua ada di Provinsi Papua dengan skor 73,85, yang terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan IPM 54,43. Lima provinsi di Papua juga ada di bawah rata-rata nasional untuk kategori lainnya. Dimana pengeluaran riil per kapita tahun 2024 adalah Rp 12,341 juta. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan warga Papua terasa ironis karena banyak dana otonomi khusus yang digelontorkan ke wilayah itu sejak tahun 2002. Pengelolaan anggaran yang tidak disiplin dan minimnya pengawasan pusat jadi bagian adanya kepala daerah di Papua yang diproses hukum karena korupsi. (Yoga)

Okupansi hotel dan restoran di Jabar masih defisit 42 % sampai pertengahan tahun ini. Nasib sekitar 31.000 pekerja di sektor jasa itu pun terancam jika okupansi terus menurun. Kondisi itu diungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar, Dodi Ahmad Sofiandi, Jumat (20/6). ”Kondisinya masih mengkhawatirkan. Defisitnya 42 %, jauh dari target minimal operasional 60 %,” ujarnya. Saatini, ada 454 anggota PHRI sebagai pemilik hotel, dengan lebih dari 300 anggota yang menjadi pemilik restoran, tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jabar. Dodi menuturkan, kondisiini rentan berdampak pengurangan jam kerja. Kebijakan pengurangan jam kerja itu mesti dilakukan demi mengurangi beban biaya operasional dari upah pekerja.

”Pengurangan jam kerja dan upah yang dialami ribuan pekerja mencapai 50 %. Misalnya, 7 hari kerja dikurangi hingga 3 hari kerja,” kata Dedi. Bahkan, 150 pekerja hotel di Bogor telah mengalami PHK. Sementara 2.500 hingga 3.000 pekerja kontrak mendapat pengurangan jam kerja.” Apabila okupansi terus menurun hingga 30 %, risiko PHK massal bisa lebih besar. Total pekerja hotel dan restoran sekitar 31.000 sangat terancam PHK jika kondisi defisit berlanjut,” ujarnya. Dodi menambahkan, belum ada dampak signifikan setelah adanya persetujuan Kemendagri untuk kegiatan pemerintah di hotel. GM Hotel Novotel Bandung, Arief Maulana mengaku, hingga kini Novotel Bandung masih terdampak oleh turunnya okupansi. ”Saat ini okupansi di Novotel masih bertahan di angka 60-70 %, setelah kami menurunkan biaya per kamar hingga 20 %,” kata Arief. (Yoga)

Tawaran pembiayaan kuliah pada jenjang sarjana hingga pascasarjana di dalam dan luar negeri kian terbuka lewat beasiswa pemerintah. Pilihan berkuliah bagi anak-anak muda Indonesia di dalam dan luar negeri lewat beasiswa pemerintah tersedia lewat beragam program. Dari jenjang sarjana pun tersedia ratusan ribu kuota bagi lulusan SMA/MA sederajat setiap tahun, hingga boleh berkuliah di top 100 perguruan tinggi terbaik dengan fasilitas biaya kuliah hingga biaya hidup yang layak hingga lulus. Sebanyak 337 lulusanSMA/MA terbaik bangsa mendapat beasiswa dari program Beasiswa Indonesia Maju dan Beasiswa Garuda di tahun 2025, kolaborasi Kemendiktisaintek dan Lembaga Pengelola Dana Abadi Pendidikan (LPDP). Sebanyak 325 peserta akan menjalani studidi luar negeri, antara lain Kanada, Australia, AS dan Singapura, sedangkan 12 orang lainnya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri.

Ada juga beasiswa kuliah yang membuka akses luas bagi lulusan SMA/SMK sederajat dari keluarga tidak mampu untuk kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta tanpa terkendala biaya. Program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah (transformasi dari beasiswa Bidikmisi) membuat anak- anak dari keluarga miskin tak lagi takut bermimpi menjadi sarjana pertama didalam keluarga, bahkan di kampung atau desanya. Rektor ITB, Tatacipta Dirgantara bahkan mengunjungi tiga calon mahasiswa baru ITB asal Sumbar yang masuk lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) tahun 2025 pada Sabtu (7/6). Ketiganya adalah Nauli Al Ghifari (18) dan Devit Febriansyah (18), siswa SMAN 1 Bukit tinggi, serta Deka Fakira Berna dari SMAN 1 Padang, yang berasal dari keluarga tak mampu, tapi berprestasi. Bahkan sempat viral dimedia sosial, Devit, yang diterima di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI-ITB), mendapat bantuan iuran sukarela warga satu kampung agar bisa berangkat kuliah ke Bandung. (Yoga)

Para musisi khawatir aksi panggung mereka berakhir di pengadilan karena tersandung masalah royalty dan berharap adanya kejelasan mekanisme pembayaran royalti. Komisi III DPR dan pemerintah menegaskan, pembayaran hak kekayaan intelektual menjadi tanggung jawab penyelenggara. Kekhawatiran ini diungkap Tantri Syalindri (Tantri Kotak) usai rapat dengar pendapat dan rapat dengar pendapat umum KomisiIII DPR bersama Dirjen Kekayaan Intelektual (KI) Kementerian Hukum, Badan Pengawas MA, Koalisi Advokat Pemantau Peradilan, dan perwakilan Agnes Monica (Agnez Mo) di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/6), membahas putusan PN Jakpus yang dihadapi Agnes. Dia dituntut Arie Sapta, pencipta lagu ”Bilang Saja”, karena menyanyikan lagu itu tanpa izin dalam tiga konser pada 2023. Dalam perkara No 92/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2024/PN Niaga Jkt.Pst 30 Januari 2025, Agnes disebut melakukan pelanggaran hak cipta dan harus membayar denda kerugian Rp 1,5 miliar kepada penggugat.

Kasus ini tak hanya berdampak pada pihak Agnes, tetapi juga membawa kekhawatiran bagi para musisi untuk membawakan lagu dalam pertunjukan. Putusan tersebut diadukan ke DPR karena diduga tidak sesuai dengan UU No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Putusan ini diadukan ke Komisi III karena ada indikasi putusan pengadilan tersebut tidak sesuai dengan UU. Pihak Agnes menyayangkan putusan yang menitikberatkan kesalahan kepada Agnes yang dianggap membawakan lagutanpa royalti. Padahal, dalam UU Hak Cipta, tanggung jawab pembayaran royalti ada pada penyelenggara acara. Kondisi yang tak memihak para musisi ini, membuatnya khawatir untuk tampil dalam pertunjukan music, karena itu, dia berharap kepada negara untuk lebih memperjelas aturan main sehingga tak ada yang dirugikan. ”Kondisi industri musik saatini tidak baik-baik saja. Saya mewakili para penyanyi di Indonesia yang saat ini takut membawakan lagu dipertunjukan musik.,” lanjutnya. (Yoga)

Pemerintah menargetkan angka kemiskinan di Indonesia turun menjadi 4,5 % pada 2029. Untuk mencapai target itu, pemerintah bakal menggandeng berbagai pihak, termasuk akademisi dan pesantren-pesantren, dalam upaya pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan data BPS, tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 sebesar 8,57 % atau 24,06 juta jiwa. Angka itu, kata Menko Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, ditargetkan turun menjadi 4,5 % pada 2029. Ada tiga provinsi di Pulau Jawa yang menjadi penyumbang kemiskinan terbanyak di Indonesia, yaitu Jatim, Jabar dan Jateng. Jatim berkontribusi 16,39 %, Jateng 4,12 % dan Jabar 15,25 %.

”Tiga provinsi ini kita atasi, sudah 50 % masalah kemiskinan Tanah Air selesai,” kata Mu-haimin saat membuka Dialog Terbuka dengan tema ”Membangun Ekosistem Pemberdayaan Masyarakat Desa: Kolaborasi Pemerintah, Akademisi dan Pesantren Menuju Nol Kemiskinan” di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo, Kota Semarang, Jateng, Kamis (19/6). Muhaimin menyebut, selama ini, penyaluran bansos menjadi cara yang banyak dipilih untuk mengatasi kemiskinan. Padahal, upaya itud tak sepenuhnya efektif. Sebab, penyalurannya belum semuanya tepat sasaran. Pembenahan data kemiskinan terus diupayakan, adapun anggaran yang selama ini terpakai dalam penyaluran bansos yang tidak tepat sasaran akan dialihkan untuk membiayai programm yang bersifat pemberdayaan. (Yoga)

Pernyataan Wakil Mensos, Agus Jabo Priyono bahwa kebanyakan orangtua dari kelompok masyarakat miskin, masa depan anaknya juga akan miskin memantik perbincangan publik di media sosial: apakah rantai kemiskinan sulit diputus karena diwariskan atau justru memperlihatkan wajah kemiskinan struktural yang kian mengakar. Agus menyampaikan hal itu saat menyerahkan bantuan 10.000 paket seragam kepada siswa di seluruh Indonesia yang dimulai secara simbolis di SD Swasta Kresna, Jaktim, Rabu (18/6). ”Kalau orangtuanya miskin, anaknya sudah dipastikan miskin. Tanpa bicara tentang takdir, tapi berdasarkan data. Kalau orangtuanya miskin, (maka) 64,46 % anaknya miskin,” kata Agus. Selain itu, 74,51 % orang miskin di Indonesia mengenyam pendidikan hanya sampai SD. Mereka kebanyakan putus sekolah karena tak memiliki biaya hingga terpaksa bekerja membantu orangtuanya.

Agus menegaskan bahwa kemiskinan bukanlah takdir. Pemerintah berupaya memutus rantai kemiskinan melalui berbagai program pemberdayaan dan pendidikan, misalnya program pemberdayaan sosial dan sekolah rakyat yang dikelola Kemensos. Ada pula program di kementerian lain, seperti revitalisasi sekolah reguler dan bantuan afirmasi pendidikan demi mewujudkan wajib belajar 13 tahun oleh Kemendikdasmen. Di Kemendiktisaintek, ada program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah yang membantu anak-anak dari keluarga kurang mampu. Semua program ini yang anggarannya berasal dari rakyat telah dikembalikan oleh negara demi memperbaiki kesejahteraan kelompok masyarakat miskin untuk naik kelas. Peneliti budaya, media dan komunikasi Universitas Pasundan, Idi Subandy Ibrahim, menilai, pernyataan Agus kurang elok karena tak ada manusia yang bisa memilih lahir dari keluarga miskin atau kaya dan tak ada anak yang mau diwariskan kemiskinan dari orangtuanya. (Yoga)

Film animasi, Jumbo, tak hanya menjadi film Indonesia terlaris tahun ini yang mampu meraup pendapatan ”jumbo”. Seiring keberhasilan film itu, ada momentum untuk mengembangkan ekosistem industri film animasi dalam negeri. Sejak Jumbo tayang perdana pada 31 Maret hingga 9 Juni 2025, film animasi karya sutradara Ryan Adriandhy itu telah ditonton 10,15 juta penonton dan meraup pendapatan domestik 23,7 juta USD (Rp 252,8miliar). Jumbo menggeser film genre horor, KKN di Desa Penari, yang sebelumnya menjadi pemegang rekor jumlah penonton terbanyak, yakni 10,06 juta orang. Penghasilan Jumbo akan semakin jumbo karena akan ditayangkan di 17 negara Asia Tengah dan Eropa, seperti Rusia, Belarus, Ukraina, Moldova, Tajikistan, Turkmenistan, Estonia dan Latvia. Menurut Ketua Umum Asosiasi Industri Animasi dan Konten Indonesia (Ainaki) Daryl Wilson, Jumbo berhasil mencetak jumlah penonton dan pendapatan tinggi karena menawarkan narasi dan visualisasi tiga dimensi yang apik.

Kesuksesan Jumbo tak lepas dari keterlibatan komunitas, artis, penyanyi dan investor. Secara umum industri film animasi dalam negeri masih memiliki banyak tantangan mulai soal investasi biaya produksi, kreativitas cerita, hingga penciptaan karakter penokohan yang kuat, tapi belum banyak investor yang melirik industri film animasi. Padahal, animator Indonesia memiliki kualitas yang tidak kalah dari negara lain. Ainaki mencatat, Indonesia memiliki 250 studio animasi dari skala besar, menengah dan kecil.  ”Industri animasi Indonesia belum maksimal dan terangkat, karena secara bisnis berisiko sebab produksinya butuh waktu lama yang membuat cost production (biaya produksi) tinggi. Hal ini yang menjadi pertimbangan investor, apakah setelah selesai dan tayang, filmnya akan sukses,” ujarnya.

Dalam cuitan di akun X resminya, Ryan Adriandhy menyampaikan, Jumbo dibuat dengan anggaran di bawah 2 juta USD atau Rp 30 miliar. Bandingkan dengan film Inside Out 2 karya Disney Pixar yang memakan biaya Rp 3 triliun. Industri animasi Tanah Air sebenarnya menyimpan potensi besar. Menurut catatan ”Indonesia Animation Report 2020”, dalam periode 2015-2019, industri animasi dalam negeri tumbuh 153 % dengan kenaikan rata-rata 26 % per tahun. Pada 2015, industri animasi Indonesia mencetak pendapatan kotor Rp 238 miliar dan terus tumbuh dari tahun ke tahun dan mencapai Rp 602,75 miliar pada 2019. Secara global, pasar animasi diperkirakan bakal tumbuh dari 379,83 miliar USD (2024) menjadi 407,03 miliar USD (2025) dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan sebesar 7,2 %. (Yoga)

Kemendiktisaintek memastikan adanya pihak kampus yang memeras mahasiswa penerima Kartu Indonesia Pintar atau KIP di Baubau, Sultra. Mahasiswa dipungut bayaran jutaan rupiah per orang. Pihak kampus wajib mengembalikan pungutan, tetapi belum ada sanksi keras atas kejadian ini. Ketua Tim Kerja KIP Kuliah dan Afirmasi Pendidikan Tinggi, Muni menyatakan telah melakukan supervisi penggunaan anggaran di Institut Kesehatan dan Teknologi (IKT) Buton Raya, Sultra. Tim melakukan wawancara dan pendalaman terkait dugaan permintaan uang mahasiswa penerima beasiswa KIP. ”Seperti yang diberitakan sebelumnya, kami temukan ada permintaan biaya atau pemalakan terhadap mahasiswa. Jumlahnya seperti yang juga dibahas di berita, yaitu Rp 9 juta-Rp11 juta per orang. Totalnya ratusan juta rupiah,” kata Muni yang dihubungi dari Kendari, Kamis (19/6).

Berdasarkan temuan itu, pihaknya telah memerintahkan kampus untuk mengembalikan uang mahasiswa secara utuh. Selain itu, tidak boleh ada lagi cerita adanya pungutan liar kepada mahasiswa atau bentuk permintaan lainnya. ”Untuk sanksi itu, kami telah koordinasikan ke pimpinan karena di luar kewenangan kami. Pihak kampus tak boleh lagi melakukan hal ini,” kata Muni. Sebelumnya, sejumlah mahasiswa di IKT Buton Raya mengadukan pemalakan yang dilakukan pimpinan kampus. Mereka dipalak jutaan rupiah dengan alibi untuk mendapat beasiswa KIP. Padahal, pemberian beasiswa KIP bagi mahasiswa tidak mampu itu tak dipungut biaya apa pun. Sebagian mahasiswa ketakutan hingga pulang kampung, berhenti kuliah dan mengalami trauma.

S (21) korban pemerasan, kini berhenti kuliah dan terpaksa pulang kampung akibat kejadian ini. Ia juga mendapat teror karena mengungkap kasus. Ia bahkan berkali-kali diminta untuk mengembalikan uang yang telah ditransfer ulang ke rekeningnya oleh pihak kampus. Imbasnya, ia sempat trauma dan memilih meninggalkan sementara cita-citanya menjadi perawat. Ia telah melaporkan teror dan pemerasan tersebut ke Kepolisian Resor Baubau. Namun, ia kesulitan karena berada jauh. ”Sekarang saya sudah mau pindah kampus. Tapi sepertinya sulit dapat surat mutasi. Apalagi kemarin ada pihak yang minta cabut laporan,” katanya. Menurut dia, kasus ini masih jauh dari selesai. Meski uang miliknya telah dikembalikan, sebagian temannya belum mendapat pengembalian. Para penerima beasiswa KIP yang diperas tersebut diancam supaya tidak banyak bicara. (Yoga)

Tekanan terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia semakin jelas terlihat, ditandai dengan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) ke level terendah sejak 2022 dan tingginya kredit macet (NPL) sektor rumah tangga sebesar 2,23% per Maret 2025. Kondisi ini mencerminkan menurunnya daya beli masyarakat dan memicu kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi.

Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga, dan Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia, menegaskan bahwa perbankan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit demi menjaga kualitas aset. Sementara itu, Ryan Kiryanto dari LPPI menyarankan agar pemerintah memperkuat sisi permintaan dengan stimulus fiskal dan percepatan realisasi belanja negara, yang baru mencapai 25,7% dari pagu per Mei 2025.

Dari sisi program, David Sumual dari BCA menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan industri dan perdagangan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sedangkan Teuku Riefky dari LPEM UI menyoroti iklim investasi yang belum kondusif akibat tingginya biaya ekonomi, buruknya administrasi, dan ketidakpastian hukum.

Di pasar saham, Jessica Leonardy dari OCBC Sekuritas dan Wawan Hendrayana dari Infovesta menilai bahwa stimulus fiskal dan insentif pajak, khususnya bagi kelas menengah, serta penguatan rupiah dan pelonggaran suku bunga dapat membantu mendorong konsumsi.

Secara keseluruhan, menjaga daya beli masyarakat menuntut tindakan terkoordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural agar konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.

Ada ribuan alasan untuk kembali ke Jakarta Fair Kemayoran. Rasanya belum lengkap jika tak menyempatkan diri untuk menikmati kuliner hingga berbururagam diskon di pameran multi produk yang berlangsung 19 Juni hingga 13 Juli 2025. Arena pameran Jakarta Fair Kemayoran di Jakarta International Expo (JIExpo), Kemayoran, Jakpus ramai sejak Kamis (19/6) sore. Yeni Fitria (41) dan keluarga naik taksi dari Jakbar ke JIExpo. Mereka menyempatkan membeli jajanan sebelum menuju panggung utama, lokasi pembukaan pameran sekaligus pesta kembang api. ”Banyak promo makanya datang terus setiap tahun,” tutur Yeni. Keluarganya selalu mencari american donat. Donat khas berbentuk panjang yang hanya dijual saat Jakarta Fair Kemayoran. ”Ini kesempatan berburu diskon. Jakarta Fair dari tahun ke tahun selalu ramai, semarak,” kata Yeni. Endang (60) juga datang bersama keluarga dari Jakpus, menemani anak dan cucunya berbelanja produk dengan harga spesial.

Pelaksanaan Jakarta Fair Kemayoran 2025 lebih singkat dari tahun lalu. Namun, penyelenggara menyiasatinya dengan tambahan jam operasional agar pengunjung dan nilai transaksi tidak turun signifikan. Senin sampai Kamis pameran dimulai pukul 15.00 hingga 22.30. Pada Jumat hingga pukul 23.00 dan Sabtu-Minggu mulai pukul 10.00 hingga 23.00. Jakarta diikuti 2.550 perusahaan dengan 55 % sektor swasta dan 45 % sektor UMKM, menampilkan produk dalam 1.550 stan. Dirut JIExpo, Siti Hartati Murdaya menyebut, Jakarta Fair Kemayoran sejak masih bernama Pekan Raya Jakarta, bukan hanya pameran niaga, tapi, juga kebangkitan industri kreatif nasional. ”Jakarta Fair mendorong daya saing produk lokal dan roda perekonomian,” ujar Siti. Jakarta Fair Kemayoran 2024, mencatat nilai transaksi hingga Rp 7,5 triliun dengan 6,3 juta pengunjung selama 33 hari. Menurut Siti, hal ini baik di tengah ketidak pastian ekonomi, terutama bagi sektor pertemuan, insentif, konvensi, dan pameran atau MICE. (Yoga)