Seni tradisional Betawi bertransformasi seiring perkembangan zaman. Ondel-ondel, menjadi sarana mengais rezeki dengan kaleng bekas yang berdering di jalanan. Agar identitas budaya ini tetap terjaga dan tak kehilangan maknanya, butuh pelestarianyang tepat serta dukungan bagi seniman. Kamal (17) berdiri ditengah keramaian malam jalanan Pondok Ranji, Tangsel, Banten. Wajah merah menyala khas ondel-ondel pria menutupi wajahnya. Dengan ondel-ondel raksasa yang membalut tubuhnya, Kamal jadi pusat perhatian di tengah keramaian. Selagi Kamal berjalan perlahan, berputar, menari dan mengangguk seakan ondel-ondel itu hidup, Gilang (17) mendorong speaker sambil memegang stoples plastik bekas permen. Kamal tetap semangat melanjutkan pertunjukannya karena bagi dirinya dan Gilang, ini lebih darisekadar pekerjaan. Ini adalah cara mereka bertahan hidup dan menghidupi keluarga. Kamal dan Gilang adalah bagian dari Sanggar Ilham Betawi, komunitas seni yang berpusat di Jaksel.

Kamal dan Gilang tak hanya fokus pada ondel-ondel dan orkes. Mereka juga aktif dalam kegiatan seni lainnya, seperti bermain gambang keromong di berbagai acara. ”Tampil di acara membuat kami bangga, tapi sekarang sudah jarang tampil karena jarang ada yang mengundang,” ujar Kamal, Senin (9/6). Setiap hari, Kamal dan Gilang menyewa ondel-ondel dengan biaya Rp 50.000. Mereka bergantian mengenakan kostum ondel-ondel, berjalan kaki dari Jaksel ke sejumlah daerah di Jakarta dan Tangsel. Namun, pendapatan mereka tak menentu, bahkan sering kali hanya cukup untuk membayar sewa ondel-ondel. ”Jika ramai, bisa mendapat Rp 200.000. Tapi, adakalanya kami hanya mendapat sedikit, bahkan tak cukup membayar sewa ondel-ondel dan speaker,” ujar Kamal. Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung mengatakan, masih membahas Pergub larangan ondel-ondel mengamen. Ikon budaya Betawi tersebut hanya diizinkan digunakan dalam acara tertentu, bukan untuk mengamen di jalanan. (Yoga)

Fenomena kericuhan dalam job fair yang diselenggarakan Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi mencerminkan kerapuhan struktur ketenagakerjaan nasional dan menunjukkan bahwa kelas pekerja Indonesia tengah mengalami kejatuhan. Penyebab utamanya adalah deindustrialisasi prematur sejak dua dekade terakhir, yang ditandai dengan penurunan kontribusi sektor industri terhadap PDB dari 48% pada 2001 menjadi 38% pada 2022, meskipun penyerapan tenaga kerja justru meningkat.

Ironisnya, peningkatan tenaga kerja di sektor industri tidak menghasilkan nilai tambah yang tinggi karena sebagian besar industri Indonesia masih berorientasi pada padat karya berupah rendah, bukan pada inovasi dan teknologi. Kebijakan insentif pemerintah pun lebih banyak menyasar sektor berbiaya murah tanpa menjamin kesejahteraan pekerja, seperti melalui PPh 21 untuk pekerja bergaji menengah, yang tidak menyentuh mayoritas buruh di luar Jakarta dengan upah minimum rata-rata hanya sekitar Rp2,9 juta.

Ketimpangan ini dikritisi secara sistemik dan disebut hanya bisa diperbaiki melalui reformasi struktural, antara lain:

• Peralihan industrialisasi ke sektor berbasis riset dan teknologi,

• Penghapusan sistem kontrak jangka pendek dan outsourcing,

• Reformasi pelatihan tenaga kerja berbasis era digital,

• Redistribusi nilai tambah melalui pajak progresif, dan

• Pembentukan aliansi sosial-politik pekerja lintas sektor untuk memperkuat posisi tawar dalam kebijakan publik.

Artikel ini dengan lugas menyoroti bahwa kejatuhan kelas pekerja bukan semata tentang sulitnya mencari pekerjaan, melainkan hilangnya keyakinan bahwa kerja keras mampu membawa kehidupan yang layak. Tanpa reformasi mendasar, para pekerja hanya akan terus bergelut dalam upah murah, minim perlindungan, dan masa depan yang kabur, tanpa keberpihakan negara yang nyata.

Semua pekerja Indonesia formal dan informal wajib mendapat perlindungan jamsostek. BPJS Ketenagakerjaan didorong menjadi lembaga yang lebih kuat untuk memperluas perlindungan ketenagakerjaan. Hal ini menjadi sorotan dan diskusi dalam peluncuran buku Melindungi Pekerja Sepanjang Hayat karya M Zuhri Bahri. Buku itu dirilis sebagai bentuk edukasi dan literasi sosial untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya jaminansosial bagi pekerja Indonesia lintas sektor dan generasi. Buku tersebut menghimpun tulisan-tulisan yang sebelumnya telah dipublikasikan di berbagai media dengan tujuan memperluas jangkauan pemahaman publik mengenai tantangan dan potensi sistem jamsostek di Indonesia. Kesadaran kolektif masyarakat terkait jaminan sosial harus terbangun secara baik. Masyarakat harus bisa memahami artipenting jaminan sosial ketika mereka kerja.

”Kita punya 101 juta pekerja, tetapi cakupan kepesertaan baru 38 juta. Artinya baru 38 % pekerja yang terlindungi. Ini tantangan besar bagi kita semua,” ujar Zuhri dalam diskusi peluncuran buku di Kompas Institute, Jakarta, Senin (23/6). Rendahnya tingkat kepesertaan terutama dari sektor pekerja informal dan generasi milenial menjadi PR besar bagi pemangku kebijakan. Padahal, secara hukum, negara telah mengamanatkan perlindungan kepada seluruh pekerja. ”Kalau untuk sektor formal, sudah wajib. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang menyamakan kedudukan perlindungan bagi pekerja informal,” kata Zuhri. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyoroti masih adanya ketimpangan regulatif yang menghambat perlindungan secara menyeluruh bagi pekerja informal. ”Pekerja informal belum masuk sebagai peserta jaminan pensiun. Ini bukan karena BPJS tidak mau menerima, tapi karena aturan hukum belum mengizinkan,” ujarnya. (Yoga)

Harga elpiji 3 kg di Kota Bandung, Jabar, melonjak di atas Rp 20.000 per tabung ditingkat eceran. Kondisi yang terjadi sepekan terakhir ini sangat memukul para pelaku usaha kecil di bidang kuliner. Beberapa hari terakhir, harga elpiji 3 kg di tingkat eceran di Bandung melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang baru ditetapkan pemerintah pada 16 Juni 2025, yakni Rp 19.000 per tabung. Salah seorang pelaku usaha yang terdampak kenaikan harga itu adalah Samsuddin (55) penjual gorengan di Jalan Terusan Jakarta, Kecamatan Antapani, Bandung. Dia mengaku membeli elpiji 3 kg dengan harga Rp 22.000 hingga Rp 24.000 pe rtabung. Padahal, dia membutuhkan satu tabung elpiji 3 kg per hari untuk berjualan. Ia pun mengaku takmengetahui adanya kenaikan HET elpiji 3 kg di Bandung dari Rp 16.600 menjadi Rp 19.000 per tabung pada bulan ini.

”Kondisi ini sangat memberatkan pedagang kecil seperti kami. Apalagi, pemasukan harian saya tidak mencapai Rp100.000,” ungkap Samsuddin. Dia pun berharap ada solusi dari pemda dan pusat agar kenaikan harga elpiji 3 kg tak berdampak besar bagi pelaku UMKM di Bandung. ”Kami juga berharap harga elpiji 3 kg di tingkat pedagang eceran tidak terlalu mahal seperti saat ini,” tuturnya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, meskipun terjadi kenaikan harga elpiji, masyarakat tak perlu panik. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, stok elpiji dipastikan aman dan distribusi masih terkendali. Farhan menyebut, penyebab utama kenaikan itu adalah berkurangnya subsidi pemerintah pusat. ”Subsidi berkurang. Ini bagian dari upaya mengendalikan inflasi. Yang penting bukan harga, melainkan distribusi barangnya tetap ada,” ujar Farhan. (Yoga)

Menjelang usia 88 tahun, Jurnalis Uddin masih bekerja. Dia adalah dokter yang terlibat menggagas pendirian Sekolah Tinggi Kedokteran Yarsi atau Yayasan RS Islam di Jakarta, kini Universitas Yarsi. Jurnalis masih aktif mengurus perkembangan Universitas Yarsi dan mengembangkan pendidikan kedokteran Islam di Indonesia dan dunia. Jurnalis juga dikenal sebagai salah satu pendiri Federation of Islamic Medical Associations (FI-MA). Sebanyak 10 organisasi medis Islam di dunia, termasuk Indonesia, mendirikan FIMA di Florida, AS. Para pendiri itu adalah profesional medis senior dunia yang awalnya rutin bertemu di AS. Para dokter Muslim dan organisasi medis Muslim yang tergabung di FIMA memberikan pengobatan untuk masyarakat miskin dan terjun ke daerah perang untuk menyelamatkan korban. Jurnalis senang dengan perkembangan FIMA yang tetap aktif menjadi wadah berbagi pengetahuan bagi dokter Muslim di seluruh dunia dalam bidang pendidikan, etika ke-okteran, bantuan kemanusiaan dan medis.

Di Pakistan, FIMA menggelar operasi katarak untuk masyarakat miskin. Para dokter FIMA juga membantu pengungsi Rohingya asal Myanmar di Bangladesh yang jumlahnya lebih dari 1 juta orang. ”Saya menyaksikan para dokter yang melakukan aksi kemanusiaan untuk orang-orang yang tak berdaya karena kemiskinan, perang dan pengungsi,” katanya. Jurnalis sebagai Ketua Pembina Yayasan Yarsi ambil bagian melakukan aksi kemanusiaan. Dia memutuskan untuk memberi beasiswa kuliah kedokteran bagi anakmuda dari Palestina agar bermanfaat bagi negara mereka. Kini, ada satu mahasiswa kedokteran yang kuliah sejak tahun lalu. Masih ada lagi yang disiapkan di Gaza dimulai dengan memberi kursus bahasa Indonesia. Kesehatan Jurnalis masih prima. Jurnalis sering pulang ke kampung halamannya di Sumbar. Di sana, ia membantu masyarakat setempat. Termasuk membangunkan masjid yang dilengkapi teknologi digital.

Jurnalis yang juga mengajar di FK Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, merasa terpanggil untuk menyelamatkan 100 mahasiswa yang terkatung-katung nasibnya. Dia memanfaatkan fasilitas ruang belajar dan laboratorium di FKUI supaya para mahasiswa tidak terputus kuliahnya. Peluang itu membuat pikiran Jurnalis terbuka untuk mendirikan pendidikan kedokteran berbasis iman Islam yang berkualitas untuk mendukung pengembangan RS Islam di Jakarta. Setelah mendapat izin, Jurnalis bersama beberapa rekannya mendirikan Sekolah Tinggi Kedokteran Yarsi tahun1967. Pendidikan kedokteran diUniversitas Yarsi dilengkapidengan RS pendidikan, yakni RS Islam Yarsi serta RS Gigi dan Mulut Yarsi. Layanan kesehatannya menerapkan standar pelayanan syariah yang siap melayani umat dengan ramah dan professional sehingga warga negara Indonesia tidak perlu ke luar negeri untuk mendapat pelayanan medis terbaik. Pada 1989 sekolah tinggi itumenjadi Universitas Yarsi. (Yoga)

Di tengah masih rendahnya indeks pembangunan manusia di Papua, temuan dari sejumlah praktik korupsi di wilayah itu mencengangkan. Terakhir, korupsi dana operasional Papua tahun 2020-2022 yang melibatkan bekas Gubernur Papua, Lukas Enembe, terungkap adanya uang puluhan miliar rupiah yang diduga dibawa dengan 19 koper dari Papua, untuk membeli jet pribadi di luar negeri. Lukas Enembe meninggal pada Desember 2023, tapi KPK terus menelusuri kasus yang merugikan negara hingga Rp 1,2 triliun itu. Pada 2008-2023, ada Sembilan kepala daerah di wilayah itu yang terjerat kasus korupsi dan diproses hukum oleh KPK. Sebanyak lima kepala daerah diantaranya terjerat kasus pada 2008-2014 dan empat kepala daerah pada 2020-2023. Kasus yang menimpa kepala daerah di wilayah Papua itu banyak yang terkait dengan penyelewengan dana APBD.

Itu menunjukkan, dana APBD yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat ternyata juga menjadi sumber korupsi. Korupsi Papua terjadi di tengah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lima provinsi di Papua pada tahun 2024, tak ada yang di atas IPM nasional di skor 75,02. IPM tertinggi Papua ada di Provinsi Papua dengan skor 73,85, yang terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan IPM 54,43. Lima provinsi di Papua juga ada di bawah rata-rata nasional untuk kategori lainnya. Dimana pengeluaran riil per kapita tahun 2024 adalah Rp 12,341 juta. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan warga Papua terasa ironis karena banyak dana otonomi khusus yang digelontorkan ke wilayah itu sejak tahun 2002. Pengelolaan anggaran yang tidak disiplin dan minimnya pengawasan pusat jadi bagian adanya kepala daerah di Papua yang diproses hukum karena korupsi. (Yoga)

Hangusnya sisa kuota internet prabayar saat masa berlaku paket berakhir, belakangan jadi pembicaraan publik. Tak sedikit pelanggan merasa dirugikan karena sisa kuota yang belum terpakai akhirnya menguap begitu saja. Sebagian penyedia layanan sudah menawarkan fitur pengguliran kuota, tapi, memang tidak semua operator memberlakukan kebijakan serupa. Berikut suara warga terkait kebijakan sisa kuota internet prabayar yang hangus. “Dalam sebulan, saya berlangganan kuota internet sebesar 100 gigabyte (GB) yang tak habis digunakan sebulan. Jika dihitung, masih ada rata-rata 10 GB kuota internet yang akan tersisa pada akhir periode langganan. Saya merasa dirugikanlah karena sisa kuota internet itu cukup banyak. Harapannya, kuota jangan dibuat batasan waktunya,” ujar Nurtiandriyani S (28), Pekerja Swasta di Jakarta

“Saya punya dua nomor telepon dari dua operator yang berbeda. Operator pertama, memiliki fasilitas menggulung sehingga kuota saya tidak hangus. Operator ke dua, kuota hangus tiap bulan. Saya tak pernah komplain karena saya memahami persyaratan yang berlaku. Supaya tidak rugi, nomor kedua fokus untuk internet dan menunjang pekerjaan yang harus selalu daring di laptop, ujar Khusnina Sekar S, Pegawai Swasta Jakarta. ”Saya biasa membeli paket kuota internet 40 GB seharga Rp 110.000 untuk keperluan sekolah, menjelajahi situs internet, menonton film dan Youtube, serta bermain gim. Kadang, sisa paket kuota internet 1-2 GB hangus karena tak memperhatikan masa aktif paket itu. Kalau kuotanya hangus, saya jelas rugi. Saya harap operator internet bisa menambahkan sisa kuota internet itu dalam pembelian paket internet berikutnya,” ujar Nararya Widi (15), Pelajar di Tangsel. (Yoga)

”Ketergantungan impor alkes yang tinggi, melemahkan ketahanan kesehatan nasional. Kita jadi negara atau bangsa yang rentan dalam situasi krisis, seperti waktu pandemi Covid-19. Saat rantai pasok global terganggu, Indonesia akan mengalami kelangkaan APD (alat pelindung diri), ventilator, reagen PCT, bahkan oksigen karena tergantung pada negara produsen,” ujar epidemiolog dan ahli keamanan kesehatan global (CEPH Griffith Australia / Strategic Pandemic Preparedness Advisor), Dicky Budiman, Jumat (20/6). Tingginya impor alkes juga berdampak pada defisit neraca perdagangan sektor kesehatan. Apalagi, impor alkes berkontribusi besar pada defisit transaksi berjalan di sektor kesehatan. Pada 2022, impor alkes lebih dari Rp 30 triliun, sementara ekspornya sangat kecil. Imporyang tinggi juga menghambat pertumbuhan industri nasional dan menurunkan insentif investasi serta memperlemah kemandirian teknologi kesehatan, juga munculnya ketimpangan akses dan ketergantungan distributor.

Ketergantungan terhadap teknologi medis dari luar negeri dipastikan akan menjadikan Indonesia terbelakang dalam pengembangan teknologi kesehatan strategis seperti bioengineering, AI dalam imaging dan precision medicine. Pemerintah diharapkan bisa memperkuat insentif pajak, pengadaan khusus, dan transfer teknologi bagi industri alkes lokal. Termasukpenguatan tingkat komponendalam negeri (TKDN) dan prioritas e-katalog yang mewajibkan pembelian produk lokal. Selain itu, kemitraan inovasi perlu didongkrak secara triplehelix antara universitas, BUMNalkes, perusahaan (startup) untuk riset, dan pengembangan alkes berteknologi menengah atau tinggi. Pemerintah juga di-dorong membuat kebijakan tarif dan nontarif, dengan mengenakan biaya masuk tambahan untuk alkes yang sudah bisa diproduksi dalam negeri sebagai bentuk proteksi industri dalam negeri. Penataan distribusi dan edukasi pengguna juga harus dilakukan. (Yoga)

Pada usia ke-498 tahun, Jakarta berupaya masuk dalam daftar 50 kota besar dunia menurut Global City Index. Di balik pembangunan fisik yang pesat, Jakarta juga berfokus pada penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang ada sejak lama. Sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Daerah Khusus Jakarta, Pemprov Jakarta menggelar upacara peringatan HUT Ke-498 Jakarta di kawasan Monas, Gambir, Jakpus, pada Minggu (22/6) pagi. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno tiba di Monas pukul 07.26 WIB. Setelah defile selesai, acara dilanjutkan dengan pertunjukan kolosal yang menggambarkan sejarah Jakarta, dalam bentuk tari-tarian tradisional oleh seniman daerah yang menegaskan pentingnya budaya lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas Jakarta.

Pramono menyampaikan, HUT Jakarta kali ini bukan hanya perayaan, juga refleksiatas tantangan yang dilalui serta harapan untuk masa depan Jakarta. ”Dengan usia hampir 500 tahun, Jakarta perlu meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya di panggung dunia,” kata Pramono. Jakarta telah melalui perjalanan panjang, dimulai dari pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa, kini berkembang menjadi pusat pemerintahan. Bahkan, Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global. Tema HUT Ke-498 Jakarta, ”Jakarta Kota Global dan Berbudaya”, mencerminkan komitmen pemerintah mengembangkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing sekaligus menjaga budaya dan kearifan lokal.

”Upaya besar sedang diarahkan untuk mengantarkan Jakarta masuk 50 kota besar dunia,” ujar Pramono. Saat ini, Jakarta berada diperingkat ke-74 dari 156 kota global, berdasarkan laporan Global City Index tahun 2024. Sebagai bagian dari langkah strategis, Pemprov Jakarta menetapkan visi pembangunan 2025-2029, yaitumenjadikan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing berkelanjutan serta menyejahterakan warganya. Pramono menyadari perjalanan Jakarta ke depan tak mudah. Namun, dengan kerja keras, dedikasi dan semangat kolaborasi, ia yakin Jakarta akan terus melaju dan membawa nama baik bangsa dipanggung dunia. (Yoga)

Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat jumlah penerimaan manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga 22 Juni 2025  mencapai 5.228.529 orang. Program MBG menyasar berbagai kelompok penerima manfaat, mulai dari peserta didik tingkat PAUD, SD, SMP, SMA, hingga sekolah keagamaan. Selain itu, program ini juga ditujukan bagi ibu hamil, ibu juga menyusui, dan balita di bawah lima tahun. "Jumlah penerima manfaat per tanggal hari ini, 22 Juni, berhasil dijangkau sejumlah 5.208.939 penerima manfaat, terdiri dari beberapa kategori penerima manfaat," kata Staf Khusus Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) bidang Komunikasi Redy Hendra Gunawan di Jakarta. Berdasarkan data yang dipaparkan Redy, dalam kelompok usia dini, jumlah balita yag terjangkau program tersebut sebanyak 35.523 orang. Siswa PAUD berjumlah 79.090 orang Raudhatul Athfal 31.999 orang dan siswa TK sebanyak 197.391 orang. Untuk tingkat pendidikan dasar, siswa SD kelas 1 hingga kelas 3 yang telah terjangkau program MBG berjumlah 985.204 orang, dan siswa kelas 4 hingga kelas 6 sebanyak 1.102.327 orang. (Yetede)