Pasar saham nasional masih atraktif dalam jangka menengah dan panjang, mengingat valuasinya kini sudah terdiskon dalam akibat koreksi masif pada perdagangan pertama setelah Lebaran. Investor disarankan mulai mencicil beli saham-saham unggulan berfundamental bagus yang sedang murah. Kemarin IHSG BEI tutup 7,9% ke level 5.996,14. Ini menjadi penurunan harian terdalam dalam beberapa tahun terakhir, sekaligus menempatkan indeks di bawah level psikologis 6.000. Pelemahan tajam terjadi sejak pembukaan pasar pagi, dimana IHSG sempat terkoreksi hingga 9,19% dan level menyentuh level terendah di 5.912. Kondisi tersebut memicu penghentian seiring tekanan jual yang kian besar di tengah sentimen global yang memburuk. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS juga melemah. Mengutip data Bloomberg, rupiah ditutup di level Rp16.8921 per dolar AS, melemah 69,5 poin atau 0,41% dibandingkan hari  perdagangan sebelumnya. Penurunan indeks dipicu meningkatnya kekhawatiran investor terhadap eskalasi kebijakan proteksionis AS. Keputusan Presiden AS Donald Trump menaikkan tarif impor, termasuk ke Indonesia menjadi 32%, mendorong aksi jual besar-besaran di pasar saham domestik. (Yetede)

Pemerintah akan  meningkatkan impor minyak dan gas (migas) serta sejumlah komoditas lain dari Amerika Serikat (AS) sebagai bagian dari negosiasi terkait penerapan tarif resiprokal dari AS ke Indonesia. Namun, peningkatan impor ini hanya merupakan pengalihan impor yang sebelumnya dilakukan dari negara lain, sehingga tidak menambah beban APBN maupun mengurangi surplus neraca dagang keseluruhan. Produk lain yang akan ditingkatkan impornya dari Negeri Paman Sam tersebut adalah kedelai dan gandum. Selain tidak diproduksi  di dalam negeri sangat tinggi. Dengan adanya kenaikan permintaan impor itu, diharapkan terbuka jalan bagi pelonggaran kebijakan tarif resiprokal sebesar 32% yang dijalankan pemerintahan Presiden Donald Trump terhadap Indonesia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), AS tercatat sebagai negara penyumbang surplus neraca perdagangan terbesar bagi Indonesia selama 2024 dengan nilai sebesar US$ 16,84 miliar, disusul India (US$ 15,39 miliar). Komoditas ekspor penyumbang surplus perdagangan dengan AS adalah mesin dan perlengkapan elektrik serta bagiannya US$ 3,69 miliar, pakaian dan aksesorisnya (rajutan) US$ 2,48 miliar, serat alas kaki US$ 2,34 miliar. 

Guna meminimalisasi dampak negatif atas pemberlakuan tarif  bea masuk (BM) impor pemerintah AS mulai 9 April, pemerintah harus bergerak cepat dengan melakukan lobi tingkat tinggi guna membuka jalur negosiasi. Pada saat yang bersamaan, pemerintah perlu segera mengambil langkah strategis untuk melakukan penguatan, khususnya dari sisi konsumsi domestik yang selama ini terbukti menjadi tulang punggung perekonomian nasional. Salah satu dampak negatif dari kebijakan tarif impor AS adalah surplus perdagangan luar negeri Indonesia terancam turun karena AS merupakan salah satu penyumbang surplus terbesar Indonesia. (US$ 16 miiar). Kontribusi eskpor ke AS terhadap ekspor total juga menyentuh 10%, tertinggi kedua setelah China. Dengan asumsi tidak ada kenaikan impor dari negara lain dan ekspor ke negara lain, ekspor bersih atau net ekspor Indonesia bisa berkurang 11%. Dampak lanjutan dari pelemahan ekspor Indonesia ke AS adalah penurunan produksi dalam negeri. Ketika produksi dalam negeri menurun, perusahaan Indonesia akan menyesuaikan cara, salah satunya memberhentikan karyawan. Angka PHK akan meningkat seiring penurunan permintaan dari AS.  (Yetede)

Pemerintah Indonesia memilih jalur negosiasi sebagai respons atas kebijakan tarif resiprokal 32% yang diberlakukan Amerika Serikat terhadap produk RI. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tiga strategi utama pemerintah: deregulasi non-tariff measures (termasuk relaksasi aturan TKDN dan lartas), peningkatan impor dari AS untuk mengurangi defisit perdagangan AS terhadap Indonesia, serta pemangkasan tarif bea masuk dan pajak impor untuk menjaga daya saing ekspor.

Tarif resiprokal AS diumumkan tanggal 2 April dengan pengecualian baja, aluminium, otomotif dan suku cadang tertentu, tembaga, farmasi, semi konduktor, emas batangan, energi, serta mineral tertentu yang strategis untuk rantai pasok manufaktur AS. Sebagai respons, lembaga keuangan Moody meningkatkan probabilitas resesi AS dari 15 ke 40 %. Indonesia terkena tarif 32 %, dampaknya akan terlihat pada industri padat karya yang berorientasi ekspor, lalu akan bermuara pada pertumbuhan ekonomi. Peluang untuk memitigasi dampak tarif adalah mencari pasar baru, fokus pada potensi ekspor produk tidak terkena tarif, dan konsumsi dalam negeri. Negara-negara berpenduduk besar, seperti Indonesia, memiliki ruang gerak untuk menggunakan pasar dalam negerinya. Dalam hal ini, konsumsi dalam negeri merupakan penyangga seraya bernegosiasi mencari kompromi dan alternatif pasar yang baru.

Situasi global berbeda akibat pandemi ataupun geopolitik. Harga barang dan jasa lebih mahal, walau inflasi sudah turun drastis. Akibatnya, rumah tangga menekankan pada minimisasi pengeluaran. Jika ada kendala anggaran, menabung dan menunda pengeluaran menjadi cara memupuk dana. Pengeluaran mudik versus kebutuhan lain bersaing di anggaran rumah tangga yang menimbulkan perubahan pola konsumsi. Di sini, pengamatan pada average propensity to consume (APC) yang dipublikasikan BI menjadi penting. Kenaikan APC berimplikasi ke penurunan APS (average propensity to save), menunjukkan lebih banyak pendapatan dibelanjakan. Memasuki 2024, peningkatan ketidakpastian akibat PHK di berbagai sektor menyebabkan masyarakat kian hati-hati. Lebaran 2025 jatuh pada tanggal muda,31 Maret-1 April. APC Februari 2025, yaitu 74,7, lebih tinggi dari pada Januari sebesar 73,6 serta individu bulanan di 2024.

Tampaknya konsumen mengambil napas sejenak, memupuk dana untuk konsumsi yang akan datang. Pada saat sama, angka PMI sudah tiga bulan di zona ekspansi. PMI mencapai 53,6 di Februari, tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Maret kembali menurun ke 52,4, menunjukkan sudah ada penyeimbangan kembali dengan adanya mudik. Terkait APC bulan Maret ada dua kemungkinan. Siklus mudik yang tiba bersamaan dengan siklus belanja barang tahan lama membuatnya lebih kompleks. Jika konsumsi Februari 2025 tidak berlebihan, APC Maret akan tetap tinggi.  Agar konsumsi dapat menjadi penyangga dampak tarif, ke depan perlu mengisi gap itu dengan penguatan daya beli. Kebijakan tidak dapat lagi semata pada bantuan kas. Kebijakan juga mesti meliputi usaha untuk memperbesar ruang anggaran rumah tangga, seperti diskon pada waktu tertentu untuk listrik, liburan sekolah, dan cuti bersama hari kejepit (Yoga)

Per 9 April nanti, Indonesia akan merasakan hantaman dampak tarif resiprokal 32 % yang diterapkan AS, di luar tarif dasar 10 % yang sudah berlaku 5 April lalu. Efek seketika akan dirasakan oleh produk industri kita, tanpa bisa berkelit, sementara upaya diplomasi dan negosiasi oleh pemerintah yang masih dalam tahap perencanaan dipastikan membutuhkan waktu untuk mendapatkan hasil. Menghadapi tarif AS, Indonesia tak menempuh jalur retaliasi, tetapi memilih jalur diplomasi, bilateral ataupun multilateral, termasuk bersama negara ASEAN lain, guna menghindari dampak merugikan lebih besar pada ekonomi dalam negeri. Berbagai kritik sebelumnya menyoroti respons pemerintah yang dinilai lamban dalam antisipasi dan mitigasi.

Kosongnya kursi Duta Besar Indonesia di AS juga memperlemah diplomasi ekonomi Indonesia, justru di saat paling dibutuhkan. Indonesia masuk daftar 57 worst offenders negara yang membukukan surplus besar perdagangan dengan AS. AS terutama menyoroti hambatan nontarif yang diberlakukan Indonesia sebagai alasan pengenaan tarif resiprokal 32 %. Tarif resiprokal ini akan kian memukul sektor padat karya Indonesia yang selama ini bergantung pada pasar AS dan menyumbang besar pada ekspor dan lapangan kerja. Gelombang PHK dan perlambatan ekonomi menjadi ancaman di depan mata. Sejumlah pengamat mendesak pemerintah meminta penundaan tarif resiprokal dan menegosiasikan kembali skema generalized system of preferences (GSP) agar tetap bisa mengakses pasar AS.

Dengan perubahan peta dan lanskap perdagangan global pasca kenaikan tarif AS, Indonesia tak boleh bergantung pada pasar tradisional AS dan Uni Eropa. Diversifikasi ke pasar nontradisional menjadi mendesak. Keanggotaan di BRICS, aksesi ke OECD, percepatan dan upgrade sejumlah kesepakatan perdagangan bebas bilateral dan kawasan, seperti RCEP dengan ASEAN+, CP-TPP, IEU- CEPA, I-EAEU CEPA, dan Kerja Sama Selatan-Selatan, diharapkan bisa memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan. Kita harus mewaspadai kemungkinan Indonesia jadi sasaran limpahan produk negara lain, terutama China, yang tak bisa masuk ke AS akibat kenaikan tarif AS. Melindungi pasar dan pelaku usaha dalam negeri menjadi agenda yang tak kalah penting. (Yoga)

Saat Presiden AS, Donald Trump mengumumkan kebijakan Liberation Day alias Hari Pembebasan yang mengguncang perekonomian dunia, Kebijakan Hari Pembebasan Trump adalah penerapan bea masuk yang lebih agresif kepada hampir semua negara yang selama ini dianggap mengambil keuntungan ekonomi dari AS melalui kebijakan perdagangan. Trump menerapkan tarif dasar atas impor produk (universal tariffs) hampir semua negara sebesar 10 % mulai 5 April 2025. Selanjutnya, untuk sejumlah negara, termasuk Indonesia, ada tarif balasan (reciprocal tariffs) dengan level variatif hingga 49 % yang berlaku mulai 9 April 2025. Kebijakan itu memicu respons beragam dari negara terdampak. Muncul kekhawatiran akan terjadinya perang dagang dalam skala lebih masif, gangguan pada rantai pasok perdagangan dunia, dan perlambatan ekonomi global.

Kamboja, yang dikenai tarif impor tertinggi, memiliki surplus perdagangan dengan AS. Nilai produk yang diimpor Kamboja dari AS pada 2024 hanya 321,6 juta USD. Sementara produk Kamboja yang diekspor ke AS mencapai 12,7 miliar USD. Komoditas ekspor utama Kamboja adalah pakaian, alas kaki, dan barang perjalanan (travel goods).  ”Tanpa kenaikan tarif dari AS pun, ekonomi Kamboja sudah tidak sehat, apalagi ditambah tarif setinggi ini,” ucap Sao Phal Niseiy (32) Pemimpin Redaksi Cambodianess. Banyak pekerja, khususnya di sektor garmen, yang terancam kehilangan pekerjaan jika langkah Trump itu mendorong perusahaan berorientasi ekspor keluar dari Kamboja. Hashini Amandha Pathirana (25) reporter News First, media berbahasa Inggris asal Sri Lanka, mengatakan, negaranya bahkan masih berusaha melunasi utang mereka sebesar 1,34 miliar USD ke IMF.

Utang itu terpaksa diambil saat krisis ekonomi terberat dalam sejarah Sri Lanka terjadi pada 2022. Kini, Trump menambah beban ekonomi Sri Lanka dengan mengenakan tarif impor 44 %, tertinggi ketiga setelah Kamboja dan Vietnam. Sri Lanka juga memiliki surplus perdagangan dengan AS. Pada 2024, Sri Lanka mengimpor produk AS dengan nilai total 368,2 juta USD dan mengekspor produk dari Sri Lanka hingga 3 miliar USD ke AS, dengan komoditas utama, teh Ceylon dan garmen. Tarif Trump sekaligus memukul dua sektor utama Sri Lanka, yakni pertanian dan garmen. Berhubung keduanya menyerap tenaga kerja paling banyak di Sri Lanka, efek domino dari implementasi tarif Trump dipastikan bakal signifikan. ”Yang paling terdampak adalah para petani teh lokal. Saat ini pun mereka sudah menjadi komunitas paling marjinal di Sri Lanka. Tarif Trump hanya akan membuat mereka semakin tidak sejahtera,” katanya. (Yoga)

Serangan tarif bea masuk (BM) Amerika Serikat (AS) memang akan  menghantam kinerja industri yang  banyak mengekspor barang ke negara tersebut, seperti tekstil, elektronik, dan mebel. Imbasnya, produksi dan utilitas pabrik tergerus yang bisa berujung ke pemutusan bunga kerja (PHK) massal di tiga sektor tersebut. Akan tetapi  pemerintah diminta bersikap tenang dalam merespons kebijakan Presiden AS Donald Trump tersebut. Sebaliknya, jadikan ini sebagai momentum untuk memperkuat kebijakan ekonomi agar Indonesia bisa bertahan di tengah kemelut perang dagang. Bentuknya bisa mencabut kebijakan ekonomi yang propasar, perusahaan, dan investasi.

Sebab, rangkaian kebijakan negatif menjadi alasan AS mengenakan tarif BM 32% dari tadinya 10% untuk produk Indonesia. Sebagai gantinya pemerintah harus merilis regulasi yang mempermudah investasi dan merombak tarif yang merespons negatif oleh komunitas global, termasuk AS. Pemerintah juga harus memanfaatkan peluang di balik serangan tarif Trump. Contohnya, sektor pertanian dan kelautan memiliki potensi besar di pasar Timur Tengah dan Afrika yang selama ini terabaikan. Kemudian, kenaikan tarif kayu menjadikan momentum untuk mengembangkan industri furnitur bernilai tambah tinggi, bukan sekedar ekspor kayu gelondongan.

Penguatan pasar domestik juga mendesak dilakukan demi menjaga laju ekonomi. Saat pasar global melemah,  pasar domestik menjadi tumpuan industri manufaktur. Sementara itu, pemerintah memastikan tidak akan melakukan tindakan balasan ke AS, seperti yang dilakukan China, Uni Eropa, dan Kanada. Pemerintah memilih jalur diplomasi. Di sisi lain, pasar keuangan diprediksi menghadaoi tekanan hebat pada pekan ini, mengikuti pergerakan bursa dunia. Diketahui wall street dan bursa Asia terempas begitu Trump mengumumkan tarif  BM impor baru yan disebut sebagai bertanda dimulainya perang dagang. (Yetede)

Pada tanggal 2 April 2025 Presiden Donald Trump akhirnya mengumumkan "Darurat Nasional" untuk menaikkan tingkat tarif kepada mitra dagangnya yang menikmati surplus perdagangan dengan AS. Sebagaimana tertuang  dalam fact sheet Gedung Putih, "Darurat Nasional" ini ditujukan untuk meningkatkan kedaulatan dan memperkuat keamanan nasional dan ekonomi  AS. Berbeda dengan kebijakan tarifnya di masa kepresidenan pertama dari 20 Januari 2017 hinga 20 Januri 2021, kali ini sejumlah mitra dagang AS menunjukkan sikap perlawanan secara nyata dan segera menyiapkan Langkah balasan. China segera menerapkan tariff counter-measures namun tetap membuka pintu periundingan dengan AS.

Presiden Uni Eropa mengumumkan bahwa Brussels sedang menyelesaikan paket pertama tindakan balasan terhadap kebijakan tarif Trump di sektor baja. Langkah ini ajan diusulkan dengan paket berikutnya, bila perundingan antara Washington, DC dan Brussels gagal mencapai kesepakatan. Meksiko, Kanada: counter measures tapi siap berunding. Di pihak lain, negara-negara seperti Jepang, Korea Selatan, dan Vietnam tidak serta merta menyiapkan counter-measures tetapi segera mengajak Trump untuk berunding. Bagaimana dengan Indonesia? Berbeda dengan tahun lalu,  pemberitaan di sekitar Idul Fitri kali ini segera ditimpali dengan berita mengenai kebijakan tarif Trump dimana Indonesia  dimana Indonesia menjadi salah satu targetnya. (Yetede)

Menghadapi potensi pemberlakuan tarif resiprokal oleh Amerika Serikat, pemerintah Indonesia tengah menyusun strategi yang seimbang antara jalur tarif dan non-tarif. Dewan Ekonomi Nasional (DEN) merekomendasikan dua pendekatan: menurunkan tarif untuk beberapa produk impor AS, dan merelaksasi hambatan non-tarif seperti larangan terbatas. DEN bahkan menyebut kebijakan tarif AS di bawah Presiden Donald Trump bisa mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga 0,8 poin, asal diiringi peningkatan investasi dan diversifikasi mitra dagang.