;
Tags

Amerika Serikat

( 390 )

Trump Jadi Jembatan Perdamaian Ukraina-Rusia

KT1 14 Feb 2025 Investor Daily (H)
Presiden Amerika Serikat (AS) DOnald Trump mengubah kebijakan AS selama tiga tahun terakhir terhadap Ukraina. Ia pada Rabu (12/2/2025) waktu setempat mengatakan bahwa Vladimir Putin telah sepakat untuk memulai perundingan guna mengakhiri perang antara Ukraina dan Rusia. Trump mengatakan bahwa ia menghabuskan lebih dari satu jam di telepon dengan Putin.  "Dan saya pikir kita sedang dan perjalanan menuju perdamaian (antara Ukraina dan Rusia)," kata Trump. Ia mengatakan bahwa kemudian berbicara dengan Presiden Ukraina Vododymyr Zelensky. Tetapi Trump tidak berkomitmen apakah Ukraina akan menjadi peserta yang setara dalam peurndingan antara AS dengan Rusia. "Saya pikir Presiden Putin mengingkan perdamaian dan Presiden Zelensky (juga) menginginkan  perdamaian dan saya juga menginginkan perdamaian. Saya hanya ingin melihat orang-orang tidak lagi mati terbunuh," kata Trump. Mengenai percakapannya dengan Putin, Trump mengatakan banyak orang yang tidak benar-benar tahu apa yang dipikirkan Putin. Namun kata Trump, dirinya yakin bahwa Putin juga menginginkan perang itu berakhir. (Yetede)

Negara-Negara Asia Jadi Sasaran Tarif Baru AS

HR1 12 Feb 2025 Kontan
Ekonom global memperkirakan India dan Thailand akan menjadi target tarif berikutnya dari Amerika Serikat (AS) di bawah kepemimpinan Donald Trump, seiring ambisinya untuk mengurangi perbedaan tarif perdagangan. Analis Nomura, Sonal Varma, menilai negara-negara Asia yang mengenakan tarif tinggi pada ekspor AS berisiko menghadapi tarif balasan yang lebih besar, sehingga negosiasi dengan Trump menjadi penting untuk melindungi perekonomian kawasan.

Menurut ekonom Bloomberg Maeva Cousin dan ekonom Deutsche Bank George Saravelos, India memiliki potensi risiko tinggi karena tarif rata-ratanya terhadap barang AS 10% lebih tinggi dibandingkan tarif AS pada barang India. Sementara itu, Chetan Ahya dari Morgan Stanley menghitung bahwa India dan Thailand bisa menghadapi kenaikan tarif 4%-6%, meskipun langkah-langkah seperti peningkatan pembelian produk AS, termasuk energi dan pertahanan, bisa menjadi alat negosiasi yang efektif.

Ahya juga memperingatkan bahwa kebijakan tarif Trump kali ini tampak lebih agresif dibandingkan perang dagang AS-China pada 2018-2019, sehingga ketegangan perdagangan global bisa semakin meluas. Namun, rincian kebijakan tarif ini masih bergantung pada keputusan Trump selanjutnya.

Dengan demikian, negara-negara Asia harus bersiap menghadapi potensi lonjakan tarif AS, sembari memperkuat strategi diplomasi ekonomi untuk memitigasi dampak negatif terhadap perdagangan dan pertumbuhan ekonomi mereka.

Hantaman Palu Godam Tarif Trump

KT3 12 Feb 2025 Kompas (H)
Tarif Trump Kawan dan lawan terimbas. Tarif menjadi ciri khas kebijakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sejak dilantik. Berbagai negara mencari siasat untuk lolos dari imbas kebijakan tanpa pandang bulu itu. Kebijakan terbaru Trump diberlakukan untuk semua impor baja dan aluminium. Pada Senin (10/2/2025) waktu Washington DC atau Selasa pagi WIB, Trump mengumumkan kebijakan yang menyasar kawan dan lawan AS itu. ”Kita dihantam teman dan lawan dalam hal ini. Sekarang waktunya mengembalikan kejayaan industri Amerika Serikat,” kata Trump. Cuma Australia yang mungkin selamat dari kebijakan itu. ”Di dalam neraca perdagangan AS-Australia, AS surplus sehingga kita tak perlu memberi mereka tarif,” kata Trump Duta Bisnis Australia untuk Indonesia Jennifer Westacott mengatakan, RI-Australia perlu bekerja sama menghadapi perkembangan ini. ”Kunci menghadapi ancaman penjatuhan tarif impor oleh Trump ialah kemampuan bernegosiasi dengannya. Pada masa jabatan Trump sebelumnya (2017-2021), Indonesia dan Australia bisa melakukannya,” ujarnya.

Terlepas dari kemampuan bernegosiasi dengan Trump, Westacott menekankan pentingnya meningkatkan kerja sama ekonomi dan investasi dua arah Indonesia dan Australia. Keragaman sektor investasi akan memajukan perekonomian kedua negara dan memperkuat ketahanan pembangunan. Para pengamat ekonomi mengkritik kebijakan Trump. Sebab, ia menggunakan tarif sebagai satu senjata untuk menyelesaikan semua persoalan. Apabila mengamati perkembangan soal tarif ini, terlihat setidaknya ada tiga kegunaan tarif oleh Trump. Pertama, ia memakainya sebagai senjata politik untuk menekan. Ini  terlihat dari tarif yang dijatuhkan kepada Kanada dan Meksiko, tetangga langsung AS yang terikat perjanjian perdagangan bebas Amerika Utara. Penjatuhan tarif ini kemudian ditangguhkan 30 hari menyusul perundingan terpisah dengan Kanada dan Meksiko. 

Intinya, Trump menginginkan Kanada dan Meksiko meningkatkan pengawasan di perbatasan masing-masing dengan AS guna mencegah penyelundupan imigran gelap dan narkoba jenis fentanil. Kegunaan kedua ialah sebagai penutup defisit neraca perdagangan AS. Trump selalu mengeluhkan bahwa AS terlalu banyak mengimpor barang dari luar negeri. Sebaliknya, terlalu sedikit barang AS yang diekspor. Ada pula negara-negara yang menetapkan tarif impor produk AS lebih tinggi dibandingkan dengan tarif di AS. Contohnya ialah Uni Eropa. Blok ini menetapkan tarif 10 persen untuk kendaraan yang diimpor dari AS. Sebaliknya, AS hanya menetapkan tarif 2,5 persen untuk mobil-mobil Eropa yang masuk ke ”Negara Paman Sam”. Walhasil, Trump mengharapkan dari pemberian tarif balasan ini AS bisa menutupi kekurangan pemasukan ekspor. Tujuan ketiga ialah melindungi komoditas tertentu yang dianggap strategis oleh AS. Trump mendorong, terkait komoditas yang mencakup baja dan aluminium, agar perusahaan-perusahaan asing memilih berinvestasi di AS. (Yoga)

Mencari Peluang Pertumbuhan yang Sehat

KT1 07 Feb 2025 Investor Daily (H)

Laju perekonomian nasional  tahun 2025 diyakini masih akan lebih baik dari tahun 2024, walaupun banyak tantangan yang terjadi, baik dari dalam negeri maupun global. Karenanya, pemerintah harus bisa menjalankan iklim investasi dan memberikan  kepastian dalam kebijakan terkait investasi, khususnya melalui sejumlah sektor unggulan. Tercatat pertumbuhan ekonomi pada 2024 sebesar 5,03% pada 2024, melambat dibandingkan 2023 sebesar 5,05% dan 2022, risiko eksternal menjadi ancaman serius ekonomi, terutama setelah Donald Trump menjadi presiden Amerika Serikat. Kemenangan Trump bakal memicu era perang dagang, yang memiliki risiko tinggi terhadap stabilitas nilai tukar dan inflasi.

Trump bukan hanya mengobarkan perang dagang, tetapi juga memanaskan kondisi geopolitik, setelah berencana mengambil Jalur Gaza di palestina. Ini diperparah oleh belum jelasnya penurunan suku bunga acuan global, terutama di AS. Sementara IHSG pada Kamis (06/02/2025) sejak awal perdagangan bergerak di zona merah. IHSG ditutup melemah 2,12% atau 148,6 poin ke level 6.875,5. Perdagangan IHSG mencatatkan 20,1 miliar lembar saham senilai Rp 13,5 triliun dari 1,4 juta kali transaksi. Pada saat IHSG berada di zona merah, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih juga melemah. dari data Bloomberg pada pukul 14.59 WIB di pasar spot exchange, rupiah berada pada level Rp 16.341 per dolar AS atau melemah 48,5 poin (0,30%). (Yetede)

Tanpa Bantuan AS Tetap Mandiri

KT3 05 Feb 2025 Kompas
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengevaluasi bantuan luar negeri AS. Hal itu dikhawatirkan memicu kekacauan global bidang bantuan dan pembangunan. Pembekuan bantuan luar negeri AS diberlakukan agar sejalan dengan kebijakan luar negeri Trump yang mengutamakan kepentingan nasional dengan semangat kebangkitan kembali AS. Peninjauan ulang bantuan luar negeri AS akan berlangsung 90 hari (Kompas.id, 1 Februari 2025). Elon Musk, melalui X Space, Senin (3/2/2025), mengumumkan, Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID) pun harus ditutup. Musk, orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, ditunjuk Trump mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Penutupan lembaga itu sebagai bagian pemotongan anggaran pemerintah. Sebagian besar karyawan diminta mengambil cuti tanpa batas. Ribuan kontraktor diputus, krisis keuangan, memberhentikan staf, dan menghadapi tagihan belum dibayar hingga jutaan dollar AS. 

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS menyumbang 42 persen bantuan global. Mengutip kantor berita Reuters, pada tahun fiskal 2023, misalnya, AS melalui USAID mengelola dana bantuan luar negeri senilai 72 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.177 triliun. Dana itu digunakan antara lain untuk mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, membiayai rumah sakit lapangan di berbagai negara, program kesehatan perempuan di area konflik, hingga antikorupsi. Pembekuan bantuan luar negeri AS memukul berbagai lembaga swadaya masyarakat dan negara penerima manfaat. Di Asia Tenggara, menurut The Guardian, bantuan AS dipakai untuk bantuan kemanusiaan bagi warga rentan terhadap bencana alam dan dukungan bagi aktivis prodemokrasi. Di Indonesia, USAID menyalurkan dana 153 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,5 triliun pada 2023, antara lain untuk dukungan pemerintahan demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim, pendidikan, dan kesehatan, termasuk peluncuran mesin deteksi cepat tuberkulosis. 

Di Myanmar, pusat perawatan kesehatan yang melayani puluhan ribu pengungsi akibat konflik kudeta militer diperintahkan untuk ditutup pada akhir Januari lalu. Program kesehatan bagi pengidap HIV yang bergantung pada pendanaan AS dikurangi. Penghentian pendanaan juga mengancam keselamatan aktivis prodemokrasi di Myanmar. Selama ini banyak negara berkembang seperti Indonesia bergantung pada bantuan luar negeri AS dalam melaksanakan berbagai program karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Jika kebijakan pembekuan bantuan luar negeri AS berlanjut, hal ini dikhawatirkan menghambat upaya pembangunan dan kemanusiaan di berbagai negara. Dampak jangka panjang pembekuan bantuan luar negeri AS mesti segera diantisipasi. Negara berkembang dituntut lebih mandiri dan fokus mengatasi problem mendasar yang selama ini penanganannya dibantu USAID, seperti sanitasi, air bersih, dan program kesehatan. (Yoga)

Presiden Amerika Serikat Donald Trump Mengevaluasi Bantuan Luar Negeri AS

KT3 05 Feb 2025 Kompas
Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengevaluasi bantuan luar negeri AS. Hal itu dikhawatirkan memicu kekacauan global bidang bantuan dan pembangunan. Pembekuan bantuan luar negeri AS diberlakukan agar sejalan dengan kebijakan luar negeri Trump yang mengutamakan kepentingan nasional dengan semangat kebangkitan kembali AS. Peninjauan ulang bantuan luar negeri AS akan berlangsung 90 hari (Kompas.id, 1 Februari 2025). Elon Musk, melalui X Space, Senin (3/2/2025), mengumumkan, Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID) pun harus ditutup.Musk, orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, ditunjuk Trump mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). Penutupan lembaga itu sebagai bagian pemotongan anggaran pemerintah. Sebagian besar karyawan diminta mengambil cuti tanpa batas. Ribuan kontraktor diputus, krisis keuangan, memberhentikan staf, dan menghadapi tagihan belum dibayar hingga jutaan dollar AS.

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS menyumbang 42 persen bantuan global. Mengutip kantor berita Reuters, pada tahun fiskal 2023, misalnya, AS melalui USAID mengelola dana bantuan luar negeri senilai 72 miliar dollar AS atau sekitar Rp 1.177 triliun. Dana itu digunakan antara lain untuk mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, membiayai rumah sakit lapangan di berbagai negara, program kesehatan perempuan di area konflik, hingga antikorupsi. Pembekuan bantuan luar negeri AS memukul berbagai lembaga swadaya masyarakat dan negara penerima manfaat. Di Asia Tenggara, menurut The Guardian, bantuan AS dipakai untuk bantuan kemanusiaan bagi warga rentan terhadap bencana alam dan dukungan bagi aktivis prodemokrasi. Di Indonesia, USAID menyalurkan dana 153 juta dollar AS atau sekitar Rp 2,5 triliun pada 2023, antara lain untuk dukungan pemerintahan demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim, pendidikan, dan kesehatan, termasuk peluncuran mesin deteksi cepat tuberkulosis.

Di Myanmar, pusat perawatan kesehatan yang melayani puluhan ribu pengungsi akibat konflik kudeta militer diperintahkan untuk ditutup pada akhir Januari lalu. Program kesehatan bagi pengidap HIV yang bergantung pada pendanaan AS dikurangi. Penghentian pendanaan juga mengancam keselamatan aktivis prodemokrasi di Myanmar. Selama ini banyak negara berkembang seperti Indonesia bergantung pada bantuan luar negeri AS dalam melaksanakan berbagai program karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Jika kebijakan pembekuan bantuan luar negeri AS berlanjut, hal ini dikhawatirkan menghambat upaya pembangunan dan kemanusiaan di berbagai negara. Dampak jangka panjang pembekuan bantuan luar negeriAS mesti segera diantisipasi. Negara berkembang dituntut lebih mandiri dan fokus mengatasi problem mendasar yang selama ini penanganannya dibantu USAID, seperti sanitasi, air bersih, dan program kesehatan. (Yoga)

China Balas Serangan Tarif AS Dengan Cara yang Sama

KT1 05 Feb 2025 Investor Daily (H)
Pemerintah China memberlakukan tarif retaliasi yang menyasar ke barang-barang impor Amerika Serikat (AS) pada Selasa (4/2/2025). Negeri Tirai bambu itu  juga memasukkan beberapa perusahaan  AS, termasuk Google, dalam status kemungkinan terkena sanksi sebagai bentuk respons terukur atas tarif impor yang dikenakan Presiden AS Donald Trump kepada China. Tindakan balasan terbatas China terhadap pengenaan tarif 10% oleh Trump makin memperkuat upaya para pembuat kebijakan China untuk mengajak Trump bernegosiasi, guna menghindari perang dagang  antara dua negara dengan kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Berdasarkan proyeksi Capital Economics, tarif tambahan dari China akan berlaku untuk sekitar US$ 20 miliar impor tahunan. Jumlah ini jauh lebih kecil dibandingkan US$ 450 miliar barang-barang China yan terkena tarif oleh Trump, yang mulai berlaku pada Selasa pukul 00.01 dini hari waktu AS. "Langkah-langkah ini cukup sederhana, setidaknya relatif terhadap langkah AS, dan telah dikalibrasi untuk mengirim pesan ke AS," ujar Julian Evans Pritchard, kepada China Economics, yang dilansir Reuters. (Yetede)

Warga AS Tersakiti dengan Kebijakan Trump soal Tarif

KT3 04 Feb 2025 Kompas

Tarif  baru bagi semua barang impor dari Kanada, Meksiko, dan China yang dikenakan  Amerika Serikat berlaku pada Selasa (4/2/2025). Presiden AS Donald Trump mengakui, rakyat AS akan merasakan ”sakit” dari kenaikan harga. ”Akankah ada rasa sakit? Ya, mungkin (dan mungkin juga tidak). Akan tetapi, kita akan membuat AS hebat kembali. Semua rasa sakit ini akan sepadan,” cuit Trump di akun pelantar Truth Social. Para pakar ekonomi di AS memperkirakan, untuk jangka pendek akan ada lonjakan harga barang. Padahal, salah sat alasan Trump memenangi pemilihan umum presiden, November 2024, adalah karena rakyat AS sudah muak dengan inflasi yang menyebabkan kenaikan harga barang sejak pandemi Covid-19. Koran The New York Times melaporkan, harga bahan makanan, kendaraan, barang elektronik, hingga bahan bakar minyak akan naik.

”Karena gabungan ketiga negara (yang menjadi sasaran kebijakan tarif Trump), akan sulit untuk menyusuri lorong toko kelontong dan tidak melihat semacam efek inflasi,” kata Jason Miller, profesor manajemen rantai pasok Universitas Negeri Michigan Harga avokad, tomat, dan stroberi berpotensi naik karena sebagian besar produk ini diimpor dari Meksiko. Pada 2023, hampir tiga perempat impor pertanian AS dari Meksiko terdiri dari sayur-sayuran, buah, minuman, dan minuman beralkohol sulingan. Toko kelontong akan kekurangan stok bahan makanan yang substansial dan berujung pada kenaikan harga. AS juga mengimpor berbagai produk pertanian dari Kanada, termasuk daging dan biji-bijian.

Kenaikan tarif berpotensi meningkatkan harga eceran daging sapi apabila toko-toko kelontong membebankan biaya tersebut kepada konsumen. Trump pada Rabu (1/1) mengumumkan kenaikan tarif 25 persen untuk semua barang impor dari Meksiko dan Kanada. Padahal, AS, Meksiko, dan Kanada terikat perjanjian perdagangan bebas negara-negara Amerika Utara (USMCA). Ia juga menambah tarif 10 persen kepada China. Walhasil, impor dari China kini terkena biaya tambahan sampai 60 persen. Pemberlakuan tarif itu memicu perang dagang. Ada beberapa alasan Trump melakukan itu. Pertama, ia kesal terhadap defisit neraca perdagangan. Meksiko mitra dagang nomor satu AS dan disusul Kanada. Kedua, Trump menyalahkan Meksiko dan Kanada karena membiarkan imigran gelap membanjiri AS. Menurut Trump, imigran adalah penyebab kejahatan, kemiskinan, dan kemerosotan AS. (Yoga)

Tamat Sudah Riwayat USAID di Tangan Elon Musk

KT3 04 Feb 2025 Kompas

Spekulasi publik selama beberapa hari terakhir terjawab dengan unggahan miliarder Elon Musk di X mengenai kelanjutan Badan untuk Pembangunan Internasional Amerika Serikat atau USAID. Lembaga itu akan ditutup sebagai bagian dari pemotongan anggaran pemerintah. Sebagian besar karyawannya sejak pekan lalu diminta untuk mengambil cuti tanpa batas. Hal itu diumumkan Musk di X Spaces, Senin (3/2/2025). Musk, orang terkaya di dunia versi majalah Forbes, ditunjuk Presiden AS Donald Trump untuk mengepalai Departemen Efisiensi Pemerintah (DOGE). ”Saya sudah berkali-kali rapat dengan Pak Presiden. Keputusannya, USAID memang harus ditutup,” kata Musk. Ketidakpastian nasib USAID bermula pada akhir Januari 2025 ketika Trump mengumumkan penangguhan operasional USAID untuk 90 hari ke depan. Alasannya, ia ingin mengkaji kembali kebijakan dan pelaksanaan USAID agar sesuai dengan semangat kebangkitan kembali AS (Make America Great Again/MAGA). Sesuai prinsip MAGA, kepentingan dalamnegeri AS menjadi prioritas sehingga segala dana ataupun bantuan ke luar negeri dikebelakangkan.

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa, AS menyumbang 42 persen bantuan global. Jumlahnya pada 2024 setara dengan 13,9 miliar dollar AS. Dana ini dipakai mulai dari mencari pengobatan HIV/AIDS, membersihkan daerah bekas konflik dari ranjau darat, memberdayakan petani dan buruh perkebunan, hingga membiayai sejumlah rumah sakit lapangan di beberapa negara. Di Thailand, contohnya, USAID mendanai sejumlah kamp pengungsi untuk warga Myanmar. Terhitung ada 100.000 warga Myanmar yang melarikan diri dari negara mereka sejak junta militer melancarkan kudeta pada 2021. Kamp-kamp ini terpaksa ditutup karena bantuan dihentikan. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio pada 29 Januari 2025 mengeluarkan surat edaran mengenai jenis-jenis program bantuan luar negeri yang dikecualikan dari pembekuan. Secara total, nilai bantuan luar negeri AS yang dipermasalahkan oleh Trump mencapai 60 miliar dollar AS yang disalurkan melaluisejumlah lembaga global.

”Program-program bantuan obat-obatan, layanan kesehatan, pangan dan papan, serta logistik untuk membantu kelangsungan hidup manusia tidak masuk kategori yang ditangguhkan,” tulis Rubio dalam surat edaran yang dikutip harian Washington Post. Sebaliknya, program-program kesetaraan jender dan perlindungan ataupun pemberdayaan minoritas etnis dibekukan. Namun, surat edaran Rubio ternyata tidak membantu. Pada Minggu (2/2/2025), ketika Trump ditanya wartawan mengenai masa depan USAID, ia mengatakan, lembaga tersebut tidak sesuai semangat MAGA. Sejak Sabtu (1/2), situs resmi USAID tidak aktif. Bahkan, Direktur Eksekutif USAID Matt Hopson yang diangkat oleh Trump pun mengundurkan diri. Belum ada kejelasan mengenai nasib 10.000 pegawai USAID yang tersebar di seluruh dunia. Sejumlah pegawai di AS diminta untuk mengambil cuti tanpa batas sejak pekan lalu. Trump menginginkan USAID dilebur ke dalam Departemen Luar Negeri. Padahal, selama ini, USAID adalah lembaga pemerintah yang independen dan tidak berada di bawah kementerian mana pun. (Yoga)

Target Tarif Trump Selanjutnya: Uni Eropa

HR1 04 Feb 2025 Kontan
Presiden Donald Trump kembali mengancam akan menerapkan tarif impor terhadap Uni Eropa, dengan alasan defisit neraca dagang AS yang besar terhadap kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa tidak membeli cukup produk AS, seperti mobil dan produk pertanian. Meskipun Trump belum menyebutkan kapan tarif ini akan diberlakukan, tarif terhadap China, Meksiko, dan Kanada dijadwalkan mulai berlaku pada 3 Februari 2025.

Kebijakan ini menuai kritik dari berbagai pihak. Menteri Ekonomi Spanyol, Carlos Cuerpo, mendesak Uni Eropa untuk bersatu dalam merespons ancaman tarif dan melindungi kepentingan pebisnis di kawasan tersebut. Ia menegaskan bahwa Uni Eropa mendukung globalisasi pasar, tetapi tetap harus menjaga daya saing bisnis mereka.

Sementara itu, Gubernur Banque de France, Francois Villeroy de Galhau, yang juga anggota dewan European Central Bank (ECB), menilai tarif tinggi Trump dapat meningkatkan ketidakpastian ekonomi dan berpotensi merugikan semua pihak dalam perang dagang ini. Ia memperingatkan bahwa jika Uni Eropa terkena tarif, sektor otomotif bisa sangat terdampak.

Para ekonom memperkirakan bahwa tarif 25% terhadap barang impor dari Kanada dapat menyebabkan penurunan ekonomi negara tersebut hingga 2-4 poin persentase. Meskipun Uni Eropa mempertimbangkan tarif balasan, Villeroy menekankan pentingnya memperkuat ekonomi internal kawasan sebagai langkah utama dalam menghadapi kebijakan proteksionisme AS.

Ancaman tarif dari Trump semakin memperbesar risiko perang dagang global yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia dan memicu resesi global.