Tags
Amerika Serikat
( 390 )
Kebijakan Menyulut Perang Dagang
KT1
04 Feb 2025 Investor Daily (H)
Kebijakan tarif Amerika terhadap Kanada, Meksiko, dan China akan mulai berlaku pada Selasa, pukul 00.01 dini hari waktu setempat. Kebijakan Presiden AS Donald Trumph yang memberlakukan tarif 25% atas Kanada dan Meksiko, serta tarif 10% terhadap China tersebut diprediksi akan memperlambat pertumbuhan global, sekaligus mendongkrak harga-harga yang lebih tinggi bagi warga Amerika. Indonesia bisa mencari peluang dari kondisi tersebut untuk memperluas pasar ekspor untuk mencari peluang dari kondisi tersebut untuk memperluas pasar ekpor dan menarik investasi serta mempekuat diplomasi dagang, meningkat daya saing industri, dan memanfaatkan insentif perdagangan seperti Generalized System of Preferences (GSP). Namun peluang, itu tampaknya sempit.
Berbagai kendala dan tantangan di dalam negeri masih membayangi iklim investasi dan perdagangan Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyarankan agar pemerintah proaktif melakukan pendekatan-pendekatan bilateral yang dibutuhkan agar Indonesia tidak mengalami penyempitan akses pasar eskpor AS. "Justru kalau bisa Indonesia melobi agar menjadi rekan dagang preferensial bagi AS,"ucap dia. Dia menyebutkan, perang dagang bukan hal baru, karena sudah terjadi sejak 2018 hingga saat ini. Jadi kebijakan Trump baru-baru ini hanya mengakselerasi tren fragmentasi perdagangan global yang sudah terjadi sejak 2018. (Yetede)
Harga Mahal Kebijakan Tarif Trump Kian Terbuka
KT3
03 Feb 2025 Kompas
Risiko perang dagang global yang dipicu kebijakan tarif Trump kian terbuka. Dampak katastropis perang dagang ini bisa membahayakan perdagangan dan ekonomi dunia. Berbagai lembaga mengingatkan harga mahal yang harus dibayar akibat kebijakan proteksionis perekonomian terbesar dunia itu. Semua akan ikut menanggung dan negara berkembang paling dirugikan. Perang tarif juga bisa mengubah lanskap geopolitik dan geoekonomi global, membuat dunia semakin tidak ramah dan penuh ketidakpastian. Ibarat ”pendekar mabuk”, Trump, ”Si Tariff Man”, yang menyebut ”tarif” sebagai ”kata terindah dalam kamus”, menyebar ancaman tarif ke segala penjuru dengan beragam alasan. Targetnya bukan hanya China sebagai kompetitor strategis, melainkan juga semua negara di mana AS mengalami defisit perdagangan. Modusnya bukan hanya tarif retaliasi terhadap mitra dagang yang dianggap menerapkan praktik perdagangan tidak fair, Trump juga merencanakan blanket tariff atau tarif universal 10 persen pada semua produk impor dari semua negara.
Bahkan, Trump merencanakan tarif resiprokal terhadap semua negara dengan mengenakan tarif pada produk impor dari suatu negara sebesar tarif yang dikenai negara itu ke produk impor dari AS. Trump juga menyasar sektor-sektor tertentu dan negara-negara tertentu. Termasuk mengulang lagi ancaman tarif 100 persen pada BRICS yang manuver dedolarisasinya dianggap mengancam hegemoni dollar AS. Tujuan kebijakan tarif Trump bukan lagi hanya untuk mengatasi defisit perdagangan AS, mendapatkan akses pasar lebih besar, atau melindungi industri/ekonomi dalam negeri. Tarif juga menjadi langkah koersif Trump untuk mengatasi isu politik domestikAS, seperti imigran gelap dan perdagangan ilegal narkoba, serta sebagai alat untuk memaksa mitra dagang menegosiasikan ulang kesepakatan dagang yang sudah ada. Sejumlah mitra dagang sudah mengancam akan membalas. Dengan ”lumpuhnya” mekanisme penyelesaian sengketa di WTO, aksitarif Trump bisa memicu aksi retaliasi yang sifatnya unilateral dari mitra dagang. IMF, UNCTAD, dan WTO mengingatkan dampak katastropis perang dagang skala global pada rantai pasok dan perekonomian global.
Niscaya, semua harus ikut menanggung akibatnya, termasuk konsumen AS. Negara berkembang jadi pihak paling dirugikan karena tanpa kekuatan tawar memadai secara bilateral. Bagi AS, langkah Trump bisa menjadi bumerang karena kian memacu orang beralih dari dollar AS atau memilih berdagang dengan negara non-AS sehingga kebijakan tarif justru bisa kontraproduktif bagi ambisi Trump membawa America great again. Kebijakan proteksionis AS (sebagai pionir liberalisasi perdagangan global) menggambarkan rasa insecure dan keterancaman AS oleh kekuatan ekonomi baru, terutama China. BRICS+ juga kian jauh menyalip G7, di mana AS berada. Artinya, tarif mungkin bukan langkah terakhir Trump. Dominasi dollar AS selama ini memberi pengaruh geopolitik kuat pada AS, tetapi juga sering mendestabilisasi ekonomi global. Kecenderungan AS menggunakan kekuatan mata uangnya sebagai senjata membuat banyak negara ingin mengurangi ketergantungan terlalu besar pada dollar AS yang toksik. (Yoga)
Program USAID di Indonesia dan Asia Terdampak
KT3
03 Feb 2025 Kompas
Presiden Amerika Serikat Donald Trump memberlakukan pembekuan aliran bantuan luar negeri AS secara besar-besaran ke seluruh dunia. Kebijakan ini menimbulkan kebingungan dan kekacauan global, termasuk negara-negara penerima di kawasan Asia Tenggara. Pemerintah AS sedang meninjau ulang untuk memastikan bantuan luar negeri AS selaras dengan kebijakan luar negeri Trump yang mengutamakan kepentingan nasional AS. Peninjauan berlangsung 90 hari. Mengutip Reuters, AS sejauh ini merupakan donor terbesar di dunia. Pada tahun fiskal 2023, misalnya, AS melalui Lembaga Pembangunan Internasional AS (USAID) menggelontorkan bantuan luar negeri senilai 72 miliar dollar AS (Rp 1.177 triliun) ke seluruh dunia. Di antaranya adalah program kesehatan perempuan di zona konflik, penanganan HIV/AIDS, keamanan energi, hingga upaya antikorupsi. AP pada Sabtu (1/2/2025) melaporkan, puluhan pejabat senior di badan pengelola bantuan kemanusiaan AS ke luar negeri telah diberhentikan. Pada saat sama, ribuan kontraktor juga diputus.
Senator Demokrat Chris Murphy, Jumat (31/1), memperingatkan Trump atas upayanya menghilangkan USAID sebagai badan independen. Dia berpendapat Trump tidak berwenang untuk membubarkan badan tersebut. Berdasarkan laporan The Guardian, bantuan luar negeri AS di Asia Tenggara ditujukan untuk program bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang paling rentan terhadap bencana alam. Program lain adalah dukungan bagi aktivis prodemokrasi yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk berkampanye melawan rezim represif. Sejauh ini, belum jelas seberapa besar pembekuan aliran dana luar negeri AS ke Asia Tenggara dan apa dampak jangka panjangnya ke kawasan. Namun, sumber The Guardian menyebutkan, khusus program penyelamatan nyawa di wilayah Asia Tenggara mulai dikurangi. Bantuan ke Indonesia Di Indonesia, USAID menyalurkan 153 juta dollarAS (Rp 2,5 triliun) untuk proyek-proyek Indonesia pada 2023. Proyek ini, antara lain, mencakup dukungan pemerintahan demokratis, antikorupsi, penanganan perubahan iklim dan lingkungan, pertumbuhan ekonomi, pendidikan, serta kesehatan.
Selama beberapa tahun terakhir, USAID mendukung peluncuran mesin yang dengan cepat mengidentifikasi tuberkulosis dan pengobatan. USAID juga bermitra dengan sejumlah lembaga swadaya masyarakat di Indonesia untuk melatih orang-orang dalam kesiapsiagaan bencana. Kabar yang berkembang, ada pembatalan perekrutan posisi kontraktor (personal service contractor/PSC) USAID di Indonesia. Per 24 Januari 2025, penawaran beberapa posisi PSC dibatalkan. Tak disebutkan kapan posisi itu akan dibuka lagi. Di Myanmar, pusat perawatan kesehatan yang melayani puluhan ribu pengungsi akibat konflik kudeta militer sejak 2021 diperintahkan untuk ditutup, Jumat (31/1). Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio mengatakan, bantuan kemanusiaan untuk menyelamatkan nyawa akan dikecualikan dari pembekuan tersebut. Namun, sejumlah pasien di pusat perawatan kesehatan disepanjang perbatasan Myanmar-Thailand yang didanai Komite Penyelamatan Internasional dengan dukungan dana AS telah dipulangkan. (Yoga)
Ekonomi China dan AS Tumbuh, Eropa Masih Terpuruk
HR1
01 Feb 2025 Kontan
Pertumbuhan ekonomi global pada kuartal IV 2024 menunjukkan hasil yang beragam. Amerika Serikat (AS) dan China masih mencatatkan pertumbuhan yang solid, sementara Uni Eropa mengalami stagnasi akibat krisis politik di Jerman dan Prancis.
Menurut laporan Bloomberg, PDB AS tumbuh 2,3% secara tahunan, didorong oleh belanja konsumen yang meningkat 4,2% year on year (yoy). Hal ini menunjukkan ketahanan ekonomi AS meskipun inflasi masih tinggi dan biaya pinjaman mahal. The Fed pun tetap berhati-hati dalam memangkas suku bunga.
Sementara itu, PDB China tumbuh 5,4%, lebih tinggi dari kuartal sebelumnya yang 4,5%. Meski sesuai target pemerintah, ekonomi China masih menghadapi tantangan besar, terutama dari ancaman tarif baru yang akan diberlakukan oleh pemerintahan Donald Trump. Hal ini berpotensi memperlambat ekspor China di tengah krisis properti yang belum pulih.
Di sisi lain, PDB Uni Eropa stagnan, dengan pertumbuhan ekonomi sepanjang 2024 hanya 0,7%, menurut laporan Eurostat. Krisis politik di Jerman dan Prancis menurunkan kepercayaan bisnis dan konsumen, sementara sektor manufaktur Jerman melemah. Italia dan Austria juga mengalami stagnasi. Untuk merespons situasi ini, Bank Sentral Eropa (ECB) menurunkan suku bunga deposito sebesar 25 basis poin menjadi 2,75% guna mendorong pertumbuhan ekonomi.
Meskipun AS dan China masih tumbuh cukup kuat, tantangan global seperti kebijakan proteksionis, inflasi, serta ketidakpastian politik di Eropa berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025.
Trust Isu Trump ”Effect” dan Trump ”Mistake”
KT3
30 Jan 2025 Kompas (H)
Kembalinya Donald Trump ke kursi kepresidenan Amerika Serikat telah memunculkan kontroversi baru di berbagai bidang. Trump 2.0 diperkirakan tidak hanya membuat kebijakan yang aneh, tetapi juga anti-globalisasi dan anti-liberalisme. Garis kebijakan kontroversial yang diungkapkan selama kampanye dan setelah dilantik itu tidak hanya terkait sektor politik, ekonomi, sosial, ataupun kebijakan luar negeri, tetapi juga kebijakan di pasar keuangan. Para investor menunggu dengan harap-harap cemas kebijakan seperti apa yang akan muncul pada kepemimpinan kedua Trump kali ini. Kebijakan ekstrem berbasis nasionalisme lewat slogan ”America First” memang menjadi tumpuan warga AS untuk bisa kembali makmur dan tetap menjadi negara adidaya. Namun, kebijakan seperti ini juga akan mengubah tatanan global di hampir segala bidang.
Politik luar negeri Meski sudah bisa ditebak sebelumnya, kebijakan Trump 2.0 itu memunculkan situasi yang sangat sulit diprediksi (unpredictable). The Guardian (19/1/2025) mengingatkan, dunia boleh berharap ada kebijakan yang positif, tetapi juga harus bersiap-siap menghadapi kebijakan terburuk sekalipun. Sebelumnya, jajak pendapat The New York Times, Februari 2018, pernah menempatkan Trump, yang baru setahun menjabat, di peringkat kelima terbawah di antara para presiden AS yang pernah menjabat. Di bidang politik luar negeri, ide gila yang mencuat dari Trump, pertama, adalah menjadikan Kanada dan Greenland (wilayah semi-otonom Denmark) negara bagian AS. Pemikiran ini menimbulkan kekhawatiran sekaligus membahayakan kekompakan di Aliansi Pertahanan Atlantik Utara (NATO) mengingat ketiganya anggota NATO. Kedua, mundurnya AS dari Perjanjian Paris (Paris Agreement).
Keluarnya AS dari kesepakatan tersebut akan membahayakan pembiayaan dan pendanaan untuk mendukung ekonomi hijau di negara-negara berkembang. Publik global melihat AS sudah tidak peduli lagi dengan upaya bersama menanggulangi risiko perubahan iklim yang semakin meningkat. Ketiga, penarikan diri AS dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Langkah ini dianggap para pengamat sebagai sebuah ”strategic mistake”. Selama ini AS menjadi donatur terbesar WHO dan donasi itu sangat membantu WHO dalam mengatasi pandemi global dan menyediakan sarana kesehatan di negara berkembang. Ekonomi dan perdagangan Trump dan para pendukungnya selalu mengglorifikasi kesuksesan Trump dalam menjalankan roda ekonomi domestik. Padahal, pertumbuhan ekonomi rata-rata AS selama Trump berkuasa pada periode pertama hanya 2,3 persen dan pada era Joe Biden 2,2 persen. (Yoga)
Kebijakan Energi Trump dan Peluang Indonesia Penghasil Komoditas Fosil
KT1
30 Jan 2025 Investor Daily (H)
Sejumlah kebijakan Presiden Amrika Serikat Donald Trump di sektor energi diprediksi bisa menguntungkan Indonesia sebagai salah satu negara penghasil komoditas fosil, khususnya batu bara. Namun, keputusan AS yang memilih keluar dari Kesepakatan Paris (Paris Agreement) tidak akan mengubah komitmen Indonesia yang akan mencapai karbon netral pada 2060. Donald Trump secara tegas mendukung kebijakan optimalisasi produksi minyak dan gas AS sejak masa kampanye. Dengan semboyan "drill, baby drill", AS akan memperluas secara besar-besaran pengeboran minyak dunia. Pasalnya, dengan produksi minyak AS yang meningkat maka suplai minyak dunia akan bertambah. Tercatat produksi minyak AS saat ini mencapai sekitar 18 juta barel per hari pada Oktober 2024. AS menyumbangkan 20% dari produksi minyak mentah global, menjadikannya negara penghasil minyak terbesar dunia. Trump juga menyebutkan batu bara sebagai sumber energi penting bagi Amerika dan mengusulkan membangun pembangkit listrik baru yang dapat menggunakan sebagai cadangan energi, terutama untuk memenuhi kebutuhan listrik. Trump mengklaim AS memiliki cadangan batu bata tersbesar di dunia yang dapat diandalkan jika terjadi gangguan pasokan gas dan minyak (Yetede)
Dampak Trump terhadap Rupiah dan Pasar Modal
HR1
30 Jan 2025 Bisnis Indonesia
Pasar modal Indonesia memulai tahun 2025 dengan kinerja yang sangat positif, tercermin dari kenaikan IHSG lebih dari 2% dan IDX30 yang naik 2,5% year-to-date (YtD). Selain itu, indeks saham dan reksa dana yang mayoritas konstituennya adalah emiten perbankan juga menunjukkan kinerja yang solid, dengan reksa dana indeks seperti IDX Pefindo Prime Bank dan IDX Pefindo I-Grade masing-masing mengalami kenaikan sekitar 3% YtD.
Kinerja positif ini didukung oleh beberapa faktor eksternal dan domestik. Faktor eksternal seperti penurunan yield US Treasury dan pelemahan dolar AS, serta faktor domestik berupa kebijakan Bank Indonesia yang menurunkan suku bunga acuan, turut mendukung likuiditas pasar keuangan Indonesia. Kebijakan tersebut juga menguntungkan saham-saham perbankan yang undervalued, seperti Bank BNI dan BRI.
Pasar obligasi dan pasar uang juga menunjukkan kinerja yang baik, dengan reksa dana pasar uang mencatatkan hasil positif sekitar 0,45%—0,50% YtD dan reksa dana pendapatan tetap dengan durasi pendek mencatatkan kinerja positif sekitar 0,5%—0,8% YtD.
Dengan valuasi pasar yang rendah, rasio price to earnings (P/E) yang berada di bawah rata-rata historis, dan dividend yield yang relatif tinggi, prospek pasar saham Indonesia di tahun 2025 diperkirakan akan lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Potensi return IHSG diperkirakan mencapai 13%—18% dengan estimasi pertumbuhan laba bersih sekitar 8%. Selain itu, imbal hasil dari instrumen pendapatan tetap dan pasar uang juga diperkirakan akan memberikan potensi keuntungan yang baik.
Secara keseluruhan, kinerja investasi di pasar modal Indonesia pada awal tahun 2025 memperlihatkan prospek yang menjanjikan, meskipun investor perlu memperhatikan strategi investasi yang tepat dan memperhitungkan risiko serta imbal hasil yang dapat dicapai dalam jangka panjang.
Siapa Saja Pemain Global yang Mengincar TikTok?
HR1
25 Jan 2025 Kontan
TikTok menghadapi ancaman larangan operasi di Amerika Serikat (AS) kecuali ByteDance Ltd. sebagai pemiliknya menjual sahamnya dalam waktu dua bulan. Meskipun banyak pihak yang berminat membeli, ByteDance masih enggan melepas TikTok.
Beberapa tokoh dan perusahaan ternama telah menyatakan minat mereka, termasuk Frank McCourt, Kevin O’Leary, dan MrBeast (Jimmy Donaldson), yang saat ini sedang berdiskusi dengan grup investasi. Elon Musk dan Larry Ellison, yang merupakan pilihan Donald Trump, juga disebut sebagai calon pembeli potensial.
Selain individu, perusahaan besar seperti Meta (pemilik Facebook dan Instagram), Google (pemilik YouTube), Amazon, Microsoft, dan Netflix juga dikabarkan tertarik. Namun, Meta dan Google kemungkinan akan menghadapi hambatan regulasi terkait persaingan usaha.
Situasi ini mengingatkan pada upaya serupa empat tahun lalu, ketika Oracle hampir membeli TikTok. Kini, dengan dukungan Trump, Oracle kembali masuk dalam daftar calon pembeli yang berpotensi mengamankan keberlangsungan TikTok di AS.
Hari Ke-1 Trump Memimpin AS, Deportasi hingga Keluar dari WHO
KT3
22 Jan 2025 Kompas (H)
Begitu dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat, Senin (20/1/2025) waktu setempat atau Selasa (21/1/2025) dini hari WIB, Donald Trump langsung sibuk. Ia memanfaatkan jeda waktu antara setelah upacara pelantikan dirinya dan menjelang pesta perayaan pelantikan dengan mengumumkan 200 perintah eksekutif. Perintah itu di antaranya mendeportasi imigran dan mengeluarkan AS dari Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sementara itu, ucapan selamat dan harapan akan terjalinnya kerja sama yang lebih baik dengan AS pun mengalir dari para pemimpin dunia setelah Trump dilantik sebagai Presiden ke-47 AS. Ucapan selamat itu, di antaranya, dari Presiden Prabowo Subianto. Melalui sejumlah akun media sosialnya, Selasa sore, Prabowo mengucapkan selamat untuk Trump atas pelantikan Trump. Ia pun menegaskan, Indonesia berkomitmen untuk terus membangun dan meningkatkan kerja sama dengan Amerika Serikat.
”Indonesia berkomitmen untuk bekerja sama erat dengan Amerika Serikat serta untuk memperkuat kerja sama strategis jangka panjang demi keuntungan bersama kedua negara,” kata Prabowo. Dalam dan luar negeri Perintah eksekutif merupakan hak prerogatif presiden. Perintah initidak sepenuhnya bisa terwujud apabila tidak disetujui DPR. Meski demikian, Trump mengumumkan ada 200 perintah eksekutif yang merupakan janji-janjinya di kampanye pemilihan presiden. Perintah pertama yang langsung dikeluarkan Trump ialah mendeportasi imigran. Ia menyatakan keadaan darurat di perbatasan selatan, yaitu perbatasan AS dengan Meksiko. Di sana, mengantre puluhan ribu orang dari negara-negara di Amerika Latin dan Karibia yang berharap bisa mendapat suaka politik di AS. ”Saya akan melanjutkan pembangunan tembok di sepanjang perbatasan dan mengerahkan pasukan ke selatan untuk mencegah invasi dari pa
ra imigran gelap,” ujar Trump. Bagian dari aturan anti-imigran Trump ialah menghentikan pemberian kewarganegaraan kepada anak-anak imigran gelap yang lahir di AS. Trump juga menyatakan semua kartel narkoba sebagai organisasi teroris yang mengancam keamanan nasional. Ia mengacu pada Undang-Undang Musuh Asing 1789. Aparat penegak hukum di tingkat federal dan negara bagian akan diturunkan untuk membasmi kartel narkoba dan geng bersenjata. Trump juga menandatangani perintah eksekutif untuk menggali Bumi demi mencari bahan bakar fosil. Dalam hal ini, ia terkenal dengan motonya, drill, baby drill atau secara lepas bisa diartikan ”galiterus, Sayang”. Ia memercayai, keputusan ini bermuara pada kedaulatan energi AS yang membantu menurunkan inflasi. Pada aspek politik, Trump mengampuni 1.600 orang yang ditangkap aparat penegak hukum akibat menyerang Gedung Capitol di Washington DC pada 20 Januari 2020. Ketika itu, Trump tidak menerima dirinya kalah pemilu dari Joe Biden. (Yoga)
Amerika Serikat Keluar dari Keanggotaan WHO
KT3
22 Jan 2025 Kompas
Amerika Serikat menyatakan menarik diri dari keanggotaan Organisasi Kesehatan Dunia. Hal tersebut disampaikan lewat pernyataan resmi Gedung Putih pada Senin (20/1/2025) waktu setempat. Dengan keluarnya AS sebagai anggota Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), sejumlah antisipasi perlu disiapkan untuk mengatasi dampak yang bisa terjadi terhadap sistem kesehatan global. Di antaranya pada pendanaan dan anggaran WHO yang dinilai terdampak keputusan tersebut. Dalam pernyataannya, Gedung Putih menyampaikan alasan keluarnya Amerika Serikat dari keanggotaan WHO, salah satunya karena WHO tak mampu menunjukkan sikap independen dari pengaruh politik tak pantas negara-negara anggotanya. Selain itu, WHO juga meminta pembayaran amat memberatkan bagi AS, yang dinilai tidak proporsional dengan jumlah yang diberikan negara lain.
”China, dengan populasi 1,4 miliar jiwa atau 300 persen dari populasi Amerika Serikat, memberikan kontribusi hampir 90 persen lebih sedikit (daripada AS) kepada WHO,” demikian tertulis dalam pernyataan itu. Dengan keputusan tersebut, Presiden AS Donald Trump meminta Menteri Luar Negeri dan Direktur Kantor Manajemen dan Anggaran AS menghentikan sementara transfer dana, dukungan, ataupun sumber daya Pemerintah Amerika Serikat ke WHO di masa mendatang. Sumber daya manusia terkait Pemerintah AS yang saat ini bekerja dengan WHO juga diminta untuk kembali. Selama penarikan diri berlangsung, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat akan menghentikan negosiasi Perjanjian Pandemi WHO dan Amendemen Peraturan Kesehatan Internasional. Dengan demikian, perjanjian dan amendemen tersebut tidak akan memiliki kekuatan mengikat bagi AS.
Menanggapi hal tersebut, Direktur Pascasarjana Universitas Yarsi yang juga pernah menjabat sebagai Direktur Penyakit Menular WHO Asia Tenggara, Tjandra Yoga Aditama, menyampaikan, implementasi dan eksekusi keputusan tersebut perlu ditunggu lebih dahulu. Menurut Tjandra, jika peraturan sebelumnya tidak berubah, proses untuk keluar dari keanggotaan WHO bisa membutuhkan waktu hingga satu tahun. Meski demikian, sejumlah hal perlu diantisipasi, terutama yang terkait dengan sistem kesehatan global. Jumlah penduduk Amerika Serikat yang besar tentu akan berdampak pada kesehatan global dengan mobilitas yang cukup tinggi ke sejumlah negara di dunia. Selain itu, menurut Tjandra, kapasitas Amerika Serikat di bidang kesehatan dengan pusat kajian kesehatan global, seperti Centers of Diseases Control and Prevention (CDC) dan National nstitute of Health (NIH), bisa berpengaruh pada sistem kesehatan global. Hal itu juga terkait kapasitas sumber daya manusia yang saat ini aktif bekerja bagi WHO yang jumlahnya banyak. (Yoga)
Pilihan Editor
-
-
-
-
Paradoks Ekonomi Biru
09 Aug 2022 -
ANCAMAN KRISIS : RI Pacu Diversifikasi Pangan
10 Aug 2022