;
Tags

Amerika Serikat

( 390 )

Gold Visa dengan Rp 80 Miliar bagi yang Ingin Tinggal di AS

KT3 28 Feb 2025 Kompas

Presiden AS, Donald Trump mengeluarkan skema izin tinggal berupa kartu visa emas (gold visa) bagi mereka yang ingin bermukim di AS. Syaratnya, mereka harus menempatkan dana minimal 5 juta USD (Rp 80 miliar). ”Pemberian visa itu akan membawa seseorang lebih mudah untuk mendapat kewarganegaraan AS. Ini pasar yang potensial dan akan laku keras,” kata Trump, Rabu (26/2) waktu setempat atau Kamis waktu Indonesia. Menurut Trump, kebijakan itu akan mampu mengurangi beban utang AS. Trump mengatakan, tidak ada pembatasan dan larangan dari negara mana asal pemohon visa. Pembatasan dan pengawasan dilakukan terhadap individu, bukan negara asal. Ia bahkan membuka peluang bagi warga negara China dan Iran. Trump menganggap pemerintah kedua negara itu sebagai seteru.

Program visa emas ini menggantikan kebijakan visa investor yang mewajibkan warga asing menempatkan dana 1 juta USD (Rp 16 miliar) dan mempekerjakan 10 warga negara AS untuk mendapat izin tinggal bagi investor di sana. Visa investasi atau EB-5 itu sudah berlangsung selama 35 tahun dan dinilai tidak berjalan efektif. Dalam pertemuan pertama dengan kabinetnya, Rabu, Trump mengandaikan bisa mendapat 5 triliun USD dari visa emas. Jumlah itu dapat mengurangi beban utang AS. Mendag AS, Howard Lutnick kepada media mengatakan, program visa emas akan membuat perubahan radikal dalam kebijakan imigrasi AS. Negara lain sudah lebih dulu menerapkanlangkah itu, yakni visa bagi orang-orang superkaya menempatkan dana, lalu mendapatkan izin tinggal di suatu negara. (Yoga)


China Fokus ke Ekonomi dan Perang Dagang

KT1 22 Feb 2025 Investor Daily
China menunjukkan prioritas negaranya, yaitu fokus pada perbaikan ekonomi dan mencoba mencapai kesepakatan dengan Presiden Donald Trump untuk menghindari perang dagang. Banyak yang menyoroti absennya Presiden Xi Jinpin di meja perundingan Rusia dan AS di Arab Saudi pada Minggu ini, alih-alih bertemu para pengusaha teknologi China di Beijing. Selama tiga tahun terakhir, Pemerintah Cjina telah berkali-kali mengisyaratkan kesediannya untuk bertindak sebagai pembawa damai dalam perang Ukraina. Bahkan ada putaran diplomasi utusan China yang melawat ke berbagai negara, mulai dari Afrika Selatan hingga Indonesia. Selain itu ada juga rencana perdamaian dengan Brasil, dengan sekelompok negara berkembang, hingga proposal untuk mengirim pasukan  menjaga perdamaian ke Eropa. Kendati ingin dilihat sebagai pembawa perdamaian global, Pemerintah China berusaha melakukan tanpa harus "mengeluarkan biaya" atau mengambil risiko. Khususnya, jika hal itu dapat merusak hubungan bilateral dengan Rusia yang menjadi tempat bergantungnya untuk mendapatkan energi murah. (Yetede)

AS Tagih Ukraina Setelah Bantuan Perang

HR1 21 Feb 2025 Kontan
Donald Trump tengah menegosiasikan kesepakatan mineral dengan Ukraina, meminta 50% dari sumber daya penting seperti grafit, uranium, titanium, dan litium sebagai imbalan atas dukungan militer AS. Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy menolak proposal ini, menganggapnya terlalu berpihak pada kepentingan AS dan tanpa jaminan keamanan bagi Ukraina.

Trump mengutus Keith Kellogg untuk membahas perjanjian ini lebih lanjut, dan Zelenskiy dijadwalkan bertemu dengannya pada Kamis (20/2). Trump menegaskan bahwa AS berhak atas bagian mineral Ukraina karena telah memberikan bantuan militer bernilai puluhan miliar dolar selama tiga tahun terakhir. Ia bahkan mendesak Kyiv untuk memberikan konsesi mineral senilai US$ 500 miliar sebagai pengakuan atas dukungan Washington.

Zelenskiy tetap berhati-hati dalam menanggapi tekanan ini, menegaskan bahwa ia "tidak bisa menjual negara." Sumber lain menyebutkan bahwa Ukraina terbuka untuk kesepakatan, tetapi tidak ingin terlihat berada di bawah kendali AS.

Intervensi Setiap Hari Demi Laju Ekonomi

KT1 20 Feb 2025 Investor Daily (H)
Bank Indonesia (BI) memutuskan untuk mempertahankan suku bunga acuan BI-Rate di level 5,75% meski memiliki ruang untuk menurunkan mengingat tingkat inflasi yang rendah. Ini dilakukan agar rupiah tetap stabil di tengah tekanan dinamika global, terutama ekonomi Amerika Serikat (AS), sehingga perekonomian nasional bisa terus bergulir atau melaju. Di antara tekanan yang kini menimpa rupiah adalah perkiraan bahwa suku bunga The Fed atau Fed Fund Rate hanya turun sekali sebesar 25 basis poin (bps) pada semester ini yakni di awal semeter II. Perkiraan itu diperoleh berdasarkan bacaan BI atas perkembangan ekonomi AS serta pernyataan dari Gubernur The Fed Jerome Powell. Gubernur BI Perry Warjiyo menyebutkan, ekonomi AS saat dalam kondisi lebih baik. Hanya saja, inflasi yang semula sempat turun, kini kembali naik. "Sehingga, bacaan-bacaan kami, termasuk juga penjelasan dari Fed Chairman Jeremy Powell, menunjukkan bahwa kemungkinan FFR hanya turun sekali, 25 bps," kata Perry. (Yetede)

Inflasi Tak Kunjung Reda, Suku Bunga Masih Sulit Turun

HR1 19 Feb 2025 Kontan
The Federal Reserve (The Fed) masih akan mempertahankan suku bunga acuan hingga data ekonomi, khususnya inflasi, menunjukkan tren penurunan yang lebih jelas. Christopher Waller, anggota Dewan Gubernur The Fed, menilai data ekonomi terbaru, termasuk inflasi Januari yang naik 0,5%, masih mengecewakan. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk tetap mempertahankan suku bunga.

Namun, Waller melihat proyeksi indeks belanja konsumsi pribadi (PCE) tidak terlalu buruk, dengan kenaikan inti sekitar 0,25% secara bulanan dan 2,6% secara tahunan. Patrick Harker, Presiden The Fed Philadelphia, juga menyuarakan kekhawatiran terkait inflasi Januari, mengingat dalam satu dekade terakhir, sembilan dari sepuluh kali pengumuman inflasi pada bulan tersebut mengalami kenaikan.

Meskipun ada ketidakpastian ekonomi, termasuk dari kebijakan Donald Trump, Waller menilai ekonomi AS tetap solid, terutama dari sisi pasar tenaga kerja. Ia juga mengingatkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah AS bisa sedikit meningkatkan harga, tetapi ada juga kebijakan yang dapat menekan inflasi.

Inflasi Tak Kunjung Reda, Suku Bunga Masih Sulit Turun

HR1 19 Feb 2025 Kontan
The Federal Reserve (The Fed) masih akan mempertahankan suku bunga acuan hingga data ekonomi, khususnya inflasi, menunjukkan tren penurunan yang lebih jelas. Christopher Waller, anggota Dewan Gubernur The Fed, menilai data ekonomi terbaru, termasuk inflasi Januari yang naik 0,5%, masih mengecewakan. Oleh karena itu, ia lebih memilih untuk tetap mempertahankan suku bunga.

Namun, Waller melihat proyeksi indeks belanja konsumsi pribadi (PCE) tidak terlalu buruk, dengan kenaikan inti sekitar 0,25% secara bulanan dan 2,6% secara tahunan. Patrick Harker, Presiden The Fed Philadelphia, juga menyuarakan kekhawatiran terkait inflasi Januari, mengingat dalam satu dekade terakhir, sembilan dari sepuluh kali pengumuman inflasi pada bulan tersebut mengalami kenaikan.

Meskipun ada ketidakpastian ekonomi, termasuk dari kebijakan Donald Trump, Waller menilai ekonomi AS tetap solid, terutama dari sisi pasar tenaga kerja. Ia juga mengingatkan bahwa beberapa kebijakan pemerintah AS bisa sedikit meningkatkan harga, tetapi ada juga kebijakan yang dapat menekan inflasi.

Fase Konsolidasi IHSG Segera Berakhir pada Pekan Ini

KT1 17 Feb 2025 Investor Daily (H)

Awan hitam yang menyelimuti IHSG Bursa Efek Indonesia (BEI) diperkirakan mulai menghilang dipertengahan Februari 2025. IHSG diprediksi mengakhiri fase konsolidasi pada pekan ini, dengan sentimen penggerak yang cukup kuat masih datang dari global, dan juga berbagai data ekonomi domestik. "IHSG diperkirakan cenderung mengakhiri fase konsolidasi  di support area 6.550-6.750, untuk selanjutnya menguji level 6.700-6.750 di pekan ini," kata Head of Research Phintraco Sekuritas Valdy Kurniawan. Secara teknikal, menurut Valdy, stochastic RSI mulai bergerak naik dari oversold area, bersamaan dengan penyempitan  negative slope pada MACD. Ini memberikan ruang  bagi IHSG  untuk mencoba bergerak mendekati resitance 6.750 setelah pada akhirnya pekan lalu ditutup di posisi 6.638. 

Pergerakan IHSG, lanjut Valdy, akan mendapat pengaruh dari Amerika Serikat, dimana indeks-indeks Wall Street kembali ditutup mixed di Jumat (14/2/2025). Dengan penutupan tersebut mencatatkan penguatan mingguan di pekan lalu. "Sentimen utama berasal dari penundaan pengumuman reciprocal tarrifs oleh pemerintahan AS setelah Presiden AS, Donald Trump memerintahkan review terhadap kebijakan tersebut. Faktor lain adalah perlambatan pertumbuhan retail sales ke 4,2% yoy di Januari 2025 dari 4,36% yoy di Desember 2024. Untuk saat ini, nampaknya bad news terhadap peluang pemangkasan suku bunga acuan the Fed yang lebih agresif di 2025," papar dia. (Yetede)

Tarif Balasan AS Berpotensi Pukul Ekspor RI

HR1 17 Feb 2025 Kontan
Kebijakan tarif resiprokal yang diterapkan oleh Presiden Donald Trump berpotensi menimbulkan dampak besar bagi perdagangan global, termasuk bagi Indonesia. Dengan kebijakan ini, tarif yang dikenakan AS terhadap mitra dagangnya tidak hanya berdasarkan surplus dagang tetapi juga hambatan perdagangan yang diterapkan oleh negara mitra.

Bagi Indonesia, ini menjadi tantangan berat karena AS merupakan penyumbang surplus dagang terbesar kedua dengan nilai US$ 14,34 miliar. Ronny P. Sasmita, Analis Senior Indonesia Strategic & Economic Action Institution, memperingatkan bahwa kebijakan ini bisa memicu AS untuk mencabut fasilitas perdagangan Generalized System of Preferences (GSP), yang selama ini membuat produk ekspor Indonesia lebih kompetitif. Jika GSP dicabut, tarif ekspor ke AS akan meningkat, menyebabkan harga produk Indonesia menjadi lebih mahal dan menurunkan daya saingnya di pasar AS.

Selain itu, kebijakan ini juga dapat memicu negara besar lain untuk melakukan tindakan serupa, yang semakin mempersempit pasar ekspor Indonesia. Yusuf Rendy Manilet, Ekonom dari Center of Reform on Economic (CORE) Indonesia, menyoroti bahwa sektor tekstil akan menjadi salah satu yang paling terdampak, mengingat AS sudah mengenakan tarif tinggi pada produk tekstil Indonesia. Yusuf memperkirakan pertumbuhan ekspor Indonesia di 2025 akan melambat menjadi 6%, dibandingkan 6,5% di tahun sebelumnya.

Namun, Yusuf juga melihat peluang bagi Indonesia untuk menjaga kinerja ekspornya, terutama dengan permintaan dari India, China, dan Jepang yang masih positif. Permintaan barang dari Jepang diprediksi tumbuh 1,1%, sedangkan India bisa mencapai 6,5%.

Sebagai langkah mitigasi, pemerintah disarankan untuk mencari pasar alternatif, seperti negara-negara anggota BRICS dan OECD. Meskipun Ronny menilai dampak dari keterlibatan Indonesia dalam BRICS dan OECD masih belum bisa diukur, diversifikasi pasar harus segera dilakukan agar Indonesia tidak terlalu bergantung pada AS dalam perdagangan global.

Gelombang PHK Massal di AS Tak Mampu Tekan Defisit

HR1 17 Feb 2025 Kontan
Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di sektor federal Amerika Serikat yang dilakukan oleh Presiden Donald Trump dan Kepala Department of Government Efficiency (DOGE), Elon Musk, menuai banyak kritik. Kebijakan ini bertujuan untuk menekan defisit anggaran negara yang mencapai US$ 1,8 triliun, dengan menargetkan karyawan dalam masa percobaan sebagai sasaran utama sejak Kamis (13/2).

Namun, Direktur Eksekutif Budget Lab Universitas Yale, Martha Gimbel, meragukan efektivitas kebijakan ini dalam mengurangi defisit. Menurutnya, PHK tidak akan menghasilkan penghematan signifikan karena kompensasi bagi aparatur sipil negara hanya menyumbang US$ 270 miliar per tahun. Justru, PHK massal berpotensi memperburuk ekonomi AS karena pertumbuhan lapangan kerja yang melambat.

Kritik juga datang dari kalangan Partai Republik sendiri. Senator Alaska, Lisa Murkowski, menilai pemangkasan tenaga kerja dilakukan tanpa pertimbangan yang matang, sehingga tidak akan memperbaiki anggaran federal. Senator Demokrat dari Washington, Patty Murray, lebih keras lagi menyebut PHK massal ini akan mengganggu layanan publik dan menyalahkan Trump serta Elon Musk atas kebijakan tersebut.

Dampak langsung juga dirasakan oleh para pekerja yang kehilangan pekerjaan secara mendadak. Andrew Lennox, seorang veteran marinir yang sedang menjalani pelatihan di Veterans Affairs Medical Center, mengungkapkan kekecewaannya terhadap keputusan ini, yang ironisnya malah merugikan veteran yang seharusnya mereka bantu.

Dengan adanya gelombang PHK ini, kebijakan Trump dan Elon Musk tidak hanya memicu panen hujatan, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi AS.

Risiko Perang Dagang Kian Nyata

HR1 15 Feb 2025 Kontan
Presiden Amerika Serikat Donald Trump berencana menerapkan tarif imbal balik terhadap negara-negara yang mengenakan pajak impor atas barang-barang AS. Langkah ini meningkatkan kekhawatiran akan perang dagang global, terutama dengan negara seperti China, Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa. Trump menegaskan bahwa AS akan mengenakan tarif yang sama dengan yang dikenakan oleh negara lain terhadap produk AS.

Trump telah memerintahkan timnya untuk menghitung bea masuk yang dikenakan negara lain dan menyesuaikan tarif AS. Kebijakan ini bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan, dengan hasil studi diharapkan rampung pada 1 April 2025, menurut Howard Lutnick, Menteri Perdagangan AS.

Sejak menjabat pada 20 Januari 2025, Trump telah menerapkan tarif impor baja dan aluminium pada 12 Maret 2025 serta mengenakan tarif 10% terhadap barang impor dari China. Trump juga mempertimbangkan tarif tambahan untuk barang dari Kanada, Meksiko, kendaraan, semikonduktor, dan produk farmasi.

Kebijakan ini memicu negosiasi dagang, salah satunya dengan Perdana Menteri India Narendra Modi, yang meminta pelonggaran tarif dengan menawarkan peningkatan pembelian minyak, gas, dan pesawat tempur dari AS. Sekretaris Luar Negeri India, Vikram Misri, menyatakan bahwa kesepakatan ini bisa tercapai dalam tujuh bulan ke depan.

Namun, kebijakan tarif ini menuai kritik. Tiffany Smith, Wakil Presiden Perdagangan Global National Foreign Trade Council, menyatakan bahwa idealnya, kebijakan perdagangan harus mendorong kerja sama dengan mitra dagang untuk menurunkan hambatan tarif, bukan malah meningkatkannya.

Kebijakan tarif imbal balik Trump berpotensi memperburuk hubungan dagang global dan memicu kenaikan harga di tingkat konsumen, meskipun Trump mengklaim tujuannya adalah menurunkan harga dalam jangka panjang.