Labirin | News & Update

;

Amerika Serikat

( 390 )

Trump Bisa Memicu Perang Dagang Jilid II

KT1 22 Jan 2025 Investor Daily (H)

Donald Trump diprediksi terus merilis kebijakan kontroversial di periode kedua sebagai presiden Amerika Serikat (AS) dengan intensitas lebih tinggi ketimbang sebelumnya. Hal ini harus diwaspadai pemerintah, terutama kebijakan Amerika First Trump yan dikhawatirkan memicu perang dagang jilid II. Trump memang tidak menerapkan tarif bea masuk (BM) besar ke negara yang dianggap lawan, seperti China, Meksiko, dan Kanada dalam pidato pelatikannya, Senin (20/1/2025). Namun, usai acara pelantikan, Trump berniat mengenakan tarif BM sebesar 25% ke Meksiko dan Kanada, dua negara yang dianggap bertanggung jawab terjadap banjirnya imigran dan narkoba di AS, mulai 1 Fabruari 2025. Ke depan, tindakan serupa berpotensi dilakukan terjadap China, rival ekonomi AS di dunia, yang bisa menyulut perang dagang jilid II. Perang ini bakal meluas jika Trump menaikkan tarif BM impor dari negara-negara Uni Eropa. Ketika hal itu terjadi, dolar AS dan imbal hasil (yield) obligasi AS tenor 10 tahun bakal menguat. Dana-dana panas di pasar negara berkembang bakal kembali ke AS, membuat pasar saham, obligasi, hingga mata uang negara terpuruk. (Yetede)

Ekonomi

Pengaruh Trump pada Stabilitas Pasar Keuangan

HR1 22 Jan 2025 Kontan (H)

Donald Trump resmi dilantik sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) ke-47 pada 20 Januari, menandai kali keduanya memegang tampuk kekuasaan. Pada hari pertama menjabat, Trump langsung menerbitkan sejumlah perintah eksekutif, termasuk membatalkan 78 kebijakan era Presiden Joe Biden. Ia juga mengumumkan kebijakan ekonomi kontroversial, seperti tarif impor global 10%, tarif 60% untuk produk asal China, dan tambahan 25% untuk produk Kanada dan Meksiko. Kebijakan ini memperpanjang perang dagang AS-China serta mengguncang pasar global, termasuk anjloknya indeks saham Shanghai dan melemahnya mata uang Kanada serta Meksiko.

Alwi Assegaf, dari Trijaya Pratama Futures, menyebutkan kebijakan Trump dapat memperpanjang pelemahan mata uang global akibat kekhawatiran pasar. Namun, Indonesia relatif lebih stabil. Oktavianus Audi, VP Marketing Kiwoom Sekuritas, mengatakan bahwa kebijakan Trump tidak berdampak langsung ke Indonesia, dengan penguatan IHSG lebih didorong oleh keputusan Bank Indonesia memangkas suku bunga acuan.

Sementara itu, Adityo Nugroho, Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas, menilai kepemimpinan Trump akan memperkuat dolar AS. Hal ini berisiko memicu capital outflow dari Indonesia, dengan dana asing mengalir kembali ke AS untuk mencari imbal hasil lebih tinggi. Di sisi lain, IHSG tetap menguat sebesar 1,44% sepanjang tahun berjalan hingga 21 Januari 2025, mencerminkan optimisme domestik.

Ekonomi

Sektor Saham Menjadi Pilihan Bagi Kebijakan Trump

HR1 21 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Pelantikan Donald Trump sebagai Presiden AS ke-60 pada Senin, 20 Januari 2025, diprediksi akan membawa dampak signifikan terhadap pasar saham global, termasuk Indonesia. Meskipun pasar Indonesia sempat mengalami volatilitas pasca pemilu AS dan aksi jual investor asing yang menekan indeks harga saham gabungan (IHSG) Indonesia, IHSG menunjukkan pemulihan dalam beberapa hari terakhir. Kenaikan ini sebagian besar dipengaruhi oleh keputusan mengejutkan Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan.

Menurut berbagai analis, pelantikan Trump kemungkinan akan berdampak pada berbagai sektor saham di Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fath Aliansyah dari Maybank Sekuritas menyatakan bahwa pasar Indonesia sudah terpengaruh oleh efek Trump, terutama dalam bentuk penguatan indeks dolar AS (DXY). Sektor perbankan, yang sensitif terhadap perubahan suku bunga, diperkirakan akan mengalami dampak positif jika dana asing kembali masuk.

Felix Darmawan dari Panin Sekuritas menyarankan bahwa kebijakan Trump yang berfokus pada peningkatan belanja domestik atau perdagangan internasional bisa memberi dampak pada sektor ritel Indonesia, meski lebih terkait dengan faktor eksternal seperti nilai tukar atau tarif impor. Sebaliknya, penurunan suku bunga Bank Indonesia dapat mendorong sektor ritel, dengan meningkatnya daya beli konsumen.

Di sisi lain, Reza Fahmi dari Henan Putihrai Asset Management (HPAM) memperkirakan bahwa sektor infrastruktur, media, dan properti akan mendapat sentimen positif dari kebijakan Trump yang mendukung pembangunan dan investasi. Angga Septianus dari Indo Premier Sekuritas dan Abdul Azis Setyo Wibowo dari Kiwoom Sekuritas Indonesia juga melihat potensi keuntungan bagi sektor energi, terutama energi fosil dan minyak dan gas, sebagai dampak positif dari kebijakan Trump.

Namun, sejumlah analis, termasuk Abdul Azis, menyarankan untuk "wait and see" menjelang pelantikan Trump, mengingat ada potensi volatilitas pasar dan ketidakpastian yang menyertainya. Reaksi pasar terhadap pidato kebijakan Trump pasca pelantikan akan menjadi kunci bagi pergerakan saham dan obligasi di Indonesia.

Ekonomi

Belajar dari Insiden Kebakaran di LA

HR1 21 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Dalam waktu kurang dari lima pekan, Amerika Serikat (AS) memberikan dua pesan penting yang mengingatkan tentang vitalnya asuransi dan manajemen risiko. Pertama, tragedi pembunuhan Brian Thompson, CEO United Healthcare, oleh Luigi Mangione di luar Hotel Hilton Manhattan pada 4 Desember 2024, yang diduga berkaitan dengan kebencian terhadap industri asuransi. Kedua, kebakaran hutan besar yang melanda Los Angeles sejak Januari 2025, yang menyebabkan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai US$150 miliar (sekitar Rp2.430 triliun). Kerugian ini mencakup yang diasuransikan dan yang tidak, memperburuk tantangan yang dihadapi industri asuransi yang sudah bergumul dengan meningkatnya frekuensi bencana alam.

Kerugian besar ini memberi pelajaran penting tentang perlunya sistem asuransi bencana yang lebih baik, seperti yang sudah diterapkan di beberapa negara lain, misalnya Jepang dan Selandia Baru, yang menggabungkan peran serta pemerintah dalam asuransi bencana melalui pola Public-Private Partnership (PPP). Namun, di Indonesia, meski risiko bencana alam tinggi, termasuk kebakaran hutan dan lahan yang seringkali diperburuk oleh fenomena El Nino, program asuransi bencana wajib belum terwujud secara maksimal.

Penting bagi pemerintah untuk segera mewujudkan program asuransi wajib, seperti yang diamanatkan dalam UU No. 40/2014 tentang Perasuransian, khususnya untuk bencana gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung api. Program ini akan mengurangi kerugian ekonomi akibat bencana yang selama ini belum sepenuhnya dapat ditanggung oleh industri asuransi.

Ekonomi

Trump Kembali? BRICS, Energi, dan Dampak Global

HR1 20 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Kembalinya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat pada periode 2025-2029 dapat membawa dinamika baru dalam geopolitik dan geoekonomi global. Dengan semboyan Make America Great Again, kebijakan proteksionisme dan fokus domestik Trump 2.0 berpotensi memperkuat dominasi energi fosil, termasuk meningkatkan produksi minyak dan gas AS serta agresifitas dalam ekspor LNG. Hal ini dapat memperlambat transisi global menuju energi terbarukan, yang berimplikasi pada pasar energi global, termasuk Indonesia, yang dapat meningkatkan kerjasama dalam teknologi pengendalian emisi dengan AS.

Dari sisi geopolitik, kebijakan Trump 2.0 yang cenderung proteksionis berpotensi memperlemah komitmen AS terhadap perjanjian internasional dan forum multilateral, memberi peluang bagi BRICS untuk memperluas pengaruhnya. BRICS, yang terdiri dari negara-negara berkembang seperti Brasil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan, semakin vokal dalam menggagas tatanan ekonomi yang lebih multipolar, termasuk tantangan terhadap dominasi dolar AS dalam transaksi global.

Dari perspektif geoekonomi, meskipun negara-negara G7 masih menguasai pangsa PDB global yang lebih besar, BRICS memiliki populasi yang jauh lebih besar dan potensi untuk menjadi kekuatan ekonomi global. Indonesia, yang baru bergabung dengan BRICS, harus berhati-hati dalam mengelola hubungan dengan AS, terutama dalam sektor perdagangan dan investasi, untuk meminimalkan dampak negatif. Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekspor energi fosil, seperti batu bara dan gas, namun harus memperhatikan transisi energi yang matang dan bertahap.

Secara keseluruhan, Indonesia perlu mengambil sikap strategis dan pragmatis untuk menjaga keseimbangan hubungan dengan kedua kekuatan besar, AS dan BRICS, demi kepentingan nasional yang lebih besar.

Ekonomi

Penutupan TikTok di AS

KT3 20 Jan 2025 Kompas

Penutupan aplikasi Tiktok di Amerika Serikat memiliki beberapa alasan. Akan tetapi, langkah ini berpotensi menjadi alasan pembatasan ruang siber. Aplikasi Tiktok menuju saat-saat terakhir di Amerika Serikat sebelum mereka dihapus dari berbagai pelantar pengunduhan. Pada Sabtu (18/1/2025) malam waktu setempat atau Minggu (19/1) pagi WIB, Tiktok telah memberi tahu para penggunanya bahwa Tiktok tidak lagi akan bisa digunakan untuk sementara waktu mulai Minggu waktu setempat. Laman media The Information melaporkan, para pengambil kebijakan pada Oracle, pengelola komputasi awan untuk operasional data Tiktok di AS, telah memerintahkan para staf mereka untuk segera mempersiapkan penutupan peladen (server) data Tiktok di AS mulai Sabtu pukul 21.00 waktu setempat atau Minggu pukul 09.00 WIB (Kompas.id, 19/1/2025). Sejak awal pengusulan undang-undang yang menyebabkan penutupan Tiktok, Pemerintah Amerika Serikat selalu beralasan soal ancaman keamanan nasional.

Mereka khawatir penggunaan aplikasi asal China secara luas akan mengancam keamanan nasional mereka. Mereka tidak bisa mengendalikan pengambilan dan pengelolaan data yang dilakukan oleh Tik-tok. Saat itu pilihannya adalah Tiktok ditutup atau melakukan divestasi alias penjualan sebagian saham ke entitas bisnis Amerika Serikat. Akhirnya Tiktok memilih menutup usahanya di negara itu. Kasus ini, lepas dari kemungkinan Tiktok bisa beroperasi lagi di Amerika Serikat setelah Donald Trump kembali memimpin, bisa memberi sinyal dan memicu negara lain dalam memberlakukan perusahaan teknologi di ruang siber. Apalagi, selama ini kalangan pengamat politik telah melihat posisi perusahaan teknologi yang makin lebih tinggi dibandingkan dengan negara.

Oleh karena itu, penutupan Tiktok ini bisa menjadi contoh bagi negara lain untuk melakukan langkah yang sama ketika mereka melihat kehadiran platform media sosial bisa menjadi ancaman nasional. Apakah dari kasus ini akan muncul kecenderungan pembatasan di ruang siber? Sangat mungkin. Apalagi, banyak negara juga sudah melarang penggunaan sejumlah media sosial, baik secara penuh maupun parsial. China sendiri melalui World Internet Conference berusaha mengajak sejumlah negara untuk menyusun kedaulatan siber. Prinsip mereka adalah ruang siber tidak bisa dibiarkan bebas dan tanpa kendali karena perusahaan teknologi melalui berbagai platform telah menjadi aktor dalam politik sebuah negara. Dua kemungkinan yang terjadi, pemimpin yang otoriter akan memanfaatkan atau membajak peluang ini dengan mematikan ruang siber untuk kepentingan mereka, tetapi di sisi lain kecenderungan pembatasan cepat atau lambat akan terjadi. (Yoga)

Ekonomi

Amerika Serikat Mengumumkan Revisi Peraturan Soal Perdagangan Semikonduktor

KT3 17 Jan 2025 Kompas

Departemen Perdagangan Amerika Serikat mengumumkan revisi peraturan soal perdagangan semikonduktor. Tujuannya, membatasi kemampuan China mengembangkan teknologi komputasi terbaru, termasuk akal imitasi (AI) untuk militer. Biro Keamanan dan Industri (BIS) pada Departemen Perdagangan AS mengungkap revisi itu pada Rabu (15/1/2025) siang waktu Washington DC. Selain pembaruan kendali ekspor, ada juga pendaftaran perusahaan Singapura di daftar sanksi. Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan, pembaruan itu menutup celah China dan pihak lain menghindari sanksi serta melemahkan kepentingan nasional AS. ”Kami akan terus menjaga keamanan nasional dengan membatasi akses pada semikonduktor mutakhir, menegakkan aturan secara agresif, dan secara aktif mengenali ancaman baru,” ujarnya. Direktur BIS Depdag AS Alan F Estevez mengatakan, AS berusaha mencegah penyalahgunaan teknologi AS pada keperluan sipil dan militerChina.

”Dengan meningkatkan syarat uji tuntas, kami meminta pabrik ikut bertanggung jawab untuk memastikan produk mereka dialihkan ke lembaga yang dibatasi,” ujarnya. Dengan aturan baru, pabrik hingga perusahaan distribusi harus mengurus lebih banyak izin jika mau mengekspor semikonduktor berteknologi tertentu. Izin lebih mudah jika memenuhi tiga syarat. Pertama, ekspor ditujukan untuk semikonduktor yang teruji berkinerja di bawah ambang batas. Kedua, semikonduktor tidak akan dirakit menjadi cip oleh perusahaan-perusahaan di lokasi terlarang. Ketiga, perakitan dilakukan oleh lembaga teruji dan memastikan cip tidak akan berubah fungsi. ”Kendali ini dibuat untuk memitigasi upaya China mendapatkan semikonduktor berteknologi termutakhir yang memungkinkan pengembangan dan produksi, seperti penggunaan AI dalam militer.

Kemampuan tercanggih AI dimungkinkan oleh komputer super dan dibuat dengan semikonduktor termutakhir, menghadirkan ancaman keamanan nasional AS,” demikian pernyataan BIS Depdag AS. AI dalam militer bisa membuat proses pembidikan target lebih presisi. AI juga membantu mempercepat proses perencanaan dan pengambilan keputusan dengan menganalisis mahadata. ”Kemampuan ini juga mungkin digunakan dalam adaptasi perang elektronika, radar, pengacakan, dan mendukung pengenalan wajah sasaran,” lanjut pernyataan BIS. Aturan baru juga mengharuskan pabrik semikonduktor melaporkan transaksi dengan perusahaan baru. Pelaporan diperlukan jika perusahaan dicurigai akan menjual lagi produknya ke China. AS terus menambah daftar perusahaanyang dibatasi aksesnya pada semikonduktor berteknologi paling baru.Pekan ini, ada 16 perusahaan dan lembaga masuk daftar itu. Sebagian perusahaan itu ada di Singapura. (Yoga)

Ekonomi

Ekspor Cip Ancam 120 Negara Mengikuti Aturan AS

KT3 15 Jan 2025 Kompas

Serikat terus berupaya mengembalikan kejayaan sebagai pemimpin industri cip dan semikonduktor. Menjelang hari-hari terakhir pemerintahannya, Presiden Joe Biden mengusulkan kerangka kerja baru tentang ekspor cip canggih untuk pengembangan kecerdasan artifisial. Jika aturan itu berlaku, 120 negara bisa merugi. Kerangka kerja baru tersebut menetapkan, akses cip untuk sekitar 20 negara sekutu dan mitra utama tidak akan dibatasi. Negara-negara itu, antara lain, Australia, Belgia, Kanada, Denmark, Perancis, Jepang, Belanda, Korea Selatan, dan Inggris. Taiwan masuk dalam kelompok itu. Beberapa negara lain akan menghadapi pembatasan pada cip yang dapat diimpor. Meski target dari ketentuan itu adalah China, kebijakan itu menimbulkan kekhawatiran pada pelaku industri dan pejabat Uni Eropa. Penyebabnya, tidak semua anggota UE mendapat akses. Negara lain yang terancam memperoleh akses terbatas pada cip, antara lain, Meksiko, Portugal, Israel, dan Swiss.

”Jika China, dan bukan AS, yang menentukan masa depan kecerdasan artifisial atau AI di planet ini, saya rasa taruhannya sangat besar,” kata Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan, Senin (13/1/2025). Ia menekankan, kerangka kerja itu akan memastikan aspek AI termutakhir berkembang di AS dan sekutu ketimbang di negara-negara lain. Dengan demikian, negara di luar sekutu dapat membeli hingga 50.000 pemrosesan grafis per negara. Di samping itu, ada kesepakatan antarpemerintah untuk menaikkan batas pembelian sampai 100.000 unit apabila tujuan energi terbarukan dan keamanan teknologi negara itu selaras dengan kepentingan Washington. Lembaga di negara tertentu boleh mengajukan status hukum yang memungkinkan pembelian hingga 320.000 pemrosesan grafis canggih selama dua tahun. Namun, akan ada batasan seberapa banyak kapasitas komputasi AI yang bisa ditempatkan di luar negeri oleh perusahaan dan lembaga lain.

Di samping itu, pesanan cip komputer yang setara dengan 1.700 pemrosesan grafis canggih tidak memerlukan lisensi impor atau masuk hitungan batas cip nasional di antara standar lain yang ditetapkan oleh kerangka kerja tersebut. Pengecualian ini bisa membantu memenuhi kebutuhan universitas dan lembaga medis, bukan pusat data Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo mengatakan, sangat penting untuk mempertahankan kepemimpinan AS dalam bidang AI dan pengembangan cip komputer terkait AI. Teknologi AI yang berkembang pesat memungkinkan komputer menulis novel, membuat terobosan penelitian ilmiah, mengotomatisasi kendaraan, serta mendorong transformasi ekonomi dan peperangan. ”Usulan kerangka kerja tersebut dirancang untuk menjaga teknologi AI yang paling canggih dan memastikannya terhindar dari tangan musuh, tetapi juga memungkinkan penyebaran dan pembagian manfaat yang luas dengan negara-negara mitra,” kata Raimondo. (Yoga)

Ekonomi

Ragam Kebijakan Trump dan Dampaknya

HR1 15 Jan 2025 Bisnis Indonesia

Pelantikan Donald J. Trump sebagai Presiden Amerika Serikat (AS) pekan depan akan membawa konsekuensi besar bagi politik dan ekonomi global. Salah satu kebijakan yang dijanjikan Trump adalah penerapan tarif impor yang lebih ketat, termasuk tarif 10% untuk barang impor secara umum dan 60% untuk barang asal China, yang dapat memicu ketegangan perdagangan dan berpotensi menyebabkan perang tarif. Kebijakan ini dapat mengguncang stabilitas ekonomi dunia yang sudah rapuh.

Indonesia harus mewaspadai dampak dari kebijakan tersebut, terutama karena pemerintah Indonesia memiliki target pertumbuhan ekonomi yang ambisius, yakni 6% pada dua tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Namun, keterbatasan opsi fiskal dan moneter menghadapkan Indonesia pada tantangan berat. Kementerian Keuangan kesulitan memberikan insentif karena fokus pada peningkatan penerimaan pajak, sementara Bank Indonesia (BI) juga sulit menurunkan suku bunga acuan untuk mengamankan nilai rupiah yang melemah.

Di tengah tantangan ini, kolaborasi antara pemangku kebijakan sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia perlu mengambil langkah antisipatif jangka panjang, memperkuat partisipasi dalam organisasi ekonomi dunia, serta menciptakan strategi untuk menarik lebih banyak investasi asing. Bank Indonesia pun harus mengoptimalkan kebijakan makroprudensial untuk menopang perekonomian, meskipun ruang kebijakan moneter terbatas.

Ekonomi

Trump Tetap Jalankan Taktik Tarif

KT3 10 Dec 2024 Kompas

Presiden terpilih AS Donald Trump mengatakan siap menaikkan tarif, menghentikan perang Ukraina, dan mengeluarkan AS dari keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Hal itu diutarakan Trump dalam wawancara eksklusif dengan stasiun televisi NBC yang disiarkan pada Minggu (8/12) malam waktu setempat atau Senin (9/12) WIB. Saat wawancara disiarkan, Trump sedang berada di Paris, Perancis, untuk menghadiri pembukaan kembali Katedral Notre Dame. Di Perancis, ia juga bertemu dan berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. ”Tarif itu akan membuat kita kaya,” kata Trump dalam wawancara dengan NBC. Begitu dilantik pada 20 Januari 2025, ia langsung menetapkan tambahan tarif 25 % untuk semua produk impor dari Kanada dan Meksiko, dua negara tetangga yang berbatasan langsung dengan AS.

Ia juga akan menetapkan kenaikan tarif menjadi 60 % untuk semua produk China. Adapun negara-negara anggota kelompok ekonomi BRICS akan dihantam tarif 100 % gara-gara mereka berniat dedolarisasi. Trump menuturkan, ia tidak memercayai ramalan para ekonom bahwa kenaikan tarif berdampak pada inflasi. Pada akhirnya, rakyat AS yang menanggung biaya kenaikan tarif karena harga barang-barang pasti ikut meroket. Mayoritas produk dalam negeri AS pun sekarang dibuat dengan bahan baku impor. Meskipun begitu, ketika ditanya oleh pewawancara alasan keyakinan Trump bahwa tarif tak berimbas pada harga barang, ia berkelit. ”Saya tidak bisa menjanjikan dan menjamin apa pun. Hari esok tidak ada yang tahu,” katanya. (Yoga)