Presiden terpilih AS Donald Trump mengatakan siap menaikkan tarif, menghentikan perang Ukraina, dan mengeluarkan AS dari keanggotaan Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau NATO. Hal itu diutarakan Trump dalam wawancara eksklusif dengan stasiun televisi NBC yang disiarkan pada Minggu (8/12) malam waktu setempat atau Senin (9/12) WIB. Saat wawancara disiarkan, Trump sedang berada di Paris, Perancis, untuk menghadiri pembukaan kembali Katedral Notre Dame. Di Perancis, ia juga bertemu dan berbicara dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy. ”Tarif itu akan membuat kita kaya,” kata Trump dalam wawancara dengan NBC. Begitu dilantik pada 20 Januari 2025, ia langsung menetapkan tambahan tarif 25 % untuk semua produk impor dari Kanada dan Meksiko, dua negara tetangga yang berbatasan langsung dengan AS.

Ia juga akan menetapkan kenaikan tarif menjadi 60 % untuk semua produk China. Adapun negara-negara anggota kelompok ekonomi BRICS akan dihantam tarif 100 % gara-gara mereka berniat dedolarisasi. Trump menuturkan, ia tidak memercayai ramalan para ekonom bahwa kenaikan tarif berdampak pada inflasi. Pada akhirnya, rakyat AS yang menanggung biaya kenaikan tarif karena harga barang-barang pasti ikut meroket. Mayoritas produk dalam negeri AS pun sekarang dibuat dengan bahan baku impor. Meskipun begitu, ketika ditanya oleh pewawancara alasan keyakinan Trump bahwa tarif tak berimbas pada harga barang, ia berkelit. ”Saya tidak bisa menjanjikan dan menjamin apa pun. Hari esok tidak ada yang tahu,” katanya. (Yoga)

Pada 20 Januari, dunia akan menyaksikan kembalinya Donald Trump di pucuk kekuasaan AS, yang disebut laporan akhir tahun majalah The Economist dalam edisi ”The World Ahead 2025”, adalah satu dari tiga faktor yang akan menentukan wajah tahun 2025. Dua faktor lain adalah teknologi dan ketidakpastian yang radikal. Agenda utama Trump yang dicermati para pemimpin dunia adalah penerapan tarif sebagai salah satu kebijakannya di bidang ekonomi. Pada 25 November 2024, melalui unggahan di media sosial miliknya, Truth Social, Trump sudah menabuh genderang tarif pada dua negara tetangganya, Kanada dan Meksiko. Ia juga menyasar China. Kepada Kanada dan Meksiko, kelak pada hari pertama menjabat, Trump akan memberlakukan tarif 25 % atas barang impor dari dua negara itu. Kepada China, ada tarif tambahan 10 %.

Sepekan kemudian, juga melalui Truth Social, sembilan negara anggota BRICS (Brasil, Rusia, India, China, Afsel, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab) sasarannya. Jika melemahkan USD melalui dedolarisasi, negara-negara itu akan digebuk Trump dengan tarif 100 %. ”Jika tarif mencapai level tersebut (100 %) anda tidak bisa berdagang. Dengan biaya dua kali lipat untuk memperdagangkan barang-barang Anda, secara ekonomis hal itu tidak bisa dilakukan,” ujar Wendy Cutler, Wapres Asia Society Policy Institute (ASPI), dalam Program Tur Reporter AS-ASEAN, yang diikuti Kompas, di Washington DC, AS, awal November 2024. Indonesia telah menyatakan minat bergabung BRICS. Malaysia bahkan sudah mengajukan permohonan masuk perkumpulan itu bersama Turki dan Azerbaijan. Peringatan Trump, tentu perlu diwaspadai Indonesia. Selain gertakan melalui media sosial, Trump selama kampanye telah menekankan bakal menetapkan tarif hingga 20 % atas semua barang impor dari seluruh dunia dan hingga 60 % atau lebih barang impor dari China.  

Dalam laporan terkini, Desember 2024, lembaga Konferensi Perdagangan dan Pembangunan PBB (UNCTAD) memperingatkan kemungkinan terjadi disrupsi dalam rantai pasok global akibat perang tarif yang ditabuh Trump. ”Ekonomi ASEAN bisa mengalami disrupsi jangka pendek yang, menurut proyeksi para ahli ekonomi, bisa memangkas pertumbuhan kawasan hingga 0,5 % pada 2025 akibat kebijakan tarif Trump,” tulis Shay Wester, Direktur Urusan Ekonomi Asia pada ASPI, dalam analisisnya di Channel News Asia pada 21 November. Cutler menyebut Indonesia punya modal penting. ”Indonesia adalah tempat banyak mineral penting dan bahan metal penting lainnya. Ini area yang kami (di AS) ingin kurangi ketergantungan pada China,” katanya. (Yoga)

Untuk pertama kalinya, aset kripto Bitcoin menembus 100.000 dollar AS, Kamis (5/12). Catatan rekor ini tak lepas dari kemudahan transaksi Bitcoin berkat bertambahnya korporasi yang mengadopsi pemanfaatan aset kripto dan makin banyak pemerintah yang dipersepsikan akan cenderung pro aset kripto, termasuk AS di era Donald Trump nanti. Harga Bitcoin berhasil melampaui rekor tertinggi sepanjang masa menjelang tengah hari WIB pada Kamis. Hingga pukul 19.00, harga Bitcoin melonjak 4 % secara harian ke 102.646 USD atau Rp 1,63 miliar. Mike Novogratz, pendiri dan CEO perusahaan kripto AS Galaxy Digital, dikutip dari Reuters, berpendapat, momentum nilai Bitcoin menembus 100.000 USD didorong adopsi institusional, kemajuan dalam tokenisasi dan pembayaran, serta jalur regulasi yang lebih jelas.

Ini terjadi meski dalam 16 tahun umurnya, Bitcoin menjadi bahan kontroversi di dunia keuangan. Regulasi terkait aset kripto ini, antara lain, dirasakan semakin jelas di AS. Optimisme akan regulasi yang lebih baik dari Pemerintah AS ini terjadi menyusul kemenangan Donald Trump dalam pemilihan November 2024. Nilai Bitcoin meningkat lebih dari dua kali lipat tahun ini dan naik 45 % dalam empat minggu sejak kemenangan Trump pada pemilihan umum presiden AS 2024. Pelaku pasar pun telah menyaksikan banyaknya anggota parlemen pro kripto yang terpilih menjadi anggota Kongres. Pasar kini menanti janji Trump untuk menjadikan AS sebagai ”Ibu Kota Kripto di planet ini”. (Yoga)

Presiden terpilih AS, Donald Trump mengancam akan mengenakan tarif 100 % pada negara-negara yang tergabung dalam aliansi BRICS jika mereka melemahkan dollar AS. Peringatan ini perlu diwaspadai Indonesia yang secara resmi telah mengajukan ketertarikan untuk bergabung dengan BRICS. Ancaman Trump ditujukan kepada sembilan negara anggota BRICS, yakni Brasil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Mesir, Etiopia, Iran, dan Uni Emirat Arab. Turki, Azerbaijan, dan Malaysia telah mengajukan permohonan menjadi anggota. Sejumlah negara lain juga telah menyatakan minatnya bergabung, termasuk Indonesia.

Trump menuntut komitmen BRICS untuk tidak menciptakan mata uang BRICS baru atau mendukung mata uang lain sebagai pengganti dollar AS. ”Tidak ada peluang bahwa BRICS akan menggantikan dollar AS dalam perdagangan internasional dan negara mana pun yang mencoba harus mengucapkan selamat tinggal kepada Amerika,” tulis Trump di platform media sosialnya, Truth Social, Sabtu (30/11) waktu setempat atau Minggu (1/12) WIB. Pernyataan terbaru Trump itu muncul sebagai respons atas hasil pertemuan puncak BRICS di Kazan, Rusia, Oktober 2024. Dalam pertemuan itu, dibahas peningkatan transaksi non-dollar dan penguatan mata uang lokal. Kelompok BRICS telah berkembang secara signifikan sejak didirikan pada tahun 2009.

Semula, anggotanya hanya Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Kini, negara anggotanya meluas dengan bergabungnya Iran, Mesir, Etiopia, dan Uni Emirat Arab. Pertemuan puncak KTT BRICS di Kazan, Oktober lalu, menghasilkan deklarasi bersama yang mendorong terciptanya sistem pembayaran baru yang akan menawarkan alternatif bagi jaringan pengiriman pesan bank global, SWIFT. Penggunaan mata uang BRICS dan jaringan perbankan di luar sistem berdenominasi dollar AS dapat memungkinkan negara-negara anggota seperti Rusia, China, dan Iran untuk menghindari sanksi Barat. Namun, peluang mata uang baru mungkin tipis karena perbedaan ekonomi dan geopolitik aliansi tersebut. (Yoga)

BI memperkirakan kondisi global ke depan masih diwarnai gejolak ketidakpastian. Karena itu, stabilitas perlu dijaga dengan terus meningkatkan permintaan domestik, produktivitas nasional, pendalaman pasar keuangan, dan digitalisasi sistem pembayaran. Hal ini mengemuka dalam acara Pertemuan Tahunan BI bertajuk ”Sinergi Memperkuat Stabilitas danTransformasi Ekonomi Nasional” di Kantor Pusat BI, Jakarta, Jumat (29/11). Acara tersebut dihadiri Presiden RI, Prabowo Subianto. Presiden Prabowo mengingatkan, kondisi geopolitik dunia sedang dalam keadaan yang penuh ketidakpastian. Dalam situasi yang penuh ketidakpastian ini, Indonesia harus selalu waspada dan berhati-hati kendati secara garis besar kondisi di Indonesia tergolong cukup tenang dan kondusif. Terkait dengan itu, Presiden mengatakan, sinergi untuk memperkuat stabilitas dan transformasi nasional menjadi tema yang relevan.

Prabowo teringat, seorang pemimpin politik berkata, untuk menghancurkan suatu negara, hancurkanlah mata uangnya. ”Jadi, Saudara-saudara, Gubernur BI, Menkeu, Ketua OJK, semua pelaku keuangan, tugas dan tanggung jawab Saudara tidak ringan. Kalau pakai ilmu tentara, Saudara-saudara adalah jenderal-jenderal bintang 4,” katanya. Gubernur BI Perry Warjiyo menjelaskan, terpilihnya kembali Donald Trump sebagai Presiden AS membuat gejolak global berpotensi berlanjut. Hal ini akan mengakibatkan perubahan lanskap geopolitik dan perekonomian dunia sehingga prospek ekonomi global akan meredup pada 2025 dan 2026. Semakin tingginya ketidakpastian global itu terciri dalam lima karakteristik, yakni pertumbuhan global yang akan menurun pada tahun 2025 dan 2026, penurunan inflasi dunia yang akan melambat, serta tingginya suku bunga AS. Selain itu, ketidakpastian global juga tampak dari penguatan kurs USD terhadap seluruh mata uang dan peralihan modal asing dari negara berkembang ke AS. (Yoga)

Pemilihan Presiden Amerika Serikat yang berlangsung pada awal November 2024 menunjukkan kemenangan Donald Trump dari Partai Republik yang mengungguli pesaingnya, Kamala Harris dari Partai Demokrat. Kemenangan Trump diprediksi akan membawa perubahan signifikan dalam kebijakan ekonomi AS, dengan penekanan pada prioritas ekonomi domestik, seperti peningkatan investasi dalam negeri, kenaikan bea impor, dan pemotongan pajak korporasi. Kebijakan ekonomi yang sering disebut sebagai Trump 2.0 ini, dengan fokus pada pajak dan tarif impor yang lebih tinggi, diperkirakan akan mempengaruhi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, melalui arus dana yang keluar dan dampaknya pada suku bunga global.

Kebijakan Trump yang kemungkinan akan menahan penurunan suku bunga The Fed dapat mendorong Bank Indonesia untuk menyesuaikan suku bunga dalam rangka mempertahankan stabilitas ekonomi domestik, menghindari keluarnya modal, dan menarik arus investasi asing. Dalam konteks ini, meskipun kinerja perbankan nasional Indonesia, seperti yang terlihat pada laporan keuangan kuartal III 2024 dari bank-bank besar seperti BRI, Mandiri, BCA, dan BNI, menunjukkan pertumbuhan laba yang positif, saham-saham perbankan mengalami penurunan harga. Hal ini mencerminkan adanya arus keluar dari pasar modal Indonesia yang harus menjadi perhatian serius bagi pemangku kepentingan pasar modal di Indonesia.

Selain itu, meskipun sektor perbankan Indonesia relatif resilien terhadap gejolak global, tantangan tetap ada, seperti kenaikan harga minyak dan inflasi, yang dapat memengaruhi daya beli masyarakat dan kinerja industri keuangan. Pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah-langkah strategis, seperti evaluasi kebijakan suku bunga dan memastikan anggaran belanja negara difokuskan untuk kegiatan produktif yang bisa membuka lapangan pekerjaan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Peningkatan PPN yang diiringi dengan penurunan daya beli juga harus menjadi perhatian pemerintah agar tidak semakin menekan perekonomian domestik.

Secara keseluruhan, kebijakan ekonomi yang tepat dan responsif dari pemerintah Indonesia, serta kebijakan fiskal yang mendukung daya saing ekonomi domestik, akan sangat krusial dalam mengatasi tantangan ekonomi yang datang baik dari dalam negeri maupun faktor eksternal, seperti dampak dari kebijakan ekonomi Trump dan gejolak geopolitik global.

Nilai tukar rupiah kian melemah hingga mendekati Rp16.000 per dolar AS. Kondisi mata uang garuda tidak terlepas dari penguatan solar AS karena sedang  mengalami sentiment positif pascakemenangan Donald Trump di pilpres AS. Bank Indonesia (BI) harus tetap berada di pasar untuk meredam dampak penguatan dolar AS ke stabilitas nilai tukar rupiah. Dengan kemenangan Trump pelaku pasar memprediksi sejumlah kebijakan Trumph, terutama yang terkait dengan penerapan tarif impor dan janji efisiensi anggaran pemerintah AS yang dramatis yang tentunya akan mengurangi defisit dan perkuat nilai tukar dolar AS. Berdasarkan data Jakarta Interbank Spot Dollar rate (Jisdor) BI menunjukkan posisi nilai tukar rupiah adalah Rp15.911 per dolar AS pada Jumat (22/11/2024).

Angka ini jauh berada di atas asumsi makro APBN yang sebenarnya Rp 15.000 per dolar AS. “Dalam kata lain, rupiah berada dalam kondisi dinamis akibat kejadian penting di dunia, ada kemungkinan menguat lagi nantinya. Jadi belum bias dikatakan nilai tukar Rupiah memasuki titik keseimbangan baru; ini adalah gelombang, bukan permukaan air di kala situasi tenang,” ucap Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin. Bila mengacu pada pergerakan rupiah dalam satu tahun terakhir, pertengahan Juni 2024, bahkan rupiah pernah mencapai hampir Rp16.500 per dolar AS, sebelum akhirnya mencapai Rp 15.000 per dolar AS pada akhir September 2024. (Yetede)

Target ekspor nasional 2025-2029 untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 % pada 2029 menghadapi tantangan berat. Dua di antaranya adalah kebijakan perdagangan AS di era kepemimpinan Donald Trump dan deindustrialisasi akibat serbuan produk-produk impor. Kemendag telah membuat target tahunan pertumbuhan ekspor seiring target tahunan pertumbuhan ekonomi 2024-2029. Agar ekonomi RI tumbuh 5,06 % pada 2025, ekspor ditargetkan tumbuh 7,01 % atau senilai 294,45 miliar USD. Target pertumbuhan ekonomi dan ekspor tersebut terus meningkat setiap tahun. Hingga 2029, ekspor ditargetkan tumbuh 9,64 % menjadi 405,69 miliar USD agar ekonomi RI dapat tumbuh 8 %.

Anggota Komisi VI DPR, Amin AK, Rabu (20/11) mengatakan, kinerja neraca perdagangan Indonesia memang masih surplus. Namun, dari waktu ke waktu tren surplus tersebut cenderung turun. ”Di tengah kondisi itu, tantangan sektor perdagangan makin berat. Apalagi Trump akan menaikkan tarif semua produk impor yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekspor Indonesia ke AS,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR dengan Kemendag di Jakarta. Trump berencana menaikkan tarif impor 10-20 % terhadap semua barang yang masuk pasar AS. Bahkan, tarif impor barang asal China akan dinaikkan 60-100 %. Trump juga berencana mengevaluasi kembali sistem tarif preferensi umum (GSP). Kebijakan itu berpotensi menghilangkan keistimewaan bea masuk barang tertentu ke pasar AS yang didapat negara berkembang, termasuk Indonesia. (Yoga)