Amerika Serikat
( 390 )Respons Cepat Pemerintah Indonesia
Ada Harapan dari Kompromi Soal Tarif
Perundingan dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS) memasuki fase lanjutan dengan harapan tercapainya kesepakatan sebelum batas waktu 90 hari penundaan tarif dari Presiden Donald Trump berakhir pada awal Juli. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan bahwa kerangka acuan telah disepakati bersama pihak USTR dan US Secretary of Commerce, dengan target penyelesaian dalam 60 hari.
Airlangga menekankan pentingnya penghapusan tarif tinggi atas 20 produk unggulan ekspor Indonesia seperti garmen, alas kaki, dan udang, agar setara atau lebih rendah dari negara pesaing. Dukungan juga datang dari pelaku usaha seperti Hariyadi Sukamdani dan Shinta Kamdani dari Apindo yang mendorong kehati-hatian dalam negosiasi, sekaligus penguatan mekanisme perlindungan pasar domestik seperti antidumping dan safeguard measures.
Sementara itu, peneliti CORE Indonesia Yusuf Rendy Manilet menekankan pentingnya kebijakan domestik yang adaptif serta percepatan diversifikasi pasar ekspor, mengingat tingginya ketergantungan pada AS. Untuk mengurangi risiko, pemerintah juga sedang mempercepat negosiasi dagang dengan Uni Eropa dan kawasan Eurasia.
Wakil Ketua DEN Mari Elka Pangestu menyoroti potensi sektor padat karya seperti garmen dan footwear sebagai titik masuk untuk memanfaatkan pergeseran arus perdagangan global. Pemerintah pun menyiapkan strategi deregulasi impor, OSS, dan pembentukan Satgas PHK guna melindungi industri dalam negeri dari dampak kebijakan tarif AS.
Penambahan Impor Pangan Masuk Paket Negosiasi Demi Menyeimbangkan Neraca Perdagangan
Pemerintah menargetkan negosiasi penerapan tarif resiprokal AS dirampungkan dalam waktu 60 hari ke depan. Dalam perundingan tersebut, Indonesia menawarkan sejumlah jalan tengah agar terjadi hubungan perdagangan yang tidak memberatkan salah satu pihak. Salah satu poin baru adalah penambahan impor pangan dari AS demi menyimbangkan neraca perdagangan. Sebelumnya, hanya berniat meningkatkan impor energi dari AS. Masuknya pangan ke paket negosiasi dilakukan karena tarif resiprokal AS mengancam ekspor sektor padat karya, seperti tekstil dan alas kaki. Seperti diketahui, AS mengeluarkan tarif kebijakan BM impor baru kepada beberapa negara di dunia yan berlaku mulai 9 April 2025. Indonesia kena tarif BM sebesar 32% dari tadinya 10%.
Sementara itu, AS mengenakan tarif BM ke Tiongkok sebesar total 54%, Uni Eropa 20%, Jepang 24%, Korea Selatan 25%, India 26%, sedangkan tarif dasar mencapai 10%. Perkembangan terbaru, AS menunda penerapan tarif hingga 90 hari, kecuali untuk China, yang kini kena tarif 245%. Sejumlah negara, termasuk Indonesia menempuh jalur negosiasi. Berdasarkan data BPS, ekspor Indonesia ke AS naik menjadi US$ 26 miliar tahun lalu dibandingkan 2023 sebesar US$ 23 miliar. Porsinya mencapai 10,5% dari total ekspor US$ 264 miliar. Adapaun impor asal AS naik menjadi US$ 9,4 miliar dari US$ 9,2 miliar. Dengan demikian, Indonesia mencetak surplus perdagangan US$ 16,6 miliar. (Yetede)
China Tidak Perduli Lagi Angka-Angka Tarif yang Dilancarkan AS
Semikonduktor juga Terkena Tarif Trump
Pemerintahan Presiden AS, Donald Trump kini siap-siap memasang tarif tinggi pada barang-barang impor farmasi, cip komputer, dan semikonduktor. Sebelum diterapkan, tim Trump menyelidiki bagaimana produk impor obat-obatan dan semikonduktor memengaruhi keamanan nasional. AS punya ketergantungan besar pada produksi obat-obatan dan cip dari negara lain yang bisa mengancam keamanan nasional. Penyelidikan pada farmasi dan semikonduktor disebutkan dalam dokumen Federal Register (publikasi harian resmi pemerintah federal AS berisi pemberitahuan resmi tentang perubahan hukum federal), Senin (14/4). Meski Trump menghentikan sebagian besar kenaikan tarif selama 90 hari, kecuali untuk China, Trump masih akan mengenakan tarif pada obat-obatan, kayu, tembaga, dan cip komputer.
Penyelidikan itu mencakup penilaian potensi produksi cip komputer dalam negeri AS untuk memenuhi permintaan AS berikut peran manufaktur serta perakitan, pengujian, dan pengemasan yang dilakukan. Terkait rantai pasok cip komputer, AS mempelajari risiko pemusatan produksi cip komputer di negara lain serta dampaknya pada daya saing AS. Trump sudah mengatakan, barang elektronik tidak akan dimasukkan dalam tarif timbal balik yang angkanya sampai 50 % di sejumlah negara. Mendag AS Howard Lutnick menjelaskan, farmasi, semikonduktor, dan otomotif akan ditangani dengan tarif ”sektor tertentu”. Tarif ini tidak bisa dirundingkan. AS, kata Lutnick, mau membuat semua barang itu sendiri. AS merupakan produsen utama semikonduktor, tetapi hanya di beberapa bidang.
AS sangat bergantung pada impor dari Taiwan dan Korsel untuk beberapa jenis cip canggih. Produk seperti laptop, ponsel pintar, dan komponen yang dibutuhkan untuk membuatnya menyumbang 174 miliar USD dalam impor AS dari China tahun lalu. Produsen cip komputer besar, seperti Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp (TSMC), sudah berinvestasi besar-besaran di fasilitas manufaktur AS. Sebagian karena insentif yang diberikan selama masa jabatan mantan Presiden AS Joe Biden. Hal ini yang membuat AS kemudian jadi sangat bergantung pada cip impor dari Taiwan. Jika mau mengubah seluruh rantai pasok, prosesnya juga akan mahal dan memakan waktu bertahun-tahun. (Yoga)
Meredam Tarif Trump dengan Danantara
Seusai Rakortas terkait persiapan negosiasi penetapan tarif resiprokal AS, di Jakarta, Senin (14/4), Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutkan, selain mengundang perusahaan AS berinvestasi di Indonesia, perusahaan nasional juga akan mengajukan proposal investasi di AS. Perihal negosiasi bidang investasi, Wamen Investasi dan Hilirisasi, Todotua Pasaribu mengatakan pemerintah melalui BPI Danantara akan mendorong BUMN untuk berinvestasi di AS, ataupun menarik investasi dari AS. Posisi Danantara sebagai sovereign wealth fund (SWF) ia nilai strategis untuk mengelola investasi di dalam dan di luar negeri. ”Sektor strategis yang ingin dimasuki perusahaan Indonesia di AS adalah minyak dan gas. Apalagi, anak perusahaan PT Pertamina (Persero) sudah pernah berinvestasi di AS,” ujar Todotua.
Adanya gejolak ekonomi global akibat kebijakan tarif AS membuka peluang bagi Indonesia untuk memperbaiki diri dengan memangkas regulasi dan memperkuat iklim investasi. Stabilitas politik dan kebijakan yang berpihak pada ketahanan pangan dan energi membuat investor asing mulai melirik pasar Indonesia. Hal tersebut dipercaya oleh Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir. Ia menilai, dengan memanfaatkan investasi strategis, Indonesia berpeluang mengurangi dampak negatif dari kebijakan perdagangan internasional yang tidak menguntungkan. ”Menurut saya, yang terjadi dengan perang tarif ini in a way blessing in disguise buat Indonesia,” ujar Pandu di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin.
Di tengah ketidakpastian global, para ivestor asing akan mencari negara yang dinilai memiliki situasi politik yang stabil dan kebijakan yang relatif baik, untuk berinvestasi. Salah satu milestone atau tonggak pencapaian pertama komitmen pengelolaan dana oleh BPI Danantara bersama Qatar Investment Authority sebesar 4 miliar USD (Rp 67,27 triliun) yang ditujukan untuk pembangunan di Indonesia. Pandu memberikan sinyal bahwa Danantara bakal fokus investasi di sektor yang memberikan imbal hasil tinggi. Pasalnya, tanpa adanya jaminan return tinggi, tidak akan ada hal yang menarik selera investor untuk melibatkan diri bergabung bersama proyek-proyek Danantara. (Yoga)
Lembaga Riset IDC Mencatat, Pengiriman Ponsel Tumbuh 1,5% Yoy
Negosiasi Tarif Bak Pertaruhan Besar Industri Padat Karya
Berupaya untuk Mengurangi Ketergantungan
Operasi kemanusiaan termasuk yang paling terdampak kondisi perekonomian global, sehingga perlu bekerja keras mencari sumber pendanaan baru. Pukulan bertubi-tubi dialami para pegiat kemanusiaan. Selama ini mereka bekerja dengan anggaran dana terbatas, di bawah tekanan, bahkan kerap menjadi sasaran kekerasan bersenjata. Belakangan, kondisi ini diperburuk oleh pengurangan atau penghentian bantuan dari sejumlah negara donor, terutama AS. Situasi ini memaksa Kantor Koordinasi Urusan Kemanusiaan PBB (OCHA) merumahkan lebih dari 500 pegawai atau 20 % dari 2.600 pegawainya. Laporan AFP, akhir pekan lalu, menyebutkan, OCHA kekurangan dana 60 juta USD untuk memenuhi anggaran tahun 2025 sebesar 430 juta USD.
Saat ini OCHA berkarya di 60 negara dan harus mengurangi skala operasi mereka di Kamerun, Kolombia, Eritrea, Irak, Libya, Nigeria, Pakistan, Turki, dan Zimbabwe. Organisasi yang mengoordinasikan respons PBB serta memberikan laporan dari garis depan wilayah konflik ini masih beroperasi di Ukraina, Gaza, Sudan, dan zona konflik lainnya untuk menyediakan bantuan kemanusiaan. AS adalah penyandang dana kemanusiaan terbesar dengan sumbangan 63 juta USD per tahun. Tantangan bagi para pegiat kemanusiaan ini memburuk sejak pembekuan Badan untuk Pembangunan Internasional AS (USAID).
Setidaknya 83 persen program kemanusiaan dari organisasi yang memiliki dana tahunan sebesar 42,8 miliar USD ini terhenti (Kompas.id, 12/4/2025). Salah satu langkah penting adalah mengurangi ketergantungan pada satu negara donor. Upaya memperluas kerja sama dengan negara Teluk, misalnya, perlu didorong untuk menjaga kelangsungan kegiatan kemanusiaan. Selain itu, membangun kemitraan dengan pihak swasta lewat program tanggung jawab sosial perusahaan. Di sisi lain, perlu tata kelola yang bersih guna mencegah kebocoran dan mengefisienkan penggunaan anggaran. (Yoga)
Trump diminta Tidak Plin-plan oleh Dunia Usaha AS
Tidak ada tanda-tanda perang tarif China dan AS akan mereda. China mendesak AS segera membatalkan sepenuhnya semua tarif timbal balik. Seruan China menyusul pengumuman AS untuk mengecualikan tarif bea masuk impor (BMI) atas 20 jenis komoditas. Akan tetapi, tidak sampai sehari, pemerintahan Donald Trump membuat pernyataan berbeda lagi. Dilaporkan Associated Press, Senin (14/4) mengutip Mendag AS, Howard Lutnick, pengecualian tarif pada ponsel pintar dan komputer buatan China hanya berlaku sementara waktu. Kemungkinan hanya akan berlaku satu atau dua bulan. Barang-barang elektronik dari China tetap akan kena tarif.
Bahkan, AS akan menyelidiki soal perdagangan keamanan nasional terhadap sektor semikonduktor. ”Kami mendesak AS untuk memperbaiki kesalahannya dengan membatalkan sepenuhnya tariftimbal balik yang salah dan kembali ke jalan yang benar untuk saling menghormati,” kata jubir Kemendag China, Minggu (13/4). Pernyataan Trump yang sering berubah membingungkan semua pihak. Dunia usaha AS juga bingung. Mereka meminta Pemerintah AS tidak mengubah pernyataan setiap hari. Setelah mengatakan ada pengecualian bagi ponsel pintar dan komputer, beberapa jam kemudian di media sosial Trump mengatakan tidak ada pengecualian sama sekali karena barang-barang itu hanya ”dipindahkan ke kategori tarif yang berbeda”.
China tetap akan menghadapi tarif 20 % sebagai bagian dari upaya AS menghukum China karena berperan dalam perdagangan fentanil. Sementara Badan Perbatasan dan Cukai AS (CBP) mengatakan, barang-barang seperti ponsel pintar, komputer jinjing, hard drive, monitor layar datar, beberapa cip, dan mesin pembuat semikonduktor termasuk dalam pengecualian tarif. Pendiri dan Kepala Strategi Pasar untuk Northman Trader, Sven Henrich, menyarankan agar Pemerintah AS tidak mengubah pernyataannya setiap hari. Dunia usaha AS tidak bisa merencanakan atau berinvestasi jika pernyataan pemerintah berubah terus. (Yoga)
Pilihan Editor
-
Emiten Baja Terpapar Pembangunan IKN
24 Jan 2023 -
Cuaca Ekstrem Masih Berlanjut Sepekan Lagi
10 Oct 2022









