;
Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6612 )

KPK Names Three Suspects in Ambon Tax Evasion Case

10 May 2018
KPK menetapkan tiga tersangka kasus suap terkait pengurangan nilai kewajiban pajak atas nama Anthony Liando. Tiga tersangka tersebut yaitu Anthony Liando, La Masikamba, dan Sulimin Ratmin.

Ketidakpastian Satgas OSS, Otomatisasi Izin Ditiadakan

10 May 2018
Pemerintah melonggarkan aturan tenggat waktu pengurusan komitmen izin operasional dalam sistem online single submission (OSS) karena belum siapnya petugas di daerah. Banyak K/L/D yang terlibat menjadi alasan mengapa integrasi sistem OSS masih belum berjalan sempurna. Pemerintah diniliai belum siap dalam implementasi OSS.

Operasi Tangkap Tangan, Suap Pajak Terulang

10 May 2018
KPK menetapkan tiga tersangka yang diduga melakukan dan menerima suap dalam mengurus dokumen pajak Orang Pribadi 2016 di KPP Pratama Ambon. Tiga tersangka tersebut yaitu Anthony Liando, La Masikamba, dan Sulimin Ratmin.

Nilai Tukar, Ketahanan Ekonomi Indonesia Sedang Diuji

10 May 2018
Indonesia membangun ketahanan ekonomi dalam dua dekade terakhir. Saat ini, ketahanan ekonomi sedang diuji tekanan ketidakpastian ekonomi global yang semakin besar. IMF merekomendasikan lima hal bagi perekonomian RI, yaitu pertama, peningkatan rasio pajak secara bertahap dan hati-hati; kedua, perlunya membuka sektor ekonomi baru bagi investor swasta serta memperbarui peran perusahaan negara dan anak perusahaan; ketiga, mengangkat kurva imbal hasil bebas risiko yang dapat dijadikan patokan; keempat, memperluas basis investor domestik bagi pemerintah daerah untuk mendukung pengembangan dan pembiayaan investasi serta mengurangi ketergantungan terhadap modal asing; kelima, memodernisasi regulasi keuangan.

Suap Pegawai Pajak, Reformasi Sistem Perpajakan Mendesak

10 May 2018
Reformasi perpajakan dan perbaikan penanganan persoalan hukum terkati pajak mendesak dilakukan Kemenkeu menyusul OTT KPK terhadap Kepala Kantor dan Pemeriksa Pajak KPP Pratama Ambon dan pengusaha Anthony Liando (WP). Untuk mencegah suap pajak berulang, Laode M Syarif mengusulkan Kemenkeu membenahi sistem peradilan perpajakan dan lebih terbuka penanganannya.