Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6612 )

Pengemplang Pajak Makin Sulit Berkelit

17 Sep 2018

kebijakan pertukaran data pajak otomatis (Aeol) akhir bulan ini mulai diterapkan berupa data : identitas pemilik rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo rekening (31 agustus 2018) dan penghasilan dari rekening (bunga) selama setahun. kebijakan ini diharapkan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 OP. Disisi lain momentum pemilu dapat menjadi ajang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baiknya tax clearance menjadi syarat formal ketika mendaftarkan diri sebagai caleg.

Politik dan Birokrasi

Tinjau Ulang jenis Barang terkena Penaikan PPh

17 Sep 2018

Kalangan pengusaha meminta agar pemerintah mengkaji sekitar 200 barang yang terkena kenaikan tarif PPh Pasal 22 sekitar 7,5% hingga 10 % serta mereview kembali 200 komoditas yang dikenai tarif.

Politik dan Birokrasi

Swasta Garap Proyek Air Minum

17 Sep 2018

Total Pembiayaan air minum sebesar Rp 253 triliun dan APBN hanya mampu membiayai sebesar 20%. Pemprov Jawa Barat menggandeng PT Adhi Karya, Pemkot Kota Semarang menggandeng Konsorsium Aetra-Medco

Politik dan Birokrasi

Pengusaha Minta Tambahan Insentif Fiskal

17 Sep 2018

Pengusaha minta tambahan insentif fiskal berupa insentif PPh bagi pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor, selain itu juga peningkatan layanan perizinan dan kepabeanan. Ketua Apindo menyatakan bahwa tarif PPh Badan sebesar 30% masih cukup besar.

Politik dan Birokrasi

Pembahasan Regulasi - RUU Konsultan Pajak Tuai Polemik

12 Sep 2018

RUU Konsultan Pajak dianggap bukan bagian dari reformasi perpajakan, selain itu RUU tersebut dianggap terlalu monopolistik karena istilah konsultan pajak hanya akan merujuk pada satu asosiasi. Managing Director DDTC, Darusalam menyebutkan bahwa pasal 5 RUU tsb dianggap mempersempit definisi konsultan pajak dan hanya memberikan ruang bagi konsultan pajak yang masuk dalam satu asosiasi tertentu. Menurut Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak UI, Haula Rosdiana, menyatakan bahwa terdapat dua masalah di RUU tersebut yakni pertama penyebutan nama organisasi tertentu dalam RUU akan menimbulkan efek distrust, policy cost dan compliance cost. Kedua override RUU Konsultan Pajak atas UU KUP

Politik dan Birokrasi

Utak-atik Anggaran Lewat PMK

12 Sep 2018

Pemerintah telah menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memberi ruang untuk penambahan subsidi energi maupun pembayaran utang subsidi energi kepada Pertamina. Beberapa poin pada beleid tersebut antara lain, pertama, kelebihan realisasi atas target PNBP dapat direncanakan dalam APBN 2018 atau APBN-P 2018. Kedua, PNBP yang berasal kontrak, kerja sama atau nota kesepahaman. Ketiga, adanya peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru.

Politik dan Birokrasi

MTDL Tunggu Restitusi

12 Sep 2018

PT Metrodata Electronics (MTDL) menilai kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pajak barang elektronik tidak berdampak besar pada target keuangan perseroan tahun ini. Hal ini disebabkan PPh 22 impor tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak badan usaha sebagai restitusi. Karena dapat direstitusi, perseroan tetap mempertahankan belanja modal seperti ketetapan awal dan tidak mengubah patokan laba bersih Rp 272,1 miliar atau tumbuh 10% dari tahun lalu.

Politik dan Birokrasi

Penerimaan Negara Tumbuh 18,4%

12 Sep 2018

Penerimaan negara hingga 31 Agustus 2017 tumbuh 18,4% secara year-to-year. Menurut Sri Mulyani, Kemenkeu mengelola ekonomi indonesia menggunakan instrumen APBN. Jadi kalau APBN sehat maka ekonomi bisa dijaga lebih baik lagi.

Politik dan Birokrasi

Penerimaan Negara Terjaga

12 Sep 2018

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS tidak memengaruhi penerimaan negara sampai Agustus yang meningkat cukup tinggi dan konsisten. Tercatat pertumbuhan penerimaan perpajakan di atas 15%, pertumbuhan tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Politik dan Birokrasi

Saatnta Era Baru Keterbukaan Pajak

10 Sep 2018

Ditjen Pajak mulai pertukaran data perpajakan secara internasional. Ditjen Pajak memastikan program pertukaran data internasional akan menguntungkan semua otoritas perpajakan. Tiap otoritas bisa saling membantu meminimalisir upaya manipulasi perpajakan sebab pertukaran ini melibatkan 5 data utama yakni data identitas pemiliki rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan saldo rekening dan penghasilan dari rekening berupa bunga.