Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6612 )

Belanja 2019 Bengkak Rp 54,3 Triliun

10 Sep 2018

Meskipun pembahasan RAPBN 2019 masih tahap awal, permintaan tiga instansi membuat belanja melonjak hingga Rp 54,3 triliun. Tiga instansi tersebut adalah Kementerian ESDM mengusulkan tambahan subsidi listrik sebesar 1,2 triliun, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat mengusulkan tambahan Rp 8,7 triliun dan Polri yang paling tinggi mengusulkan tambahan Rp 44,4 triliun.

Politik dan Birokrasi

Kebijakan Tarif Impor Bakal Memoles Emiten Kosmetik

10 Sep 2018

Kebijakan Pemerintah menaikkan tarih PPh Impor bakal menjadi angin segar pagi emiten kosmetik lokal. Menurut Sekretaris Perusahaan Mandom, kebijakan ini akan mampu meningkatkan daya saing industri kosmetik Tanah Air.

Politik dan Birokrasi

Piutang Tak Tertagih Menggunung

10 Sep 2018

Nilai piutang pajak yang belum tertagih tercatat terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menuntut perhatian serius dari Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan.

Politik dan Birokrasi

Kolom Pajak - PPh Impor Tidak Sama Seperti Bea Masuk

07 Sep 2018

Menurut Yustinus Prastowo (YP), terdapat beberapa perbedaan antara PPh Impor dan Bea Masuk. Yang pertama, tujuan PPh impor adalah penerimaan sedangkan BM berfungsi sebagai regulator. Kedua tarif pph mengacu pada UU sedangkan BM sesuai dengan kerangka WTO. Ketiga, PPh Impor merupakan prepaid tax yang dapat menjadi pengurang PPh Badan, sedangkan BM adalah cost atau pungutan bagi perusahaan dan tidak dapat menjadi pengurang.

Politik dan Birokrasi

Kalau Cuma Rp 4,6 T Tidak Cukup

07 Sep 2018

Kondisi keuangan BPJS cukup memprihatinkan. Dana talangan Rp 4,6 T dinilai anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ansyori, tidak cukup untuk megatasi kerugian sampai Desember 2018

Politik dan Birokrasi

TNI Minta Rp 1,5 Triliun untuk Pasukan Elite Antiteror

07 Sep 2018

Koopsus dibentuk untuk penanganan terorisme. Pembentukan lembaga itu sebagai tindak lanjut dari hasil revisi UU No.15 tahun 2003. Koopsus merupakan gabungan pasukan elite yang ada di TNI yakni Kopassus, Kopaskhas dan Marinir.

Politik dan Birokrasi

Aturan PPh Barang Impor - Kenaikan PPh Impor Cuma Obat Jangka Pendek

06 Sep 2018

Kemenkeu menaikkan pajak penghasilan (PPh) atas 1.147 item barang impor konsumsi. Penaikan tarif impor PPh pasal 22 tersebut diharapkan bisa meredam laju impor barang konsumsi dalam jangka pendek. Kemenkeu menaikkan tarif impor dari 2,5% menjadi 7,5% dan 10%.

Politik dan Birokrasi

Rem Impor, Naikkan Tarif PPh

06 Sep 2018

Karut marut perekonomian di Argentina dan Turki turut menyeret perekonomian di Negara Berkembang, termasuk Indonesia. Dampak bagi Indonesia adalah makin dalamnya depresiasi rupiah terhadap dollar AS. Pelemahan rupiah berlangsung sejak pekan lalu. BI sudah turun tangan untuk mengembalikan stabilitas nilai tukar rupiah. Gubernur BI Perry Warjiyo mengatakan sejak Kamis pekan lalu hingga Selasa pekan ini, total dana Rp 11,9 trilliun dikucurkan sebagai upaya intervensi ganda di pasar valas dan pasar surat berharga negara (SBN). Sementara itu, sebagai upaya mengendalikan defisit neraca transaksi berjaan yang memberikan dinamika tinggi pada nilai tukar rupiah, kemarin pemerintah mengumumkan kebijakan kenaikan tarif PPh pasal 22 untuk 1.147 barang. Tujuannya untuk mengendalikan impor.

Politik dan Birokrasi

Bantuan Sosial dan Gaji PNS akan ditambah

06 Sep 2018

Direktur riset center of Reform Economy (CORE) Piter Abdulah mengatakan perang dagang bisa berdampak pada terjadinya penurunan produksi global. Ini harus diantisipasi dan ini harus ditangkat di APBN (2019). Karena itu Piter mendukung langkah pemerintah yang menaikkan dana perlindungan sosial dalam RAPBN 2019. kenaikan dana tersebut dapat mengembangkan perekonomian domestik di tengah gejolak ekonomi global.

Politik dan Birokrasi

WP Prioritas

04 Sep 2018

DJP tengah menyusun daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) pajak. DJP akan mencermati WP yang memiliki indikator ketidakpatuhan. Salah satu indikator ketidak patuhan menurut DJP adalah WP yang selama 3 tahun belum pernah diperiksa dengan ruang lingkup seluruh jenis pajak (all taxes), artinya WP ini bisa saja masuk dalam DSP3