Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6631 )

Impor Barang Diperketat, Lindungi Produk dalam Negeri

18 Sep 2018

penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) mulai berlaku 10 Oktober 2018, transanksi impor yang melebihi USD 75 dalam sehari dikenakan bea masuk 2,5%, PPN Impor 10% dan PPh Impor 10%.

Politik dan Birokrasi

RI-Ceko Jajaki Kerjasama Bidang Industri

18 Sep 2018

Pemerintah juga berupaya menarik investor Ceko untuk menanam modal di Indonesia pada industri pengolahan karet, industri farmasi dan teknologi minihidro sebagai bagian dari energi terbarukan di remote area. Guna meyakinkan hal tersebut nantinya ada insentif hingga 20 tahun dan skema tax allowance untuk inovasi hingga 200 %.

Politik dan Birokrasi

Impor Migas bikin Neraca Defisit : Sepanjang 2018 sudah USD 4,09 M

18 Sep 2018

Defisit sektor migas disebabkan impor migas yang mencapai USD 3,04 miliar per agustus dan secara month to month naik sebesar 14,5%. Kebijakan B20 belum efektif dalam menekan impor karena baru berjalan awal september. Sedangkan ekspor migas turun karena sudah ada blok asing yang diambil alih pertamina untuk kebutuhan dalam negeri.

Politik dan Birokrasi

Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa

17 Sep 2018

Aturan Baru DJP untuk Wajib Pajak Badan dan pribadi dalam SE-15/PJ/2018 tentang kebijakan pemeriksaan, membuat wajib pajak tidak akan menerima pemeriksaan ganda. Sebab daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) akan menjadi standar siapa saja yang akan masuk prioritas pemeriksaan berdasarkan indikator ketidakpatuhan wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi

Politik dan Birokrasi

Pengemplang Pajak Makin Sulit Berkelit

17 Sep 2018

kebijakan pertukaran data pajak otomatis (Aeol) akhir bulan ini mulai diterapkan berupa data : identitas pemilik rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan, saldo rekening (31 agustus 2018) dan penghasilan dari rekening (bunga) selama setahun. kebijakan ini diharapkan meningkatkan penerimaan PPh pasal 25 dan pasal 29 OP. Disisi lain momentum pemilu dapat menjadi ajang dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak, baiknya tax clearance menjadi syarat formal ketika mendaftarkan diri sebagai caleg.

Politik dan Birokrasi

Tinjau Ulang jenis Barang terkena Penaikan PPh

17 Sep 2018

Kalangan pengusaha meminta agar pemerintah mengkaji sekitar 200 barang yang terkena kenaikan tarif PPh Pasal 22 sekitar 7,5% hingga 10 % serta mereview kembali 200 komoditas yang dikenai tarif.

Politik dan Birokrasi

Swasta Garap Proyek Air Minum

17 Sep 2018

Total Pembiayaan air minum sebesar Rp 253 triliun dan APBN hanya mampu membiayai sebesar 20%. Pemprov Jawa Barat menggandeng PT Adhi Karya, Pemkot Kota Semarang menggandeng Konsorsium Aetra-Medco

Politik dan Birokrasi

Pengusaha Minta Tambahan Insentif Fiskal

17 Sep 2018

Pengusaha minta tambahan insentif fiskal berupa insentif PPh bagi pengusaha yang melakukan kegiatan ekspor, selain itu juga peningkatan layanan perizinan dan kepabeanan. Ketua Apindo menyatakan bahwa tarif PPh Badan sebesar 30% masih cukup besar.

Politik dan Birokrasi

Pembahasan Regulasi - RUU Konsultan Pajak Tuai Polemik

12 Sep 2018

RUU Konsultan Pajak dianggap bukan bagian dari reformasi perpajakan, selain itu RUU tersebut dianggap terlalu monopolistik karena istilah konsultan pajak hanya akan merujuk pada satu asosiasi. Managing Director DDTC, Darusalam menyebutkan bahwa pasal 5 RUU tsb dianggap mempersempit definisi konsultan pajak dan hanya memberikan ruang bagi konsultan pajak yang masuk dalam satu asosiasi tertentu. Menurut Guru Besar Ilmu Kebijakan Pajak UI, Haula Rosdiana, menyatakan bahwa terdapat dua masalah di RUU tersebut yakni pertama penyebutan nama organisasi tertentu dalam RUU akan menimbulkan efek distrust, policy cost dan compliance cost. Kedua override RUU Konsultan Pajak atas UU KUP

Politik dan Birokrasi

Utak-atik Anggaran Lewat PMK

12 Sep 2018

Pemerintah telah menerbitkan dua Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang memberi ruang untuk penambahan subsidi energi maupun pembayaran utang subsidi energi kepada Pertamina. Beberapa poin pada beleid tersebut antara lain, pertama, kelebihan realisasi atas target PNBP dapat direncanakan dalam APBN 2018 atau APBN-P 2018. Kedua, PNBP yang berasal kontrak, kerja sama atau nota kesepahaman. Ketiga, adanya peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP baru.