Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6631 )

MTDL Tunggu Restitusi

12 Sep 2018

PT Metrodata Electronics (MTDL) menilai kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan pajak barang elektronik tidak berdampak besar pada target keuangan perseroan tahun ini. Hal ini disebabkan PPh 22 impor tersebut dapat diperhitungkan dengan pajak badan usaha sebagai restitusi. Karena dapat direstitusi, perseroan tetap mempertahankan belanja modal seperti ketetapan awal dan tidak mengubah patokan laba bersih Rp 272,1 miliar atau tumbuh 10% dari tahun lalu.

Politik dan Birokrasi

Penerimaan Negara Tumbuh 18,4%

12 Sep 2018

Penerimaan negara hingga 31 Agustus 2017 tumbuh 18,4% secara year-to-year. Menurut Sri Mulyani, Kemenkeu mengelola ekonomi indonesia menggunakan instrumen APBN. Jadi kalau APBN sehat maka ekonomi bisa dijaga lebih baik lagi.

Politik dan Birokrasi

Penerimaan Negara Terjaga

12 Sep 2018

Menteri Keuangan menyampaikan bahwa pelemahan kurs rupiah terhadap dolar AS tidak memengaruhi penerimaan negara sampai Agustus yang meningkat cukup tinggi dan konsisten. Tercatat pertumbuhan penerimaan perpajakan di atas 15%, pertumbuhan tertinggi dalam 3 tahun terakhir.

Politik dan Birokrasi

Saatnta Era Baru Keterbukaan Pajak

10 Sep 2018

Ditjen Pajak mulai pertukaran data perpajakan secara internasional. Ditjen Pajak memastikan program pertukaran data internasional akan menguntungkan semua otoritas perpajakan. Tiap otoritas bisa saling membantu meminimalisir upaya manipulasi perpajakan sebab pertukaran ini melibatkan 5 data utama yakni data identitas pemiliki rekening, nomor rekening, identitas lembaga keuangan saldo rekening dan penghasilan dari rekening berupa bunga.

Politik dan Birokrasi

Belanja 2019 Bengkak Rp 54,3 Triliun

10 Sep 2018

Meskipun pembahasan RAPBN 2019 masih tahap awal, permintaan tiga instansi membuat belanja melonjak hingga Rp 54,3 triliun. Tiga instansi tersebut adalah Kementerian ESDM mengusulkan tambahan subsidi listrik sebesar 1,2 triliun, Kementerian PU dan Perumahan Rakyat mengusulkan tambahan Rp 8,7 triliun dan Polri yang paling tinggi mengusulkan tambahan Rp 44,4 triliun.

Politik dan Birokrasi

Kebijakan Tarif Impor Bakal Memoles Emiten Kosmetik

10 Sep 2018

Kebijakan Pemerintah menaikkan tarih PPh Impor bakal menjadi angin segar pagi emiten kosmetik lokal. Menurut Sekretaris Perusahaan Mandom, kebijakan ini akan mampu meningkatkan daya saing industri kosmetik Tanah Air.

Politik dan Birokrasi

Piutang Tak Tertagih Menggunung

10 Sep 2018

Nilai piutang pajak yang belum tertagih tercatat terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga menuntut perhatian serius dari Dirjen Pajak untuk melakukan penagihan.

Politik dan Birokrasi

Kolom Pajak - PPh Impor Tidak Sama Seperti Bea Masuk

07 Sep 2018

Menurut Yustinus Prastowo (YP), terdapat beberapa perbedaan antara PPh Impor dan Bea Masuk. Yang pertama, tujuan PPh impor adalah penerimaan sedangkan BM berfungsi sebagai regulator. Kedua tarif pph mengacu pada UU sedangkan BM sesuai dengan kerangka WTO. Ketiga, PPh Impor merupakan prepaid tax yang dapat menjadi pengurang PPh Badan, sedangkan BM adalah cost atau pungutan bagi perusahaan dan tidak dapat menjadi pengurang.

Politik dan Birokrasi

Kalau Cuma Rp 4,6 T Tidak Cukup

07 Sep 2018

Kondisi keuangan BPJS cukup memprihatinkan. Dana talangan Rp 4,6 T dinilai anggota Dewan Jaminan Sosial Nasional, Ansyori, tidak cukup untuk megatasi kerugian sampai Desember 2018

Politik dan Birokrasi

TNI Minta Rp 1,5 Triliun untuk Pasukan Elite Antiteror

07 Sep 2018

Koopsus dibentuk untuk penanganan terorisme. Pembentukan lembaga itu sebagai tindak lanjut dari hasil revisi UU No.15 tahun 2003. Koopsus merupakan gabungan pasukan elite yang ada di TNI yakni Kopassus, Kopaskhas dan Marinir.