Kategori
Politik dan Birokrasi
( 6612 )Pembiayaan Utang RAPBN 2019 disepakati Rp 359,12 triliun
21 Sep 2018
pembiayaan utang pada RAPBN 2019 Rp 359,12 triliun disesuaikan dengan asumsi kurs yang berubah, secara nominal defisit APBN diperkirakan Rp 297 triliun sehingga APBN akan lebih kuat
K/L dan Pemda diarahkan meraih Devisa
21 Sep 2018
Menkeu minta agar APBN/APBD untuk memperkuat perkonomian, memperbaiki kinerja ekspor dan memperkuat industri dalam negeri.
Subsidi Energi Rp 157,7T Target Penerimaan Perpajakan 2019 naik menjadi Rp 1.783T
20 Sep 2018
Target perpajakan 2019 (dengan asumsi kurs Rp 14.500/US$) : Pajak non migas Rp 1.511 triliun, Kepabeanan dan cukai Rp 208,8 triliun, dan PPh Migas Rp 63,54 triliun
Darmin: industri Penerima Tax Holiday Diperluas
20 Sep 2018
menteri koordinator bidang perekonomian menyatakan bahwa ada beberapa sektor industri potensial untuk diberikan fasilitas tax holiday
Pemerintah Segera Hitung Dampak Perubahan Kurs
19 Sep 2018
Asumsi nilai tukar rupiah Rp 14.500 per dolar AS untuk menyusun RAPBN 2019
Lagi, Aparat Pajak Tersangkut Suap
19 Sep 2018
Gratifikasi berkaitan dengan penjualan faktur pajak sejak tahun 2007-2013 dengan nilai suap Rp 14,16 miliar
Impor Barang Diperketat, Lindungi Produk dalam Negeri
18 Sep 2018
penyesuaian nilai pembebasan (de minimis value) mulai berlaku 10 Oktober 2018, transanksi impor yang melebihi USD 75 dalam sehari dikenakan bea masuk 2,5%, PPN Impor 10% dan PPh Impor 10%.
RI-Ceko Jajaki Kerjasama Bidang Industri
18 Sep 2018
Pemerintah juga berupaya menarik investor Ceko untuk menanam modal di Indonesia pada industri pengolahan karet, industri farmasi dan teknologi minihidro sebagai bagian dari energi terbarukan di remote area. Guna meyakinkan hal tersebut nantinya ada insentif hingga 20 tahun dan skema tax allowance untuk inovasi hingga 200 %.
Impor Migas bikin Neraca Defisit : Sepanjang 2018 sudah USD 4,09 M
18 Sep 2018
Defisit sektor migas disebabkan impor migas yang mencapai USD 3,04 miliar per agustus dan secara month to month naik sebesar 14,5%. Kebijakan B20 belum efektif dalam menekan impor karena baru berjalan awal september. Sedangkan ekspor migas turun karena sudah ada blok asing yang diambil alih pertamina untuk kebutuhan dalam negeri.
Wajib Pajak Tak Patuh Bakal Diperiksa
17 Sep 2018
Aturan Baru DJP untuk Wajib Pajak Badan dan pribadi dalam SE-15/PJ/2018 tentang kebijakan pemeriksaan, membuat wajib pajak tidak akan menerima pemeriksaan ganda. Sebab daftar sasaran prioritas penggalian potensi (DSP3) akan menjadi standar siapa saja yang akan masuk prioritas pemeriksaan berdasarkan indikator ketidakpatuhan wajib pajak, baik wajib pajak badan maupun orang pribadi
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023

