;
Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6612 )

Penarikan DHE, Pemerintah Relaksasi Insentif Pajak

04 Oct 2018
Masih minimnya minat pengusaha mengonversi DHE ke rupiah membuat pemerintah merevisi insentif pajak yang selam ini diberikan agar lebih menarik. Ditjen Pajak optimis relaksasi insentif pajak bisa menarik minat pengusaha membawa pulang dan mengonversi DHE

Navigasi Perpajakan, Keringanan bagi WP di Wilayah Bencana

04 Oct 2018
Direktorat Jenderal Pajak kembali memberikan insentif bagi WP yang terdampak bencana. Bentuk insentif tersebut ditampung dalam bentuk Perdirjen. Insentif berupa keringanan sanksi dan pemberian perpanjangan jangka waktu pelaporan pembayaran.

Nilai Tukar, Rupiah Melemah Dampak Dicegah

04 Oct 2018
Pemerintah berupaya agar sentimen negatif dari pelemahan rupiah terhadap dolar AS tidak menimbulkan dampak lanjutan terhadap perekonomian domestik. Kepercayaan pasar ditumbuhkan dengan cara memperbaiki neraca pembayaran secara konsisten dan berkelanjutan. Solusi jangka pendek untuk menjaga nilai tukar rupiah adalah melalui operasi moneter dan menaikkan suku bunga acuan BI. Kepal Pusat Studi Ekonomi dan Kebijakan Publik UGM, A Tony P menekankan, pemerintah perlu lebih radikal mengurangi impor yang menguras banyak devisa.

Dunia Usaha Kurangi Penggunaan Dolar AS

04 Oct 2018
Dunia usaha berkomitmen mengurangi penggunaan dolar AS dalam transaksi bisnisnya. Langkah ini dilakukan untuk membantu memulihkan mata uang garuda yang saat ini menembus Rp 15 ribu per dolar AS. Presdir Adaro Energy, berharap langkah ini memberikan efek positif bagi Indonesia, khususnya untuk menstabilkan nilai tukar rupiah. Dengan melakukan konversi, akan terjadi keseimbangan antara pasokan dan permintaan terhadap dolar AS. Menkeu menyiapkan aturan berupa insentif potongan PPh atas bunga Deposito DHE, agar pengusaah mau menyimpan DHE di dalam negeri.

Tajuk, Konversi Ke Rupiah

04 Oct 2018
Penyebab utama pelemahan kurs rupiah saat ini berasal dari faktor eksternal, khususnya langkah the FED yang menaikkan tingkat suku bunga acuannya. Mengantisipasi pelemahan rupiah berlanjut, Menkeu meminta transaksi keuangan bagi perusahaan di Indonesia menggunkan mata uang rupiah. Permintaan ini tidak asal gratis. Semestinya dibarengi dengan sejumlah insentif kepada pengusah yang mau mengonversi transaksi dolarnya menggunakan tupiah dan membawa pulang hasil ekspor ke dalam negeri. Bisa saja berbentuk keringanan pajak atau apap pun agar mereka mau menerapkan.

Audit BPK, Subsidi dan Utang OJK Jadi Sorotan BPK

03 Oct 2018
Temuan kedua BPK tertuju kepada OJK karena belum melunasi utang Pajak Badan Rp 901,01 miliar. OJK juga belum setorkan pungutan sebanyak Rp439,91 miliar ke kas negara.

Tanggapi BPK, OJK Bahas Skema Baru PPh Badan dengan Ditjen Pajak

03 Oct 2018
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masih berdiskusi dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan untuk membahas skema perhitungan akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Badan OJK. Jika skema baru disetujui, utang PPh Badan OJK akan dihitung ulang. OJK sudah membayar PPh Badan sejak 2014 dan 2015 sebesar Rp 836,72 miliar. Jumlah utang PPh Badan per 31 Desember 2017 sebesar Rp 901,10 miliar tersebut, merupakan akumulasi PPh Badan yang belum dilunasi 2015 (sebagian), 2016, dan 2017.

Evaluasi Paket Kebijakan, Implementasi Tersendat

01 Oct 2018
Pebisnis menilai paket kebijakan dan deregulasi aturan yang diterbitkan pemerintah merupakan inisiatif yang baik. Namun implementasinya di lapangan masih tersendat, sehingga menghambat invesatasi dan usaha.

Kenapa tarif PPnBM CBU dan CKD disamakan?

01 Oct 2018
Kemenperin dan kalangan pelaku usaha di sektor otomotif kompak meminta pemerintah untuk menghapus tarih PPnBM. Sbeelum muncul opsi ini, para pelaku usaha mengusulkan kepada pemerintah supaya menurunkan PPnBM bagi mobil yang dirakit secara utuh untuk mendorong investasi otomotif.

Optimalisasi lifting migas, Penyerapan minyak kontraktor terganjal pajak.

01 Oct 2018
Upaya PT Pertamina membeli minyak mentah bagian kontraktor kerja sama masih terganjal keberadaan pajak penghasilan atas laba setelah pajak atau branch profit tax.