Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6612 )

Sustainable Development Goals, Wanted: Higher Tax for Super Rich, Better Tax Policies

15 Oct 2018

SDG akan dicapai pada tahun 2030 jika negara-negara mampu untuk meningkatkan pendapatannya, improve kebijakan perpajakannya dan menekan para milyarder untuk membayar pajaknya secara fair.

Politik dan Birokrasi

Stabilisasi Rupiah, Konversi DHE Harus Diwajibkan

12 Oct 2018

Pemerintah seharusnya mewajibkan eksportir untuk mengonversi Devisa Hasil ekspor (DHE) ke rupiah agar kebijakan tersebut efektif mendorong penguatan rupiah. Pemberian relaksasi tarif pajak pun belum efektif mendorong eksportir mengonversi dolarnya ke rupiah.

Politik dan Birokrasi

PPh Final UKM, tarif Turun, Wajib Pajak UKM Bertambah 134.302

11 Oct 2018

Efek turunnya pajak pengusaha kecil mulai nampak. DJP mencatat 134,302 WP UKM baru per 1 Juli. Hingga September 2018 terdapat 1.389.496 WP yang telah membayar PPh final UKM dengan jumlah Rp 4,55 triliun. Pemerintah perlu menggandeng asosiasi pengusaha atau pelaku UKM untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan terhadap WP.

Politik dan Birokrasi

Monitor Fiskal, IMF Soroti Masalah Rasio Pajak

11 Oct 2018

IMF menilai rasio pajak terhadap PDB Indonesia pada level 10,78% masih rendah, sehingga bertolak belakang dengan upaya pembangunan infrastruktur yang tengah digenjot. IMF merekomendasikan agar pemerintah Indonesia dan negara-negara emerging lainnya melakukan perbaikan penrimaan pajakdan memanfaatkan kekayaan negara supaya menghasilkan pendapatan. Penelitian dari IMF telah menidentifikasi bahwa rasio pajak 15% dari PDB adalah rasio minimum yang diinginkan untuk rasio pajak terhadap PDB, Indonesia masih berada dibawah tingkat itu.

Politik dan Birokrasi

Produk Mainan, Pengusaha Minta Simplifikasi Birokrasi

11 Oct 2018

Pelaku usaha mainan meminta pemerintah mempermudah prosedur tata niaga selain memberikan keringan bea masuk ditanggung pemerintah (BMDTP). Asosiasi Mainan Indonesia (AMI) mengapresiasi kehadiran beleid baru Mmenkeu terkait BMDTP industri mainan sebesar Rp 4 miliar. Selain itu, AMI juga menyoroti rumitnya pengurusan perizinan untuk mendatangkan komponen ataupun suku cadang bagi alat-alat pembuat mainan.

Politik dan Birokrasi

IMF-WB Diprediksi Sumbang Penerimaan Pajak Hingga Rp 1T

09 Oct 2018

Pertemuan Tahunan IMF-WB yang berlangsung kemarin hingga 15 Oktober 2018 di Bali diperkirakan menambah penerimaan pajak Rp800 miliar hingga Rp 1 triliun. Pajak tersebut terdiri dari pajak atas pembangunan infrastruktur, PPh UMKM, PPN, pajak daerah, serta PPh Final Konstruksi (menurut Yustinus Prastowo).

Politik dan Birokrasi

Beban APBN Dikurangi

09 Oct 2018

Pembiayaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur terus menerus disosialisasikan. Dengan cara itu, beban belanja APBN bisa dikurangi. Prioritas Indonesia dalam pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia 2018 : 1. Penguatan Sistem Keuangan Internasional;2. Ekonomi dan keuangan digital;3. Pembiayaan Infrastruktur;4. Ekonomi dan keuangan syariah.

Politik dan Birokrasi

Utang Pajak, Ditjen Pajak: OJK Harus Bayar Utang Pajak Rp901,1 Miliar

09 Oct 2018

DJP menegaskan OJK wajib melunasi utang pajak senilai Rp901,1 miliar. OJK wajib melunasi tunggakan pajak tersebut kendati ada perubahan ketentuan perpajakan bagi OJK di belakang hari.

Politik dan Birokrasi

Pajak Gagal Percepat Tagih Utang Wirajaya

09 Oct 2018

MA tolak upaya kasasi KPP Madya Tangerang dalam kasus pailit Wirajaya. KPP Madya Tangerang ingin seluruh tagihan utang pajak sebesar RP9,11 miliar dilunasi , tanpa harus menunggu budel pailit laku terjual. Sampai saat ini utang pajak baru dibayar sebesar 30%.

Politik dan Birokrasi

Imbal Hasil Obligasi, Penurunan Tarif PPh Terus Dimatangkan

08 Oct 2018

Rencana penurunan tarif PPh imbal hasil obligasi terus dimatangkan. Pemerintah menilai penurunan tarif sebagai salah satu strategi untuk mempercepat pendalaman pasar dalam rangka stabilisasi pasar keuangan yang kerap terhempas saat menghadapi volatilitas global