Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6612 )

Kabinet Prabowo Kabinet Gembul

16 Oct 2024

PRABOWO Subianto memanggil 49 calon menteri dan kepala lembaga negara ke kediamannya, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024. Sebagian besar nama-nama calon anggota kabinet Prabowo tersebut merupakan kader partai politik atau terafiliasi dengan partai politik pendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024. Satu hari berikutnya, Prabowo memanggil para calon wakil menteri dalam kabinetnya mendatang. Hingga Selasa malam, tercatat 48 orang yang sudah mendatangi kediaman Prabowo. Separuh dari mereka berlatar belakang anggota partai politik. Sisanya berasal dari organisasi masyarakat, tim pendukung dalam pilpres, pengusaha, dan akademikus.

Data sementara yang diperoleh media ini, kabinet Prabowo akan terdiri atas 48 kementerian. Kementerian tersebut bakal diisi oleh 48 menteri dan 58 wakil menteri. Sejumlah kementerian terdiri atas dua wakil menteri, serupa kabinet Presiden Joko Widodo. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyoroti kabinet Prabowo yang mayoritas berasal dari partai politik, atau terafiliasi dengan partai politik, serta tim pendukung dalam pilpres. Ia menilai kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari koalisi gemuk pendukung pemerintahan Prabowo mendatang. Adapun Prabowo dan Gibran akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 pada 20 Oktober pekan depan. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Pemanggilan Calon Menteri Kabinet Prabowo

15 Oct 2024

Susunan kabinet presiden-wakil presidenterpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai terang setelah Prabowo memanggil para calon menteri dan calon wakil menterinya. Penyelesaian segera formasi kabinet bisa jadi modal bagi pemerintahan Prabowo untuk tancap gas mewujudkan visi, misi, dan programnya. Namun, di sisi lain, tantangan yang tidak ringan bakal dihadapi dengan gemuknya kabinet Prabowo. Prabowo memanggil para calon menteri/calon wakil menteri ke kediamannya, di Jakarta, mulai sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (14/10). Sejumlah figur calon bergantian datang hingga sekitar pukul 21.30 WIB. Total ada 49 calon yang dipanggil.

Calon menteri yang jumlahnya lebih dari 40 memungkinkan setelah DPR dan pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian sebanyak 32. Seusai pemanggilan, Prabowo mengatakan, proses seleksi calon menteri/calon [11.19, 20/10/2024] YeteDe: menteri sudah berjalan lama sebelum setiap calon dipanggil. ”Hari ini (kemarin) hanya mengonfirmasi kesediaan mereka dan alhamdulillah semua sanggup,” ujarnya. Pemanggilan calon itu, lanjutnya, belum berakhir dan akan dilanjutkan hari ini karena ada sejumlah calon yang masih di luar Jakarta. Prabowo juga tidak menutup kemungkinan ada kader dari PDI-P yang dipanggil untuk masuk kabinet. Terkait belum adanya kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipanggil, Prabowo mengatakan, PKS dan sejumlah partai politik (parpol) lain ada yang menyodorkan figur dari kalangan profesional daripada kader partainya.

”Jadi, mungkin Anda tidak perhatikan, yang diajukanitu oleh partaiA, partai B karena yang mereka ajukan justru orang teknokrat,” ucapnya. Berdasarkan pantauan Kompas, di antara para calon yang dipanggil, sebagian merupakan figur yang saat ini menjabat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Di luar itu, tak sedikit politisi dari parpol pengusung Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dipanggil dan dari parpol di luar koalisi parpol pengusung, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Selain itu, banyak juga figur dari kalangan profesional. Di kediamannya, Prabowo mengajak berbincang empat mata setiap calon selama 15 menit hingga 30 menit. Selain menanyakan kesiapan untuk membantu pemerintahan Prabowo, sejumlah calon juga diberikan arahan yang menjurus pada tugas pokok dan fungsi kementerian tertentu meski pos persis kementeriannya belum diberi tahu. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Warga Asing Pemegang Izin Tinggal di Singapura dapat Berkunjung ke Kepri tanpa Visa

15 Oct 2024

Warga negara asing pemegang izin tinggal di Singapura kini dapat berkunjung ke Kepulauan Riau tanpa visa. Pemerintah menilai keabsahan izin tinggal mereka sudah teruji sehingga tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Upaya ini diharapkan mendorong pariwisata berkualitas. Warga negara asing (WNA) pemegang izin tinggal (permanent resident) di Singapura kini dapat berkunjung ke beberap tempat di Kepri dengan bebas visa. Keputusan initertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Nomor IMI-940.GR.01.01 Tahun 2024. Sebelumnya, regulasi soal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024.

Perwakilan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Anggit Suhandono, mengatakan, sebagai wisatawan, para pemegang izin tinggal Singapura dapat bebas masuk dan keluar dari delapan pelabuhan di Batam, Bintan, dan Karimun. Durasi tinggal tak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan sehingga mereka hanya dapat masuk dan keluar dari Kepri. Apabila wisatawan ingin keluar dari wilayah Kepri, pemegang izin tinggal harus kembali ke Singapura dan mengurus izin masuk secara terpisah. Relaksasi kebijakan ini diharapkan membawa nilai tam-bah bagi pariwisata. ”Kami berikan (bebas visa) ke 13 negara ditambah satu pemegang izin tinggal Singapura. Pemegang izin diberikan karena sudah terakreditasi Pemerintah Singapura. Buat apalagi kami periksa atau cek?” ujar Anggit dalam konferensi pers mingguan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf ), di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Bebas visa diberikan kepada 13 negara, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Suriname, Kolombia, dan Hong Kong. Sebelumnya, Dirjen Imigrasi membuka gerbang bebas visa kunjungan bagi 169 negara. Jumlah WNA yang mengunjungi Indonesia melalui Kepri memang menurun hingga 29 persen pada 1 Oktober 2024 dibandingkan pada 2019. Hal ini dinilai justru berdampak positif bagi pariwisata Kepri. ”Saat ini, kami batasi sebanyak 13 negara, tetapi dampaknya yang terjadi dapat menjaring quality tourism dan quality travelers,” kata Anggit. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah baru memberikan fasilitas bebas visa bagi WNA pemegang izin tinggal di Singapura. Belum ada daerah lain yang direncanakan untuk mengikuti kebijakan ini. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Politik Luar Negeri

15 Oct 2024

Di masa awal kepemimpinannya pada 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan akan lebih berfokus ke persoalan dalam negeri, karena hal itu adalah “keahliannya”. Dari pernyataan itu, Lowy Institute for International Policy memprediksi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi pun akan lebih banyak dijalankan oleh orang-orang di sekitar Presiden. Kala itu, Presiden dianggap tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menangani masalah luar negeri.

Faktanya, sepak terjang politik luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhir sangat "beraroma" Jokowi. Karakter dan orientasi politik luar negeri Indonesia menunjukkan personalisasi sang Presiden: pragmatis, populis, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Jokowi teguh menggunakan kebijakan politik luar negeri sebagai alat untuk kepentingan dalam negeri. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara masif adalah fokus perhatian pemerintahan Jokowi. Karena itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia pun dikerahkan untuk mendukung fokus tersebut.

Salah satu kecenderungan kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Jokowi adalah penekanan pada hubungan bilateral, yang biasanya berhubungan dengan kerja sama konkret dan hasilnya bisa dirasakan cepat. Masalah untung dan rugi sebagaimana orientasi pelaku usaha menjadi kalkulasi utama dalam perumusan dan implementasi politik luar negeri Indonesia. Adapun masalah hubungan multilateral atau bahkan plurilateral yang biasanya menekankan pada pembangunan nilai-nilai “agung” tampak bukan jadi prioritas utama, kecuali untuk isu tertentu. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Kabinet Baru Prabowo Melibatkan Kabinet Lama Diharapkan Positif

15 Oct 2024

Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri ke kediamannya di kartanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024). Mereka terdiri atas perwakilan partai politik pendukung, dan profesional, dan menteri pemerintahan saat ini. Pelaku pasar merespon positif kabinet sementara prabowo, terutama terkait kembalinya Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan (Menkeu). Sri Mulyani hadir memenuhi panggilan Prabowo. Selain Sri Mulyani, para Menteri kabinet Presiden Joko Widodo yang turut masuk kabinet Prabowo antara lain Budi Gunaidi Sadikin, Erick Thohir, Agus Gumiwang Kartasamita, Agus Harimurti Yudhoyono, Bahlil Lahadahlia, Tito Karnavian, Partikno, Sakti Wahyu Trenggono, Meutya Hafid, dan Rosan Roeslani. Sementara itu, pelaku usaha merespon positif kabinet sementara Prabowo. Sebab, reputasi sebagian calon menteri sudah tidak diragukan lagi. Dunia usaha berharap kabinet Prabowo mampu mengatasi berbagai tantangan global, seperti ketidakpastian geopolitik dan dinamika perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Usulan Twin Cities untuk Jakarta dan IKN

15 Oct 2024

Konsep twins cities antara Jakarta dan IKN yang diusulkan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) akan segera diajukan ke pemerintahan Jokowi dan juga pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Utusan khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN Bambang Susanto mengatakan, pihaknya telah menerima empat skenario pemindahan Jakarta ke IKN yang merupakan hasil kajian dari ASPI. "ASPI sebelumnya telah melakukan beberapa tahap kajian mendalam bersama para anggotanya, lalu mengusulkan empat skenario pembangunan IKN. Semua bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali agar on the track sesuai dengan misi dan visi pada awalnya," kata Bambang. Melalui konsep Twins Cities, kata bambang, ASPI mengusulkan agar Jakarta dan IKN dapat berbagi fungsi dalam jangka pendek ini. Hal tersebut sesuai dengan skenario yang nantinya akan dipilih. Dengan konsep twin cities, salah satu kota dapat berperan sebagai ibu kota secara legal (de jure), sedangkan kota yang lainnya menjalankan kegiatan administratif pemerintahan nasioonal (de facto), dan masing-masing kota di desain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Prospek Properti Melonjak Berkat Penghapusan Pajak

15 Oct 2024

Rencana pemerintahan baru Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka untuk membebaskan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam pembelian hunian diharapkan mampu meningkatkan penjualan properti di Indonesia. Wakil Presiden Komersial Sinar Mas Land, Christine N. Tanjungan, menjelaskan bahwa pembebasan pajak ini dapat mengurangi biaya hingga 16% dari total nilai pembelian rumah, sehingga masyarakat bisa memperoleh hunian dengan harga lebih terjangkau. Hal ini juga diyakini akan mendorong lebih banyak konsumen mengurus Akta Jual Beli (AJB), yang sebelumnya terkendala biaya BPHTB.

Wakil Ketua Umum Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI), Bambang Eka Jaya, menyambut baik kebijakan ini tetapi menyoroti perlunya koordinasi dengan pemerintah daerah, mengingat BPHTB adalah pajak daerah. Hashim S. Djojohadikusumo, Ketua Satgas Perumahan Presiden Terpilih, menegaskan komitmen Prabowo untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memudahkan kepemilikan hunian, termasuk lewat rekomendasi pembebasan BPHTB. Selain itu, rencana kebijakan ini telah memberikan katalis positif pada saham properti, dengan indeks saham properti naik 3,04% pada 11 Oktober 2024.

Analis Bareksa memperkirakan stimulus ini dapat berdampak baik bagi sektor properti, terutama untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), tetapi mereka menyarankan investor untuk tetap berhati-hati dan menunggu perkembangan lebih lanjut terkait kebijakan ini.

Politik dan Birokrasi

Revisi Kebijakan Gas Murah: Menyusun Ulang Sektor Industri

14 Oct 2024

Otoritas Energi Nasional telah mengubah regulasi terkait pengguna dan harga gas bumi tertentu (HGBT) berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Perindustrian. Agus Chayono Adi, Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), menjelaskan bahwa perubahan ini mencakup pencabutan status sembilan perusahaan industri yang tidak lagi memenuhi kriteria sebagai pengguna gas bumi tertentu, serta penambahan empat perusahaan baru yang akan diakui sebagai pengguna.

Pemerintah masih menetapkan tujuh sektor industri yang membutuhkan stimulus harga gas, termasuk industri pupuk, petrokimia, oleokimia, baja, keramik, kaca, dan sarung tangan karet. Perubahan regulasi ini diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 255.K/MG.01/MEM.M/2024, yang merupakan revisi dari keputusan sebelumnya. Agus menegaskan bahwa keputusan ini bertujuan untuk memastikan distribusi gas bumi lebih tepat sasaran, sesuai dengan evaluasi dan kebutuhan yang terus berubah di sektor industri.

Politik dan Birokrasi

Para Musisi Ramai-ramai Belajar Aturan Royalti

14 Oct 2024

Persoalan royalti lagu/musik di Indonesia masih seperti pita kaset yang kusut. Mesti diurai satu per satu. Sejauh ini, regulasi soal royalti lagu sudah ada, tetapi ruang lingkupnya masih terbatas dan pelaksanaannya di lapangan masih terkendala. Harian Kompas edisi Minggu (13/10/2024) mengangkat kisah pencipta lagu dangdut pantura era 1980-an hingga 2000-an, Carli Nuryaman (85), yang hidup sengsara di hari tua. Lima tahun terakhir tubuhnya digerogoti penyakit. Kini, ia hanya bisa terbaring lemah di rumahnya yang beratap terpal di Indramayu, Jawa Barat. Tak punya uang untuk berobat. Carli menghasilkan puluhan lagu dangdut selama 1980-an hingga awal 2000-an. Sebagian lagu ciptaannya populer dan masuk dapur rekaman di Jakarta. Namun, lagu-lagu itu tak menghasilkan royalti karena dulu ia menjualnya dengan sistem pembayaran sekali putus (flat pay) kepada label.

Lagu-lagunya masih kerap ditampilkan di panggung komersial dan media sosial sampai sekarang. Di Youtube, lagu ciptaannya, ”Awan Abang” dan ”Jam Siji Bengi”, yang dinyanyikan orang lain sudah dilihat ratusan ribu kali. Namun, tak sepeser pun uang mengalir ke kantongnya. Kisah Carli hanya satu dari sekian banyak kisah serupa yang menimpa pencipta lagu dan penampil. Indra Lesmana, pencipta dan penyanyi top Indonesia yang berkarier sejak 1978, menyaksikan dan mengalami sendiri ketidakadilan seperti itu. Dia menilai, urusan pembagian hak ekonomi bagi pencipta karya musik dari dulu sampai sekarang tidak beres-beres. ”Sepertinya (urusan royalti) ini sengaja dibuat ruwet. Indonesia sudah sangat terlambat mengatasi masalah ini,” kata Indra sebelum tampil dalam sebuah acara di Jakarta Selatan, Minggu (13/10).

Sumber ketidakberesan itu, pada 1980-an, lanjut Indra, adalah pembajakan. Dia menceritakan, salah satu album tenarnya, Aku Ingin, keluaran tahun 1990, dibungkus dengan sampul khusus agar tidak dibajak. Ternyata, album dengan cetakan biasa juga dijual di toko kaset resmi. Ia juga pernah mendapati albumnya dijual dalam kaset bekas. Persoalan lainnya, perusahaan rekaman atau label tidak transparan soal penjualan album. ”Label rekaman paling membiayai ongkos produksi di awal. Setelah jadi kaset atau CD, aku enggak pernah tahu persis berapa albumku yang terjual. Royalti juga enggak dihitung secara transparan. Ini sam kami (musisi) dibajak oleh label sendiri,” katanya. Mirisnya, label rekaman menguasai master album Indra. Dengan begitu, label berkuasa penuh atas pemanfaatan hak ekonominya. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Royalti, Hak Musisi yang Masih Belum Terlindungi

14 Oct 2024

Tahun 2021 ketika pandemi melanda, Endah Widiastuti, personel Endah N Rhesa, kehilangan sebagian besar pemasukan dari panggung. Ia juga lebih banyak berada di rumah. Saat itulah ia berpikir untuk mencari sumber pendapatan lain. ”Panggilan manggung enggak ada, lalu aku berpikir soal potensi uang dari penjualan karya atau royalti,” ujarnya. Endah pun memikirkan regulasi yang ada soal hak cipta dan royalti, baik yang berlaku di Indonesia maupun global. ”Setelah dipelajari, ternyata rumit banget,” katanya sambiltertawa Kamis (3/10/2024). Dia pelan-pelan mempelajari berbagai aturan itu sambil bertanya kepada teman-temannya. Akhirnya, ia paham juga secara garis besar. Pemahaman itu sangat berguna ketika dia memilih dan berhadapan dengan penerbit.

Sejauh ini, Endah telah meluncurkan lima album. Album itu, antara lain, diterbitkan oleh penerbit administratif yang tugasnya hanya mencatat pendapatan dari lagu-lagunya di platform nondigital. Untuk digital, Endah memanfaatkan jasa agregator yang mengelola, memungut, dan membagikan royalti di ranah digital. Dari situ, ia mendapat royalti dalam jumlah banyak. Catatannya juga sangat rinci. ”Sampai sekarang aku dapat mechanical royalties dari publisher administration dan agregator dari lima album. Cukup gede,” ucap Endah yang sempat memperlihatkan sisa royalti lagu yang belum dia cairkan lewat sebuah situs. Jumlahnya setara dengan bayaran manggung Endah N Rhesa untuk 6-7 kali. Itu sisanya, lho. Endah dan Rhesa menikmati royalti yang cukup besar karena mereka adalah pencipta lagu, penyanyi, sekaligus produser lagu lagunya sendiri.

Sejauh ini, Endah justru belum menggali potensi royalti performance yang bisa ia peroleh di dalam negeri. Lagu-lagunya kebetulan kerap dimainkan di kafe. ”Aku belum daf tar ke LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) di Indonesia meski lagu-lagu aku dimainin di kafe. Jadi belum dapat performance,” tutur Endah. Soal royalti memang rumit. Apalagi bagi mereka yang semula hanya fokus pada kreativitas. Ini, misalnya, diutarakan vokalis band Efek Rumah Kaca (ERK), Cholil Mahmud. Di awal perjalanan kariernya, Cholil tak mau tahu-menahu soal perkembangan industri. Dia fokus kepada gelombang alternatif atau independen. Musisi dan band indie, sebutan untuk mereka yang melakukan segala aktivitas dari hulu ke hilir secara independen, seperti ERK, punya sistem sendiri untuk menjual karyanya. (Yoga)