Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6631 )

”Pemimpin harus bekerja untuk rakyat!” tegas Presiden Prabowo Subianto

21 Oct 2024

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pemimpin di semua tingkatan bahwa kekuasaan milik rakyat. Kekuasaan didapat karena kehendak rakyat sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Dalam pidato awal jabatannya sebagai Presiden, Prabowo menekankan bahwa kekuasaan milik rakyat. Oleh karena itu, pemimpin di semua tingkatan harus bekerja untuk rakyat. Prabowo bersama Gibran membacakan sumpah dan janji sebagai presiden dan wakil presiden dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu. Pada malam harinya, Prabowo mengumumkan jajaran kabinetnya. Kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih itu terdiri atas 48 menteri dan lima kepala lembaga setingkat menteri.

Turut juga diumumkan 56 wakil menteri. Senin (21/10) ini, para menteri, kepala lembaga, dan wakil menteri itu akan dilantik. Bersatu Selain dihadiri 709 dari 731 anggota MPR, pengucapan sumpah dan janji Prabowo serta Gibran sebagai presiden dan wakil presiden juga disaksikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin. Sejumlah presiden dan wakil presiden sebelumnya juga hadir dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani tersebut. Pelantikan juga disaksikan 19 kepala negara dan kepala pemerintahan serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat.Hadir pula dalam acara ini, antara lain, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, lawan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Dalam pidato awal jabatannya, Prabowo mengingatkan bahwa kekuasaan milik rakyat. Kekuasaan diraih karena kehendak rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

”Setiap pemimpin di semua tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri sendiri, bukan untuk kerabat, bukan untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo. Prabowo juga mengingatkan pentingnya pemimpin di setiap tingkatan untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Pasalnya, masih banyak problem yang dihadapi bangsa, dari kemiskinan, kelaparan, hingga kebodohan. Para pemimpin hendaknya tidak cepat puas dengan angka-angka statistik tanpa melihat gambaran utuh mengenai sebuah persoalan. ”Kita merasa bangga diterima di kalangan G20, ekonomi ke-1 terbesar di dunia, tapi apakah kita sungguh paham dan melihat gambaran utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar kemiskinan masih terlalu besar? Apakah kita sadar rakyat dan anak-anak banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita tak dapat pekerjaan yangbaik. Banyak sekolah tak terurus,” ujar Prabowo. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Susunan Menteri Ekonomi Membawa Kesan Stabilitas dan Keberlanjutan

21 Oct 2024

Tim ekonomi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didominasi wajah lama dan figur berlatar belakang politik. Di satu sisi, susunan menteri ekonomi itu membawa kesan stabilitas dan keberlanjutan. Namun, profil kabinet seperti itu dikhawatirkan bisa mengancam inovasi dan terobosan yang dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sempat berencana membentuk kabinet zaken atau pemerintahan yang diisi oleh kalangan profesional yang relevan di bidangnya. Namun, susunan kabinet yang diumumkan pada Minggu (20/10/2024) malam menunjukkan tim ekonomi Prabowo masih didominasi wajah lama, figur politisi, atau titipan partai politik. Beberapa posisi menteri ekonomi utama di pemerintahan Prabowo-Gibran kembali dipegang oleh menteri-menteri dari kabinet Joko Widodo. Sebagian wajah lama itu menduduki pos kementerian yang sama, ada pula yang sekadar bertukar posisi kementerian.

Beberapa posisi penting pun diisi oleh figur pimpinan partai politik, elite politisi, atau titipan partai politik tertentu. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty, Minggu, mengatakan, di satu sisi, menteri-menteri ekonomi lama dari pemerintahan Jokowi memang cenderung punya pengalaman dan kapasitas yang terlihat selama lima tahun terakhir. Contohnya, Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi menteri keuangan dan masih menjadi salah satu sosok menteri ekonomi RI yang dipercaya pasar dan dunia usaha, baik domestik maupun internasional. Akan tetapi, di sisi lain, menteri-menteri lama itu dikhawatirkan bakal sulit membawa inovasi dan terobosan kebijakan yang sebenarnya dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga level 7-8 persen. Profil menteri ekonomi yang kebanyakan berasal dari partai politik atau merupakan titipan partai juga dikhawatirkan turut menghambat inovasi. Sebab, ada kepentingan politik tertentu yang dapat memengaruhi pengambilan keputusandan kebijakan sektoral di kementerian terkait.

Kabinet Prabowo-Gibran memang tetap merangkul sejumlah figur profesional dan teknokrat murni. Namun, mereka lebih banyak dipakai untuk peran ”pendukung”, seperti wakil menteri atau staf khusus, bukan untuk memimpin kementerian. ”Susunan menteri ekonomi saat ini bisa saja dianggap ’baik’ untuk pasar karena membawa kesan stabilitas dan sosok berpengalaman. Tetapi, minusnya, apakah nanti bisa ada inovasi? Dalam teori organisasi dan birokrasi, lumrah ditemukan kejenuhan kalau seseorang terlalu lama memegang jabatan tertentu,” tutur Telisa saat dihubungi di Jakarta. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menilai tim ekonomi sudah sesuai dengan visi dan misi program Prabowo serta tantangan ekonomi Indonesia ke depan. ”Tentu ada penyesuaian terhadap situasi riil yang dihadapi. Saya mengajak pasar dan masyarakat untuk memberi kesempatan kepada Presiden Prabowo dan tim ekonominya bekerja terlebih dahulu. Tentu dari waktu ke waktu Presiden Prabowo akan mengevaluasi kinerja tim beliau," ungkap Dradjad. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Kembalinya Anggito

18 Oct 2024

Sosok Anggito Abimanyu yang ditunjuk Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Keuangan III sudah tidak asing di dunia ekonomi. Selain dikenal sebagai ekonom dari Universitas Gadjah Mada, ia juga pernah berkiprah di Kementerian Keuangan. Bahkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Anggito pernah hampir menjadi wakil menteri keuangan. Penunjukan Anggito sebagai Wamenkeu III terungkap saat ekonom tersebut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024), bersamaan dengan figur calon wakil menteri lainnya. Sebelumnya, nama Anggito sempat beredar sebagai calon pemimpin Badan Penerimaan Negara (BPN), lembaga baru yang direncanakan akan dibentuk di bawah pemerintahan Prabowo. BPN adalah institusi hasil pemecahan Kementerian Keuangan yang khusus mengurusi penerimaan negara, dari pajak, bea dan cukai, sampai non pajak.

Namun, tiga hari menjelang Prabowo dilantik sebagai presiden ke-8 RI alias pada 20 Oktober 2024 mendatang, kepastian berdirinya BPN masih menggantung, bahkan dicurigai batal. Alih-alih menjadi Kepala BPN, Anggito ditunjuk menjadi Wamenkeu III, bersama Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono yang sebelumnya menjabat Wamenkeu I dan II. Ketiganya akan bertugas sebagai ”trio wamenkeu”, mendampingi Sri Mulyani yang diminta Prabowo kembali menjadi Menteri Keuangan. ”Kami ini 3 in 1, bertugas membantu kelancaran tugas Menkeu, salah satunya optimalisasi penerimaan negara,” kata Anggito seusai dipanggil Prabowo, Selasa. ”Pulang” ke Kemenkeu Penunjukan Anggito itu sekaligus ”memulangkan” Anggito ke lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Anggito pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan untuk waktu yang lama, selama periode 2003-2010.

Ia bahkan hampir menjadi wakil menteri keuangan pada era SBY, tepatnya pada 2010. Namun, pelantikannya batal dan ditunda di ”detik-detik terakhir” akibat masalah kelengkapan administrasi, hanya beberapa jam sebelum upacara pelantikan di Istana Negara digelar. Mengutip arsip pemberitaan Kompas sepanjang Januari 2010, Anggito batal dilantik sebagai Wamenkeu karena ia tidak berstatus pejabat karier tingkat eselon IA di Kemenkeu. Selain Anggito, ada juga Fahmi Idris yang batal dilantik sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Anggito, yang kala itu masih menjabat Kepala BKF di Kemenkeu, masih berstatus eselon IB. Sementara itu, Pasal 70 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara saat itu menyebutkan, wakil menteri mesti berstatus pejabat karier, yakni pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon IA. Pemerintahan SBY sempat mendapat kritik yang cukup luas dari publik akibat kejadian itu. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Prabowo Subianto Berencana Memberikan insentif untuk Sektor Perumahan dengan Pemotongan Pajak Properti.

18 Oct 2024

PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto berencana memberikan insentif untuk sektor perumahan melalui pemotongan pajak properti. Pemangkasan pajak ini diharapkan bisa mendongkrak permintaan di sektor properti, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah. Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Anggawira, mengungkapkan besaran dan detail kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi. Namun, sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pajak properti akan dipangkas sekitar 16 persen dari total 21 persen. Pajak yang dipotong itu terdiri atas pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

"Jika kebijakan pemangkasan pajak properti direalisasi, manfaat utamanya adalah penurunan biaya kepemilikan rumah," ujar Anggawira kepada Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024. Langkah ini juga dinilai bisa menggerakkan sektor terkait, seperti konstruksi dan bahan bangunan. Selain itu, ia menganggap kebijakan ini sebagai stimulus positif bagi pengembang untuk mempercepat pembangunan proyek perumahan baru. Ia yakin penurunan pajak dapat menarik minat investor, baik lokal maupun asing. Kebijakan pemotongan pajak properti juga sejalan dengan program pembangunan 3 juta rumah yang dijanjikan Prabowo dalam kampanyenya. Maka, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah bisa lebih cepat terwujud.

Di sisi lain, Anggawira menilai sektor perumahan memiliki efek multiplier besar terhadap ekonomi karena setiap aktivitas di sektor ini akan mendorong aktivitas di sektor lain, seperti konstruksi, bahan bangunan, serta perbankan. Dengan mempercepat aktivitas di sektor properti, dia berharap pemberian insentif dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan konsumsi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, yang penting dalam proses pemulihan ekonomi selepas pandemi. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, berpendapat pemangkasan pajak memang dapat meringankan konsumen untuk membeli rumah dan membuat pasar properti berpotensi meningkat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat di Indonesia. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Industri Properti Butuh Peran Swasta untuk Program 3 Juta Rumah

18 Oct 2024

Rencana pemisahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan Rakyat yang akan segera direalisasikan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka. Maruarar Sirait diusulkan sebagai menteri untuk Kementerian Perumahan Rakyat, dengan anggaran sebesar Rp51 triliun di tahun pertama untuk merealisasikan program pembangunan 3 juta unit rumah per tahun.

Hashim S. Djojohadikusumo, Ketua Satuan Tugas Perumahan, menegaskan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas hunian di pedesaan dan perkotaan. Program ini akan melibatkan berbagai skema Kredit Pemilikan Rumah (KPR) subsidi dari PT Bank Tabungan Negara (BTN), dengan fokus pada rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan pembangunan hunian vertikal di daerah urban.

Dari perspektif perumahan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan sektor swasta juga ditekankan, agar program ini dapat tercapai secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini menunjukkan langkah konkret pemerintah untuk meningkatkan aksesibilitas perumahan bagi masyarakat Indonesia.

Politik dan Birokrasi

Tantangan Meningkatkan Penerimaan Negara

18 Oct 2024

Presiden terpilih Prabowo Subianto dihadapkan pada tantangan untuk menjajaki berbagai sumber penerimaan negara pada tahun pertama pemerintahannya. Dengan rencana kabinet yang besar, terdiri dari 49 menteri dan 59 wakil menteri, kebutuhan belanja pegawai diperkirakan akan meningkat signifikan, dari Rp 387,6 miliar di era Jokowi menjadi sekitar Rp 777 miliar. Ini menunjukkan adanya kenaikan estimasi biaya sebesar Rp 1,95 triliun dalam lima tahun hanya untuk gaji kabinet, belum termasuk operasional dan pegawai.

Selain itu, Prabowo juga harus memperhatikan pembayaran utang jatuh tempo yang mencapai Rp 800,33 triliun, serta anggaran untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Target penerimaan negara yang ditetapkan sebesar Rp 2.996,87 triliun di 2025 akan sulit tercapai, menurut Fajry Akbar, pengamat pajak dari Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA), yang mencatat bahwa penerimaan pajak tahun ini mungkin tidak mencapai target.

Fajry mendorong pemerintahan baru untuk mengoptimalkan dan mengintensifkan penerimaan pajak dengan bekerja sama dengan aparat penegak hukum, serta menggali potensi pajak dari orang kaya dan sektor e-commerce. Analis kebijakan ekonomi Ajib Hamdani juga menekankan pentingnya memanfaatkan sistem pajak canggih (coretax) untuk meningkatkan penerimaan negara, terutama dari sektor sumber daya alam dan BUMN, tanpa mengandalkan utang lebih lanjut. Keduanya sepakat bahwa meski ruang fiskal terbatas, struktur fiskal 2025 masih bisa dibuat lebih sehat dengan strategi yang tepat.

Politik dan Birokrasi

Negara Terbebani Kabinet Gemuk

17 Oct 2024

Pembentukan kabinet gemuk yang ditandai rencana penambahan jumlah kementerian dinilai berpotensi membebani keuangan negara dan menambah kompleksitas koordinasi. Kinerja pemerintahan dinilai masih akan sulit efektif dalam 1-2 tahun ke depan. Hingga Selasa (15/10/2024), presiden terpilih Prabowo Subianto telah memanggil 48 calon menteri serta 59 calon wakil menteri dan kepala badan. Pembekalan dilakukan di kediamannya di Hambalang, Bogor, Rabu (16/10). Jumlah kementerian pada kabinet mendatang itu diprediksi bertambah dari sebelumnya 34 kementerian pada era Presiden Joko Widodo. Dosen Universitas Paramadina, Hendri Satrio, berpendapat, kabinet yang terbentu dari hasil kemenangan elektoral itu berpotensi membebani keuangan negara.

Rencana penunjukan 107 menteri, wakil menteri, dan kepala badan akan sulit untuk memulai pemerintahan yang efektif dalam 1-2 tahun ke depan. Apa-lagi, beberapa nomenklatur kementerian baru bakal membutuhkan penyesuaian. ”Masih sangat sulit kabinet berjalan normal pada tahun pertama dan kedua pemerintah. Dibutuhkan banyak sosialisasi dan adaptasi dengan kementerian dan pegawai baru karena banyak kementrian baru yang belum punya gedung. Pada tahun ketiga, program akan mulai bisa berjalan, tetapi tahun keempat sudah mulai lagi persiapan Pilpres 2029,” ujarnya. Ia menilai, target kinerja kabinet Prabowo cenderung didesain untuk dua periode. Oleh karena itu, peran dan komitmen presiden diperlukan untuk mengevaluasi menteri-menteri serta mengganti (reshuffle) pada tahun pertama pemerintahan jika kinerja menteri dinilai gagal.

Kepala Pusat Makroekonomi dan Keuangan Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Rizal Taufikurahman berpendapat, penambahan kementerian, termasuk nomenklatur baru, akan menambah beban fiskal. Padahal, ruang fiskal sangat ketat dan alokasi sudah dikunci. Penambahan dari 34 jadi 46 kementerian akan menambah beban belanja. ”Jumlah kementerian yang semakin besar membuat pengawasan dan pengendalian kinerjanya menjadi tidak mudah,” ujar Rizal. Efektivitas Birokrasi Rizal menambahkan, salah satu masalah selama ini adalah efektivitas birokrasi yang memengaruhi tingkat kepercayaan publik dan pelaku usaha. Birokrasi yang efektif yang tercermin dalam perizinan berusaha yang mudah akan mempermudah investasi. Ia menilai, presiden harus memiliki komitmen yang besar dan kinerjanya bisa dibuktikan berbasis capaian dan efisiensi anggaran. Hal ini memerlukan transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Prabowo Memberi Arahan Kepada Calon Menteri Mengenai Ketahanan Pangan

17 Oct 2024

Presiden terpilih Prabowo Subianto memberikan arahan kepada calon menteri di Hambalang, Kabupaten Bogor, Rabu (16/10/2024), diantaranya mengenai kemandirian dan ketahanan pangan. "Hal yang juga terkesan adalah pengarahan dari Presiden Terpilih menyangkut soal bagaimana kemudian kita melaksanakan kegiatan dalam rangka mendukung kemandirian atau ketahanan pangan," ungkap Supratman Andi Agtas, kader Partai Gerindra yang merupakan salah satu calon menteri dan saat ini menjabat menteri Hukum dan HAM. Selain itu, kata dia, Prabowo memberikan pembekalan tugas pada para calon menteri mengenai cara mengelola energi dan air. "Karena itu, presiden terpilih menanyakan apapun yang terjadi, beliau meminta kepada kami semua untuk tidak mencoba memanfaatkan APBN untuk kepentingan diri sendiri," kata Supratman. Para calon menteri juga diminta menggunakan APBN agar tepat sasaran ketika telah ditetapkan sebagai menteri. Meski begitu, hingga akhir acara pembekalan, Prabowo belum menentukan setiap tokoh yang hadir bakal menempati posisi manteri yang mana saja. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Beban Besar Kabinet Besar yang Miskin Kompetensi

17 Oct 2024

SEJAK awal, tekad presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk kabinet zaken hanyalah tebu di bibir. Alih-alih menempatkan para ahli untuk mengisi sebagian besar posisi di kabinetnya, Prabowo justru bakal memilih para politikus dan orang yang miskin kompetensi. Amburadulnya sejumlah kementerian kelak sudah bisa diperkirakan sejak sekarang. Melihat sekilas saja kita bisa paham bahwa kabinet ini bertujuan mengakomodasi kepentingan politik. Wakil partai politik memenuhi kursi menteri dan wakil menteri ketimbang para teknokrat. Kompensasi politik Prabowo kepada pendukungnya ini akan berakibat buruk. Wakil partai yang duduk di kabinet tidak akan berfokus membantu presiden karena sarat konflik kepentingan. Mereka tidak hanya bekerja menjalankan perintah presiden, tapi juga memikirkan kepentingan partai.

Kesan bahwa Prabowo sedang membalas budi pun terlihat dari latar belakang para calon menteri dan wakil menteri. Sebagian tak punya riwayat yang meyakinkan untuk memimpin kementerian. Ketimbang mengurus negara, mereka mungkin akan lebih sibuk mengurus dirinya sendiri. Alasan Prabowo membentuk kabinet besar agar para menteri fokus bekerja diragukan bakal tercapai. Alih-alih sukses menjalankan program, kabinet besar sudah barang tentu akan memboroskan anggaran. Masih mending jika penambahan anggaran tersebut untuk program yang berguna bagi rakyat. Penambahan jumlah anggaran yang nyata justru untuk belanja pegawai dan keperluan birokrasi. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Peningkatan Kementerian: Prabowo Rangkul Banyak Pihak

17 Oct 2024

Pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mengalami penambahan jumlah kementerian dari 30 menjadi 41, serta dari 4 menjadi 5 kementerian koordinator. Wakil Presiden Ma’ruf Amin menjelaskan bahwa langkah ini bertujuan untuk merangkul berbagai pihak agar terlibat dalam pemerintahan. Ia berharap bahwa tokoh-tokoh yang diundang Prabowo dapat ditempatkan dengan tepat dalam kabinet, baik sebagai menteri, wakil menteri, atau di badan lainnya. Ma’ruf menekankan pentingnya penempatan yang sesuai untuk memastikan efektivitas kerja. Prabowo telah memanggil 108 calon menteri dan sebagian besar telah mengikuti pembekalan, menegaskan komitmen untuk membangun kabinet yang solid dan responsif terhadap kebutuhan negara.