Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6631 )

Meninjau Konsep Twin Cities di Ibu Kota Baru

16 Oct 2024

Usulan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) mengenai konsep kota kembar antara Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan Daerah Khusus Jakarta telah mendapatkan respons positif dari pemerintah. Bambang Susantono, Utusan Khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN, menyatakan bahwa Nusantara akan dikembangkan sebagai kota baru sementara Jakarta tetap berfungsi sebagai ibu kota dalam beberapa tahun mendatang.

Dalam konsep twin cities ini, masing-masing kota akan memiliki peran tertentu, dengan Jakarta sebagai ibu kota de jure dan Nusantara sebagai pusat kegiatan administrasi pemerintah nasional de facto. Konsep kota kembar ini merupakan praktik global yang telah diterapkan di berbagai negara dan diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi kedua kota secara bersamaan.

Politik dan Birokrasi

Porsi Anggaran Lembaga Peradilan Belum Dikunci Secara Definitif dalam APBN

16 Oct 2024

Porsi anggaran lembaga peradilan belum dikunci secara definitif dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sehingga setiap tahun pembahasan anggaran sangat dinamis dan upaya bernegosiasi antarpintu kekuasaan lumrah terjadi karena relasi politik kelembagaan masih memungkinkan praktik tersebut. Selain sensitif, pembahasan anggaran dapat menjadi komoditas politik yang pragmatis karena menyangkut isi perut dan dompet aparatur peradilan yang seksi ”dipermainkan”. Pembahasan anggaran yang idealnya mengedepankan asas proporsionalitas dan transparansi justru lebih mengakomodasi kepentingan segelintir elite penguasa. Selain itu, pembahasan anggaran lintas kekuasaan bisa jadi instrumen tekanan (instrument of power pressure) untuk menunjukkan kekuasaan tiap-tiap lembaga, siapa paling berkuasa dan berpengaruh sehingga antarkekuasaan saling menyandera.

Tarik ulur kepentingan yang menyimpang dari tujuan semula. Sisi positifnya, pembahasan anggaran lintas kekuasaan jadi instrumen pengawasan antarlembaga sehingga tak terjadi sentralisasi kekuasaan. Karena itu, pembahasan isu terkait independensi anggaran lembaga peradilan menjadi strategis dan niscaya demi menatap masa depan peradilan yang profesional dan bermartabat. Regulasi anggaran peradilan Anggaran peradilan adalah rencana keuangan yang digunakan untuk membiayai kegiatan dan program peradilan. Anggaran peradilan biasanya disusun dalam bentuk rencana kerja dan anggaran (RKA). RKA berisi rencana pendapatan, belanja, pembiayaan, dan prakiraan maju untuk tahun berikutnya. Lazimnya, penyusunan anggaran memperhatikan kebutuhan dan rencana yang hendak dicapai beberapa tahun ke depan.

Dalam Pasal 81A Ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (MA) disebutkan, anggaran MA dibebankan pada mata anggaran tersendiri dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan ketentuan ini, MA menyusun kegiatan dan anggaran tahunan, termasuk anggaran untuk penyelenggaraan tugas kepaniteraan. Kemandirian anggaran di sini adalah persentase anggaran MA serta badan peradilan di bawahnya yang ditetapkan secara definitif dalam UUD 1945 dan regulasi di bawahnya, dari total APBN yang ada. Berbicara independensi finansial, maka kita berbicara tentang sejarah penyatuatapan kekuasaan kehakiman dari bilik eksekutif ke dalam yudikatif. Penyatuatapan merupakan salah satu strategi konstitusional agar hakim ketika menjalankan tugas fungsi yudisial dan administrasinya terbebas dari berbagai intervensi dan konflik kepentingan sehingga ia benar-benar merdeka dari berbagai pengaruh kekuasaan lainnya. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Hambatan Rasio Pajak

16 Oct 2024

Beragam persoalan, mulai dari penyaluran stimulus secara serampangan hingga kewenangan otoritas yang terbelenggu sistem birokrasi, menjadi penyebab stagnasi penerimaan pajak negara dalam beberapa tahun terakhir. Transformasi kebijakan ekonomi secara holistik menjadi satu-satunya jalan untuk dapat mengumpulkan penerimaan pajak sesuai potensi yang ada. Tanpa adanya reformasi secara menyeluruh, kehadiran Badan Penerimaan Negara sebagai otoritas yang terpisah dari KementerianKeuangan, sejalan dengan yang diwacanakan presiden terpilih Prabowo Subianto, dinilai tidak akan serta-merta mampu mewujudkan ambisi kenaikan rasio penerimaan negara hingga 23 persen dari produk domestik bruto (PDB) dalam lima tahun kedepan.

Hal tersebut terungkap dalam diskusi dan bedah buku berjudul Sambung Pemikiran Politik Pajak Transformatif Sumitro Djojohadikusumo dan Politik Hukum Pajak Transformatif yang ditulis Haula Rosdiana di Auditorium Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, Depok, JawaBarat, Selasa (15/10/2024). Diskusi dipandu Kepala Desk Ekonomi Harian Kompas FX Laksana Agung Saputra dengan pembicara Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan periode 2001-2005 Machfud Sidik, Komisaris Utama Mind ID sekaligus Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII Fuad Bawazier, dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2011-2014 Ahmad Fuad Rahmany. Adapun buku tersebut diterbitkan oleh Penerbit Buku Kompas. Menurut Fuad Rahmany, persoalan sulitnya mendongkrak rasio penerimaan pajak jauh lebih kompleks dari solusi pembentukan Badan Penerimaan Negara.

Salah satu faktor yang membuat rasio perpajakan Indonesia dalam 10 tahun terakhir stagnan di posisi 10 persen terhadap PDB adalah struktur ekonomi nasional yang didominasi sektor informal. Sebagai pembanding, data dari Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) menunjukkan bahwa pada 2021 rasio pajak negara ASEAN juga berada di bawah 20 persen, antara lain Malaysia 11,8 persen, Thailand 16,4 persen, Vietnam 18 persen, dan Filipina 18,1 persen. Adapun rasio perpajakan Indonesia tertinggi pernah tercatat pada 2008, yaitu 13,3 persen. Sementara itu, lanjut Fuad Rahmany, negara-negara dengan struktur ekonomi yang didominasi sektor formal, seperti Amerika Serikat dan Inggris, mempunyai rasio perpajakan dibanding PDB di atas 30 persen. ”Berkaca dari negara-negara menterian Keuangan periode 2001-2005 Machfud Sidik, Komisaris Utama Mind ID sekaligus Menteri Keuangan Kabinet Pembangunan VII Fuad Bawazier, dan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan periode 2011-2014 Ahmad Fuad Rahmany. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Digitalisasi di Sektor Pertanian Terus Digalakkan oleh Pemerintah

16 Oct 2024

Modernisasi digital yang diterapkan di berbagai sektor seperti keuangan, kesehatan, pendidikan, perdagangan, pertanian, dan menjadi prioritas pemerintah Presiden Jokowi dalam 10 tahun terakhir telah memberikan dampak signifikan, terutama dalam peningkatan produktivitas. Hal ini pula yang diyakini akan mendorong tercapainya target pertumbuhan ekonomi dan sejumlah program yang dicanangkan pemerintah Prabowo Subianto di masa mendatang. Direktur Eksekutif ICT sekaligus Pengamat Ekonomi Digital, Heru Sutadi mengatakan, Presiden Terpilih Prabowo Subianto telah mencanangkan target pertumbuhan ekonomi 8%. target ini tidak mudah untuk dicapai. Untuk mewujudkan target tersebut salah satu upaya yang bisa dilakukan melalui peningkatan ekonomi digital. Perlu langkah extra ordinary untuk mencapai target pertumbuhan 8%, salah satu upaya yang mungkin bisa dilakukan adalah bagaimana kita mendukung pertumbuhan ekonomi digital untuk mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik dan lebih tinggi," kata Heru. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Kabinet Prabowo Kabinet Gembul

16 Oct 2024

PRABOWO Subianto memanggil 49 calon menteri dan kepala lembaga negara ke kediamannya, di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Senin, 14 Oktober 2024. Sebagian besar nama-nama calon anggota kabinet Prabowo tersebut merupakan kader partai politik atau terafiliasi dengan partai politik pendukung Prabowo-Gibran Rakabuming Raka dalam pemilihan presiden 2024. Satu hari berikutnya, Prabowo memanggil para calon wakil menteri dalam kabinetnya mendatang. Hingga Selasa malam, tercatat 48 orang yang sudah mendatangi kediaman Prabowo. Separuh dari mereka berlatar belakang anggota partai politik. Sisanya berasal dari organisasi masyarakat, tim pendukung dalam pilpres, pengusaha, dan akademikus.

Data sementara yang diperoleh media ini, kabinet Prabowo akan terdiri atas 48 kementerian. Kementerian tersebut bakal diisi oleh 48 menteri dan 58 wakil menteri. Sejumlah kementerian terdiri atas dua wakil menteri, serupa kabinet Presiden Joko Widodo. Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, menyoroti kabinet Prabowo yang mayoritas berasal dari partai politik, atau terafiliasi dengan partai politik, serta tim pendukung dalam pilpres. Ia menilai kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari koalisi gemuk pendukung pemerintahan Prabowo mendatang. Adapun Prabowo dan Gibran akan dilantik sebagai presiden dan wakil presiden periode 2024-2029 pada 20 Oktober pekan depan. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Pemanggilan Calon Menteri Kabinet Prabowo

15 Oct 2024

Susunan kabinet presiden-wakil presidenterpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mulai terang setelah Prabowo memanggil para calon menteri dan calon wakil menterinya. Penyelesaian segera formasi kabinet bisa jadi modal bagi pemerintahan Prabowo untuk tancap gas mewujudkan visi, misi, dan programnya. Namun, di sisi lain, tantangan yang tidak ringan bakal dihadapi dengan gemuknya kabinet Prabowo. Prabowo memanggil para calon menteri/calon wakil menteri ke kediamannya, di Jakarta, mulai sekitar pukul 15.00 WIB, Senin (14/10). Sejumlah figur calon bergantian datang hingga sekitar pukul 21.30 WIB. Total ada 49 calon yang dipanggil.

Calon menteri yang jumlahnya lebih dari 40 memungkinkan setelah DPR dan pemerintah menyetujui revisi Undang-Undang Kementerian Negara yang sebelumnya membatasi jumlah kementerian sebanyak 32. Seusai pemanggilan, Prabowo mengatakan, proses seleksi calon menteri/calon [11.19, 20/10/2024] YeteDe: menteri sudah berjalan lama sebelum setiap calon dipanggil. ”Hari ini (kemarin) hanya mengonfirmasi kesediaan mereka dan alhamdulillah semua sanggup,” ujarnya. Pemanggilan calon itu, lanjutnya, belum berakhir dan akan dilanjutkan hari ini karena ada sejumlah calon yang masih di luar Jakarta. Prabowo juga tidak menutup kemungkinan ada kader dari PDI-P yang dipanggil untuk masuk kabinet. Terkait belum adanya kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang dipanggil, Prabowo mengatakan, PKS dan sejumlah partai politik (parpol) lain ada yang menyodorkan figur dari kalangan profesional daripada kader partainya.

”Jadi, mungkin Anda tidak perhatikan, yang diajukanitu oleh partaiA, partai B karena yang mereka ajukan justru orang teknokrat,” ucapnya. Berdasarkan pantauan Kompas, di antara para calon yang dipanggil, sebagian merupakan figur yang saat ini menjabat menteri di kabinet Presiden Joko Widodo. Di luar itu, tak sedikit politisi dari parpol pengusung Prabowo-Gibran di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 yang dipanggil dan dari parpol di luar koalisi parpol pengusung, yakni Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Selain itu, banyak juga figur dari kalangan profesional. Di kediamannya, Prabowo mengajak berbincang empat mata setiap calon selama 15 menit hingga 30 menit. Selain menanyakan kesiapan untuk membantu pemerintahan Prabowo, sejumlah calon juga diberikan arahan yang menjurus pada tugas pokok dan fungsi kementerian tertentu meski pos persis kementeriannya belum diberi tahu. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Warga Asing Pemegang Izin Tinggal di Singapura dapat Berkunjung ke Kepri tanpa Visa

15 Oct 2024

Warga negara asing pemegang izin tinggal di Singapura kini dapat berkunjung ke Kepulauan Riau tanpa visa. Pemerintah menilai keabsahan izin tinggal mereka sudah teruji sehingga tidak memerlukan pemeriksaan lebih lanjut. Upaya ini diharapkan mendorong pariwisata berkualitas. Warga negara asing (WNA) pemegang izin tinggal (permanent resident) di Singapura kini dapat berkunjung ke beberap tempat di Kepri dengan bebas visa. Keputusan initertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Nomor IMI-940.GR.01.01 Tahun 2024. Sebelumnya, regulasi soal ini juga diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2024 tentang Bebas Visa Kunjungan dan Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024.

Perwakilan Direktorat Lalu Lintas Keimigrasian, Anggit Suhandono, mengatakan, sebagai wisatawan, para pemegang izin tinggal Singapura dapat bebas masuk dan keluar dari delapan pelabuhan di Batam, Bintan, dan Karimun. Durasi tinggal tak dapat diperpanjang atau dialihstatuskan sehingga mereka hanya dapat masuk dan keluar dari Kepri. Apabila wisatawan ingin keluar dari wilayah Kepri, pemegang izin tinggal harus kembali ke Singapura dan mengurus izin masuk secara terpisah. Relaksasi kebijakan ini diharapkan membawa nilai tam-bah bagi pariwisata. ”Kami berikan (bebas visa) ke 13 negara ditambah satu pemegang izin tinggal Singapura. Pemegang izin diberikan karena sudah terakreditasi Pemerintah Singapura. Buat apalagi kami periksa atau cek?” ujar Anggit dalam konferensi pers mingguan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf ), di Jakarta, Senin (14/10/2024).

Bebas visa diberikan kepada 13 negara, yaitu Brunei Darussalam, Filipina, Kamboja, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Vietnam, Timor Leste, Suriname, Kolombia, dan Hong Kong. Sebelumnya, Dirjen Imigrasi membuka gerbang bebas visa kunjungan bagi 169 negara. Jumlah WNA yang mengunjungi Indonesia melalui Kepri memang menurun hingga 29 persen pada 1 Oktober 2024 dibandingkan pada 2019. Hal ini dinilai justru berdampak positif bagi pariwisata Kepri. ”Saat ini, kami batasi sebanyak 13 negara, tetapi dampaknya yang terjadi dapat menjaring quality tourism dan quality travelers,” kata Anggit. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno mengatakan, pemerintah baru memberikan fasilitas bebas visa bagi WNA pemegang izin tinggal di Singapura. Belum ada daerah lain yang direncanakan untuk mengikuti kebijakan ini. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Politik Luar Negeri

15 Oct 2024

Di masa awal kepemimpinannya pada 2014, Presiden Joko Widodo menyatakan akan lebih berfokus ke persoalan dalam negeri, karena hal itu adalah “keahliannya”. Dari pernyataan itu, Lowy Institute for International Policy memprediksi kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa pemerintahan Jokowi pun akan lebih banyak dijalankan oleh orang-orang di sekitar Presiden. Kala itu, Presiden dianggap tidak memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup untuk menangani masalah luar negeri.

Faktanya, sepak terjang politik luar negeri Indonesia selama sepuluh tahun terakhir sangat "beraroma" Jokowi. Karakter dan orientasi politik luar negeri Indonesia menunjukkan personalisasi sang Presiden: pragmatis, populis, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Jokowi teguh menggunakan kebijakan politik luar negeri sebagai alat untuk kepentingan dalam negeri. Upaya mengejar pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur secara masif adalah fokus perhatian pemerintahan Jokowi. Karena itu, kebijakan politik luar negeri Indonesia pun dikerahkan untuk mendukung fokus tersebut.

Salah satu kecenderungan kebijakan politik luar negeri pada masa pemerintahan Jokowi adalah penekanan pada hubungan bilateral, yang biasanya berhubungan dengan kerja sama konkret dan hasilnya bisa dirasakan cepat. Masalah untung dan rugi sebagaimana orientasi pelaku usaha menjadi kalkulasi utama dalam perumusan dan implementasi politik luar negeri Indonesia. Adapun masalah hubungan multilateral atau bahkan plurilateral yang biasanya menekankan pada pembangunan nilai-nilai “agung” tampak bukan jadi prioritas utama, kecuali untuk isu tertentu. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Kabinet Baru Prabowo Melibatkan Kabinet Lama Diharapkan Positif

15 Oct 2024

Presiden Terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah calon menteri ke kediamannya di kartanegara, Jakarta, Senin (14/10/2024). Mereka terdiri atas perwakilan partai politik pendukung, dan profesional, dan menteri pemerintahan saat ini. Pelaku pasar merespon positif kabinet sementara prabowo, terutama terkait kembalinya Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan (Menkeu). Sri Mulyani hadir memenuhi panggilan Prabowo. Selain Sri Mulyani, para Menteri kabinet Presiden Joko Widodo yang turut masuk kabinet Prabowo antara lain Budi Gunaidi Sadikin, Erick Thohir, Agus Gumiwang Kartasamita, Agus Harimurti Yudhoyono, Bahlil Lahadahlia, Tito Karnavian, Partikno, Sakti Wahyu Trenggono, Meutya Hafid, dan Rosan Roeslani. Sementara itu, pelaku usaha merespon positif kabinet sementara Prabowo. Sebab, reputasi sebagian calon menteri sudah tidak diragukan lagi. Dunia usaha berharap kabinet Prabowo mampu mengatasi berbagai tantangan global, seperti ketidakpastian geopolitik dan dinamika perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Usulan Twin Cities untuk Jakarta dan IKN

15 Oct 2024

Konsep twins cities antara Jakarta dan IKN yang diusulkan Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) akan segera diajukan ke pemerintahan Jokowi dan juga pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Utusan khusus Presiden untuk Kerja Sama Internasional Pembangunan IKN Bambang Susanto mengatakan, pihaknya telah menerima empat skenario pemindahan Jakarta ke IKN yang merupakan hasil kajian dari ASPI. "ASPI sebelumnya telah melakukan beberapa tahap kajian mendalam bersama para anggotanya, lalu mengusulkan empat skenario pembangunan IKN. Semua bertujuan agar proses pembangunan IKN dapat diarahkan kembali agar on the track sesuai dengan misi dan visi pada awalnya," kata Bambang. Melalui konsep Twins Cities, kata bambang, ASPI mengusulkan agar Jakarta dan IKN dapat berbagi fungsi dalam jangka pendek ini. Hal tersebut sesuai dengan skenario yang nantinya akan dipilih. Dengan konsep twin cities, salah satu kota dapat berperan sebagai ibu kota secara legal (de jure), sedangkan kota yang lainnya menjalankan kegiatan administratif pemerintahan nasioonal (de facto), dan masing-masing kota di desain untuk melaksanakan fungsi utama tertentu. (Yetede)