Labirin | News & Update

;

Kategori

Politik dan Birokrasi

( 6612 )

Prabowo Pegang Kendali Belanja dan Penerimaan

23 Oct 2024

Perubahan signifikan dalam struktur koordinasi kabinet Presiden Prabowo Subianto, di mana Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kini langsung berada di bawah presiden, bukan lagi di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian). Langkah ini ditetapkan melalui Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan perubahan ini, namun tidak menjelaskan urgensinya secara rinci. Kepala Biro Komunikasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menyatakan bahwa keputusan ini didasarkan pada lingkup tugas Kemenkeu yang bersifat lintas sektor, terutama dalam pengelolaan penerimaan dan belanja negara.

Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menilai langkah ini mencerminkan posisi strategis Kemenkeu dalam menghadapi tantangan fiskal besar, termasuk stagnasi penerimaan negara, pengelolaan belanja, dan manajemen utang. Namun, Wijayanto juga memperingatkan potensi kerumitan koordinasi dengan kementerian lain.

Direktur Eksekutif Indef, Esther Sri Astuti, melihat perubahan ini akan membuat posisi Menteri Keuangan, yang dipegang oleh Sri Mulyani, menjadi sangat berkuasa. Namun, ia skeptis bahwa langkah ini akan langsung meningkatkan rasio pajak atau pertumbuhan ekonomi. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Yukki Nugrahawan Hanafi, menyebut langkah ini sebagai indikasi keseriusan pemerintah Prabowo dalam mengejar pertumbuhan ekonomi 8% dan meningkatkan penerimaan negara.

Politik dan Birokrasi

Tiga Andalan Menteri Perdagangan

22 Oct 2024

Menteri Perdagangan (Mendag) Budi Santoso yang baru saja menjabat, langsung mengungkapkan tiga program utamanya. Ketiganya, yaitu pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan meningkatkan UKM agar bisa go onternasional. Tiga program itu disampaikan usai melakukan serah terima jabatan dengan menteri sebelumnya, Zulkifli Hasan, di Auditorium Kementerian Perdagangan RI, Jakarta, Senin (14/10/2025). Budi mengatakan, keamanan pasar dalam negeri menjadi langkah penting untuk menjaga keseimbangan pasar domestik yang terus berkembang. "Pasar dalam negeri kan besar jadi harus kita manfaatkan sebaik mungkin dan diisi oleh industri-industri dalam negeri juga" ucap dia. Program kedua yang harus diprioritaskan yaitu perluasan pasar ekspor. Mendag menerangkan, Indonesia perlu meningkatkan surplus perdagangan dengan memperluas akses ke berbagai negara. Kemudian program ketiga yaitu program peningkatan ekspor melalui UKM BISA Ekspor. "Bisa EKspor itu singkatan dari Berani Inovasi Siap Adaptasi. Jadi, UKM kita harus berani Go Global," kata Mendag. (Yetede)

Politik dan Birokrasi

Mengejar Hasil Cepat

22 Oct 2024

Roda pemerintahan baru resmi bergulir setelah Presiden Prabowo Subianto melantik para menteri dan wakil menteri dalam Kabinet Merah Putih. Masyarakat memiliki harapan besar agar kabinet ini dapat segera menjalankan fungsi dan perannya, terutama dalam menghadapi tantangan dan pekerjaan rumah yang ada. Dengan dukungan anggaran sekitar Rp121 triliun, kabinet berencana mengimplementasikan program-program prioritas, seperti program makan siang bergizi, pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, serta pengembangan lumbung pangan nasional.

Presiden Prabowo menekankan pentingnya kolaborasi dan koordinasi antar menteri untuk mencapai visi pemerintah, sementara pelaku usaha berharap adanya reformasi birokrasi dan kepastian hukum untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi. Meskipun banyak rencana strategis yang menjanjikan, keberhasilan implementasinya tetap bergantung pada kapasitas dan keberanian menteri dalam mengambil keputusan yang tepat. Masyarakat kini menantikan langkah nyata dari kabinet dalam 100 hari pertama pemerintahan untuk memastikan keberlangsungan dan efektivitas program-program tersebut.

Politik dan Birokrasi

Kebijakan Upah Buruh Jadi Ujian Awal bagi Prabowo

22 Oct 2024

Tantangan besar yang dihadapi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, terutama terkait pembahasan upah minimum provinsi (UMP) 2025. Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menuntut kenaikan UMP sebesar 8% hingga 10%, serta pencabutan Undang-Undang Cipta Kerja yang dianggap merugikan pekerja. Jika tuntutan ini tidak dipenuhi, aksi demonstrasi besar-besaran direncanakan pada akhir Oktober 2024.

Ekonom Eliza Mardian dari Core Indonesia menyoroti lemahnya pengendalian harga bahan pangan yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Abdullah Mansuri dari Ikatan Pedagang Pasar Indonesia (Ikappi) dan Sutrisno Iwantono dari Apindo juga menyatakan kekhawatiran mereka terhadap penurunan daya beli, yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan bahwa dalam 100 hari pertama, pemerintah akan fokus menciptakan lapangan kerja, mendorong investasi, dan menurunkan angka kemiskinan. Pemerintah juga dihadapkan pada tantangan menjaga kesehatan fiskal dengan defisit APBN yang diproyeksikan lebih dari Rp 600 triliun pada 2025, serta utang jatuh tempo mencapai Rp 800 triliun. Apindo berharap pemerintah memiliki solusi inovatif untuk mengatasi persoalan ini.

Politik dan Birokrasi

Anggaran Besar untuk Gaji Kabinet Merah Putih

22 Oct 2024

Dampak finansial dari pembentukan Kabinet Merah Putih yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Kabinet ini terdiri dari 48 menteri, 56 wakil menteri, dan lima kepala badan setingkat menteri, total 109 orang, jauh lebih besar dibandingkan kabinet sebelumnya di era Presiden Joko Widodo.

Achmad Hanif Imaduddin dari Center of Economic and Law Studies (Celios) mengkritik gemuknya kabinet Prabowo yang dapat memicu pemborosan fiskal dan memperlebar ketimpangan ekonomi. Ia juga menyebut bahwa meski gaji menteri relatif kecil, posisi ini bisa memberikan dampak ekonomi yang lebih luas, termasuk peningkatan nilai saham perusahaan milik para menteri karena akses kekuasaan.

Sementara itu, Kamrussamad dari Komisi XI DPR RI Fraksi Partai Gerindra menegaskan bahwa anggaran tambahan untuk kabinet tidak akan membengkakkan APBN 2025 karena telah diantisipasi dalam perencanaannya. Berdasarkan estimasi Celios, total anggaran untuk gaji, tunjangan, dan operasional menteri dan wakil menteri dalam lima tahun mencapai sekitar Rp 4,9 triliun, belum termasuk pengeluaran tambahan untuk fasilitas baru.

Politik dan Birokrasi

Insentif Bawa Angin Segar untuk Emiten Properti

22 Oct 2024

Sentimen positif yang akan mendukung emiten properti di Indonesia selama pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Pemerintah merencanakan penghapusan pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11% dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5% untuk jangka waktu satu hingga tiga tahun. Selain itu, program pembangunan tiga juta rumah per tahun diharapkan dapat meningkatkan daya beli properti melalui skema kredit pemilikan rumah (KPR) subsidi.

Adrianto P. Adhi, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk (SMRA), melihat penghapusan PPN dan BPHTB sebagai langkah yang memudahkan masyarakat membeli properti dan mendorong pertumbuhan penjualan. Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA), Harun Hajadi, menyebut bahwa penghapusan PPN akan menyemarakkan industri properti, meskipun pengembang masih harus menanggung biaya tambahan karena PPN tidak bisa dikreditkan ke konsumen.

Perusahaan seperti PT Ciputra Development Tbk (CTRA) dan PT Metropolitan Land Tbk (MTLA) siap memanfaatkan peluang ini dengan strategi ekspansi dan pengembangan proyek baru. MTLA misalnya, akan meluncurkan proyek residensial di Metland Cikarang dan Kertajati.

Analis seperti Vicky Rosalinda dari Kiwoom Sekuritas dan Nurwachidah dari Phintraco Sekuritas memperkirakan bahwa stimulus kebijakan pemerintah ini akan menjadi katalis positif bagi emiten properti, dengan prospek kinerja yang cerah di akhir 2024 dan berlanjut hingga 2025. Mereka merekomendasikan beli untuk saham-saham seperti CTRA, SMRA, dan PWON dengan potensi upside yang menarik.

Politik dan Birokrasi

”Pemimpin harus bekerja untuk rakyat!” tegas Presiden Prabowo Subianto

21 Oct 2024

Presiden Prabowo Subianto mengingatkan pemimpin di semua tingkatan bahwa kekuasaan milik rakyat. Kekuasaan didapat karena kehendak rakyat sehingga harus dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka resmi menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI 2024-2029. Dalam pidato awal jabatannya sebagai Presiden, Prabowo menekankan bahwa kekuasaan milik rakyat. Oleh karena itu, pemimpin di semua tingkatan harus bekerja untuk rakyat. Prabowo bersama Gibran membacakan sumpah dan janji sebagai presiden dan wakil presiden dalam Sidang Paripurna Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Minggu. Pada malam harinya, Prabowo mengumumkan jajaran kabinetnya. Kabinet yang diberi nama Kabinet Merah Putih itu terdiri atas 48 menteri dan lima kepala lembaga setingkat menteri.

Turut juga diumumkan 56 wakil menteri. Senin (21/10) ini, para menteri, kepala lembaga, dan wakil menteri itu akan dilantik. Bersatu Selain dihadiri 709 dari 731 anggota MPR, pengucapan sumpah dan janji Prabowo serta Gibran sebagai presiden dan wakil presiden juga disaksikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo serta Wakil Presiden ke-13 RI Ma’ruf Amin. Sejumlah presiden dan wakil presiden sebelumnya juga hadir dalam sidang paripurna yang dipimpin Ketua MPR Ahmad Muzani tersebut. Pelantikan juga disaksikan 19 kepala negara dan kepala pemerintahan serta 15 utusan khusus negara-negara sahabat.Hadir pula dalam acara ini, antara lain, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, lawan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024. Dalam pidato awal jabatannya, Prabowo mengingatkan bahwa kekuasaan milik rakyat. Kekuasaan diraih karena kehendak rakyat. Oleh karena itu, kekuasaan harus dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat.

”Setiap pemimpin di semua tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat. Bukan kita bekerja untuk diri sendiri, bukan untuk kerabat, bukan untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat,” kata Prabowo. Prabowo juga mengingatkan pentingnya pemimpin di setiap tingkatan untuk mengedepankan kepentingan rakyat. Pasalnya, masih banyak problem yang dihadapi bangsa, dari kemiskinan, kelaparan, hingga kebodohan. Para pemimpin hendaknya tidak cepat puas dengan angka-angka statistik tanpa melihat gambaran utuh mengenai sebuah persoalan. ”Kita merasa bangga diterima di kalangan G20, ekonomi ke-1 terbesar di dunia, tapi apakah kita sungguh paham dan melihat gambaran utuh dari keadaan kita? Apakah kita sadar kemiskinan masih terlalu besar? Apakah kita sadar rakyat dan anak-anak banyak yang kurang gizi? Banyak rakyat kita tak dapat pekerjaan yangbaik. Banyak sekolah tak terurus,” ujar Prabowo. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Susunan Menteri Ekonomi Membawa Kesan Stabilitas dan Keberlanjutan

21 Oct 2024

Tim ekonomi Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka didominasi wajah lama dan figur berlatar belakang politik. Di satu sisi, susunan menteri ekonomi itu membawa kesan stabilitas dan keberlanjutan. Namun, profil kabinet seperti itu dikhawatirkan bisa mengancam inovasi dan terobosan yang dibutuhkan untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi Indonesia. Presiden Prabowo Subianto sempat berencana membentuk kabinet zaken atau pemerintahan yang diisi oleh kalangan profesional yang relevan di bidangnya. Namun, susunan kabinet yang diumumkan pada Minggu (20/10/2024) malam menunjukkan tim ekonomi Prabowo masih didominasi wajah lama, figur politisi, atau titipan partai politik. Beberapa posisi menteri ekonomi utama di pemerintahan Prabowo-Gibran kembali dipegang oleh menteri-menteri dari kabinet Joko Widodo. Sebagian wajah lama itu menduduki pos kementerian yang sama, ada pula yang sekadar bertukar posisi kementerian.

Beberapa posisi penting pun diisi oleh figur pimpinan partai politik, elite politisi, atau titipan partai politik tertentu. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Telisa Aulia Falianty, Minggu, mengatakan, di satu sisi, menteri-menteri ekonomi lama dari pemerintahan Jokowi memang cenderung punya pengalaman dan kapasitas yang terlihat selama lima tahun terakhir. Contohnya, Sri Mulyani Indrawati kembali menjadi menteri keuangan dan masih menjadi salah satu sosok menteri ekonomi RI yang dipercaya pasar dan dunia usaha, baik domestik maupun internasional. Akan tetapi, di sisi lain, menteri-menteri lama itu dikhawatirkan bakal sulit membawa inovasi dan terobosan kebijakan yang sebenarnya dibutuhkan untuk memacu pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga level 7-8 persen. Profil menteri ekonomi yang kebanyakan berasal dari partai politik atau merupakan titipan partai juga dikhawatirkan turut menghambat inovasi. Sebab, ada kepentingan politik tertentu yang dapat memengaruhi pengambilan keputusandan kebijakan sektoral di kementerian terkait.

Kabinet Prabowo-Gibran memang tetap merangkul sejumlah figur profesional dan teknokrat murni. Namun, mereka lebih banyak dipakai untuk peran ”pendukung”, seperti wakil menteri atau staf khusus, bukan untuk memimpin kementerian. ”Susunan menteri ekonomi saat ini bisa saja dianggap ’baik’ untuk pasar karena membawa kesan stabilitas dan sosok berpengalaman. Tetapi, minusnya, apakah nanti bisa ada inovasi? Dalam teori organisasi dan birokrasi, lumrah ditemukan kejenuhan kalau seseorang terlalu lama memegang jabatan tertentu,” tutur Telisa saat dihubungi di Jakarta. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo menilai tim ekonomi sudah sesuai dengan visi dan misi program Prabowo serta tantangan ekonomi Indonesia ke depan. ”Tentu ada penyesuaian terhadap situasi riil yang dihadapi. Saya mengajak pasar dan masyarakat untuk memberi kesempatan kepada Presiden Prabowo dan tim ekonominya bekerja terlebih dahulu. Tentu dari waktu ke waktu Presiden Prabowo akan mengevaluasi kinerja tim beliau," ungkap Dradjad. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Kembalinya Anggito

18 Oct 2024

Sosok Anggito Abimanyu yang ditunjuk Presiden terpilih Prabowo Subianto sebagai Wakil Menteri Keuangan III sudah tidak asing di dunia ekonomi. Selain dikenal sebagai ekonom dari Universitas Gadjah Mada, ia juga pernah berkiprah di Kementerian Keuangan. Bahkan, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Anggito pernah hampir menjadi wakil menteri keuangan. Penunjukan Anggito sebagai Wamenkeu III terungkap saat ekonom tersebut dipanggil oleh Prabowo Subianto ke kediamannya di Jalan Kertanegara VI, Jakarta Selatan, Selasa (15/10/2024), bersamaan dengan figur calon wakil menteri lainnya. Sebelumnya, nama Anggito sempat beredar sebagai calon pemimpin Badan Penerimaan Negara (BPN), lembaga baru yang direncanakan akan dibentuk di bawah pemerintahan Prabowo. BPN adalah institusi hasil pemecahan Kementerian Keuangan yang khusus mengurusi penerimaan negara, dari pajak, bea dan cukai, sampai non pajak.

Namun, tiga hari menjelang Prabowo dilantik sebagai presiden ke-8 RI alias pada 20 Oktober 2024 mendatang, kepastian berdirinya BPN masih menggantung, bahkan dicurigai batal. Alih-alih menjadi Kepala BPN, Anggito ditunjuk menjadi Wamenkeu III, bersama Suahasil Nazara dan Thomas Djiwandono yang sebelumnya menjabat Wamenkeu I dan II. Ketiganya akan bertugas sebagai ”trio wamenkeu”, mendampingi Sri Mulyani yang diminta Prabowo kembali menjadi Menteri Keuangan. ”Kami ini 3 in 1, bertugas membantu kelancaran tugas Menkeu, salah satunya optimalisasi penerimaan negara,” kata Anggito seusai dipanggil Prabowo, Selasa. ”Pulang” ke Kemenkeu Penunjukan Anggito itu sekaligus ”memulangkan” Anggito ke lingkungan Kementerian Keuangan. Sebelumnya, pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Anggito pernah menjabat sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan untuk waktu yang lama, selama periode 2003-2010.

Ia bahkan hampir menjadi wakil menteri keuangan pada era SBY, tepatnya pada 2010. Namun, pelantikannya batal dan ditunda di ”detik-detik terakhir” akibat masalah kelengkapan administrasi, hanya beberapa jam sebelum upacara pelantikan di Istana Negara digelar. Mengutip arsip pemberitaan Kompas sepanjang Januari 2010, Anggito batal dilantik sebagai Wamenkeu karena ia tidak berstatus pejabat karier tingkat eselon IA di Kemenkeu. Selain Anggito, ada juga Fahmi Idris yang batal dilantik sebagai Wakil Menteri Kesehatan. Anggito, yang kala itu masih menjabat Kepala BKF di Kemenkeu, masih berstatus eselon IB. Sementara itu, Pasal 70 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara saat itu menyebutkan, wakil menteri mesti berstatus pejabat karier, yakni pegawai negeri yang telah menduduki jabatan struktural eselon IA. Pemerintahan SBY sempat mendapat kritik yang cukup luas dari publik akibat kejadian itu. (Yoga)

Politik dan Birokrasi

Prabowo Subianto Berencana Memberikan insentif untuk Sektor Perumahan dengan Pemotongan Pajak Properti.

18 Oct 2024

PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto berencana memberikan insentif untuk sektor perumahan melalui pemotongan pajak properti. Pemangkasan pajak ini diharapkan bisa mendongkrak permintaan di sektor properti, terutama di kalangan masyarakat kelas menengah. Wakil Komandan Tim Kampanye Nasional Pemilih Muda Prabowo-Gibran, Anggawira, mengungkapkan besaran dan detail kebijakan tersebut masih dalam tahap finalisasi. Namun, sebelumnya, Ketua Satuan Tugas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengatakan pajak properti akan dipangkas sekitar 16 persen dari total 21 persen. Pajak yang dipotong itu terdiri atas pajak pertambahan nilai (PPN) sebesar 11 persen serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) sebesar 5 persen.

"Jika kebijakan pemangkasan pajak properti direalisasi, manfaat utamanya adalah penurunan biaya kepemilikan rumah," ujar Anggawira kepada Tempo, Kamis, 17 Oktober 2024. Langkah ini juga dinilai bisa menggerakkan sektor terkait, seperti konstruksi dan bahan bangunan. Selain itu, ia menganggap kebijakan ini sebagai stimulus positif bagi pengembang untuk mempercepat pembangunan proyek perumahan baru. Ia yakin penurunan pajak dapat menarik minat investor, baik lokal maupun asing. Kebijakan pemotongan pajak properti juga sejalan dengan program pembangunan 3 juta rumah yang dijanjikan Prabowo dalam kampanyenya. Maka, pembangunan rumah untuk masyarakat berpenghasilan rendah hingga menengah bisa lebih cepat terwujud.

Di sisi lain, Anggawira menilai sektor perumahan memiliki efek multiplier besar terhadap ekonomi karena setiap aktivitas di sektor ini akan mendorong aktivitas di sektor lain, seperti konstruksi, bahan bangunan, serta perbankan. Dengan mempercepat aktivitas di sektor properti, dia berharap pemberian insentif dapat menciptakan lapangan kerja, meningkatkan konsumsi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, yang penting dalam proses pemulihan ekonomi selepas pandemi. Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, berpendapat pemangkasan pajak memang dapat meringankan konsumen untuk membeli rumah dan membuat pasar properti berpotensi meningkat. Kebijakan ini juga diharapkan dapat mengurangi backlog perumahan atau kesenjangan antara total hunian terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan masyarakat di Indonesia. (Yetede)