Pemerintah sedang menggodok aturan mekanisme pemasaran benih bening lobster. Badan Layanan Umum (BLU) KKP disiapkan untuk menyerap, menjual, hingga mengendalikan pemasaran benih bening lobster ke luar negeri. Mekanisme ekspor benih itu masih menuai kontroversi. Mekanisme penjualan benih bening lobster ke luar negeri, antara lain, dipaparkan dalam konsultasi publik ketiga terkait harga patokan terendah benih bening lobster (Puerulus) yang digelar KKP, di Lombok, Senin (12/2). Hingga awal Februari 2024, tercatat lima perusahaan asal Vietnam siap masuk dan berinvestasi budidaya lobster di Indonesia sekaligus mengirim benih bening lobster ke luar negeri. Untuk mendapatkan benih bening lobster asal Indonesia, investor asing, harus merupakan pembudidaya terdaftar di negara asal dan membentuk PT berbadan hukum Indonesia.

Di samping itu, bekerja sama dengan BLU Perikanan Budidaya (BLU PB) membeli benih bening lobster dari BLU PB, melakukan alih teknologi budidaya lobster, dan sanggup melepas liar lobster. Negara asal investor juga memiliki perjanjian dengan Pemerintah Indonesia. KKP menyiapkan harga patokan terendah benih bening lobster ditingkat nelayan, Rp 8.500 per ekor. Harga patokan itu mempertimbangkan biaya variabel produksi, biaya tetap produksi, dan margin keuntungan. Nelayan penangkap benih bening lobster wajib terdaftar di BLU PB. Tiga BLU PB yang ditunjuk KKP adalah BLU di Jepara, Situbondo, dan Karawang, Founder dan CEO Ocean Solutions Indonesia Zulficar Mochtar, saat dihubungi di Jakarta, berpendapat, mekanisme penjualan benih ke luar negeri berpotensi melahirkan konflik ditingkat nelayan yang berebut mencari rekomendasi dan benih bening lobster untuk tujuan ekspor. Akibatnya, tujuan awal pemerintah untuk mengembangkan budidaya lobster di dalam negeri berpotensi terabaikan.

Peran BLU PB yang ditunjuk sebagai satu-satunya pengekspor benih bening lobster rawan menimbulkan konflik kepentingan. Di sisi lain, banyak instrumen, petunjuk teknis, dan SDM harus disiapkan untuk mengendalikan dan mengimplementasikan ekspor benih. ”Tanpa pengalaman sebelumnya, (peran BLU) bisa bermasalah,” ujarnya. Ia mengingatkan, rekomendasi dan kuota tangkapan benih bening lobster untuk tujuan ekspor belum ditunjang data yang kuat. Hingga kini, kajian stok benih bening lobster belum pernah dimutakhirkan. Skema ekspor benih bening lobster hanya akan memberikan keuntungan terbesar ke pemain kunci dan dominan lobster, yakni Vietnam, yang selama ini mengandalkan pasokan benih bening lobster dari Indonesia. Sebaliknya, hilirisasi atau bdidaya lobster di dalam negeri semakin sulit terwujud. (Yoga)

Pemerintah diminta menetapkan kuota ekspor konsentrat tembaga sesuai dengan daya serap smelter. Kuota yang diberikan ini terkait dengan perpanjangan relaksasi ekspor tersebut diberikan pemerintah dengan periode Juni 2023-Mei 2024. Adapun relaksasi ekspor tersebut diberikan pemerintah dengan periode Juni 2023-Mei 2024. Pada paruh pertama tahun ini ditargetkan dua smelter tembaga memasuki tahap commisioning. Smelter tersebut digarap oleh PT Freeport Indonesia (PTFI) dan PT Amman Mineral Industri. Hanya saja kedua smelter ini  belum bisa langsung berproduksi penuh. Alias membutuhkan waktu bertahap untuk  menyerap konsentrat tembaga. Ketua Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan operasi smelter secara berahap (ramp-up) merupakan fase yang dilalui dalam  pengoperasian peralatan baru. Ia pun berharap proyek kedua smelter dapat rampung sesuai dengan rencana kerja. (Yetede)

PT Freeport Indonesia berencana mengajukan perpanjangan (relaksasi) ekspor konsentrat tembaga yang saat ini berlaku hingga Mei 2024, menjadi Desember 2024. Hal ini sesuai dengan target pembangunan smelter yang akan beroperasi penuh pada akhir tahun. Hingga Desember 2023, progres pembangunan smelter mencapai 90,6%. Ekspor untuk saat ini masih sampai Mei, tentu nanti dipertengahan tahun kita akan revisi lagi sesuai dengan progres smelter. Kalau sudah 100% selesaikan  harusnya boleh ekspor.  Tapi itu nanti administratif dengan pemerintah, dengan kementerian ESDM," kata Presiden Direktur PT Freeport Indonesia Tony Wenas. "Smelter kita akhir Desember Alhamdulillah, puji Tuhan, sudah mencapai 90,6%, jadi masih sesuai dengan Kurva  S yang disetujui pemerintah. Dan rencananya di akhir Mei akan bisa mulai operasi. Agustus harapannya begitu (bisa diresmikan oleh Pak Jokowi)," katanya. (Yetede)

Penurunan kinerja ekspor RI berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi di sepanjang tahun lalu. Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2023 diramal melambat dibandingkan dengan angka pertumbuhan di 2022. Kepala Ekonom Bank Permata Josua Pardede memperkirakan, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu sebesar 5,04% year on year (yoy), atau melambat dari pertumbuhan di tahun sebelumnya mencapai 5,31%. Penyebabnya,  "Net ekspor pada sepanjang 2023 akan cenderung menurun, sejalan dengan perlambatan ekonomi global dan normalisasi harga komoditas ekspor," ujar Josua kepada KONTAN, Jumat (2/2). Sedangkan pertumbuhan konsumsi rumahtangga pada tahun lalu, Josua perkirakan, sebesar 4,99% yoy, naik tipis dari capaian di tahun sebelumnya 4,93% yoy. Pun pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto (PMTB) juga lebih tinggi, mencapai 4,94% yoy, setelah pada 2022 lalu hanya tumbuh 4,51% yoy. Kepala Ekonom Bank Mandiri Andry Asmoro juga memprediksi pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 sebesar 5,04% yoy. Namun, ia meyakini, pertumbuhan konsumsi rumahtangga akan lebih tinggi, yakni 5% yoy. Senada, Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual meramalkan pertumbuhan ekonomi 2023 akan melambat dari pencapaian di 2022. Dari perhitungannya, pertumbuhan ekonomi 2023 di kisaran 5,03% yoy. Begitu juga Ekonom Bank Syariah Indonesia (BSI) Kurniawati Yuli Ashari memperkirakan, pertumbuhan ekonomi sepanjang 2023 akan tumbuh di kisaran 5,04% yoy. Sementara Ekonom Bank Danamon Irman Faiz memproyeksikan, pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun lalu berada di kisaran 5,10% yoy.

Plt Ketua Umum Dewan Minyak Sawit Indonesia (DMSI) Sahat Sinaga mengatakan, Indonesia punya potensi untuk terus mengembangkan industri sawit. Dengan tanah yang subur dan kebun yang masif dan luas, masih banyak potensi yang bisa terus dikembangkan. Namun, potensi pengembangan itu sering kali tidak maksimal, salah satunya terhambat masalah kelembagaan di Indonesia. Tak kurang ada 30 kementerian dan lembaga negara yang membina dan meregulasi industri ini. Kementerian tersebut seperti Kemenperin, Kementan, Kemendag, serta KLHK. Setiap lembaga mempunyai tugas pokok dan fungsi berbeda sehingga banyak sekali regulasi yang harus dipatuhi pelaku industri sawit. Pembinaan industri sawit, berada di bawah pengawasan Kemenperin, namun, peremajaan dan tata kelola tanaman berada di bawah Kementan.  Lantas, persoalan ekspor dan hambatan perdagangan internasional berada di bawah Kemendag.

”Banyak sekali kementerian dan lembaga yang ikut cawe-cawe dan meregulasi industri sawit, membuat pengambilan keputusan kurang cepat dan sering tumpang tindih satu sama lain,” kata Sahat dalam lokakarya wartawan tentang industri hilir sawit, Bandung, Kamis (1/2). Ia mengusulkan, sebaiknya dibentuk badan khusus untuk membina dan meregulasi industri sawit, mulai dari hulu hingga hilir. Menurut dia, Indonesia bisa belajar dari Malaysia yang memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB) yang menata dengan baik kebijakan soal sawit sehingga tidak lagi semrawut. Ketua Kompartemen Relasi Media Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Fenny Sofyan mengatakan, tantangan pengembangan industri sawit ini dihadapkan pada kepastian hukum dan kebijakan yang kerap berubah, karena banyaknya kementerian dan lembaga yang punya ketentuan dan aturan untuk industri sawit. (Yoga)

Nikel yang tengah didera kelebihan pasokan diperkirakan akan terus mengalami penurunan harga dalam beberapa tahun ke depan. Situasi ini perlu diwaspadai pelaku usaha pengolahan meskipun diprediksi tidak akan terlalu merugikan Indonesia. Harga komoditas tambang yang tercatat di Bursa London Metal Exchange, Jumat (26/1) itu sebesar 16.648 USD per ton. Nilai itu terus merosot dari harga rata-rata di tahun 2023 yang 21.521 USD per ton. Bahkan, kini lebih anjlok daripada harga nikel di 2022 yang berada di kisaran 25.834 USD per ton. Ketua Umum Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) Rizal Kasli mengatakan, ini bukan kali pertama harga nikel merosot. Siklus harga komoditas di pasar global pernah membuat harga nikel jatuh ke level 9.595 USD per ton pada tahun 2016.

”Harga nikel saat ini diperkirakan cenderung akan turun lagi dalam 2-3 tahun ke depan sampai tercapai keseimbangan harga yang baru. Harga komoditas lebih banyak ditentukan oleh supply dan demand sehingga bila kelebihan pasok, harga cenderung turun,” katanya saat dihubungi Kompas, Jumat. Masalah kelebihan pasokan kerap dihubungkan dengan rendahnya penyerapan nikel untuk produksi baterai kendaraan listrik. Perusahaan konsultan global Woodmac melaporkan, kebutuhan nikel untuk industri baterai 480.000 ton atau 15 % kebutuhan nikel global saat ini. Rendahnya pemanfaatan nikel untuk produksi baterai diduga karena munculnya teknologi-teknologi baru untuk pembuatan baterai kendaraan listrik. Sebagai contoh, lithium ferro phosphate (LFP) yang dikembangkan tanpa kandungan nikel dan kobalt. (Yoga)

Sebagai negara dengan jumlah penduduk nomor 4 terbesar di dunia, dan merupakan produsen utama sejumlah komoditas yang dibutuhkan dunia seperti kelapa sawit, batu bara, dan nikel, mestinya bukan hal yang susah untuk menarik investor untuk berinvestasi di Indonesia, termasuk di Bursa Efek Indonesia. Apalagi Indonesia adalah anggota G20 yang angka pertumbuhan ekonomi cukup tinggi dan inflasi yang cukup rendah. kalaupun tidak bisa masuk dalam daftar 10 besar, setidaknya mesti berada di urutan 16,  seperti urutan dalam G20. Kenyataan menunjukkan hal yang berbeda, kalau melihat rangking negara eksportir terbesar. Meski dikenal sebagai produsen utama sejumlah komoditas yang dibutuhkan dunia, dan berkontribusi dalam pencapaian surplus neraca perdagangan dalam kurun waktu yang panjang, ternyata Indonesia belum masuk dalam 20 besar negara eksportir versi WTO. (Yetede)

Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dioptimalkan untuk menggenjot ekspor produk hijau yang dapat mengurangi dampak perubahan iklim. Untuk mengembangkan potensi yang ada tersebut, kebijakan pemerintah perlu berpihak kepada sektor industri berkelanjutan. Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kemendag, Kasan mengatakan, Pemerintah Indonesia akan mengoptimalkan sumber daya alam untuk meningkatkan kontribusi produk Indonesia di rantai pasok perdagangan produk hijau global. Produk hijau atau barang  ramah lingkungan (environmental goods) mengacu pada produk yang dirancang untuk menggunakan lebih sedikit sumber daya atau menghasilkan lebih sedikit emisi.

”Diharapkan upaya menggenjot perdagangan hijau dapat mengurangi dampak perubahan iklim juga memberi nilai tambah ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya dalam forum yang diselenggarakan Bank Dunia bertema ”Peran Kebijakan Perdagangan dalam Transformasi Hijau di Indonesia”, Kamis (18/1/2023), di Jakarta. Kasan mencontohkan, salah satu komitmen tersebut tercermin dari ekspor komoditas bijih nikel yang menjadi bahan baku penting bagi produk kendaraan listrik. Di tingkat global, peringkat Indonesia sebagai eksportir sudah naik drastis dari urutan ke-8 pada 2021 menjadi urutan pertama pada 2022. Produksi bijih nikel Indonesia 1,6 juta ton pada tahun 2022, terpaut jauh dengan Filipina yang menduduki peringkat kedua dunia dengan produksi 330.000 ton. Ke depan, pemerintah akan mengandalkan program hilirisasi untuk meningkatkan nilai tambah komoditas primer. Ekspor produk hilirisasi komoditas nikel dan komoditas primer lainnya akan ditujukan untuk mengutamakan perdagangan hijau yang turut berpihak kepada lingkungan dan perubahan iklim. (Yoga)