Kemkeu akan merelaksasi kenaikan tarif PPh Pasal 22 impor atas 1.147 barang konsumsi. Kebijakan ini diambil lantara kenaikan tarif sebelumnya memberatkan pengusaha yang memproduksi barang konsumsi untuk diekspor kembali. Ini menghambat daya saing Indonesia, khususnya pengusaha di Kawasan Berikat dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Rencananya relaksasi ini hanya berlaku untuk pengusaha yang mengimpor untuk tujuan diekspor kembali.

Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia mengintegrasikan data dan informasi devisa terkait ekspor dan impor. Integrasi ditempuh untuk mengoptimalkan pemberian insentif pajak sehingga devisa hasil ekspor bisa bertahan lama di dalam negeri. Alur dokumen, barang, dan uang pun termonitor. PPATK juga menambahkan, bahwa integrasi ini bisa dimanfaatkan untuk melacak kejahatan perpajakan yang belakangan marak terkait pencucian uang.

Nilai ekspor mutiara hasil budidaya periode Januari-Agustus 2018 melonjak 191,24% menjadi US$22,76 juta. Selain permintaan di pasar global, penguatan kurs dolar AS turut mendongkrak nilai ekspor mutiara.

Volume ekspor minyak sawit (CPO, PKO, dan turunannya), oleochemical dan biodiesel, sepanjang Agustus 2018 membukukan rekor tertinggi selama sejarah ekspor bulanan yakni mencapai 3,3 juta ton.

Pemerintah ingin memastikan masuknya devisa hasil ekspor ke dalam negeri. Oleh karena itu per 7 Oktober mendatang, 4 sektor usaha wajib menggunakan L/C untuk kegiatan ekspor. Keempat sektor tersebut adalah mineral, batu bara, kelapa sawit dan migas.

Kerja Sama Ekonomi Komprehensif Indonesia-Australia (IA-CEPA) yang rencananya akan diteken November mendatang akan menguntungkan para pengusaha karena Indonesia akan menikmati 7.000 pos tarif ekspor yang mendapat fasilitas nol persen ke Australia. Produk Indonesia yang dinilai berpotensi untuk ditingkatkan eksportnya ke Australia, antara lain sektor otomotif khususnya untuk ekspor produk mobil listrik dan hybrid. Selain itu, ada komodistas tekstil dan produk tekstil, Australia menurunkan bea masukknya menjadi 0 persen dari sebelumnya 5 persen.

Implementasi industri 4.0 diyakini mampu meningkatkan ekspor makanan dan minuman olahan nasional hingga empat kali lipat. Kemenperin sedang menyiapan rancangan insentif teknologi terkait implementasi industri 4.0 untuk produsen makanan dan minuman olahan dalam negeri

Langkah pemerintah menekan laju impor, terutama untuk produk barang modal maupun bahan baku dapat mengancam kemampuan ekspor produsen dalam negeri

Tidak hanya Amerika Serikat (AS), Tiongkok, Turki yang kini menjadi biang kekisruhan perang ekonomi abad milenial ini. Indonesia sudah mulai mendeklarasikan perang. Lewat rencana pembatasan masuknya 500 komoditas impor dan kemudian menjadi 900 komoditas impor yang dianggap kategori barang konsumsi. Teknisnya, pajak penghasilan (PPh) pasal 22 impor akan naik dari semula empat tarif akan menjadi single tarif. Fakta yang sering terjadi, ketika pajak naik maka harga komoditas akan melojak sampai 300% hingga pada logistik paling akhir. Model menaikkan PPh Pasal 22 impor ini sama halnya pemerintah melakukan perang dagang dengan penduduk sendiri. Jika AS, Tiongkok dan Turki melakukan perang dagang antar negara, tidak halnya dengan Indonesia, ujar Effnu Subiyanto, Direktur Koalisi Rakyat Indonesia Reformasi (Koridor).

Pemerintah melakukan himbauan untuk para pengusaha eksportir agar melakukan konversi dollar hasil ekspor ke dalam rupiah. Hal ini bertujuan untuk menopang penguatan dan stabilitas nilai tukar rupiah.