Ekspor mobil utuh (completely built up) Indonesia ke Australia berpeluang menderu pasca perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara Indonesia dengan Australia melalui Indonesia-Australia Comprehensive Economic Partnership Agreement (IA-CEPA) diteken. Terlebih, Australia tidak memiliki pabrikan mobil, dan mengandalkan impor untuk memenuhi kebutuhan pasarnya. Tantangannya ada pada kesiapan industri otomotif nasional.

Kebijakan penggunaan asuransi nasional akan berlaku mulai 1 Juni 2019. Masa transisi dimaksudkan agar pelaku usaha pertambangan bisa memiliki waktu untuk bernegosiasi dengan para pembeli atau importir di luar negeri. Apabila pada tenggat waktu itu para pengekspor tidak mematuhi ketentuan, pemerintah akan menjatuhkan sanksi berupa larangan ekspor. Saat ini sudah ada 15 perusahaan asuransi dan tiga konsorsium sudah terdaftar dan mendapatkan persetujuan dalam implementasi kebijakan wajib asuransi.

Pertumbuhan ekonomi China yang di luar ekspektasi memberikan dampak positif bagi perekonomian. Sebab, ekspor Indonesia selama ini paling besar menuju negeri Tirai Bambu itu. Berdasar data BPS, nilai ekspor Indonesia ke China pada Maret 2019 naik 28,47% dibandingkan Februari. Meskipun demikian, hingga kini neraca dagang RI ke China masih defisit.

Uni Eropa tengah menyiapkan manuver baru untuk menghambat ekspor biodiesel dari Indonesia dengan tuduhan subsisdi. Ketua Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia (Aprobi) Paulus Tjakrawan mengatakan, tuduhan subsidi tersebut bukan hal yang baru. Uni Eropa pernah mengalamatkan tuduhan serupa pada 2013. Dengan begitu harga jualnya bisa lebih murah dibandingkan dengan biodiesel yang berasal dari minyak nabati selain sawit. Namun, setelah konsultasi, investigasi, dan komunikasi, UE mendadak menarik tuduhannya. Namun, isu miring tidak berhenti samapi disitu. Tuduhan dumping pun dilancarkan meski akhirnya tidak bisa dibuktikan di WTO, dan Indonesia diputuskan menang pada 2018. Tuduhan subsidi saat ini kembali diulang. Dan investigasi telah dilakukan kepada beberapa perusahaan-perusahaan besar. Ada indikasi keika pasar sedang berkembang di UE, seketika langsung terdapat ganjalan supaya ekspor biodiesel terhenti. UE kali ini menuduh secara spesifik produsen atau eksportir biodiesel sawit seperti yang dilakukan AS. 

Indonesia bertekad untuk terus menggenjot produksi udang yang merupakan salah satu komoditas ekspor dengan nilai tertinggi dari sektor perikanan. Menilik data yang dimiliki Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), pemerintah tampaknya memiliki ambisi yang besar terkait dengan peningkatan ekspor udang Indonesia. Pada 2018, ekspor udang Indonesia tercatat mencapai 182.740 ton dengan nilai US$1,606 miliar. Ekspor udang Indonesia pada 2018 masih terbilang kecil, karena baru 7,11% dari total pergerakan udang dunia. 

Amerika Serikat menjadi salah satu negara di mana Indonesia bisa melebarkan sayap ekspornya. Pada 2018, total ekspor udang Indonesia ke Amerika Serikat tercatat mencapai 132.376 ton, terbesar kedua setelah India. Tak hanya Amerika Serikat, pangsa pasar ekspor udang juga datang dari Jepang, China, dan Uni Eropa. Namun, di tengah peluang terbuka sangat lebar dengan ketersediaan lahan yang luas, ceruk pasar yang masih memungkinkan, dan niatan pemerintah menggenjot ekspor, budi daya dalam negeri bukan tanpa hambatan. Besarnya investasi yang dibutuhkan menjadi salah satu tantangan khususnya untuk pembudi daya mandiri. Biaya operasional untuk 1 ha lahan budi daya untuk 20 ton udang membutuhkan biaya Rp 900 juta.

Indonesia gagal mencegah Uni Eropa menerapkan delegated act untuk kesepakatan Renewable Energy Directive (RED) II. Uni Eropa tetap bersikukuh jika produk sawit dan turunannya sebagai produk minyak nabati dengan risiko tinggi. Tak tinggal diam, Indonesia menyiapkan langkah balasan. Selain membawa kasus ini ke WTO, Indonesia juga akan meninjau ulang perjanjian ekonomi komprehensif Indonesia-Uni Eropa (IEU CEPA). Pengusaha berharap aksi balasan pemerintah Indonesia tidak akan berujung pada perang dagang.

Indonesia masuk dalam empat beasr produsen alas kaki dunia di bawah Tiongkok, India, Vietnam. Dengan produksi 1,41 miliar pasang sepatu pada tahun 2018, Indonesia berkontribusi sekitar 4,6% terhadap total produksi sepatu dunia. Saat ini jumlah industri alas kaki tercatat ada 18.687 unit usaha yang meliputi sebanyak 18.091 unit usaha merupakan skala kecil, 441 usaha menengah, dan 155 unit skala besar. Dari belasan ribu usaha telah menyerap tenaga kerja 795.000 orang. Selain itu, ekspor alas kaki nasional telah menembus US$ 5 miliar.

Kemkeu menerbitkan PMK 32/2019 tentang Batasan Kegiatan dan Jenis Jasa Kena Pajak yang atas Ekspornya dikenai PPN. Aturan ini bertujuan untuk mendorong ekspor jasa dan membuat industri jasa nasional punya gigi di ranah global. Dalam aturan yang dirilis 29 Maret 2019 itu, Kemkeu memperluas jenis jasa yang dikenai PPN dengan tarif 0%. Ada tujuh sektor yang PPN ekspornya 0%. Dengan ditambah aturan sebelumnya, maka total ada 10 sektor jasa yang PPN ekspornya 0%, yaitu: jasa maklun, jasa perbaikan perawatan, jasa pengurusan transportasi (freight sorwarding), jasa konsultasi konstruksi, jasa teknologi informasi, jasa penelitian pengembangan, jasa persewaan alat angkut untuk penerbangan atau pelayaran internasional, jasa perdagangan berupa jasa mencarikan penjual di dalam daerah pabean untuk tujuan ekspor serta jasa interkoneksi, penyelenggaraan satelit dan komunikasi atau konektivitas data.

Pemerintah mengoptimalkan potensi ekspor jasa. Caranya dengan memperluas jenis jasa penerima insentif PPN sebesar 0%. Selama ini optimalisasi ekspor jasa terkendala pengenaan pajak ganda di dalam negeri dan negara tujuan ekspor. Sebanyak 10 jenis jasa mendapatkan insentif PPN 0%, yaitu :

• maklon
• perbaikan dan perawatan
• pengurusan transportasi
• konsultasi konstruksi
• teknologi informasi
• penelitian dan pengembangan
• persewaan alat angkut
• konsultasi
• perdagangan 

menurut direktur CITA Yustinus Prastowo, pengenaan PPN 0% untuk ekspor jasa akan menimbulkan dampak berganda yang signifikan. Penerimaan negara dalam jangka menengah-panjang bisa narik seiring peningkatan ekspor. Prastowo menambahkan insentif PPN 0% untuk sektor jasa tidak mengurangi penerimaan perpajakan secara signifikan. Sebab dampak yang ditimbulkan jauh lebih besar, kebijakan ini justru mendudukan prinsip PPN yang tepat sasaran. 

Indonesia masuk dalam 10 besar negara pengekspor perhiasan di dunia dengan pangsa pasar mencapai 4%. Pada tahun 2018, ekspor perhiasan indonesia mencapai US$ 2,05 miliar dan menempati peringkat sembilan dunia. Negara tujuan utama ekspor perhiasan adalah SIngapura, Swiss, Hong Kong, Amerika Serikat, dan Uni Emirat Arab. Negara-negara tersebut mendominasi 93,02% total ekspor produk perhiasan nasional.