;

Penyertaan Modal Negara, Dana Ditambah, Realisasi Minim

R Hayuningtyas Putinda 23 Nov 2020 Bisnis Indonesia

Pemerintah masih memiliki sederet pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dalam sisa 1,5 bulan menuju pengujung 2020. Salah satu PR itu adalah realisasi penyertaan modal negara (PMN) kepada badan usaha milik negara (BUMN) maupun badan layanan umum (BLU) yang masih tercatat rendah, termasuk PMN untuk program pemulihan ekonomi nasional (PEN). Penyerapan belum mencapai separuh dari alokasi awal PMN senilai Rp36,48 triliun, pemerintah kembali menambah anggaran menjadi Rp45,05 triliun melalui Keputusan Menteri Keuangan No.500/2020. Perubahan pagu anggaran secara diam-diam oleh pemerintah itu pun menuai kritik dari DPR RI. Anggota Komisi XI M. Misbakhun merasa perubahan pagu anggaran ini tidak pernah dikomunikasikan kepada komisi keuangan. “Komitmennya, pemerintah berkomunikasi kalau ada setiap perubahan. Ini KMK No.500/2020 tak pernah ada, jumlahnya juga tidak sesuai dengan Perpres No.72/2020,” kata Misbakhun, pekan lalu.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata menyatakan PMN tersebut bukanlah sekadar bagi-bagi uang kepada perusahaan-perusahaan milik negara. Pihaknya pun optimistis realisasi PMN tersebut akan mencapai target. Dari total alokasi Rp45,051 triliun, pemerintah telah menggelontorkan Rp16,95 triliun. Jika diperinci, wujud PMN itu terdiri atas tunai Rp41 triliun dan nontunai Rp4 triliun. “Melalui PMN nontunai, pemerintah bermaksud untuk memperbaiki struktur permodalan dan/atau meningkatkan kapasitas produksi BUMN, mendukung pelaksanaan penugasan dari pemerintah, serta meningkatkan efektivitas pengelolaan BMN,” katanya.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Yusuf Rendy Manilet berpendapat, jika melihat rentang waktu yang kurang dari 2 bulan lagi, memang akan relatif sulit mendorong realisasi PMN hingga 100%. Senada, peneliti ekonomi senior Institut Kajian Strategis (IKS) Eric Alexander Sugandi memperkirakan penyerapan APBN, termasuk anggaran untuk program pemulihan ekonomi (PEN), akan sulit terserap sepenuhnya pada akhir 2020. Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menyampaikan, di tengah serapan anggaran yang rendah, seharusnya pemerintah melakukan evaluasi, menetapkan prioritas BUMN mana yang harus dibantu melalui PMN.


UMK 5 Daerah Ring I Sepakat Naik

Leo Putra 23 Nov 2020 Radar Surabaya

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur, Himawan Estu Bagijo, mengatakan bahwa pembahasan rekomendasi Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) 2021 untuk 38 kabupaten/kota di Jatim sudah selesai dilakukan sejak Jumat (20/11).

“Rekomendasi UMK 2021 di 38 kabupaten/kota sudah ada pada Ibu Gubernur. Itu hasil sidang dengan berbagai pertimbangan yang masuk dan sudah dirumuskan Dewan Pengupahan,” ujar Himawan, Sabtu (21/11).

Mantan Kepala Biro Hukum Setdaprov Jatim ini mengatakan bahwa ada sekitar 20 daerah yang tidak menaikkan UMK karena berbagai pertimbangan. Ini berarti, mayoritas UMK 2021 di Jatim tidak naik dibanding UMK 2020.

Sementara ada 5 daerah di ring 1 yang dipastikan akan naik UMK-nya. “Untuk Ring 1 (Surabaya, Sidoarjo, Gresik, Kabupaten Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto, red) semua usulannya naik, Persentasenya nanti menunggu yang sudah disahkan gubernur, “ ungkapnya.


Nilai Impor Kalsel Turun

Benny 23 Nov 2020 Banjarmasin Post

Nilal Impor Kalimantan Selatan (Kalsel) pada Oktober 2020 mencapai US$33,56 juta. Nilai ini mengalami penurunan sebesar 15.59 persen dibanding nilai impor September 2020 yang mencapai USS39,75 juta.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kalsel, Moch Edy Mahmud menjelaskan, dibandingkan dengan nilai impor Oktober 2019 yang mencapai US$78,60 juta, maka nilai impor bulan Oktober 2020 ini turun sebesar 57.31 persen.

la menambahkan, nilai impor untuk ketiga kelompok barang tersebut masing-masing adalah HS 27 sebesar US$25,59 juta, HS 84 sebesar USS7.03 juta, dan HS 29 sebesar USS0.26 juta. Nilai impor 5 kelompok barang utama pada bulan Oktober 2020 mencapai USS33,27 juta dengan kontribusi sebesar 99,16 persen dari total impor.


Cupang Black Avatar Paling Dicari

Benny 23 Nov 2020 Banjarmasin Post

Mengisi waktu luang dan hobi mulai dari tanaman hias hingga bisnis ikan hias. Di antaranya dirasakan salah satu pedagang cupang di Jalan Veteran, Banjarmasin,Cuncun. la mengaku jualannya laris manis di tingkat grosiran dan pembeli akan menjual kembali sebagai bisnis.

“Ada aneka jenis ikan cupang mulai dari jenis Black Samurai, Black Mamba, hingga sederet varian lainnya. Black Avatar yang paling banyak dicari orang. Dari harga Rp 250 ribu,” ujar Cuncun, Sabtu (21/11).

Selain itu, ada pula yang banyak dicari saat ini yakni ikan cupang. Ia mengaku stok ikan cupang belum banyak namun dari segi kualitas cukup baik dan mulai diburu para kolektor. Ikan cupang dibanderol Rp 40 ribu- Rp 100 ribu per ikan.

Jenis ikan lainnya yakni ada pula ikan koi, jenis ikan predator yakni louhan yang mencapai Rp 400 ribu perekor. Konsumen yang menginginkan langsung satu set dengan aquarium juga bisa membelinya dipatok mulai Rp 1 juta.


DPRD SU: R-APBD TA 2021 Rp 13,7 T Perlu Dikritisi Pengalokasiannya Agar Berpihak ke Rakyat

Benny 23 Nov 2020 Sinar Indonesia Baru

Ketua Fraksi Nusantara DPRD Sumut Zeira Salim Ritonga mengajak seluruh elemen masyarakat Sumut untuk mengkritisi R-APBD Sumut Tahun Anggaran 2021 yang nilai totalnya Rp13,7 triliun yang sudah diajukan Pemprov Sumut ke DPRD Sumut, agar pengalokasiannya berpihak kepada rakyat dan pembangunan daerah ini.

Dijelaskan Zeira yang juga anggota Banggar (Badan Anggaran) ini, dari Rp13,7 triliun nilai total APBD 2021, hanya Rp1 triliun yang dialokasikan untuk belanja modal atau hanya 8 persen dari nilai total APBD, sehingga perlu lebih ditingkatkan lagi, agar terjadi keseimbangan pembangunan.

“Sementara untuk belanja penyertaan modal untuk perusahaan yang tergabung dalam BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), tergolong besar mencapai Rp 207 miliar yang diplot dari SiLPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) tahun 2020. Padahal SiLPA tersebut belum ada hasil audit BPK (Badan Pemeriksa Keuangan),” ujarnya.


Masa Pandemi , Harga Karet Terus Naik di Pulau Nias

Benny 23 Nov 2020 Sinar Indonesia Baru

Harga karet di 5 kabupaten kota di Pulau Nias seragam mengalani kenaikan di tingkat pengumpul atau sering disebut toke. Saat ini harga karet kering mencapai Rp 9.300 hingga Rp 9.500 per Kg sementara harga karet baru disadap masih mengandung air di kisaran Rp 8.500 hingga Rp 8.700. Sementara bulan lalu harga masih Rp 7.500 sampai Rp 8.000. Harga bisa berubah, tergantung jarak pengangkutan

Namun menurut Juni Telaumbanua, seorang agen pengumpul dikatakan, kenaikan harga pun sesungguhnya belum maksimal dapat menopang ekonomi petani, sebab harga karet saat ini belum dapat mengimbangi pengeluaran rumah tangga. “Beras ukuran 10 Kg saat ini Rp 120 ribu, petani akan lega jika harga karet Rp 20 per Kg,” jelasnya.


Kepala Desa di Indonesia Diminta Bikin Desa Wisata

Benny 23 Nov 2020 Sinar Indonesia Baru

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda pada kegiatan yang diselenggarakan Kemenparekraf RI, Akshaya Hotel, Karawang, Jumat (20/11/2020) Huda mengatakan, Komisi X bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama berkomitmen membuat afirmasi khusus untuk program desa wisata pada 2021.

Tujuannya sebagai terobosan untuk pengembangan ekonomi baru bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Dengan begitu, kata dia, agar mendapat dukungan penuh dari Kemenparekraf, sejak saat ini setiap desa harus berinisiatif membuat konsep terbaik. “Program ini nggak mungkin diberikan kepada kepala desa yang belum ada inisiatifnya. Kalau yang sudah kelihatan paling tidak setengahnya mau berkembang, nanti kita intervensi melalui Kemenparekraf,” tegasnya.

 


Industri Digital Berpeluang Memperoleh Tax Holiday

R Hayuningtyas Putinda 23 Nov 2020 Investor Daily, 23 November 2020

Industri Digital Berpeluang memperoleh tax Holiday sebagaimana diungkapkan oleh Staf Ahli Menteri Keuangan Yustinus Prastowo dalam acara CEO Power Breakfast bertema “Ekonomi Digital Percepat Reformasi Struktural” yang digelar oleh Beritasatu Media Holdings (BSMH) di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat (20/11/2020). Dibuka oleh Deputy Chairman & Senior Advisor Lippo Group Ginandjar Kartasasmita, acara ini juga menghadirkan pembicara Staf Ahli Bidang Ekonomi Makro Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Indra Darmawan. Acara yang dimoderatori Direktur Pemberitaan BSMH Primus Dorimulu ini diikuti lebih dari 30 CEO perusahaan digital ternama.

Industri pionir adalah industri yang memiliki koneksi luas atau keterkaitan, menyediakan nilai tambah dan dampak ekonominya tinggi ke daerah sekitar, memperkenalkan teknologi baru, serta menyediakan nilai strategis bagi perekonomian nasional. PMK 130 tersebut sebenarnya sudah memasukkan ekonomi digital sebagai salah satu dari 18 sektor industri yang mendapatkan insentif tax holiday, tapi hanya berlaku untuk aktivitas pengolahan data, hosting, dan kegiatan yang berhubungan dengan itu. Yustinus mengakui aturan tax holiday dalam PMK 130/2020 belum mengubah paradigma, namun baru sebatas mengubah tata cara dan prosedur 

Karena itulah, Yustinus meminta para pelaku usaha ekonomi digital, melalui berbagai asosiasi yang menaunginya, untuk mengajukan surat ke Menteri Keuangan guna mengubah PMK tersebut. Apalagi, PMK itu selama ini sangat dinamis, pernah diubah dalam beberapa tahun, dan bisa diubah sesuai perkembangan bisnis, termasuk bagi pelaku bisnis start-up

Sementara itu, Indra Darmawan mengakui bahwa minat dan realisasi investasi pada bidang terkait telekomunikasi dan digital, termasuk di dalamnya start-up, masuk sektor yang berkembang luar biasa, baik secara ukuran (size) dan skalanya sangat besar.  Menurut Indra, penanaman modal asing (PMA) di sektor tersebut dalam sembilan bulan terakhir hingga September sudah mencapai US$ 2,4 miliar dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) Rp 73 triliun. Diprediksi angka ini akan terus membesar seiring perubahan gaya hidup yang mengarah ke digitalisasi. Indra menambahkan, peranan digital yang kian besar juga tercermin dari 14.000 permohonan izin yang masuk ke BKPM per harinya pada dua pekan lalu. Hal itu melonjak signifikan dari yang biasanya hanya 1.100 atau paling 6.000 per hari

Pandemi, sambung Indra, seakan membawa berkah untuk sektor digital. Selama pandemi, pembayaran digital mampu tumbuh 65%. Bank Indonesia (BI) pun menyatakan pandemi Covid-19 mengakselerasi adopsi digital di Indonesia. Hal itu sejalan dengan survei McKinsey bahwa ada peningkatan 26% pembayaran tanpa kontak di Indonesia selama bulan Juni 2020. Meski begitu, diakuinya ada sejumlah tantangan dalam pengembangan ekonomi digital. Misalnya terkait akses internet, keamanan siber, logistik, perlindungan konsumen, sumber daya manusia, dan pendanaan.  Indra juga menyebut rencana Amazon Web Service (AWS), perusahaan asal Amerika Serikat, yang akan membangun fasilitas layanan cloud computing dan data center di Jawa Barat senilai sekitar Rp 40 triliun bakal memberikan dampak bagus bagi ekonomi lokal Jawa Barat maupun nasional.

Pada kesempatan tersebut, Yustinus juga menyinggung peluang sejumlah start-up teknologi keuangan (financial technology/fintech) yang telah berjasa membantu kinerja pemerintah dan menopang perbankan berhak untuk mendapatkan insentif. Salah satunya OVO, platform pembayaran digital.  OVO dan start-up sejenis telah berjasa besar karena melayani sektor pada pasar yang selama ini tidak pernah terjamah oleh perbankan. Karena itu, mereka seharusnya berhak mendapatkan insentif dari pemerintah.

Yustinus mengungkapkan pula bahwa untuk menjawab tantangan ekonomi digital ke depan, pemerintah telah mengalokasikan Rp 29,6 triliun dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dan untuk meng-cover perluasan pembangunan infrastruktur digital di daerah 3T (terdepan, terluar, tertinggal).     

Sedangkan Ginandjar Kartasasmita menyatakan, ekonomi digital telah mengubah pola bisnis, transaksi, dan konsumsi masyarakat karena dinilai lebih efisien dan efektif. Tak heran jika dikatakan bahwa ekonomi digital merupakan ekonomi masa depan, termasuk bagi Indonesia. Ginandjar menyebut, ekonomi digital saat ini telah menggantikan semuanya dan berpotensi besar menjadi ekonomi baru di masa depan. Bahkan, dalam perkembangan 20 terakhir, digitalisasi mampu menyalip perusahaan besar yang sudah berdiri lama di dunia 

Grup Sinarmas Akuisisi Dua Perusahaan Sawit US$ 304 Juta

R Hayuningtyas Putinda 23 Nov 2020 Investor Daily, 23 November 2020

Direktur Golden-Agri Resources Rafael Buhay Concepcion, Jr mengatakan, perseroan telah menandatangani conditional acquisition agreement untuk membeli 100% saham Centrino Investment Ltd. Nilai akuisisi Centrino mencapai US$ 208 juta, yang telah disepakati oleh perseroan dan pihak penjual. Nilai akuisisi ini telah mempertimbangkan aset bersih berdasarkan penilaian pasar.

Sementara itu, perusahaan kedua yang diakuisisi Golden-Agri adalah Woodside Financial Ltd. Transaksi akuisisi Woodside Financial akan menggunakan dana investasi dalam Acsend Agri Fund Ltd senilai US$ 96 juta yang melibatkan perseroan sebelumnya. Dana investasi ini khusus dialokasikan untuk mengembangkan perkebunan minyak sawit di Indonesia.

Manajemen Golden-Agri tidak menjelaskan spesifik luas budidaya tanaman dan produksi minyak sawit yang telah dan akan dihasilkan oleh Centrino dan Woodside. Kedua perusahaan ini tercatat di Pulau Labuan, yang terkenal sebagai pulau bebas pajak atau tax haven. Seperti diketahui, Golden-Agri dikenal sebagai salah satu perusahaan perkebunan sawit terbesar di dunia. Produsen minyak goreng Filma ini mengelola kebun kelapa sawit dengan total luas area tertanam hampir 500 hektare (ha) di Indonesia per 30 September 2020. Perusahaan merupakan induk usaha dari PT Sinar Mas Agro Resources & Technology Tbk (SMAR). Hingga September 2020, Golden-Agri membukukan pendapatan US$ 4,99 miliar, naik 6% dibanding kuartal III-2019 sebesar US$ 4,73 miliar. Mayoritas kenaikan pendapatan didukung oleh kenaikan harga rata-rata penjualan komoditas sawit. Hal tersebut juga berdampak terhadap posisi EBITDA yang meningkat 3% menjadi US$ 314 juta, dari sebelumnya US$ 305 juta.

Pada bagian lain, manajemen Golden-Agri menyoroti hasil investigasi kantor berita Associated Press (AP) berjudul Rape, abuses in palm oil fields linked to top beauty brands. Liputan investigasi AP mengungkapkan adanya pelecehan seksual dan upah yang tidak layak kepada para pekerja perempuan di perkebunan sawit besar Indonesia dan Malaysia. Pelecehan tersebut mulai dari kekerasan verbal, hingga kekerasan fisik termasuk pemerkosaan. Menanggapi hal ini, Senior Vice President Group Corporate Communication Golden-Agri Anita Neville mengatakan, perilaku yang digambarkan oleh laporan AP sangat tidak bisa diterima. Pihaknya sangat malu bahwa tindak kekerasan tersebut terjadi di sektor kelapa sawit 

Manajemen Golden-Agri tercatat mempekerjakan 30.000 tenaga kerja perempuan secara langsung dan tidak langsung. Perseroan menerapkan kebijakan sosial dan lingkungan yang menciptakan kesempatan kerja yang setara. Perseroan juga menerapkan berbagai kebijakan dan tindakan untuk mendukung dan memberdayakan perempuan. Executive Director Golden-Agri Jesslyne Widjaja mengatakan, perseroan tidak mengklaim dirinya sempurna dalam kaitannya dengan pelecehan di tempat kerja. Pihaknya berkomitmen terus melakukan perbaikan, dan aksi itu dimulai dengan menyediakan layanan bagi korban untuk menyampaikan keluhan, serta menindaklanjuti dengan tepat.

Menkeu: Kebijakan Pemulihan Tetap Dilakukan hingga Ekonomi Pulih

R Hayuningtyas Putinda 23 Nov 2020 Investor Daily, 23 November 2020

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, perbaikan perekonomian yang mulai dialami oleh banyak negara, terutama yang tergabung dalam G20, dinilai masih awal dan rapuh. Oleh ka rena itu, pemulihan ekonomi harus tetap dilakukan dan tidak buruburu untuk dihentikan. Ia mengatakan, kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan regulasi sektor keuangan harus tetap dijalankan hingga perekonomian benar-benar pulih secara kuat. Menurut Sri Mulyani, fokus pembahasan dalam KTT G20 yakni mengenai upaya pemulihan ekonomi sebagai dampak dari pandemi Covid-19 termasuk sisi pembiayaan dan relaksasi pembayaran utang bagi negara berpenghasilan rendah serta keterbukaan akses semua negara untuk mendapatkan vaksin 

Oleh sebab itu, dalam pembahasan Debt Service Suspension Initiative (DSSI) yang juga didukung oleh lembaga multilateral seperti Dana Moneter Internasional (IMF) dan Bank Dunia menyepakati untuk memberikan relaksasi cicilan utang.  Relaksasi ini bertujuan agar negara yang memiliki pendapatan rendah dapat memiliki ruang fiskal untuk menangani pandemi Covid-19. Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu mengatakan, dari inisiatif tersebut, telah disepakati penundaan pembayaran utang 46 negara dari total 77 negara yang memenuhi kriteria masuk inisiatif tersebut. 

Pilihan Editor