;

Hangry Bakal Raih Pendanaan US$ 15 juta

R Hayuningtyas Putinda 23 Nov 2020 Investor Daily, 23 November 2020

Hangry, multi-brand virtual restoran pertama di Indonesia tengah dalam pembicaraan untuk mendapatkan pendanaan Seri A senilai US$ 10-15 juta yang akan digunakan untuk rencana ekspansi bisnis perusahaan di tengah pandemi Covid-19. Putaran pendanaan tersebut diharapkan selesai pada Januari 2021. 

“Kami melihat, pelanggan setia kami telah membelanjakan lebih dari sebelumnya, tetapi kami belum juga memberikan daya tarik lebih. Jadi kami ingin berinvestasi untuk pengembangan merek dan ekspansi ke lebih banyak kota,” kata co-founder dan CEO Hangry Abraham Viktor seperti dikutip dari Nikkei Asia, Minggu (22/11). Viktor mengatakan, pihaknya akan menggunakan dana yang didapat untuk mengembangkan dapur pusat Hangry dan meningkatkan branding, seiring pertumbuhan bisnisnya selama pandemi Covid-19. Berbeda dengan jaringan restoran lainnya yang terdampak berat akibat Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Hangry mengklaim telah mencatatkan pertumbuhan pendapatan yang pesat melalui bisnis pengiriman makanannya. Meski mengalami penurunan pendapatan sebesar 30% dalam dua minggu pertama setelah pemberlakuan PSBB di DKI Jakarta, kata Viktor, pendapatan perusahaan kemudian meningkat 15 kali lipat sepanjang Maret-November 2020

Hangry menjadi berita utama awal tahun ini ketika mengumpulkan sekitar $ 3 juta melalui program akselerator Sequoia Capital Surge dan dari pemodal ventura Alpha JWC, bersama dengan sejumlah investor lainnya. Saat ini, Hangry mengoperasikan 43 gerai dengan lima merek makanan, yaitu San Gyu, Moon Chicken, Dari Pada, Nasi Ayam Bude Sari, dan Ayam Koplo. San Gyu merupakan brand beef bowl ala Jepang dengan tiga maskot utamanya, Gyu, Don dan Sai. Sementara Moon Chicken merupakan brand ayam goreng ala Korea, Dari Pada adalah brand minuman berbahan dasar kopi dan susu, Nasi Ayam Bude Sari yang merupakan brand nasi ayam dengan resep khas Indonesia, serta Ayam Koplo adalah brand ayam goreng ala Amerika dan sambal khas Indonesia.

Hangry juga telah menjalin kemitraan dengan GrabFood dan GoFood dalam upaya untuk menarik jutaan pengguna. Perusahaan rintisan inipun membangun aplikasi untuk program loyalitas. Viktor berharap, Hangry bisa memiliki 150 gerai yang beroperasi di seluruh Indonesia pada tahun 2021, dan bertambah menjadi 750 gerai pada 2024. Bahkan saat perusahaan meningkatkan bisnis cloudkitchen-nya, Hangry berencana untuk memiliki perpaduan layanan antar makanan dan restoran makan di tempat.

Google Pay Buka Rekening

Mardian 20 Nov 2020 Kontan

Alphabet Inc kembali meluncurkan aplikasi pembyarannya dengan beragam fitur anyar. Seperti promosi berbayar, melakukan transaksi dengan kelompok, serta dapat memberikan analisis dan diskon di sejumlah merchant. Yang istimewa, aplikasi anyar ini bakal memberikan fasilitas pembukaan rekening bank.

Mengutip Reuters, Kamis (19/11), Citigroup meneken kerja sama tersebut. Selain itu sekitar 10 bank lain yang akan menyusul meneken kerjasama. Atas fitur-fitur anyar tersebut, Google akan mendapatkan komisi.

Dengan fitur-fitur tersebut, Google Pay kini dapat bersaing dengan platform-platform serupa dari India. Di negeri ini, pembayaran digital via gawai sudah sangat lumrah. Hal tersebut juga sekaligus memperkuat jangkauan Google di bisnis finansial.


Aturan Pajak Baru Sedang Disiapkan

Mardian 20 Nov 2020 Kontan

Kementerian Keuangan tengah menyusun aturan pelaksana Undang Undang Cipta Kerja klaster perpajakan. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan, keberadaan aturan yang masih menerima masukan dari masyarakat tersebut tidak cuma bisa menarik investor luar negeri tapi juga dalam negeri.

“Masyarakat menengah atas punya pilihan untuk menanamkan modal, tidak hanya di Indonesia. Kita musti memperkuat ekonomi Indonesia, lewat reformasi perpajakan,” kata Menkeu dalam seminar Serap Aspirasi Implementasi UU Cipta Kerja Bidang Perpajakan,Kamis (19/11).

Pemerintah pun akan mengubah aturan dan Undang-Undang (UU) bidang perpajakan. Yakni, UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh) dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengaturan PPh, misalnya, delapan aturan PPh akan diubah. Salah satunya mengenai ketentuan Subjek Pajak Orang Pribadi (SPOP). Beleid ini mengatur bahwa warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang tinggal lebih dari 183 hari di Indonesia menjadi subjek pajak dalam negeri.

Kementerian Keuangan juga mengatur ulang tentang penyerahan Barang Kena Pajak (BKP)/Jasa Kena Pajak (JKP) terkait dengan PPN. Selama ini, penyerahan barang kena pajak harus menyertakan identitas dan NPWP. Ke depan, syarat itu tidak perlu dan cukup dengan nomor induk kependudukan (NIK). Sanksi perpajakan juga ringan. Denda tidak dipatok 2% tapi berdasarkan suku bunga acuan ditambah persentase tertentu dibagi dua belas.


Insentif Pajak Dongkrak Daya Saing Digital

R Hayuningtyas Putinda 20 Nov 2020 Investor Daily

Direktur Eksekutif Indonesia ICT Institute Heru Sutadi berpendapat, insentif sangat dibutuhkan sebagai penggerak ekonomi digital, baik bagi pelaku usaha rintisan berbasis teknologi (start-up), seperti marketplace/e-commerce dan jasa transportasi yang menggunakan platform daring (ride hailing), serta UMKM yang berjualan dan menjadi mitra start-up, agar mereka bertumbuh bersama. 

Heru mencontohkan, pemerintah bisa memberikan insentif pajak bagi pelaku start-up besar maupun kecil dengan syarat misalnya tidak mem-PHK karyawan dalam satu tahun, mau merekrut 100.000 karyawan baru, atau bagi start-up yang sudah dimiliki asing maupun asing mau menambah investasinya di Indonesia. Insentif pajak dibutuhkan jika pemerintah ingin menaikkan daya saing digital. Berdasarkan laporan East Ventures Digital Competitiveness Indeks (EV-DCI) 2020, indeks daya saing digital di Indonesia adalah 27,9 dengan skala 0-100, yang mencerminkan rendahnya daya saing

Heru Sutadi menyebut, ada beberapa faktor yang membuat peringkat daya saing digital RI rendah, yakni infrastruktur telekomunikasi (termasuk internet) yang belum merata ke seluruh wilayah Tanah Air, sehingga sangat butuh percepatan seperti dicanangkan Menkominfo Johnny G Plate. Saat ini, kecepatan internet Indonesia hanya sekitar 20 Mega bits per second (Mbps), sedangkan dunia rata-rata sudah mencapai 100 Mbps. Hal ini juga akibat molornya penyelesaian proyek penggelaran kabel serat fiber tulang punggung (backbone) Palapa Ring hingga tahun 2019 dari seharusnya sudah diresmikan pada 2017.

Selanjutnya, anggaran riset dan pengembangan (research and development/R&D) di Indonesia masih cukup kecil dan pengungkapan data-data paten di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), atau yang terkait dunia digital juga masih sangat sedikit. Selain itu, jumlah sumber daya manusia (SDM) di bidang digital (talenta digital) yang berpendidikan formal dan punya keahlian di bidang digital, seperti artificial intelligence (AI), internet of things (IoT), machine learning, dan pemrograman yang berstandar dunia juga masih sedikit. Heru mengakui, potensi ekonomi digital Indonesia sebenarnya sangat besar ditopang penduduk 275 jutaan dan pengguna internet 196,71 juta (73,7% dari populasi), sehingga Google & Temasek pun memproyeksikan pasar ekonomi digital Indonesia tahun 2025 bisa mencapai US$ 133 miliar.

Heru menilai pemerintah kurang mendukung dengan memberikan insentif memadai dan tak punya program tuntas untuk mendukung start-up yang bergerak di berbagai bidang, antara lain ride hailing serta marketplace/e-commrce, sehingga bisa berkembang pesat dan menjadi besar. Dia pun mempertanyakan program pencetakan dan pelatihan 1.000 start-up yang tanpa pembinaan lebih lanjut dan penjabaran keterangan tingkat keberhasilannya. Padahal, program yang dinamai Gerakan Nasional 1000 Start-up Digital dan diluncurkan sejak Juni 2016 tersebut dibiayai dengan dana APBN 

Sementara itu, start-up yang berbergerak di bisnis, antara lain marketplace/e-commerce dan uang elektronik, seperti Bukalapak, Tokopedia, OVO, dan LinkAja justru sedang mengalami kenaikan bisnis. Karena, masyarakat mulai beralih ke serba digital dan mengurangi sentuhan langsung dan mengurangi transaksi dengan uang fisik. Khusus bagi perusahaan teknologi seperti Grab dan Gojek yang awalnya mengandalkan pendapatan dari ride hailing, kini dinilai mulai membaik bisnisnya. Karena, penurunan bisnis ride hailing mulai tergantikan oleh bisnis antarpesan makanan dan inovasi bisnis baru, misalnya bermitra dengan UMKM yang menjual jasa untuk kebutuhan sehari-hari.


Ekosistem Hukum dan Perpajakan Jadi Daya Tarik bagi Investor

R Hayuningtyas Putinda 20 Nov 2020 Investor Daily

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengatakan, ekosistem hukum dan peraturan serta perpajakan merupakan daya tarik utama bagi investor untuk memulai investasi di suatu negara yang akan berdampak baik untuk pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah memasukkan klaster perpajakan dalam Undang Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker). 

Ia mengatakan, Indonesia tidak boleh kalah bersaing dengan negara lain. Dari berbagai survei menunjukkan bahwa negara yang memiliki permasalahan dalam regulasi merupakan negara- negara yang akan mendapatkan investasi langsung asing atau foreign direct investment (FDI) yang paling kecil. Pentingnya perpajakan tidak hanya memengaruhi minat investor asing namun juga perusahaan dalam negeri dan masyarakat kelas menengah. Oleh karena itu, pemerintah terus memperkuat fundamental ekonomi Indonesia agar dapat meningkatkan jumlah investasi. Menurutnya, dari sisi substansi perpajakan pemerintah harus melakukan reformasi UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), UU Pajak Penghasilan (PPh), dan UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Reformasi tidak hanya untuk kemudahan berusaha, tetapi juga untuk tren global. Apalagi saat ini tren perekonomian juga mulai mengarah ke digital. Disinilah perlu upaya ekstra agar bisa mengumpulkan penerimaan pajak dari sektor digital.   

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Suryadi Sasmita mengatakan, dengan adanya kluster perpajakan di UU Cipta Kerja diharapkan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) lebih aktif melakukan ekstensifikasi wajib pajak. Dengan sejumlah kemudahan insentif pajak yang diberikan melalui regulasi ini diharapkan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Suryadi mengatakan, dalam PP yang ada diharapkan ada kejelasan dari regulasi yang berlaku. Sebab masih ada pemahaman berbeda dari regulasi yang dilakukan pemerintah. Ia juga mengharapkan adanya contoh yang jelas. Sehingga tidak ada penafsiran yang berbeda antara petugas pajak dengan wajib pajak.  

RI-AS Teken MoU Pendanaan Perdagangan US$ 750 Juta

R Hayuningtyas Putinda 20 Nov 2020 Investor Daily

Pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) mengenai pendanaan infrastruktur dan perdagangan senilai US$750 juta atau setara Rp 10,64 triliun. Nota Kesepahaman tersebut ditandatangani oleh Duta Besar (Dubes) Indonesia untuk AS Muhammad Lutfi mewakili Pemerintah Indonesia, dan Presiden EXIM Bank AS Kimberly Reed, yang disaksikan oleh Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menkomarinves) Indonesia Luhut Pandjaitan. 

Dubes Lutfi menjelaskan bahwa hubungan bilateral RI-AS didasarkan atas kesamaan nilai dalam mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat kedua negara, memajukan demokrasi dan stabilitas kawasan. Presiden Exim Bank AS Kimberly Reed menegaskan, perjanjian tersebut merupakan capaian yang signifikan guna memperkuat partisipasi AS dalam pembangunan di Indonesia pada sektor energi, infrastruktur, transportasi, teknologi informasi dan komunikasi, pelayanan kesehatan, dan lingkungan. 

Prospek Komoditas Agribisnis, Harga Karet Makin Melar

R Hayuningtyas Putinda 20 Nov 2020 Bisnis Indonesia

Peluang perbaikan secara jangka Panjang harga karet terbuka pascakoreksi akibat terdorong peningkatan permintaan dari sektor otomotif China. Data Bloomberg pada kamis (19/11) mencatat harga karet untuk kontrak Februari 2021 di pasar Singapura terpantau pada level US$156 perkilogram (kg) menguat 1,40 point atau 0,91% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sepanjang November 2020 harga karet bergerak pada kisaran US$149 per kg hingga US$ 158,50 per kg. Bahkan pada 28 November, harga karet mencatatkan kenaikan terbesar sepanjang tahun yakni pada US$ 180,20 per kg.

Analis Capital Futures Wahyu Laksono menuturkan pandemi virus corona, Selain dari China permintaan terhadap karet di dukung oleh Amerika Serikat. Berbeda dengan China yang membutuhkan komoditas karet untuk sektor otomotif, permintaan karet Negeri Paman Sam naik akibat kebutuhan sarung tangan karet di sektor kesehatan. Data sensus AS menunjukan pada kuartal III/2020 jumlah impor sarung tangan karet untuk tenaga medis melesat 57% menjadi 244 juta pasang. Jumlah impor untuk seluruh jenis sarung tangan merekah 28% menjadi 14,6 miliar pasang. Selanjutnya harga karet akan kembali turun pada awal 2021, hal ini di sebabkan oleh koreksi jenuh beli (overbought).

Direktur TRFX Garuda Berjangka. Ibrahim menambahksan produksi karet dari negara kontributor terbesar seperti Thailand dan Indonesia terganggu siklus cuaca La nina, ditengah keterbatasan produksi tingkat permintaan justru naik sehingga mendorong angka. Ibrahim memproyeksi pergerakan harga karet di sisa tahun 2020 berada pada level US$150 hingga US$161,50 per kg.

Laporan Commodity Markets Outlooks yang dirilis oleh Bank Dunia menuliskan penurunan permintaan selama pandemic di pengaruhi penutupan pabrik – pabrik di China hingga Eropa dan Amerika Selatan, permintaan global turun 10% hingga September 2020 dan 5% dari tahun sebelumnya. Turut terhentinya produksi karet global turun lebih dari 50%. Analis Senior ICIS, Ann Sun mengatakan rebound yang terjadi pada pasar otomotif di China akan membantu harga karet mengalami kenaikan, juga di topang oleh penjualan sarung tangan karet selama pendemi virus corona.

Co Founder Halcyon Agri Corp, Andrew Trevatt memperkirakan China masih mendominasi pasar karet dengan menyumbang 40% dari total permintaan karet global. Data dari Asosiasi Negara Produsen Karet Alam atau Association Of Natural Rubber Producing Countries menyebutkan periode Januari – Oktober 2020 China mengimpor sebanyak 4,5 juta metrik ton karet atau lebih tinggi 587.000 metrik ton di bandingkan dengan periode Januari – Oktober 2019.


Pemulihan Ekonomi 2021, Pertanian Sumbar Prospektif

R Hayuningtyas Putinda 20 Nov 2020 Bisnis Indonesia

Sektor pertanian di Sumatera Barat mempunyai prospek yang baik sebagai penopang kebangkitan ekonomi daerah itu 2021. Ketua Kadin Sumbar Ramal Saleh mengatakan bila pertanian membaik maka sektor – sektor lainnya akan mengikuti seperti halnya pariwisata dan UMKM. Dia menilai salah satu sektor pertanian yang bisa di andalkan di Sumbar adalah perkebunan kelapa sawit, karena selama pandemi bisa dikatakan tidak begitu merasakan dampaknya. Ramal menegaskan dalam hal ini pemerintah dan petani perlu berkolaborasi karna pemerintah memiliki peran dalam mengatur harga kelapa sawit .

Selain kelapa sawit, komoditas lainnya yang juga potensial adalah minyak nilam dan kapulaga. Harga minyak nilam Rp.750.000 per kg dan kapulaga Rp.100.000 kg. Perkebunan manggis juga potensial, terlebih kabupaten lima puluh kota di kenal sebagai sentra. Begitu juga komoditas tren selama pandemic yakni jahe. Sementara sektor perikanan seperti tambak udang vaname dan di sektor jasa sumbar memiliki pariwisata yang cukup bagus, namun pandemi Covid-19 membuat minat wisatawan yang datang terus turun.

Kawasan Industri, KBN Siap Sinergi di Takalar

R Hayuningtyas Putinda 20 Nov 2020 Bisnis Indonesia

PT Kawasan Berikat Nusantara (Persero) siap bersinergi dengan sejumlah pihak untuk mengembangkan Takalar Integrated Industrial Park di Sulawesi Selatan. Direktur Utama Kawasan Berikat Nusantara (KBN), Alif Abadi menjelaskan perseroan tengah mempelajari ulang pembangunan Takalar Integrated Industrial Park (TIIP). Kabupaten tatkalar dilewati oleh alur internasional yakni Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 2 dan lokasinya berdekatan dengan pelabuhan existing yakni hanya 25 km. TIIP merupakan Kawasan industri yang terintegrasi dengan pelabuhan dan berkonsep klaster dengan multiklaster yang di dukung oleh insfrastruktur Kawasan yang lengkap. 

Rencananya TIIP dibangun di lahan seluar 3.500 ha dengan perincian 2.600 ha untuk Kawasan industry, 100 ha Kawasan pelabuhan, 100 ha Kawasan perumahan dan komersial, serta 45 ha menjadi Kawasan golf. Di Kawasan industri, lahan 1.000 ha akan dijadikan bonded recycling nonferrous metals processing industry atau industry pengolahan logam bukan besi dan di kerjakan beberapa tahap. KBN menyebut sebanyak 50 perusahaan daur ulang asal China di bawah bendera CMRA siap begabung dengan investasi Rp.40 triliun. Saat ini, nilai asset KBN mencapai 2,36 triliun. Pada 2020, KBN berpotensi mendapatkan laba bersih Rp.117,81 miliar, naik dari pencapaian 2019 senilai Rp. 92,6 miliar


Demam Janda Bolong & Suku Bunga BI

R Hayuningtyas Putinda 20 Nov 2020 Bisnis Indonesia

Tentang bunga, pertama-tama, adalah soal ketidakmenarikan, terutama dari perspektif ekonomi. ketika harga bunga, seperti Aglonema, Monstera, dan Philodendron melambung drastis dan orang-orang tetap mengejar tanpa ampun.

Meledaknya Anthurium seiring pertumbuhan properti, berkembang menjadi tren cita rasa mewah. Monstera atau di kenal sebagai Janda Bolong naik kelas dari sebelumnya Rp.10.000-Rp.25.000 pertanaman meranggas jadi ratusan ribu, bahkan lelang pada platform media sosial menempatkan pada angka fantastis di atas 50 juta. Untuk ukuran besar, janda bolong dihargai perhelai daun, semakin banyak daun tentu semakin tinggi harganya. Para pelaku tanaman hias mengharap margin lebih dari permintaan yang mendadak ramai. Apalagi kondisi ini berbanding lurus dengan pertumbuhan persepsi masyarakat yang eksponensial, antara pendemi, di rumah saja, taman, bunga dan melepas stress.

Pada tataran lain, kamis (19/11) pasar keuangan menanti keputusan suku bunga BI, menurunkan atau tetap mempertahankan suku bunga pada level 4%. Sejak juli lalu Rapat Dewan Gubernur (RDG) tetap mempertahankan suku bunga deposit facility di level 3,25% dan suku bunga lending facility 4,75%. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan ruang penurunan suku bunga acuan atau BI 7-day (Reverse) Repo Rate (BI7DRR) masih terbuka dipenghujung tahun 2020. Salah satu tugas BI adalah menetapkan bunga acuan, suku bunga secara tidak langsung mengendalikan laju ekonomi, sementara itu nilai tukar rupiah mempengaruhi perdagangan ekspor dan impor.

Diluar dugaan RDG menurunkan BI 7 Day (Reverse) Repo Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi 3,75%, suku bunga deposit facility turun menjadi 3% dan suku bunga lending facility di 4,5%. Keputusan BI tersebut mempertimbangkan perkiraan inflansi yang tetap rendah dan langkah pemulihan ekonomi nasional.

Pasar bergerak sesuai pada hukumnya, seperti janda bolong yang tiba-tiba meroket dan bisa terhempas, harga Janda Bolong di tentukan oleh pasar, dari persediaan, daya beli dan peran spekulan.

Suku bunga adalah persepsi, yang membentuk harga acuan sesuai jangkauan institusi keuangan dan kebutuhan masyarakat, sehingga pasar tetap berjalan proposional. Penurunan suku bunga adalah perangsang pertumbuhan ekonomi agar lebih baik. Janda Bolong adalah penawar stress, suku bunga adalah jamu pendorong pertumbuhan ekonomi.

Pilihan Editor