Penurunan nilai investasi dari investor global kepada perusahaan rintisan bervaluasi jumbo, menjadi alarm terhadap pola bisnis yang terus mengandalkan strategi ‘bakar uang’. Google, Temasek, dan Bain and Company dalam laporan bertajuk e-Conomy SEA 2020 mencatat, pendanaan ke perusahaan rintisan (startup) bervaluasi jumbo yang berstatus unicorn di Asia Tenggara terus mengalami penurunan.

Dana yang mengalir ke startup jumbo tersebut mencapai US$8,7 miliar pada 2018 namun nilainya menurun menjadi US$5,6 miliar pada 2019. Sementara itu sepanjang paruh pertama tahun ini, dana segar yang mengalir hanya US$3miliar, putaran pendanaan seri C dan D juga menurun dari 19 pada paruh pertama 2019 menjadi 17. Di Asia Tenggara terdapat 12 perusahaan berstatus unicorn dan dekakorn seperti Bigo, Bukalapak, Gojek, Grab, Lazada, OVO, Sea Group, Razer, Traveloka, Tokopedia, VNG dan VNpay.

CEO Mandiri Capital Eddi Danusaputro mengatakan strategi ‘bakar uang’ lazim digunakan pada awal perjalanan startup untuk mendapatkan konsumen atau pengguna hingga monetisasi nilai dari pengguna atau traction. Chief investment Strategist and Head South East Asia Temasek Rohit Sipahimalani mengatakan ‘bakar uang’ untuk mendongkrak Gross Merchandise Value (GMV).

Telkom memberikan pendanaan ke Gojek senilai US$150 juta atau 2,17 triliun. Gojek mencatat nilai transaksi bruto tumbuh 10% menjadi US$12 miliar atau 170 triliun, pengguna aktif bulanan juga meningkat 38 juta. Gojek menyediakan 20 layanan di Asia Tenggara, adapun bisnis inti Gojek adalah transportasi, pembayaran dan pesan antar makanan.

Temasek Hol Ding Pie dan Google menyuntikan dana untuk Tokopedia diberitakan sebesar US$350 juta. Selain itu Mikrosof berkolaborasi dengan Bukalapak.

Dilansir dari Bloomberg investasi Microsoft di Bukalapak mencapai US$100 juta atau 1,4 triliun. Pertimbangan Investor, Asosiasi Modal Ventura untuk startup Indonesia (Amvesindo) hingga kuartal III/2020 terdapat 32 transaksi pendanaan mencapai US$1,92 miliar. Wakil ketua I Amvesindo William Gozali mengatakan jumlah pengalaman mengalami penurunan, pendanaan kuartal III/2020 sebanyak US$1,9 miliar, tahun sebelumnya mencapai US$2,9 miliar. Pendanaan dari PMV juga dibutuhkan untuk investasi upstream non-conglomerate, seperti pertanian dan peternakan 

Setelah mendapat sorotan dari Badan Pemeriksa Keuangan, otoritas pajak pada tahun ini meniadakan praktik ijon atau yang disebut dinamisasi alias special effort yang selama ini menjadi andalan untuk menimbun penerimaan pada akhir tahun.

Laporan hasil pemeriksaan LHP atas Laporan Keuangan 2019 (Audited) yang di rilis Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) ditemukan adanya peningkatan pembayaran pajak penghasilan(PPh) pasal 25 badan yang signifikan di 20 kantor Wilayah (Kanwil) Ditjen Pajak, pembayaran dilakukan oleh 944 wajib pajak, pada desember 2019 sebanyak Rp.14,01 triliun, naik 303,9% atau sekitar Rp.9,4 triliun, di banding November 2019 hanya Rp.4,6 triliun. LHP mengungkap adanya pembayaran PPh pasal 25 bulan Januari – Februari 2020 dengan nilai Rp.8,8 triliun dan 292 miliar

Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Ditjen Pajak Kementerian Keuangan, Hestu Yoga Saksama menjelaskan bahwa dinamisasi alias praktik ijon tidak akan di lakukan pemerintah pada tahun ini, akibat Covid-19, kecuali untuk beberapa sektor yang malah meningkat penghasilannya, kamis (19/11). Ekonomi kuartal III/2020 terkontraksi hingga 3,49% yang sampai September 2020 mendekati angka 17%. Sektor utama penerima pajak seperti manufaktur, perdagangan dan konstruksi atau real estat mengalami penurunan di angka minus 17,16%, 18,42% dan 19,6%.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan penerimaan pajak pada tahun ini meleset dari outbook (APBN) 2020 akibat Covid-19. Adapun penerimaan pajak pada September mencapai Rp.750,62 triliun atau 62,61% dari target penerimaan pajak tahun2020 sebesar Rp.1.198,8 triliun. Artinya hingga akhir tahun pemerintah harus mengejar target Rp.448.18 triliun atau setiap bulan Rp.149,39

Dalam catatan bisnis, praktik ijon tidak melanggar undang-undang, hanya mengatur tanggal jatuh tempo, namun secara prinsip dilarang Menteri Keuangan Sri Mulyani karna merusak basis data pajak. Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar menjelaskan bahwa dinamisasi dan ijon pada dasarnya berbeda.

Jika turun PPh terutangnya di bawah 75%, jika naik PPh terutangnya lebih dari 150%. Fajry juga menjelaskan bahwa LHP BPK atas LKPP Kementerian Keuangan menemukan adanya lonjakan pembayaran pajak lebih dari 300% pada desember 2019 dibanding November 2020. Para pengusaha tak keberatan dengan praktik tersebut, selama proposional dan tidak menimbulkan lebih bayar.

Asisten Analis Kelompok Perumusan KEKDA Wilayah & Provinsi KPw BI Kalsel, Annisa Elma Nabila mengatakan, perbaikan kredit konsumsi tumbuh stabil di seluruh Indonesia kecuali di Pulau Jawa, yakni penjualan bermotor yang terus meningkat serta tertahannya penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) di berbagai kota besar.

Pada Oktober 2020, Kalsel mengalami inflasi sebesar 0,22 persen (mtm), berbeda arah dengan bulan lalu yang mengalami deflasi sebesar 0,30 persen (mtm).

Inflasi terutama bersumber dari kelompok makanan bergejolak didorong oleh kenaikan harga daging ayam ras, bahan bakar rumah tangga gas LPG bersubsidi dan komoditas ikan gabus.

“Selain itu Konsumsi Pemerintah dan Investasi diprakirakan meningkat seiring berlanjutnya pengerjaan beberapa proyek investasi. Dari sisi produksi, sektor pertambangan dan Industri Pengolahan diprakirakan meningkat sejalan dengan outlook harga komoditas global yang membaik,” pungkas Annisa Elma.

Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumatera Utara telah mengajukan 1.023.617 pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang terdampak Covid-19 di Sumut sebagai penerima bantuan langsung tunai (BLT) bantuan presiden (Banpres) Rp2,4 juta per usaha.

Pada tahap I, pemerintah telah memberikan Banpres produktif kepada 9,16 juta pelaku UMKM. Selanjutnya, pencairan bantuan tahap II akan menyasar 3 juta penerima. Bantuan yang diberikan senilai Rp2,4 juta setiap pelaku UMKM. Secara total, pemerintah menyiapkan dana sekitar Rp28 triliun untuk program Banpres produktif.

Pemerintah sendiri telah membuka pendaftaran Banpres produktif tahap II pada 13 Oktober lalu. Pendaftaran rencananya berlangsung hingga 25 November ini.

Kemudian, penerima juga memiliki saldo di bank penyalur biasanya Bank BRI kurang dari Rp2 juta dan wajib memiliki Surat Keterangan Usaha (SKU). Sebelum disalurkan, pemerintah bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Dukcapil memeriksa identitas calon penerima terlebih dahulu.

Pasca pelaksanaan bursa bisnis internasional antara Indonesia dan China melalui Indonesia China Business Forum dan Business Matching (ICBFBM) di Shanghai-China pada 5-10 November kemarin, daerah Sumatera Utara sangat berpeluang besar meraih sebagian jatah atau devisa dari total Rp 8,3 triliun nilai ekspor yang berpotensi dari kerja sama tersebut.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi Sumatera Utara, Khairul Mahalli yang juga Ketua Umum Gabungan Perusahaan Eksportir Indonesia (GPEI) Sumut, menegaskan peluang besar tersebut dikarenakan Sumut memiliki persediaan produk yang selama ini dibutuhkan konsumen di China, termasuk produk-produk dari kalangan usaha kecil-menengah (UKM) yang menembus pasar kelas menengah di negeri panda itu.

Bersama wakil ketua umum Gabungan Pengusaha Ekspor Indonesia (GPEI) Provinsi Sumut, Tonny Silvaraja, Khairul Mahalli, menyatakan peluang devisa bisnis dari China itu sejalan dengan program KADINSU dan GPEI Sumut yang telah mencanangkan misi 'UKM Sumut Go Export' pada awal tahun lalu, (sebelum ada lock down atau PSPB akibat Covid-19).

ICBFBM itu memang hanya diikuti 16 pelaku usaha dan praktisi bisnis barang ekspor dari Indonesia, dan 5 calon konsumen (buyer) di China. Di sektor niaga, China adalah negara importir terbesar produk-produk asal Indonesia (secara kumulatif) selama ini, dengan porsi 10,37 persen, disusul ekspor ke Amerika Serikat 12,14 persen dan ke Jepang 8,44 persen.

Nilai ekspor Indonesia ke China selama ini mencapai nilai 21,81 miliar dollar AS yang didominasi ekspor nonmigas dengan kontribusi sebesar 20,44 miliar dollar AS. Sementara itu, nilai impor Indonesia dari China mencapai 28,46 miliar dollar AS.

Jika anda berminat SPBU Pertashop atau pom bensin mini modal awal yang dibutuhkan ini mulai dari Rp 80 juta. SPBU Pertashop ini biaya investasinya akan dilakukan oleh Pertamina, mitra hanya harus mengeluarkan biaya untuk kebutuhan operasional.

Untuk skema pertama (DODO), mitra perlu menyiapkan modal Rp 250 juta untuk investasi awal dan biaya operasional. Lalu, bila memilih skema kedua atau CODO, mitra cukup mengeluarkan kocek sekitar Rp 80 juta.

Pertashop memiliki tiga kategori yakni Gold, Platinum dan Diamond. Bila memilih kategori Gold ini, mitra akan mendapat tangki penyimpanan berkapasitas 3 KL upper ground dengan omzet rekomendasi sebesar 400 liter per harinya. Jenis Platinum, dilengkapi tangki berkapasitas 10 KL dengan omzet rekomendasi sebesar 1.000 liter per harinya. Jenis Diamond memiliki tangki timbun 10 KL, dengan omzet rekomendasi sebesar 3.000 liter per hari.

Ketiga-tiga jenis SPBU Pertashop tersebut dapat menjual produk-produk Pertamina mulai dari Pertamax, Dexlite, LPG non-subsidi, hingga pelumas.

Para petani jagung terutama yang berada di sentra-sentra produksi di Sumatera Utara semakin bergairah bertanam komoditi ini karena harganya cukup bagus di tingkat petani. 

“Jagung lokal produksi Sumut, rasanya manis. Antusias petani cukup tinggi menanam jagung sebab harganya menjanjikan. Masa panen tiga sampai empat bulan," ujar Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Hortikultura Sumut Dahler melalui Kasubbag Program Yuspahri Perangin-angin kepada SIB, Kamis (19/11)..

Disebutnya, sejak Januari hingga Oktober 2020 realisasi panen jagung dari sejumlah kabupaten di Sumatera Utara mencapai 1.687.344 ton dari luas panen 284.316 hektare dengan produktivitas rata-rata mencapai 5,93 ton per hektar. Ia mengatakan, target produksi jagung tahun 2020 sebesar 1.875.144 ton, sedangkan realisasi hingga Oktober 2020 sebanyak 1.687.344 ton.

Komisi I DPRD Pematang-siantar merekomendasikan 15 item rencana kerja Dinas Pariwisata tahun anggaran 2021, untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pematangsiantar.

Ke-15 item rekomendasi itu dibacakan Wakil Ketua Komisi I Boy Warongan, seusai rapat kerja Komisi I DPRD dipimpin Andika Prayogi Sinaga SE dengan Kadis Pariwisata Pematangsiantar, Kusdianto SH di ruangan komisi, Kamis (19/11) membahas rencana kerja dan anggaran dinas pariwisata tahun anggaran 2021.

Selain itu, berdasarkan rencana kerja untuk meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kota Pematang-siantar, dinas pariwisata sudah menyusun/mematangkan program arung jeram, pentas seni/ musisi, wisata air Sibatu-batu.

Menyinggung besaran anggaran ditampung di R-APBD Tahun 2021 mendukung rencana kerja Dinas Pariwisata, diuraikan Kusdianto, anggaran belanja Rp 5.751.094.400. Sedangkan pendapatan daerah dari retribusi hanya Rp 95.000.000.

Setelah sukses dengan model plug-in hybrid electric vehicle (PHEV) dan hybrid electric vehicle (HEV), Vice President DIrector PT Toyota Astra Motor (TAM) Henry Tanoto mengatakan Toyota akan menghadirkan teknologi elektrifikasi yang lebih lengkap berupa kendaraan listrik baterai atau battery electric vehicle (BEV), sejalan dengan keinginan positif pemerintah Indonesia untuk mengakselerasi kendaraan elektrifikasi. TAM berencana meluncurkan kendaraan BEV melalui brand Lexus, yang nantinya akan dijual secara ritel.

Indonesia Battery Holding (IBH) bersama dengan anak usaha ketiga perusahaan [PT Aneka Tambang Tbk, PT Pertamina (Persero), PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)] tersebut serta mitra dari luar negeri akan membentuk joint venture (JV) di setiap sektornya. Sejauh ini, ada dua produsen baterai kendaraan listrik yang digandeng, yakni Contemporary Amperex Technology Co. Ltd (CATL) dari China dan LG Chem Ltd dari Korea Selatan. Ada enam poin kesepahaman dalam kemitraan itu, yakni studi dan perencanaan bersama untuk mempercepat masuknya kendaraan berbasis listrik, serta penyediaan paket layanan kecukupan daya sambungan kepada pembeli kendaraan bermotor listrik.

Terkait dengan infrastruktur pendukung, pemerintah pun terus memperbanyak Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU). Sesuai dengan roadmap Kementrian ESDM, pada 2025 ditargetkan terdapat 10.000 unit SPBKLU, dan diharapkan terus bertambah mencapai 15.625 unit pada 2030. SPBKLU merupakan amanat dari Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai untuk Transportasi Jalan, serta turunannya yakni Peraturan Menteri ESDM Nomor 13 Tahun 2020 tentang Penyediaan Infrastruktur Pengisian Listrik untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai.