Setoran pajak pertambahan nilai yang berasal dari transaksi atas perdagangan melalui sistem elektronik pada bulan lalu tercatat Rp 195 miliar. Angka tersbut naik dibandingkan dengan setoran bulan pertama saat pajak digital diimplementasikan yang hanya Rp 97 miliar. Dana Rp195 miliar tersebut berasal dari 16 penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) yang ditunjuk oleh pemerintah.

Dengan demikian, nilai transaksi dari 16 wajib pungut itu sekitar Rp1,95 triliun. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Kementerian Keuangan Hestu Yoga Saksama mengatakan, setoran itu berpotensi makin besar seiring dengan terus bertambahnya PMSE yang ditunjuk oleh pemerintah.

“Untuk pemungutan selama September 2020 yang disetorkan akhir Oktober kemarin oleh 16 PMSE yang kita tunjuk pada dua gelombang pertama, mereka menyetor Rp195 miliar. Transaksi satu bulan,” kata dia kepada Bisnis, Selasa (17/11).

Yoga menambahkan, otoritas fiskal akan terus berkomunikasi dengan penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Hal ini dilakukan untuk menciptakan keadilan terkait dengan sistem pemajakan di Tanah Air.

Pengamat Pajak Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Fajry Akbar mengatakan, potensi penerimaan pajak digital dari sisi PPN sebenarnya sangat rendah. Pasalnya, karakteristik dari masyarakat Indonesia adalah melakukan belanja dengan harga semurah mungkin. “Memang potensi (dari PPN di Indonesia) masih rendah,” katanya.

Menurutnya, yang patut dicermati adalah hasil temuan Organisation for Economic Cooperation and Development (OECD) terkait dengan pengenaan pajak penghasilan (PPh) yang sampai saat ini tak ada kemajuan. Organisasi tersebut menemukan bahwa negara berkembang akan menerima dampak yang kurang positif dari implementasi proposal Pilar 1 (Unified Approach) dan Pilar 2 (Global Anti-Base Erosion).

“Dampak implementasi Pilar I dan Pilar II, nyatanya yang paling diuntungkan adalah negara maju. Karena memang pengguna premiumnya ada di sana,” ujarnya. Bisnis mencatat, pilar pertama dalam proposal tersebut fokus ke pembagian hak pemajakan borderless.

Pemerintah membentuk lembaga pengelola investasi (LPI) atau Sovereign Wealth Fund (SWF) atau yang juga lebih dikenal dana abadi. Hal itu diamanatkan melalui Omnibus Law Undang-undang (UU) Cipta Kerja (Ciptaker).

Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan dalam 1-2 tahun ke depan, SWF Indonesia bisa menghimpun dana mencapai US$ 100 miliar. Angka itu setara Rp 1.405 triliun mengacu kurs hari ini Rp 14.053,55/US$. Tentu saja dana yang dikelola SWF bakal berkembang.

Bahkan, Luhut sudah membidik sejumlah investor kelas kakap dunia untuk menaruh uangnya di SWF Indonesia, mulai dari The Blackstone Group, BlackRock, hingga International Development Finance Corporation (IDFC) yang bermarkas di Amerika Serikat (AS). Selain investor asal Negara Paman Sam, pemerintah Indonesia juga membidik Macquarie Group Limited dari Australia, dan Abu Dhabi Investment Authority (ADIA).

Jelang akhir tahun, masyarakat banua liburan banyak memilih ke luar daerah. Permintaan tiket pesawat pun melonjak dan banyak booking tiket terlebih dahulu.

“Masyarakat sudah banyak melakukan booking tiket pesawat di tempat kami, sehingga permintaan tiket melonjak,” kata Agung Purnama selaku Area Manager Lion Air Group Kalsel-teng, Selasa (17/11).

Seiring dengan permintaan tiket melonjak, lanjut dia, harga tiket akhirnya menyesuaikan secara otomatis di sistem. “Jadi, harga tiket sebetulnya belum ada kenaikan, hanya menyesuaikan secara otomatis di sistem,” papar Agung.

Dia menambahkan saat ini penjualan tiket pesawat peningkatan sudah mencapai 9,1 persen dari bulan lalu dengan tujuan diberbagai daerah di Indonesia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan melelang sembilan ruas jalan tol sepanjang 380 kilometer (km) pada tahun ini. Total nilai investasi jalantol yang akan dilelang itu mencapai Rp 142,51 triliun.

Upaya itu dilakukan untuk melengkapi lelang proyek yang dijalankan Kementerian PUPR. Sebelumnya, Kementerian PUPR sudah selesai lelang ruas Jalan Tol Solo-Yogya- karta-NYIA (Kulonprogo) sepanjang 93,25 km dengan nilai investasi Rp 28,58 triliun dan ruas Yogyakarta-Bawen sepanjang 75,82 km dengan investasi sebesar Rp 14,2 triliun.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, lelang dan pembangunan tol memang terus dilanjutkan. Itu dilakukan karena pembangunan jalan tol memiliki peran penting sebagai backbone dalam konektivitas antar wilayah dan efisiensi biaya logistik di Indonesia.

Oleh karena itu, percepatan pelaksanaan lelang sangat penting dalam mendukung pengembangan konektivitas dan aksesibilitas antar wilayah di Indonesia. “Kami meyakini hanya dengan ketersediaan konektivitas yang lebih baik, maka investasi dan penciptaan lapangan kerja akan menjadi lebih baik,” kata Menteri Basuki seperti dikutip dari website pu.go.id, Selasa (17/11).

Selama kurun waktu 2015-2019, total jalan tol beroperasi sepanjang 1.400 km. Selama 5 tahun ke depan, Kementerian PUPR menargetkan pembangunan jalan tol sepanjang 2.500 km.

Gojek dan Telkomsel berkolaborasi guna memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan ekonomi digital terbesar di Asia Tenggara. Hal ini ditandai dengan investasi Telkomsel di Gojek, platform on-demand dan pembayaran terdepan di Asia Tenggara. Nilai investasi Telkomsel di Gojek sebesar USD 150 juta atau sekitar Rp 2,16 triliun.

Andre Soelistyo, Co-CEO Gojek Group mengatakan, kerja sama ini akan menjangkau ratusan juta masyarakat Indonesia, termasuk konsumen, mitra driver dan mitra UMKM supaya ikut andil menikmati manfaat dari ekonomi digital.

“Ekonomi digital di Indonesia didorong oleh perkembangan perangkat seluler (mobile-first market), sehingga bila pemain terdepan di industri teknologi dan telekomunikasi berkolaborasi memanfaatkan sumber daya yang ada, ekonomi digital Indonesia bisa lebih terakselerasi ke tahapan yang lebih tinggi (leap frog),” ungkap Andre dalam keterangan tertulis kemarin (17/11).

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Telkomsel Setyanto Hantoro mengatakan, kolaborasi antara Telkomsel dan Gojek berawal dari visi yang sama dari kedua belah pihak. “Kami sangat bangga berkesempatan untuk berkolaborasi dengan platform kebanggaan anak bangsa yang terus memberikan dampak positif bagi jutaan rakyat Indonesia, pada setiap aspek kehidupan sehari-hari,”  kata Setyanto.

Nota kesepahaman (MoU) antara Kadin Kota Kediri dengan Berdi Australia Pty Ltd ditandatangani. MoU ini sebagai komitmen untuk membeli produk UMKM yang diorganisir Kadin Kota Kediri senilai 500.484,95 dolar AS pada 2021 dan 2022.

Penandatanganan nota kesepahaman ini dilakukan secara virtual disaksikan Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar di Command Center Balai Kota Kediri, Selasa (17/11).

Kegiatan ini juga diikuti secara virtual oleh Konjen RI untuk Victoria dan Tasmania di Melbourne Australla, CEO Berdi Australia Pty Ltd, Caldera Coffee dan Bank BJB.

Keglatan ini diharapkan dapat menambah keberhasilan dari semua, khususnya Indonesia dan Australia dalam membukukan transaksi dagang dalam Trade Expo Indonesia pada 2020.

Wali Kota Kediri Abdullah Abu Bakar berterima kasih atas kerja sama penandatanganan MoU yang sudah terjadi. “Ini merupakan terobosan yang sangat baik dan sangat bagus karena kita mendekatkan UMKM yang ada di Kota Kediri ini atau di Indonesia ke dunia ekspor,” jelasnya.

Kontrak kerja sama business to business dari Kadin Kota Kediri dengan Diaspora Indonesia yang ada di Australla nilainya kurang lebih 500. 000 dolar AS.

Usaha menyudahi polemik yang mendera industri garam nasional seperti mengurai segumpalan benang kusut. Entah kapan dan bagaimana akan selesai, tidak jelas muaranya. Tarik ulur antara produsen (petambak) dan industri pengguna soal penyerapan garam, membuat persoalan yang membelit komoditas itu tak kunjung menemukan titik temu.

Bahkan, sejak Presiden Joko Widodo meneken Peraturan Pemerintah No. 9/2018 yang mengalihkan kewenangan rekomendasi impor garam industri ke Kementerian Perindustrian dari sebelumnya Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetap saja persoalan ‘pergaraman’ tak serta merta beres. Padahal, Indonesia seharusnya bisa terbebas dari impor garam, mengingat sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan memiliki garis pantai terpanjang ke-2 di dunia.

Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kementerian Perindustrian Gati Wibawaningsih mengatakan setidaknya terdapat tiga persoalan utama yang mengakibatkan garam lokal sulit diserap oleh industri pengguna.

Pertama, mutu garam yang dihasilkan petani masih belum dapat mencapai kadar NaCl>97%. Kedua, garam lokal masih memiliki impuritas yang tinggi, produktivitas rendah, dan tidak terjamin kelancarannya. Ketiga, industri pengolahan garam refinery masih sangat terbatas.

Untuk itu, menurut Gati, dibutuhkan berbagai upaya guna pengembangan dan penguatan daya saing produk industri garam. Di antaranya dengan pengawasan SNI, pembangunan dan perluasan pabrik pengolahan garam, dan peningkatan kapasitas refinery garam, serta mendorong investasi industri hilir.

Dari kacamata petambak, minimnya dukungan pemerintah turut berkontribusi kenapa pemanfaatan garam lokal masih belum optimal. Mulai dari kebijakan impor garam, dukungan peningkatan daya saing, hingga anjloknya harga sehingga menyebabkan stok menumpuk, menjadi serentetan persoalan yang dihadapkan pada petambak. Seperti yang pernah disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) beberapa waktu lalu, kesulitan mencari pabrikan pengguna garam sepanjang tahun ini membuat pemerintah daerah itu urung menambah investasi tambak garam dalam waktu dekat

Namun demikian, masalah kedua yang dihadapi petambak asal Sabu Raijua adalah lokasinya yang jauh yang berdampak pada penurunan harga jual. Untuk diketahui harga garam sempat mencapai puncaknya pada Juli 2017 di level Rp3.500 per kilogram. Namun, harganya terus turun ke level Rp2.600 per kilogram pada Januari—Mei 2018, dan terus tertekan ke level Rp350 per kilogram per Oktober—November 2020.

“Bayangkan saja dari revenue-nya 100% tinggal 30%. Kenapa bisa fluktuatif? Sebelum 2017 harganya tidak segitu, tapi terus naik tinggi, terus turun jauh sekali. Itu kaitannya sama supply-demand,” ujar Direktur Utama Garam Achmad Ardianto kepada Bisnis, Senin (16/11). Menurut dia, keberadaan garam impor menjadi salah satu pemicu penurunan harga garam lokal, kendati memang garam impor masih lebih kompetitif karena kualitasnya. Sejauh ini garam impor masih mendominasi bahan baku garam yang digunakan hingga 80%. Adapun, preferensi ke garam impor tersebut disebabkan oleh tingkat kebersihan garam rakyat yang dinilai hanya akan menambah biaya produksi.

Industri keuangan kembali dihebohkan dengan kasus gagal bayar instrumen high yield promissory notes yang diterbitkan PT Indosterling Optima Investama. Kasus yang diperkirakan bernilai Rp1,9 triliun menambah panjang daftar kasus gagal bayar di Indonesia, dari produk asuransi hingga koperasi. Indosterling Optima Investama menerbitkan atau menjual high yield promissory notes menjual surat utang dengan imbal bunga 9-12 persen per tahun pada 2018-2019. Sejak April 2020, Indosterling Optima Investama tidak lagi membayarkan kupon hingga pelunasan saat jatuh tempo.

Sebelum kasus Indosterling merebak, dalam beberapa tahun terakhir, kasus gagal bayar juga sempat bikin heboh, mulai dari Asuransi Jiwasraya, Asuransi Kresna Life, dan Bumiputera. Beberapa kasus bahkan sempat melibatkan koperasi, seperti KSP Indosurya dan Koperasi Cipaganti.

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, berikut tunggakan klaim dari kasus gagal bayar yang melibatkan asuransi

• Asuransi Jiwasraya, tunggakan klaim Rp19,48 triliun
• Asuransi Bumiputera, tunggakan klaim Rp5,3 triliun
• Asuransi Jiwa Kresna, tunggakan bermasalah Rp6,4 triliun

Berdasarkan data yang dihimpun Bisnis, beberapa kasus sudah mulai menemui titik terang di mana pihak penghimpun dana sudah berencana membayar kewajibannya kepada nasabah.

Secara khusus, untuk kasus Jiwasraya, pemerintah telah penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp20 triliun unuk PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia. PMN tersebut merupakan langkah awal untuk menyelesaikan kasus gagal bayar produk JS Saving Plan besutan Jiwasraya.

Kasus ini berakhir di pengadilan saat Koperasi Cipaganti dinyatakan pailit dan harus mengembalikan dana mitranya melalui penjualan seluruh aset. Pada 2015 bos Cipaganti Andrianto Setiabudi divonis 18 tahun dan denda Rp 150 miliar oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung karena dianggap melakukan penipuan terhadap lebih dari 20 ribu nasabah.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) masih merampungkan uji coba pemanfaatan campuran biodiesel 40% (B40), termasuk meninjau kemampuan pendanaan insentif untuk implementasinya. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana mengatakan bahwa uji coba B40 hingga saat ini masih dalam tahap finalisasi. Oleh karena itu, tahun depan implementasi kebijakan mandatori biodiesel masih menggunakan B30.

Dia menyebutkan bahwa pendanaan insentif untuk program B30 saat ini juga cukup menantang. Hal ini disebabkan tingginya harga crude palm oil (CPO), sementara harga minyak bumi rendah sehingga selisih harga biodiesel yang perlu ditutup oleh insentif semakin besar. Untuk melaksanakan implementasi B40 tentunya dibutuhkan dana insentif yang jauh lebih besar. Namun, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah telah melakukan sejumlah langkah efisiensi.

Sebelumnya, Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM menargetkan uji teknis B40 rampung pada November 2020. Pada akhir tahun ini, Badan Litbang akan memulai evaluasi dan penyusunan rekomendasi teknis penggunaan B40. Untuk diketahui, kajian penerapan B40 dengan engine test bench selama 1.000 jam terhadap dua formulasi, yakni pertama adalah B40, yakni campuran 60% solar dengan 40% fatty acid methyl esther (FAME). Kedua, campuran 60% solar dengan 30% FAME dan 10% distillated fatty acid methyl esther (DPME).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat berpotensi menarik investasi hingga Rp380 triliun setelah berhasil mengaktifkan kembali sejumlah investasi yang mangkrak.Angka tersebut berasal dari realisasi investasi pada semester I/2020 senilai Rp86,3 triliun, serta persiapan investasi dari 11 perusahaan global dan nasional senilai Rp347 triliun. Dari 11 perusahaan tersebut, dua di antaranya adalah Hyundai Motors dan Amazon Web Service. Kontributor berikutnya adalah komitmen investasi 5 proyek BUMD senilai Rp4,01 triliun, dan 16 proyek investasi yang ditawarkan di ajang West Java Investment Summit (WJIS) 2020 senilai Rp40 triliun.

Menurutnya, angka Rp380 triliun datang dari komitmen investor yang digaet dalam ajang WJIS pada tahun lalu. Pemprov Jawa Barat bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) juga terus memberikan fasilitas dan pengawalan, sehingga perusahaan besar seperti Hyundai dan Amazon melakukan tahapan realisasi investasi.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DMPTSP) Jawa Barat Noneng Komara mengatakan tingginya nilai investasi itu ditopang oleh realisasi, eksekusi investasi yang mangkrak, komitmen, dan tawaran proyek.Menurutnya, sumbangan dari kategori investasi yang memasuki tahapan akan bergulir dalam 3—5 tahun ke depan. Mengawal investasi besar tersebut menurutnya akan menjadi komitmen Pemprov Jawa Barat agar arus investasi terus terjaga.Di tempat yang sama, President Director PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) Landi R. Mangaweang menyatakan komitmen pemerintah, baik pusat dan daerah, sangat penting dalam menjaring minat investor karena menjamin kemudahan bisnis.

PT JIEP bersama PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI) dan PT Pembangunan Perumahan akan membangun Grand Rebana City yang berlokasi di Kabupaten Subang dengan luas sekitar 1.300 hektare.Landi mengatakan keseriusan pemerintah pusat, Pemprov Jawa Barat, dan Pemerintah Kabupaten Subang, akan membuat proses pembangunan Grand Rebana City berjalan optimal.