;

Transaksi Uang Elektronik Kartu secara Bulanan Naik

Ayu Dewi 24 Nov 2020 Kontan

Transaksi uang elektronik berbasis kartu jika dilihat secara bulanan maupun kuartalan, transaksi sudah mulai membaik.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) misalnya mencatatkan kenaikan transaksi kartu Brizzi pada Oktober 2020, secara keseluruhan dari Januari-Oktober tercatat sebanyak 350 juta kali transaksi.

Bank Mandiri mencatatkan transaksi kartu e-Money pada bulan Oktober 2020 tumbuh sekitar 15%-20% dibandingkan bulan sebelumnya. Thomas Wahyudi, SVP Transaction Banking Retail Sales Bank Mandiri menyatakan, tren peningkatan mulai terjadi sejak pekan kedua September hingga pekan kedua Oktober 2020. Rata-rata transaksi harian naik 15%.

Vice President E-Channel BNI, Fajar Kusuma, Senin, (23/11).  Bank BNI mencatat kenaikan volume transaksi TapCash sebesar 22,5% pada Oktober 2020 dibanding bulan sebelumnya. Namun, secara tahunan masih terkoreksi sebesar 16%.


Investor Pupuk Tunda Masuk Batola

Benny 24 Nov 2020 Banjarmasin Post

Investor yang batal untuk berinvestasi di Barito Kuala (Batola) kabarnya berasal dari Surabaya. Tadinya investor tersebut sudah mempersiapkan segala sesuatunya untuk berinvestasi senilai Rp 2 triliun di daerah Cerbon, Batola. Namun, rencana tersebut batal karena investor menunda investasi akibat pandemi covid-19.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kalsel, Ir Nafarin, menjelaskan, padahal tadinya lahan seluas 150 hektare  Investor berencana membuat pabrik pengolahan pupuk untuk menyokong program pertanian Serasi dan Food Estate di Kalimantan Tengah.

Realisasi investasi dari triwulan I sampai dengan triwulan III 2020 hanya Rp 5,7 triliun. Menurun jauh jika dibandingkan dengan periode yang sama pada 2019. “Tahun lalu di triwulan III, realisasi investasi kita sudah tercapai Rp 11,1 triliun. Jadi, tahun ini turun Rp 7,6 triliun, Pada 2021 target investasi di Kalsel dinaikan Rp 6,13 miliar sehingga menjadi Rp 12 triliun,” urainya.


Rp 19, 5 Miliar untuk Nelayan Kaltara

Benny 24 Nov 2020 Banjarmasin Post

Potensi sumber daya perikanan dan kelautan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) yang begitu besar mendapat perhatian serius Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara.

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kaltara, dari 2015 hingga 2020 Pemprov kaltara telah menggelontorkan dana sebesar Rp 19.591.264.545 melalui APBD Kaltara untuk pengembangan sektor ini.

Kepala DKP Kaltara, Syahrullah Mursalim mengatakan, untuk tahun ini bantuan perikanan dan kelautan dialokasikan sebesar Rp 2. 665. 268. 000. Selain dana tersebut, Pemprov juga mengalokasikan anggaran untuk penanganan dampak ekonomi akibat pandemi.


Jakarta-Pemerintah Sudah Dapat Rp 279 M dari Pajak Netflix Cs

Benny 24 Nov 2020 Sinar Indonesia Baru

Realisasi pemungutan pajak pertambahan nilai (PPN) dari pengguna platform digital seperti Netflix, Spotify, Facebook, dan sebagainya terus meningkat. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo mengungkapkan, realisasi pajak digital dari Netflix Cs di bulan Oktober meningkat 306% dari bulan September, yakni mencapai Rp 297 miliar.

“Memang betul sampai September untuk setoran 6 PMSE (perdagangan melalui sistem elektronik) asing yang sudah kita tunjuk Rp 97 miliar. Sampai Oktober sudah ada 16 PMSE asing yang ditunjuk, dan setoran sampai Oktober 2020 adalah Rp 297 miliar,” ungkap Suryo dalam konferensi pers APBN KiTa edisi November untuk realisasi Oktober, Senin (23/11/2020).

Kenaikan yang cukup signifikan itu disebabkan utamanya oleh PMSE yang ditunjuk sebagai pemungut PPN semakin banyak. Untuk di bulan November, PMSE yang ditunjuk menjadi 24 platform, atau bertambah 8 platform dari bulan Oktober 2020. Lalu, di Desember juga akan bertambah lagi.


DPRD Pematangsiantar Setujui R-APBD Tahun 2021 Rp 916 Miliar Lebih

Benny 24 Nov 2020 Sinar Indonesia Baru

DPRD Pematangsiantar secara aklamasi menyetujui Ranperda tentang R-APBD Tahun 2021 Rp 916.719.840.742 menjadi Perda (Peraturan Daerah) pada rapat paripurna di Gedung Harungguan, Senin (23/11) sore, dihadiri Wali Kota Dr Hefriansyah SE MM. 

Pendapat akhir 7 fraksi (PDI-P, Golkar, Hanura, NasDem, Gerindra, Demokrat dan PAN Persatuan Indonesia) di rapat paripurna sebelumnya dipimpin Wakil Ketua DPRD Ronal Darwin Tampubolon SH didampingi Timbul M Lingga SH (ketua), menyatakan senada menerima dan ditetapkan Ranperda tentang R-APBD Tahun 2021 jadi Perda.

Plt Sekretaris DPRD Wanden Siboro SH membacakan komposisi inti Ranperda tentang R-APBD Tahun 2021 meliputi ; belanja Rp 916.719.840.742, pendapatan Rp 887.919.840.742 berarti defisit Rp 28.800.000.000. Pembiayaan daerah meliputi ; penerimaan pembiayaan daerah Rp 36.000.000.000 dan pengeluaran pembiayaan daerah Rp 7.200.000.000, pembiyaan netto Rp 28.800.000.000, sehingga SILPA tahun berkenan Rp 0 (nihil).

Di akhir penutupan rapat paripurna, pimpinan rapat mendaulat Wali Kota Pematangsiantar Hefriansyah menyampaikan pendapat akhir. Wali Kota memberi apresiasi kepada seluruh anggota DPRD atas kerja keras membahas dan memberi persetujuan Ranperda tentang rancangan APBD Tahun 2021.

 

 


Belanja Daerah Simalungun Tahun 2021 Rp 2,2 T Lebih

Benny 24 Nov 2020 Sinar Indonesia Baru

Rapat paripurna DPRD Simalungun, Senin (23/11) petang, dengan agenda penyampaian laporan hasil pembahasan Badan Anggaran atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021, berlangsung cukup singkat sekira setengah jam. 

Laporan hasil pembahasan Badan Anggaran disampaikan Maraden Sinaga. Hasil pembahasan Rancangan APBD Simalungun TA 2021 di antaranya, pendapatan daerah Rp 2.356.250.649.418, pendapatan transfer Rp 1.960.526.730.946, lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp 149.430.862.500, belanja daerah Rp 2.252.831.996.773, pembiayaan daerah: penerimaan Rp 19.120.688.328 dan pengeluaran Rp 122.539.340.973. Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan Rp 0.

Ketua DPRD Timbul Jaya Sibarani mengatakan, setelah penyampaian laporan Badan Anggaran atas hasil pembahasan Rancangan APBD TA 2021, pihak DPRD selanjutnya akan melakukan rapat masing-masing fraksi. Sesuai jadwal, setiap fraksi akan dimintai persetujuannya tentang R APBD TA 2021 untuk dijadikan Peraturan Daerah (Perda) pada Rabu 24 November 2020.


Penerimaan Pajak Sumut I Terealisasi 78,51%

Benny 24 Nov 2020 Sinar Indonesia Baru

Plt Kepala Kantor Wilayah Ditjen Pajak Sumatera Utara I Max Darmawan mengatakan, hingga 11 November 2020 realisasi penerimaan pajak di wilayah kerjanya sebesar 78.51% dari target senilai Rp16,68 triliun atau bertumbuh 3,12 % dari sebelumnya -2.62 %.

Secara nasional, capaian pertanggal 11 November 2020 adalah 72.32 % dari target sebesar Rp1.198,82 triliun, dan Growth -18.17 % dari sebelumnya -17.57 %. Max Darmawan menambahkan, peringkat pertama secara nasional masih diduduki Kanwil Kepri dengan capaian 86.89 % dari target Rp6.33 triliun dan Growth 1.44 % dari sebelumnya sebesar 2.15 %. “Kinerja pertumbuhan bruto dan netto Sumut I kembali pada kondisi off the track untuk pencapaian 100% di tahun ini,” ungkapnya

Belanja Negara Tumbuh 13,6%

R Hayuningtyas Putinda 24 Nov 2020 Investor Daily, 24 November 2020

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pihaknya berharap pada kuartal IV 2020 pertumbuhan ekonomi Indonesia membaik, ke minus 1,6% hingga positif 0,6%. Pada kuartal III-2020 pertumbuhan ekonomi minus 3,49%, lebih baik dari kuartal II-2020 yang minus 5,32%. Sedangkan kuartal I masih tumbuh 2,97% (year on year), karena pandemi Covid-19 di Indonesia baru terkonfirmasi pertama kali di ujung triwulan I atau Maret lalu. Bahkan, Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo lebih optimistis. Ia mengatakan pekan lalu, ekonomi RI diperkirakan positif pada kuartal IV-2020 atau sudah keluar dari resesi. 

Menkeu menjelaskan lebih lanjut, untuk belanja pemerintah pusat realisasinya Rp 1.343,8 triliun atau naik 19,9% dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 1.120,8 triliun. Angka tersebut setara dengan 68% dari target serapan dalam APBN yang sebesar Rp 1.975,2 triliun Belanja non-K/L juga meningkat 26,8% dengan realisasi Rp 618,2 triliun. Ini mencapai 54,3% dari total anggaran dalam Perpres No 72 Tahun 2020. Menkeu juga memaparkan, realisasi pendapatan negara hingga akhir Oktober tahun ini tercatat mencapai Rp 1.276,9 triliun. 

Wavin Bangun Pabrik US$ 125 Juta di Batang

R Hayuningtyas Putinda 24 Nov 2020 Investor Daily, 24 November 2020

Produsen pipa plastik asal Belanda, Wavin BV akan membangun pabrik senilai US$ 125 juta atau Rp 1,7 triliun di Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah. Komitmen tersebut disampaikan dalam pertemuan Wavin dengan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia di Den Haag, Kamis (19/11). 

“Kami menawarkan Wavin bisa membangun pabriknya di KIT Batang. KIT Batang menawarkan harga tanah yang sangat kompetitif. Fasilitas dan infrastrukturnya juga sangat memadai,” kata Bahlil kepada Presiden APAC Wavin Group Freek Crump dan penanggung jawab Wavin wilayah Asia Pasifik Johanes Dress

Menurut Bahlil, dengan masifnya pembangunan infrastruktur di Indonesia, Wavin bisa berperan sebagai pemasok kebutuhan pipa, dan dapat memenuhi kebutuhan pipa nasional. Di sisi lain, dengan adanya kebijakan pemerintah memperketat impor untuk kebutuhan material pembangunan infrastruktur, Wavin telah mengambil langkah yang tepat dengan rencana pembangunan pabriknya di Indonesia. Bahlil mengungkapkan, produsen pipa itu berencana untuk membangun pabriknya di salah satu lokasi di Pulau Jawa. Namun berdasarkan kalkulasi logistik dan transportasi, wilayah tersebut kurang efisien. Sementara itu KIT Batang dinilai siap menyediakan lahan seluas 20 hektare untuk dijadikan lokasi investasi

Wavin merupakan produsen pipa plastik dunia berbasis di Zwolle, Belanda, dan telah berdiri sejak 1955. Perusahaan tersebut mampu mengembangkan berbagai produk pipa yang ramah lingkungan untuk kepentingan fasilitas drainase dan suplai air.

Di sisi lain, di tengah tekanan berat akibat pandemi Covid-19, realiasi investasi manufaktur mencapai Rp 72,3 triliun sepanjang kuartal III-2020, naik 69,3% dibandingkan periode sama tahun 2019. “Dari nilai investasi tersebut, sektor industri pengolahan berkontribusi sebesar 34,6% terhadap total investasi Indonesia yang sebesar Rp 209 triliun pada kuartal III-2020,” kata Kepala Pusat Data dan Informasi Kementerian Perindustrian (Kemenperin) R Janu Suryanto di Jakarta, belum lama ini

Janu melanjutkan, realisasi PMA sektor industri pengolahan pada Januari-September 2020 didominasi oleh sektor industri logam dasar dengan nilai US$ 4,4 miliar atau berkontribusi sebesar 45,8%. Selanjutnya, industri bahan kimia dan barang dari bahan kimia senilai US$ 1,21 miliar atau berkonbtribusi 12,5%, serta industri makanan sebesar US$ 1,07 miliar dengan kontribusi 11%.

Investasi Hijau, Belanda Incar Kebun Pala Papua

R Hayuningtyas Putinda 24 Nov 2020 Bisnis Indonesia

Dikutip dari data Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Pertanian, pala di kabupaten Fakfak sebagian besar masih berupa hutan pala yang tersebar di delapan distrik, dengan volume produksi terbesar terdapat di Distrik Teluk Patipi. Hampir 80% lahan di Kabupaten Fakfak ditumbuhi oleh tanaman pala (myristica fragrans houtt). Luas area tanaman pala di Kabupaten Fakfak mencapai 6.071 hektare (58% dari total luas area ta naman pala di Provinsi Papua Barat) dengan produksi mencapai 1.884 ton (11% dari total produksi pala Indonesia), dengan jumlah petani yang terlibat langsung dalam budi daya tanaman pala sebanyak 2.300 KK.

Dia menuturkan bahwa investasi yang akan dibawa oleh Verstegen tersebut diharapkan dapat mendorong sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) karena banyaknya masyarakat yang berkebun pala. Dengan investasi di bidang perkebunan dan pengolahan pala, di harapkan pula harga komoditas rempah tersebut bisa terdongkrak dan bisa memiliki pasar tersendiri.

Pemerintah Provinsi Papua Barat diketahui terus berupaya mendorong pengembangan terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk lima komoditas unggulan di daerah tersebut. Kelima komoditas unggulan meliputi kakao, rumput laut, kopi, pala, dan kelapa varietas dalam. Pemda setempat juga mendorong munculnya industri kreatif dari pengembangan komoditas unggulan tersebut.

Dalam grand desain yang disusun bersama sejumlah mitra pemerintah ini, kata Charlie, diantaranya mendorong agar industri kreatif muncul dari pengembangan lima komoditas unggulan tersebut. Dengan demikian, ada manfaat yang lebih besar serta dampak ekonomi yang lebih masif dari pengembangan itu.

 

Pilihan Editor