APBD 2021 Baritokuala Dipatok Rp 1,2 Triliun
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Kuala (Batola) menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBD) Tahun Anggaran (TA) 2021 dalam Rapat Paripurna, Selasa (24/11).
Bersamaan Rapat Paripuma ini pula, Bupati Hj Noormiliyani AS menyampaikan Raperda tentang Perubahan Kedua atas Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
Noormiliyani mengatakan, anggaran pada APBD TA:2021 yang nilainya sebesar Rp 1.284.672.605.283,00 tak hanya memberikan dukungan terhadap proses pembangunan namun juga sebagai sumber daya bagi penyempurnaan kinerja guna mewujudkan secara maksimal Visi dan Misi Pemkab Batola.
Bea Cukai Kualanamu Musnahkan Barang Sitaan Senilai Rp 421 Juta
Petugas Bea Cukai Kualanamu melaksanakan pemusnahkan barang sitaan (hasil penindakan) dari hasil barang bawaan para penumpang maupun melalui pengiriman Pos dari Luar Negeri melalui Bandara Kualanamu selama Tahun 2020, yang jumlah senilai Rp 421.476.000, di Jalan Duane Desa Pantai cermin Kanan Kecamatan Pantai cermin Kabupaten Serdangbedagai. Rabu (25/11).
Barang –barang sitaan yang dimusnahkan sebanyak 949 jenis masing –masing ,barang produk olahan makanan, berbagai macam obat-obatan, sex toys (mainan seks), dan alat kesehatan, kontak lensa, telepon seluler (ponsel), tablet, kamera bekas, pakaian, produk tekstil dan sparepart kendaraan.
Pelaksanakan Pemusnahan dilakukan dengan cara dipotong dengan menggunakan mesin gerenda potong di antaranya alat elektronik dan sparepart kendaraan. Selanjutnya dibakar di 2 tong serta membakar pada galian tanah sedalam 2 meter.
Kepala Kantor Bea Cukai Kualanamu, Elfi Haris mengatakan bahwa pemusnahan itu sengaja dilakukan di Pantaicermin Kabupaten Serdangbedagai, karena asap pembakaran dari pemusnahan dapat mengganggu operasi penerbangan, jika dilakukan di areal Bandara Kualanamu.
Dalam pelaksanaan itu sebelumnya, pihak Bea Cukai Kualanamu sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Keuangan melalui DJKN Nomor : S-242/MK.7/KN.5/2020 tanggal (10 /11).
Cuaca Picu Kenaikan Harga Cabai Rawit Jadi Rp 35 ribu/ kg
Cuaca hujan lebat ditambah bencana-bencana yang membuat terputusnya sejumlah ruas jalan memicu kenaikan cabai rawit. Harga cabal rawit meroket dari kisaran Rp 25.000 per Kg menjadi Rp 35.000 per Kg saat ini. Atau naik sekitar Rp 10.000 per Kg sejak awal pekan ini.
Setelah kita melakukan penelusuran mendalam, ternyata kenaikan harga cabai rawit terjadi karena pasokan dari Sidikalang mengalami gangguan, ungkap Ketua Tim Pemantau Harga Bahan Pangan Gunawan Benyamin, Selasa (24/11).
Karena saat ini di Sidikalang intensitas hujan sangat tinggi, kata Gun, membuat petani enggan untuk turun ke ladang. Untuk cabai merah, harganya masih stabil di kisaran Rp 37.000 hingga Rp 40.000 per Kg untuk kualitas medium. Jadi memang masih bertahan mahal, ujarnya.
Untuk harga komoditas lainnya, kabar baik yakni datang dari bawang merah yang perlahan sudah mulai turun. Bawang merah saat ini dijual di kisaran Rp 30.000 hingga Rp 32.000 per Kg. Selain itu harga daging ayam juga sama, saat ini perlahan mengalami penurunan. Harganya saat ini dijual Rp34.000 per Kg.
2020, Nilai Ekonomi Digital Indonesia Capai US$ 44 Miliar
Google, Temasek, dan Bain & Company menerbitkan laporan e-conomy SEA, yang bertajuk At full velocity Resilient and Racing Ahead Dalam laporan tahunan kelima tersebut, total nilai ekonomi internet/digital Indonesia diperkirakan mencapai US$ 44 miliar, atau sekitar Rp 615,51 triliun pada 2020. Nilainya tumbuh 11% dibandingkan US$ 40 miliar, atau sekitar Rp 559,55 triliun tahun 2019. Pada 2025, nilai ekonomi internet Indonesia diperkirakan tumbuh mencapai US$ 124 miliar, atau sekitar Rp 1.734,62 triliun. Laporan tersebut mengungkapkan, pertumbuhan momentum perdagangan secara elektronik (e-commerce) di Tanah Air tercermin dari peningkatan lima kali lipat jumlah suplier lokal yang mencoba berjualan secara daring (online) karena pandemi Covid-19. Managing Director Google Indonesia Randy Jusuf mengatakan, laporan tahun tersebut menunjukkan ekonomi digital Indonesia masih mampu terus tumbuh dua digit, dipimpin oleh pengungkit e-commerce dan media online.
Sementara itu, lebih dari setengah konsumen digital baru di Tanah Air (56%) berasal dari daerah nonmetro dan 93% dari mereka berkata akan terus menggunakan setidaknya satu layanan digital setelah pandemi berakhir. Dalam lima tahun ke depan, sektor e-commerce di Indonesia diperkirakan mengalami pertumbuhan 21% serta 28% untuk transportasi online dan pengantaran makanan. Tak hanya itu, media online juga menunjukkan pertumbuhan positif pada 2020, senilai US$ 4,4 miliar, atau meningkat 24% dari US$ 3,5 miliar pada 2019. Sektor ini diperkirakan terus bertumbuh 18% menjadi US$ 10 miliar tahun 2025.
Sementara itu, bedasarkan riset
iPrice, platform situs meta-search
yang beroperasi di kawasan Asia
Tenggara, menyebutkan, adaptasi
new normal di Indonesia telah
berdampak terhadap habit berbelanja selama periode kuartal-II
hingga kuartal III-2020.
Pada posisi kuar tal ketiga
tahun ini, Shopee masih menjadi
juara e-commerce dengan total rataan kunjungan website sebanyak
96 jutaan per bulan. Sementara
itu, pengunjung website Tokopedia menyentuh 84 jutaan per
bulan, atau meningkat 25% sejak
awal tahun 2020
Indonesia Hapus 91% Pos Tarif dalam RCEP
Direktur Jenderal Perundingan
Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Iman
Pambagyo menerangkan, pemerintah
tidak berkomitmen mengeliminasi
tarif produk yang selama ini dinilai
sensitif bagi Indonesia, seperti beras, senjata atau amunisi, dan minuman beralkohol. Total pos tarif yang
dikomitmenkan dalam RCEP ini lebih
sedikit dibandingkan Asean-Selandia
Baru Free Trade Agreement (FTA), di
mana Indonesia berkomitmen mengeliminasi 93% pos tarif 6 digit.
Berdasarkan kajian Kemendag
tahun 2016, kata dia, RCEP memang
berpotensi menambah defisit neraca
dagang sampai US$ 491,46 juta.
Namun, defisit ini sebetulnya dapat
ditahan. Sebab, nilai ekspor Indonesia
berpotensi naik 7,2% dengan memanfaatkan RCEP untuk masuk ke rantai
nilai global.
Peningkatan daya saing ekonomi
nasional, kata Iman, salah satunya
dapat terlihat dari kenaikan indeks
kemudahan berusaha atau ease of
doing business (EoDB). Apabila, daya
saing ekonomi nasional telah meningkat, produk-produk yang berpotensi
didorong memasuki rantai nilai global
melalui RCEP antara lain karet, plastik,
kertas, produk kimia, produk kayu,
dan makanan.
Selain itu, dia menerangkan, Indonesia bisa memanfaatkan RCEP
untuk meningkatkan transaksi perdagangan jasa yang rata-rata setiap
negara berkomitmen membuka 100-138
subsektor jasa dalam perjanjian perdagangan ini.
Dalam kesempatan yang sama, Analis MicroSave Consulting Ira Aprilianti
mengatakan, penurunan tarif impor
1% akibat RCEP dapat meningkatkan
perdagangan Indonesia hingga 2,53%.
RCEP juga bisa membuat Indonesia
memperluas pasar dengan memanfaatkan perjanjian-perjanjian negara
anggota RCEP dengan negara yang
Indonesia belum memiliki perjanjian
dagang.
Mulai 2023, Indonesia Tidak Lagi Impor Gula Konsumsi
Tahun ini, produksi gula
diperkirakan hanya 2-2,18 juta ton sehingga Indonesia masih harus mengimpor
gula konsumsi 1,20 juta ton dan gula industri 3 juta ton. Menteri Pertanian
Syahrul Yasin Limpo (SYL) mengatakan, gula merupakan komoditas paling menantang
yang harus dihadapi Kementerian Pertanian (Kementan). Sebagai salah satu pangan
dasar masyarakat maka gula harus terus tersedia, tapi sayangnya Indonesia masih
harus mengimpor untuk menjaga ketersediaannya, baik untuk konsumsi maupun
industri.
Kementan menargetkan pada 2023 Indonesia sudah bisa swasembada gula konsumsi. Dalam mewujudkan target itu, Kementan melakukan pendekatan budidaya pertanian, pasca panen dan hilirisasi, serta teknologi, sedangkan langkah ekstensifikasi dilakukan di luar Jawa dengan mencari 250 ribu ha lahan baru untuk perkebunan tebu. Ekstensifikasi lahan dilakukan Kementan bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) dan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Deputi II Bidang Pangan dan Agribisnis Kemenko Perekonomian Musdhalifah Machmud mengatakan, sebagai salah satu komoditas pangan utama Indonesia maka pemerintah harus menjamin ketersedian gula dalam jumlah yang cukup dan harga terjangkau.
Sementara itu, Dirjen
Industri Agro Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Abdul Rochim mengatakan,
pemerintah selalu memprioritaskan peningkatan daya saing gula dalam rangka
menunjang ketahanan pangan berkelanjutan. “Pada triwulan III-2020 kontribusi
mamin sebesar 38,95% terhadap industri pengolahan nonmigas dan pada
Januari-September 2020 nilai ekspor sektor mamin mencapai US$ 21 miliar,” papar
Abdul Rochim.
Abdul Rochim menuturkan, Indonesia membutuhkan 5,80 juta ton gula per tahun, yakni sebanyak 2,30 juta untuk konsumsi langsung dan 3,50 juta ton untuk industri. Sementara itu, produksi gula nasional hanya sekitar 2,10 juta ton sehingga kekurangannya masih diimpor sekitar 3,70 juta ton. Untuk memberikan nilai tambah, impor dilakukan berupa gula kristal mentah (raw sugar) yang diolah menjadi gula.
Lembaga tersebut berperan sebagai lembaga inspeksi dan sertifikasi produk perikanan Indonesia yang kini sudah dapat diterima di 158 negara dari 241 negara di dunia. Valuasi nilai ekspor hasil perikanan Indonesia sampai dengan triwulan III-2020 sudah mencapai US$ 4.287.201.432.
Tindak Pengamanan Perdagangan, Sektor Kimia Terjepit Hambatan Tarif
Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Marthin Simanungkalit mengemukakan sepanjang 1995 sampai dengan September 2020, produk kimia Indonesia mendapat 62 tuduhan trade remedies atau tindak pengamanan perdagangan. Dari jumlah tersebut, 43 di antaranya merupakan penyelidikan bea masuk antidumping (BMAD). BMAD harus menjadi perhatian bagi perusahaan-perusahaan, mengingat otoritas negara penuduh dapat melakukan perpanjangan masa berlaku tarif.
Dalam aturan World Trade Organization (WTO), BMAD bisa terus diberlakukan selama negara penuduh menyertakan bukti bahwa kerugian dari aksi dumping masih dirasakan industri domestik. Perusahaan diharapkan dapat menyajikan data yang akan diverifikasi otoritas negara penuduh dan mengikuti proses yang ada karena pengenaan BMAD biasanya didasari oleh data yang disajikan perusahaan (best information available), bukan oleh pemohon di negara penuduh.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan ekspor produk kimia dengan kode HS 28-38 tercatat terus meningkat dari US$ 8,3 miliar pada 2015 menjadi US$ 12,4 miliar pada 2018. ekspor sempat mengalami penurunan pada 2019 menjadi US$ 11,4 miliar dan ekspor pada Januari-September 2020 turun 11,31% menjadi US$ 7,8 miliar. Di Tanah Air, industri kimia dan farmasi bahkan masih menunjukkan pertumbuhan positif yakni 8,56% pada kuartal II/2020 dan 14,96% pada kuartal III/2020.
Rafika Arfani, perwakilan Direktorat Pengamanan Perdagangan Kemendag mengemukakan pengenaan bea masuk tambahan kerap mengakibatkan penurunan ekspor produk kimia. Kendati demikian, besaran dampak akan amat bergantung pada jenis produk dan besaran tarif tambahan. Untuk itu, dia memberi catatan kepada pelaku usaha untuk kooperatif dengan pemangku kepentingan terkait guna mengoptimalisasi proses pembelaan.
Pemerintah Targetkan 53 Smelter Beropreasi di 2024
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan ada tambahan smelter baru yang beroperasi. Alhasil, fasilitas pengolahan mineral bisa mencapai 53 unit pada tahun 2024 mendatang. Hingga November tahun ini, pemerintah mencatat 18 smelter telah selesai dibangun dan beroperasi. Selain itu, masih ada 35 unit smelter yang masih dalam progres pembangunan.
“Kami mengharapkan sampai tahun 2024 akan diselesaikan menjadi 53 smelter dengan total investasi US$ 19,9 miliar,” ungkap Menteri ESDM, Arifin Tasrif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VII DPR RI, Senin (23/11).
Menteri ESDM mengakui, ada beberapa proyek smelter yang lambat, seperti proyek smelter PT Freeport Indonesia. Menteri Arifin mengklaim sudah melayangkan surat teguran kepada Freeport pada 30 September 2020. Ada dua poin penting dalam surat teguran bernomor 1197/36/DJB/2020 tersebut.
Pertama, agar pilling test dan pile load test dipercepat dan dapat dilaksanakan paling lambat akhir Oktober 2020. Kedua, Freeport diminta segera menyampaikan time line pelaksanaan kegiatan pilling test dan pile load test.
DPR Pertanyakan Royalti Nol Persen
Sejumlah anggota Komisi VII DPR mempertanyakan keputusan pemerintah memberikan insentif berupa royalti nol persen kepada perusahaan tambang batubara yang berinvestasi untuk proyek hilirisasi di dalam negeri.
Dalam rapat kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dengan Komisi VII DPR, Senin (23/11/2020), Kardaya Warnika, dari Partai Gerindra, mempertanyakan dampak kebijakan tersebut terhadap penerimaan negara. Sebab, royalti adalah salah satu sumber penerimaan negara yang cukup penting selain pajak.
Menjawab hal itu, Menteri ESDM ArifinTasrif menyatakan, “Royalti hanya diberikan untuk volume batubara yang digunakan dalam proyek hilirisasi. Di luar itu, tetap dikenai royalti sesuai dengan ketentuan,” Hilirisasi itu berupa gasifikasi batubara menjadi dimetil eter (DME) atau pengolahan batubara menjadi metanol. Produk DME bisa digunakan menggantikan fungsi elpiji.
Menurut Arifin, royalti nol persen diberikan lantaran ongkos investasi hilirisasi batubara di Indonesia terbilang mahal. Untuk menghasilkan 1,5 juta ton DME per tahun, perusahaan membutuhkan investasi hampir 2 miliar dollar AS atau setara Rp 28,2 triliun. Selain itu, hanya hilirisasi batubara yang merupakan proyek strategis nasional atau menghasilkan produk strategis yang berhak memperoleh royalti nol persen.
Perilaku Isi Saldo Uang Elektronik Berubah
Peningkatan belanja daring selama pandemi Covid-19 dinilai turut mengubah perilaku konsumen dalam mengisi ulang saldo uang elektroniknya.
Sebelum pandemi, menurut Direktur Shopee Indonesia Handhika Jahja, konsumen cenderung mengisi saldo dengan jumlah yang kecil untuk sekali transaksi. “Saat ini, konsumen top up (isi saldo) dalam jumlah besar untuk transaksi berkali-kali,” katanya saat acara klinik media dalam Pekan Fintech Nasional, Senin (23/11/2020).
Menurut Managing Director GoPay Budi Gandasoebrata, inovasi produk serta kemudahan dan kualitas layanan memengaruhi loyalitas pengguna pembayaran digital.








