Pemerintah berambisi memproduksi 1 juta barel minyak mentah di dalam negeri per hari pada 2030. Menurut data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral per 23 November 2020, produksi minyak mentah di dalam negeri 705.883 barel per hari dan gas bumi 6,5 miliar standar kaki kubik per hari. Mengacu pada target produksi migas tahun 2030, ada kekurangan produksi minyak sekitar 295.000 barel per hari dan gas bumi kurang 5,5 miliar standar kaki kubik per hari.

Strategi pemerintah menuju produksi 1 juta barel pada 2030 antara lain mengoptimalkan potensi sumur minyak, mempercepat status cadangan migas ke produksi, menerapkan metode pengurasan minyak tingkat lanjut, serta menggiatkan eksplorasi.

Melihat kenyataan itu, pelaku usaha hulu migas Indonesia bersikap realistis. Strategi pemerintah menuju 1 juta barel per hari pada 2030 memerlukan keekonomian yang lebih besar dibandingkan dengan saat ini. Ringkasnya, target itu perlu insentif yang lebih menarik daripada saat ini.

Apalagi, indeks daya tarik fiskal Indonesia di sektor hulu migas berada di bawah rata-rata indeks di dunia. Dari skala 0-5, indeks daya tarik fiskal Indonesia berada di angka 2,4, sedangkan rata-rata dunia 3,3. Indonesia dianggap sebagai negara yang kurang menarik untuk berinvestasi di sektor hulu migas.

Laporan Tax Justice Network berjudul The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the time of Covid-19 mengungkapkan itu. Lembaga ini merupakan jaringan independen internasional bermarkas di Inggris yang fokus meneliti, analisis dan advokasi di bidang perpajakan internasional, dan regulasi keuangan, termasuk penghindaran pajak di negara-negara tax haven.

Mereka menyebut akibat penghindaran pajak, Indonesia rugi US$ 4,86 miliar per tahun atau setara Rp 68,7 triliun (kurs Rp 14.149 /US$). Dari jumlah ini ada US$ 4,78 miliar merupakan penghindaran pajak korporasi di Indonesia. Sisanya US$ 78,83 juta atau Rp 1,1 triliun berasal dari wajib pajak orang pribadi.

Menanggapi laporan ini, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemkeu) Suryo Utomo menyatakan Ditjen Pajak telah melakukan pengawasan transaksi-transaksi istimewa untuk mengurangi kewajiban dan penghindaran pajak.

“Kami terus meneliti bagaimana terjadinya transfer pricing termasuk (mengatur kewajaran) debt to equity ratio untuk mencegah base erosion and profit shifting,” katanya, Senin (23/11).

Managing Director Google Indonesia, Randy Jusuf membeberkan, porsi bisnis e-commerce mendominasi ekonomi digital di Tanah Air, yakni senilai US$ 32 miliar pada tahun ini, tumbuh 54% dibandingkan tahun lalu.  “Pertumbuhan momentum e-commerce di Indonesia juga tercermin dari peningkatan lima kali lipat jumlah supplier lokal yang berjualan online karena Covid-19,” ungkap dia saat paparan virtual, Selasa (24/11).

Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia (idEA) Bima Laga mengakui Indonesia punya potensi besar di bisnis e-commerce. Kita punya bonus demografi yakni kelompok usia milenial. “Jumlah mereka sangat besar dan menjadi pasar digital yang sangat potensial,” kata dia.

Pemerintah memastikan upaya penyediaan vaksin virus korona atau Covid-19 akan transparan. Salah satu upaya dengan menyiapkan big data yang terintegrasi atas produksi, pengiriman, pendistribusian sampai ke penyuntikan. Lewat Kementerian Badan Usaha Milik Negara, pemerintah tengah mengebut persiapan big data ini.

Salah satunya dengan meminta PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) dan PT Bio Farma sebagai agregatornya. “Data ini merupakan milik pemerintah, bukan Telkom. Telkom dan Bio Farma sebagai agregator menjaga data ini terekam dengan baik,” ujar Menteri BUMN Erick Thohir, Selasa (24/11).

Muhamad Fajrin Rasyid, Direktur Digital Business Telkom Indonesia menjelaskan, Telkom memang melebarkan bisnis digital termasuk di dalamnya mengembangkan big data analytics sebagai basis data vaksinasi Covid-19 untuk membantu KPC-PEN. Menurutnya, sistem informasi ini dibuat Telkom mencakup beberapa tujuan. Salah satunya adalah mengintegrasikan data dari berbagai sumber kementerian dan lembaga seperti BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan.

Asosiasi Eksportir dan Industri Kopi Indonesia (AEIKI) mencatat permintaan kopi olahan pada kuartal III/2020 sudah berada di posisi 0% atau stagnan. Ketua Bidang Kopi Specialty dan Industri AEIKI Moelyono Soesilo mengatakan permintaan kopi pada kuartal IV/2020 akan kembali ke posisi pra-pandemi. Sayangnya, pertumbuhan konsumsi kopi di dalam negeri tidak diikuti dengan ketersediaan bahan baku, padahal pabrikan sudah mulai ekspansif. Sepanjang 2020, volume produksi kopi olahan diperkirakan turun 5%-10% secara tahunan menjadi sekitar 350.000-360.000 ton. Sementara itu, volume produksi kopi olahan pada 2021 diproyeksi hanya tumbuh sekitar 4,22% menjadi 360.000-380.000 ton.

Adapun, produksi bubuk kopi ritel mendominasi hasil gilingan biji kopi bubuk dengan ampas dan 20% untuk kopi bubuk tanpa ampas. hanya 10% dari hasil gilingan kopi dialokasikan untuk produksi minuman rasa kopi, permen rasa kopi, dan produk makanan dan minuman lainnya yang berbahan kopi.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan P. Roeslani sebelumnya menyebutkan sektor pangan dan pertanian sudah seharusnya diberikan prioritas oleh pemerintah, mengingat sektor ini terbukti cukup tangguh selama masa pandemi Covid-19. Pangan dan pertanian menjadi salah satu sektor yang dapat diandalkan untuk menjaga stabilitas ekonomi, sosial, dan politik pada situasi pandemi. Sektor pangan dan pertanian dapat diandalkan dalam mengurangi  jumlah pengangguran terbuka, menyejahterakan masyarakat, dan mengentaskan kemiskinan.

Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengemukakan Indonesia merupakan negara penghasil biji kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Pada 2019, produksi biji kopi Indonesia mencapai 729.1000 ton, dengan nilai ekspor produk kopi olahan sebesar US$ 610,89 juta. Kemenperin mendata ekspor produk kopi olahan pada ahir 2019 tumbuh 5,33% menjadi US$ 610,89 juta. Indonesia tercatat sebagai negara penghasil biji kopiterbesar keempat di dunia dengan produksi rata-rata sekitar 773.000 ton per tahun atau menyumbang 8% dari produksi kopi dunia.

Indonesia akan terus menjadi eksportir utama produk kopi olahan karena didukung pula dengan maraknya gaya hidup minum kopi di dunia. Selain itu, Indonesia yang tadinya dikenal sebagai negara konsumen kopi. Untuk itu, diperlukan perluasan areal produksi kopi yang saat ini baru 760.000 hektare, dari total luas lahan yang tersedia mencapai 1,26 juta hektare. Dengan demikian, kebutuhan kopi di dalam negeri bisa terpenuhi, tanpa harus bergantung pada impor.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementrian Perdagangan Didi Sumedi mengatakan disparitas harga yang terjadi sejak 2019 terus memburuk pada 2020. Harga eceran gula di pasar domestik 29,7% lebih tinggi dibandingkan dengan harga internasional. Lebih tingginya harga gula domestik ini disebabkan oleh besarnya biaya pokok produksi (BPP). Rata-rata BPP yang dikeluarkan petani pada 2020 mencapai Rp 9.857/kg, naik dari tahun lalu senilai Rp 9.554/kg. Hal ini kontras dengan rerata BPP di tingkat global senilai Rp 5.465/kg. Faktor lainnya adalah produktivitas lahan tebu di Indonesia yang hanya sekitar 5  ton/hektare/tahun, sementara di India dan Thailand bisa mencapai 9 ton/hektare/tahun.

Kualitas gula dari luar negeri cenderung lebih baik karena tingkat rendemannya yang mencapai 9%, sedangkan Indonesia masih terjebak di kisaran 6,8% - 7%. Hal tersebut pun bahkan cenderung menurun dalam beberapa tahun terakhir sehingga memunculkan stagnasi produksi gula nasional. Pasokan gula dari dalam negeri juga belum bisa diandalkan untuk memenuhi permintaan. Kementrian Perdagangan memperkirakan konsumsi rumah tangga mencapai 2,9 juta ton pada 2020, tetapi produksi hanya di angka 2,5 juta ton menurut perkiraan awal.

Gula tercatat menjadi salah satu bahan pokok yang kerap mengalami fluktuasi. Pada 2020, harga gula sempat menyentuh Rp 19.000/kg di tingkat eceran akibat pasokan yang berkurang. MPP gula pun cenderung meningkat setiap tahunnya dari 30,27% pada 2015 menjadi 33,18% pada 2018. Data National Sugar Community (NSC) menunjukkan biaya distribusi gula meningkat dimana pada 2020 berkisar antara 21% sampai 23% dari total biaya yang dikeluarkan. Kemendag meleporkan bobot inflasi gula sepanjang 2019 mencapai 0,40%. Komoditas ini juga berkontribusi pada garis kemiskinan sebesar 1,99% di perkotaan dan 2,78% di pedesaan.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementrian Koordinator Perekonomian Musdalifah Machmud mengemukakan langkah yang diambil pemerintah untuk mencegah fluktuasi harga adalah dengan menghitung stok dengan tepat. Dia memproyeksikan kebutuhan gula konsumsi pada 2021  mencapai 2,82 juta ton, sementara produksi sekitar 2,2 juta ton sehingga defisit gula konsumsi mencapai 620.000 ton.

Wakil Ketua Umum Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (Perhepi) Bustanul Arifin menilai pemerintah perlu menyiapkan kebijakan pergulaan yang tegas jika defisit neraca gula ingin ditambal. Diperlukan sekitar 400.000 bahkan sampai 700.000 hektare lahan untuk mencapai target tersebut. Terobosan teknologi dan pengembangan perlu didorong untuk meningkatkan produktivitas tebu nasional yang setiap tahunnya hanya menghasilakn 2,2 juta ton gula. peningkatan produktivitas bisa menyumbangkan surplus pendapatan senilai Rp 7 triliun.

Komisioner Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alamsyah mengatakan bahwa Ombudsman melakukan kajian sebelum maraknya kasus gagal bayar di industri keuangan. Hasilnya, lembaga itu menenggarai ada praktik yang tidak sesuai standar oleh sejumlah perusahaan keuangan. Maraknya kasus kejahatan di industri keuangan yang merugikan investor penyebabnya adalah lemahnya pengawasan. Penyelesaian permasalahan gagal bayar di industri keuangan, bukan hanya menjadi tanggung jawab Kejaksaan Agung. Perlu peran lembaga lain untuk melakukan pembenahan hingga ke akar karena masalahnya multidimensi.

Saat ini, terdapat sejumlah perusahaan yang bergerak di sektor keuangan mengalami gagal bayar. Misalnya di sektor koperasi mulai dari Koperasi Hanson, Lima Garuda, Koperasi Pracico, dan Koperasi Sejahtera Bersama. Pada Sektor Investasi dan pengelolaan aset, terdapat Mahkota Investama, Emco Asset Management, Narada Asset Management, Victoria Manajemen Investasi, dan Indosterling Optima Investama. Sementara di sektor asuransi ada PT Asuransi Bumiputera (AJB), PT Asuransi Jiwasraya, Wanaartha Life, dan Kresna Life.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengusut kasus terkait dengan jasa konsultasi bisnis Asuransi dan Reasuransi Oil dan Gas pada PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) dan menjerat mantan Direktur Utama Jasindo (2008-2013) Budi Tjahjono yang telah divonis 7 tahun penjara lantaran terbukti melakukan korupsi. KPK akan mentapkan tersangka baru dalam kasus ini.  Hanya saja, kebijakan di KPK, tersangka baru akan diumumkan setelah ditahan.

Usaha kerupuk rumahan mulai bangkit. Kerupuk olahannya ini menyasar segmen penjualan di ritel-ritel modern seperti Indomaret, Transmart, Hypermart, Alfamart dan Lotte Mart baik di Kalsel maupun Kalteng.

Produk kerupuk ini dibikin beberapa level, dari level 10 paling pedas sekali hingga level 5, level 4 dan level 3 yang sedikit pedasnya, sesuai dengan cita rasa masyarakat. Harganya per peces Rp 15 ribu hingga Rp 15.500 dengan berat 80 gram dan tahan enam bulan bila disimpan di ruang AC dan tidak ber AC selama empat bulan.