Pengalihan Sisa Dana Topang Belanja Awal 2021
Kebijakan penggunaan sisa dana dari hasil berbagi beban (burden sharing) antara pemerintah dan Bank Indonesia akan berdampak positif bagi proses pemulihan tahun depan. Dengan kebijakan ini, pemerintah bisa langsung melakukan belanja tanpa perlu khawatir masalah pembiayaan pada awal tahun.
Pada Sabtu (26/11/2020), Kementerian Keuangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.05/2020 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) dalam Rangka Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) Tahun 2020 serta Penggunaan Sisa Dana Penerbitan SBN Tahun 2020 dalam Rangka Pembiayaan Pelaksanaan Lanjutan Kegiatan PC-PEN Tahun 2021.
Melalui regulasi itu, pemerintah dapat menggunakan sisa penerbitan dana SBN pada 2020 untuk pembiayaan lanjutan program PC-PEN 2021. SBN yang dimaksud adalah surat utang negara dan atau surat berharga syariah negara dengan tujuan tertentu, yaitu untuk PC-PEN 2020. SBN dengan tujuan tertentu itu diterbitkan melalui skema berbagi beban antara pemerintah dan BI.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan, postur APBN 2021 didesain fleksibel terhadap perubahan. Pemerintah telah menyusun skema dan payung hukum agar sisa anggaran PC-PEN 2020 dapat dialihkan ke tahun 2021. Sisa anggaran tetap akan dicairkan sepanjang triwulan I-2021 untuk menjaga momentum pemulihan ekonomi. Adapun pada 2021, pemerintah mengalokasikan anggaran PC-PEN senilai Rp 356,5 triliun.
Pakuwon Akuisisi Dua Pusat Belanja
Di tengah kelesuan bisnis ritel, PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) mengambil alih dua pusat belanja milik PT Delta Merlin Dunia Properti. Dua mal tersebut masing-masing berlokasi di Yogyakarta dan Solo.
Presiden Direktur PT Pakuwon Jati Tbk, Stefanus Ridwan, tak menyangkal kabar tersebut. “Iya benar”, ungkap dia kepada KONTAN, kemarin (29/11). Dua pusat belanja yang dijual Delta Merlin kepada Pakuwon Jati bernama Hartono Lifestyle Mall Jogja dan Hartono Lifestyle Mall Solo.
Berdasarkan informasi yang diperoleh KONTAN, Delta Merlin telah melayangkan surat kepada para penyewa di kedua pusat belanja itu. Intinya, Delta Merlin menyebutkan bahwa kepemilikan dan pengelolaan Hartono Lifestyle Mall Jogja dan Hartono Lifestyle Mall Solo secara resmi telah beralih dari PT Delta Merlin Dunia Properti kepada PT Pakuwon Permai, anak usaha PWON.
Sumber KONTAN yang terlibat dalam transaksi tersebut menyebutkan, ada dua mal dan satu hotel milik Delta Merlin yang dijual kepada Grup Pakuwon. Hartono Mall Solo, Hartono Mall Yogyakarta, dan Marriott Yogyakarta, bisik sumber tersebut kepada KONTAN, Minggu (29/11).
Pemda Pacu Belanja Dana Rp 402 Triliun
Pemerintah daerah memacu penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai peraturan, sebelum tahun 2020 berakhir, guna menggairahkan sektor riil. Sampai 31 Oktober 2020, pemerintah daerah belum optimal membelanjakan anggaran Rp 402 triliun, yang nilainya signifikan untuk menggerakkan ekonomi lokal.
Bupati Banyuasin Askolani Jasi mengungkapkan, saat ini penyerapan anggaran APBD Banyuasin, Sumsel, baru mencapai 80 persen. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Daerah Sekretariat Daerah Jateng Dyah Lukisari di Kota Semarang, Jumat, mengatakan, penyerapan anggaran Provinsi Jateng telah mencapai 79 persen dari Rp 27,32 triliun APBD-P Jateng 2020. Adapun Pemerintah Provinsi Papua baru mampu menyerap 60,93 persen dari Rp 14,7 triliun APBD 2020 Papua. Realisasi anggaran baru Rp 8,9 triliun sehingga masih ada Rp 5,7 triliun yang belum digunakan dengan waktu tersisa satu bulan pada tahun ini.
Penyerapan APBD yang belum sesuai harapan menjadi perhatian pemerintah pusat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, APBD seharusnya bisa dijalankan dan menjadi tambahan pengungkit perekonomian. Namun, ternyata realisasinya di daerah masih sangat rendah.
Berdasarkan data Kementerian Keuangan per 5 November 2020, realisasi anggaran kesehatan baru Rp 14,93 triliun atau 49,12 persen dari alokasi Rp 30,4 triliun. Adapun anggaran jaring pengaman sosial terealisasi Rp 12,91 triliun (56,62 persen) dan dukungan ekonomi hanya Rp 2,75 triliun (14,3 persen).
Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran yang rendah tecermin dalam postur APBD yang sampai 31 Oktober 2020 baru terealisasi Rp 678,41 triliun dari total belanja APBD Rp 1.080,71 triliun.
Korupsi Benur Lobster - KPK : Tak Tertutup Tersangka Baru KKP
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mengembangkan penyidikan terhadap kasus suap yang melibatkan Eddy Prabowo (EP), Menteri Kelautan dan Perikanan. Sebab dalam penetapan tujuh tersangka di kasus dugaan suap perizinan ekspor benur lobster ini, baru melibatkan satu pemberi suap.
Deputi Penindakan KPK Karyoto menjelaskan, saat ini tim terus melakukan pengembangan penyidikan dengan menggali dokumen, data dari transaksi elektronik. “Akan ada yang lain, akan kami informasikan hasil penyidikan apakah ada tersangka baru atau tidak,” katanya Kamis (26/11).
Pada kesempatan itu KPK juga menyampaikan ada dua tersangka yang sebelumnya tidak termasuk dalam penangkapan, telah menyerahkan diri ke penyidik KPK. KPK telah menetapkan tujuh orang yakni EP Menteri KKP, SAF Staf khusus menteri KKP, SWD pengurus PT ACK AF staf istri menteri KKP serta SJT direktur PT DPP.
Grup Djarum, Jawara Konglomerasi Finansial Swasta
Grup Djarum melalui Bank Central Asia (BCA), grup ini menyiapkan agenda korporasi untuk dua bank yang tahun lalu dibeli Bank Royal Indonesia dan Bank Rabobank Indonesia. Bank Royal bertransformasi sebagai Bank Digital BCA. Sementara Rabobank digabung dengan Bank BCA Syariah.
Mantan bohir BCA, Grup Salim menyiapkan ekspansi. Melalui Bank Ina Perdana Tbk (BINA) grup ini juga berencana menggenjot kinerja.
Direktur Utama Bank Ina Daniel Budirahayu mengungkap tahun depan pihaknya bakal fokus menggarap ekosistem Salim Group, “Kami akan fokus menggarap ekosistem Salim baik funding maupun lending,” katanya.
Berdasarkan aset, Grup Djarum adalah jawara konglomerasi keuangan. Ini tak lepas dari aset BCA yang sudah melewati Rp 1.000 triliun. Total jenderal, berdasarkan hitungan KONTAN, aset Grup Djarum di industri keuangan sekitar Rp 1.022 triliun. Menyusul CT Corp dengan total aset sekitar Rp 151 triliun. Lalu Sinar Mas dan Astra di kisaran Rp 90 triliun.
China Sepakat Batubara Indonesia, Harga Makin Panas
Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) menyebut, akan ada peningkatan ekspor batubara ke China sebesar 200 juta ton di tahun mendatang. Ini akan ditinjau ulang setiap tahunnya.
Sekretaris Perusahaan PT Bumi Resources Tbk (BUMI) Dileep Srivastava menyebut, kesepakatan ini akan memberikan kepastian terkait volume ekspor. “BUMI sebagai produsen terbesar diharapkan akan menjadi penerima manfaat dari perjanjian ini,” kata Dileep, Kamis (26/11).
Sepanjang sembilan bulan pertama 2020, volume penjualan batubara BUMI sekitar 60 juta-61 juta ton. Penjualan ke pasar China menyumbang 20% . ADRO menguat 4,62%. Sedang ITMG menguat 2,68% dan PTBA menanjak 3,51%. Harga saham MBAP juga menghijau, dengan penguatan 4,35%. Sementara BUMI menguat 5,56% ke level Rp 76.
Potensi Lahan Rawa Gambut HSU Luar Biasa
Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) mendapatkan dukungan dari Badan Restorasi Gambut (BRG) Indonesia dalam upaya memanfaatkan secara maksimal lahan gambut yang ada di HSU.
Bupati HSU Abdul Wahid, dalam sambutannya pada pembukaan Bio Expo Desa Peduli Gambut di Desa Banjang Kecamatan Panjang, Rabu (25/11), mengatakan sebanyak 16 desa dari 10 kecamatan yang masuk dalam desa peduli gambut nasional.
Wahid menjelaskan dalam kegiatan ini banyak hasil kerajinan dan olahan dari warga yang tinggal di daerah rawa gambut dengan memiliki nilai jual yang tinggi. Seperti kain sasirangan dengan pewarna alami, berbagai macam jenis kerajinan anyaman dari purun, eceng gondok dan bamban yang telah dimodifikasi menjadi barang dengan memiliki nilai jual lebih tinggi. Pasalnya hasil kerajinan dari HSU juga pernah dipamerkan di Berlin, Jerman dengan bantuan BRG.
“Respons dari warga luar negeri juga baik dengan hasil kerajinan dari HSU, ini menjadi semangat bagi para perajin untuk terus berinovasi untuk terus mengikuti kebutuhan pasar,” ungkapnya.
Dengan banyaknya perajin yang produktif membuktikan bahwa ekonomi warga lebih stabil terlebih dalam menghadapi berbagai kondisi seperti kondisi pandemi Covid-19 seperti saat ini.
Industri Tekstil dan Produk Tekstil, Cegah Deindustrialisasi TPT!
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat rerata impor produk TPT
sebesar US$7 miliar— US$8,5 miliar, dengan angka tertinggi pada 2018 sebesar
US$8,5 miliar. Sebagian besar impor tersebut adalah bahan baku, termasuk serat
tekstil. Ketua Umum API Jemmy Kartiwa Sastraatmaja mengatakan saat ini industri
TPT masih sulit berdaya saing dengan negara lain karena ongkos produksi—harga
energi, listrik, gas, hingga biaya pengolahan limbah B3 dan upah—masih tinggi.
Biaya upah yang terus naik pun tidak diimbangi dengan produktivitas yang
meningkat.
Dengan adanya program substitusi impor 35% oleh Kementerian Perindustrian, imbuhnya, seharusnya bisa meningkatkan penggunaan bahan baku lokal. Apalagi, imbuhnya, industri hulu di dalam negeri memiliki kapasitas produksi serat rayon dan polyester yang memadai untuk memenuhi kebutuhan nasional. Dari segi keunggulan dan harga, kedua bahan baku tersebut juga tidak kalah dengan katun.
Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filament Indonesia (APSyFI) Redma Gita Wirawasta sebelumnya mengatakan pembukaan keran impor menjadi penyebab utama hancurnya industri TPT yang berorientasi pasar domestik, bahkan jauh sebelum pandemi Covid-19. Disisi lain, Kemenperin juga mendorong agar lebih banyak pelaku usaha TPT yang masuk dalam platform Indonesia Smart Textile Industry Hub (ISTIH), mengingat saat ini yang terdaftar baru ada sekitar 6.000 pelaku usaha.
Menurut dia reformasi pengembangan kebijakan industri riil saat ini sebaiknya tidak lagi melihat dari supply side melainkan demand side. “Bahwa ada roadmap itu bagus tapi sesuai pasar tidak? Jadi coba mindset-nya diubah sekarang kita melihat dulu market-nya. Jangan lupa saat ini terjadi peningkatan 140 juta kelas menengah, artinya peningkatan domestik akan melebar dari sini saja,” tuturnya.
Bea Masuk Masker Bedah, Banjir Stok China Kacaukan Harga
Juru Bicara Kementerian Perdagangan Fithra Faisal Hastiadi berpendapat penurunan harga ini terjadi lantaran produksi yang melimpah dari
produsen utama seperti China. Hal serupa juga terjadi di Tanah Air setelah pada
awal pandemi sempat mengalami kelangkaan pasokan. Dia pun menyebutkan peralihan
produksi industri ke alat kesehatan di berbagai negara, termasuk Indonesia,
turut menjadi penyebab.
Fithra mengatakan Kemendag terus mengkaji berbagai opsi kebijakan. Salah satunya merelaksasi ekspor masker bedah yang sejauh ini harus mengantongi persetujuan sebagaimana tertuang dalam Permendag No. 57/2020 tentang Ketentuan Ekspor Bahan Baku Masker, Masker, dan APD.
Wakil Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Anne Patricia Sutanto mengatakan penurunan harga masker bedah terjadi lantaran bahan baku yang juga turun. Untuk masker bedah, bahan baku yang dipakai adalah spunbond dan meltbown yang belum banyak diproduksi di dalam negeri.
Adapun, Kementerian Keuangan resmi memberlakukan bea masuk sebesar 20% untuk impor masker bedah dengan pos tarif 63079040. Masker bedah sebelumnya masuk dalam daftar barang yang mendapat fasilitas kepabeanan dalam rangka memenuhi keperluan penanganan pandemi Covid-19.
Selain masker bedah, terdapat 27 jenis barang yang juga dihapus dari pemberian fasilitas. Dengan demikian, alat kesehatan yang masih dibebaskan bea masuknya berjumlah 21 jenis dari yang awalnya berjumlah 73 jenis barang. Lebih lanjut, Syarif mengatakan nilai impor yang telah mendapatkan fasilitas kepabeanan sampai 25 November 2020 mencapai Rp9,11 triliun. Adapun, besaran fasilitas bea masuk bernilai Rp653,45 miliar.
Mengutip data BPS, masker bedah impor menyentuh harga US$51,2 per/kg pada April ketika total impornya mencapai US$20,13 juta dan volume 392,73 ton. Harga kemudian turun menjadi US$39,4/kg pada Juni saat nilai impor pada bulan tersebut US$9,08 juta dengan volume 230,20 ton. Artinya, penurunan harga masker bedah mencapai 74% hanya dalam waktu 2 bulan.
Dana Pihak Ketiga Bank, Simpanan Nasabah Kaya Membanjir
Berdasarkan data Lembaga
Penjamin Simpanan (LPS), nilai simpanan di atas Rp5 miliar mencapai Rp3.309
triliun per September 2020. Tabungan nasabah kelas atas ini mencapai 49,2% dari
total dana pihak ketiga (DPK) di sistem perbankan, dengan pertumbuhan 16,4%
secara tahunan (year on year/yoy). Adapun pada awal tahun ini, porsi simpanan
nasabah tajir ini masih 46,7%
Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa menilai perkembangan ekonomi akhir tahun akan mulai membuat pertumbuhan simpanan lebih merata. Terlebih, suku bunga acuan Bank Indonesia juga turun hingga 3,75% yang akan menekan margin di simpanan berjangka. Dia pun menyebutkan LPS juga telah menurunkan suku bunga penjaminan yang diharapkan dapat menjadi stimulan lanjutan bagi perbankan untuk menurunkan suku bunga simpanan berjangka.
Di lain pihak, Direktur Utama PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Sunarso pun menyebut ada sekitar Rp1.200 triliun dana yang mengendap di bank yang tidak tersalurkan karena lemahnya permintaan kredit akibat pandemi Covid-19. Dia mengatakan dana masyarakat di BRI tumbuh 16% yoy, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kredit yang hanya tumbuh 4,9% yoy
Sunarso mengatakan UMKM menjadi segmen nasabah yang paling awal terpukul akibat dampak pandemi. Ini menjadi tantangan bagi bisnis BRI yang sekitar 80% portofolio kreditnya merupakan UMKM. Oleh karena itu, BRI mengarahkan bisnisnya dengan mengikuti stimulus yang diberikan oleh pemerintah









