Impor masih menjadi pekerjaan rumah Indonesia. Saat ini, pemerintah tengah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan melakukan sejumlah akuisisi.

Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, sejumlah inisiatif yang sedang disiapkan antar lain akuisisi peternakan, tambang fosfat dan penambangan garam.

“Inisiatif ini merupakan bagian dari 88 proyek strategis kami yang akan dilaksanakan dari 2021 hingga 2023 untuk meningkatkan rantai pasok, pertumbuhan dan kemajuan ekonomi nasional,” ujarnya.

Menurut Erick, hal tersebut sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di 2045.

Di samping itu, Erick juga mendorong keterlibatan swasta dalam pembangunan di Tanah Air. Erick mengatakan, sudah banyak proyek BUMN yang telah dikerjasamakan dengan swasta. Ia berharap lebih banyak lagi swasta yang terlibat proyek dengan BUMN.

Pemerintah berencana akan membentuk bullion bank atau bank yang bisa menerima transaksi emas. Hal itu disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Dia mengatakan ekspor emas di Indonesia cukup baik bahkan nilai ekspor emas dan emas granule naik menjadi US$ 5,28 juta.

“Komoditas emas mencatat peningkatan walaupun di lain pihak emas juga impornya tinggi dan menunjukkan bahwa ada sesuatu yang perlu didalami terkait ekspor impor emas,” ucapnya dalam Rapat Kerja Kementerian Perdagangan 2021, Kamis (4/3).

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan pembentukan bullion bank tujuannya agar kegiatan dan kemampuan Indonesia mengontrol pasar emas berjalan dengan baik.

Wakil Gubernur (Wagub) Sumatera Utara (Sumut) Musa Rajekshah mengapresiasi kinerja PT Permodalan Nasional Madani (PT PNM) yang telah melaksanakan program Mekaar (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera) di Sumut.

Musa Rajekshah yang akrab disapa Ijeck, mengatakan, PT PNM tidak hanya melayani pinjaman modal untuk perempuan prasejahtera pelaku usaha ultra mikro, dalam program yang dikenal dengan Mekaar, juga mendampingi para nasabah dengan melakukan pemberdayaan agar usaha yang dilakukan dapat berjalan lancar.

Dikatakan Ijeck, kehadiran PT PNM di Indonesia, khususnya di Sumut juga menjadi salah satu usaha untuk mengurangi angka kemiskinan. Karena, dari apa yang dilakukan PT PNM sangat membantu pemerintah.

Dalam program Mekaar tersebut, dijelaskan Fajriansyah, menargetkan nasabah yang berasal dari keluarga pra sejahtera. Model pembiayaan nasabah tidak dilakukan secara individual, melainkan secara berkelompok. Bentuk pinjamannya pun berada di rentang angka Rp2 juta hingga Rp10 juta

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menetapkan bidang usaha pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam terbuka untuk investasi asing.

Hal itu sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Di Perpres tersebut hanya ada 6 bidang usaha yang tertutup untuk investasi, tidak termasuk pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

Namun, ada syarat-syarat yang ditetapkan pemerintah secara ketat untuk bidang usaha tersebut. Jadi investasi asing tidak serta-merta bisa langsung mendapatkan izin. OSS atau online single submission adalah sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

Sebelumnya, pada Perpres Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal, ada 20 bidang usaha yang masuk ke dalam daftar negatif investasi (DNI), termasuk di dalamnya pengangkatan benda berharga asal muatan kapal yang tenggelam.

Harga ayam hidup (livebird) di tingkat peternak bergerak fluktuatif akibat produksi yang surplus. Kondisi ini turut berpengaruh pada harga daging ayam di pasar.

Berdasarkan data Pinsar Indonesia, perkembangan harga ayam hidup di tingkat peternak dalam lima tahun terakhir cenderung bergerak fluktuatif. Rata-rata harga nasional sepanjang 2021 berkisar antara Rp 19.100-Rp 19.450 per kilogram.

Harga itu berada di batas bawah harga acuan Permendag Nomor 7 Tahun 2020 yaitu Rp 19.000 per kilogram. Sementara, rata-rata harga eceran daging ayam ras pada Februari 2021 sebesar Rp 33.300 per kilogram, turun 3,2 persen dibandingkan dengan Januari 2021.

KPK merekomendasikan penguatan supervisi berjenjang, peniadaan tatap muka petugas pajak dengan wajib pajak, serta perbaikan sistem keberatan.

Seperti diberitakan, KPK tengah menangani kasus dugaan suap pajak dengan nilai puluhan miliar rupiah. Pengungkapan kasus ini merupakan kerja sama KPK dengan pengawas internal Kemenkeu. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah menyatakan, pegawai pajak yang saat ini sedang diperiksa KPK dibebastugaskan agar proses hukum tidak berimbas negatif pada kinerja Direktorat Jenderal Pajak.

Kemarin, Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menuturkan, KPK telah mengirimkan surat kepada Ditjen Imigrasi untuk mencegah beberapa pihak terkait kasus itu pergi ke luar negeri. “Pencegahan tersebut tentu dalam rangka kepentingan kelancaran proses penyidikan agar, apabila dibutuhkan untuk kepentingan pemeriksaan, mereka sedang berada di dalam negeri,” kata Ali.

Dari kajian KPK atas mekanisme keberatan dan banding tahun 2018, hampir 90 persen keberatan wajib pajak ditolak. Alhasil, mereka mengajukan keberatan ke pengadilan pajak. Padahal, ketika wajib pajak maju ke pengadilan pajak, hampir 60 persen keberatan diterima.

Pemerintah saat ini sedang merampingkan badan usaha milik negara (BUMN) untuk merestrukturisasi dan memangkas perusahaan yang kontribusinya tidak signifikan, baik secara profit maupun peran sosialnya, bagi publik. Langkah ini dinilai tepat.

Dari 142 BUMN, pemerintah telah merampingkan jumlah BUMN menjadi 41 perseroan. Jumlah kluster BUMN yang awalnya sebanyak 27 dikurangi menjadi 12 kluster.

Riset kajian LMFEUI menunjukkan, kontribusi BUMN pada produk domestik bruto (PDB) sebelum pandemi sebenarnya cukup signifikan. Pada 2019, total aset seluruh BUMN berkontribusi sebesar 55,2 persen terhadap PDB yang sebesar Rp 15.834 triliun.

Dari total keseluruhan pendapatan BUMN sebesar Rp 2.456 triliun, sebanyak 78 persen atau Rp 1.913 triliun disumbangkan oleh 20 perusahaan BUMN teratas. Sementara, dari total keseluruhan aset BUMN sebesar Rp 8.739 triliun, sebanyak 86 persen atau Rp 7.542 triliun disumbangkan oleh 20 perusahaan BUMN teratas.

Wakil Menteri BUMN Pahala Mansury menuturkan, BUMN memiliki peran strategis dalam penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi di tengah pandemi. Ada tiga sektor utama yang menjadi prioritas pemerintah, yakni energi, pangan, dan kesehatan.

Dari sektor energi, pemerintah sedang mengembangkan konsorsium industri baterai kendaraan listrik (Indonesia Battery Corporation/Industri Baterai Indonesia), yang akan melibatkan beberapa perusahaan, seperti PT Inalum (Persero), PT Antam Tbk, PT Pertamina (Persero), dan PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Diharapkan, holding itu akan mengembangkan investasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir.

Di bidang kesehatan, pemerintah juga membentuk holding BUMN farmasi. Saat pandemi ini, perseroan farmasi serta rumah sakit dan laboratorium . Pemerintah juga telah membentuk holding BUMN pangan, yang akan dipimpin oleh PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero).

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Kejaksaan Negeri Batam selaku eksekutor melaksanakan penenggelaman 10 kapal pelaku fishing yang telah memeroleh putusan tetap pengadilan.

Pit Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Antam Novambar menegaskan eksekusi putusan pengadilan ini merupakan bentuk komitmen pemberantasan illegal fishing di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.

Lebih lanjut dipaparkan, kesepuluh kapal yang ditenggelamkan tersebut terdiri dari delapan kapal berbendera Vietnam dan dua kapal berbendera Malaysia.

Selain itu, Antam juga menegaskan bahwa KKP terus melakukan penertiban tegas terhadap kapal ikan Indonesia yang beroperasi tidak sesuai dengan ketentuan.

Pemerintah berencana mengimpor 1 juta ton beras melalui Perum Bulog untuk menjaga stok. Rencana ini dinilai memukul petani yang tengah memasuki panen raya musim tanam rendeng 2020/2021 dan kecenderungan harga gabah yang makin turun.

Dalam paparan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, pemerintah mengupayakan impor beras 500.000 ton untuk cadangan beras pemerintah (CBP) dan 500.000 ton untuk kebutuhan Bulog. Target penyerapan Bulog sepanjang Maret-Mei 2021 mencapai 900.000 ton dan Juni-September 2021 sebanyak 500.000 ton.

Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi menambahkan, impor tersebut telah disepakati dalam rapat koordinasi terbatas. Tujuannya menjaga stok cadangan Bulog. Kendati demikian, dia tidak menyampaikan waktu realisasi, asal negara impor, beserta harganya.

Di sisi lain, Badan Pusat Statistik (BPS) memperkirakan, produksi gabah kering giling (GKG) sepanjang Januari-April 2021 mencapai 25,37 juta ton atau 14,54 juta ton setara beras.

Selain potensi kenaikan produksi di periode Januari-April 2021, harga gabah di tingkat petani berpotensi makin turun. Hasil survei BPS menyebutkan, harga gabah di tingkat petani turun dari Rp 4.921 per kilogram (kg) kering panen (GKP) pada Januari 2021 menjadi Rp 4.758 per kg GKP pada Februari 2021.

Ketua Departemen Luar Negeri Dewan Pengurus Pusat Serikat Petani Indonesia Zainal Arifin Fuad berpendapat, langkah impor ini menunjukkan bahwa Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tidak berpihak pada petani.

Tekanan penerimaan pajak mencuatkan kabar bahwa pemerintah akan kembali menggelar program pengampunan pajak alias tax amnesty, seperti yang pernah dijalankan 2016 kembali berhembus.

Informasi yang didapat KONTAN, tax amnesty jilid II dilatarbelakangi oleh penerimaan pajak yang terus loyo dalam beberapa tahun terakhir.

Realisasi penerimaan pajak sepanjang 2020 sebesar Rp 1.070 triliun, hanya 89,3% dari outlook yang sebesar Rp 1.198,8 triliun. Alhasil, terdapat shortfall Rp 128,8 triliun.

Sementara, outlook penerimaan pajak 2021 mencapai Rp 1.229,6 triliun. Jika pemulihan ekonomi berjalan lambat, otomatis target setoran pajak ini semakin sulit dicapai.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Hariyadi Sukamdani mengaku, dirinya sempat mendengar wacana tax amnesty jilid II. Hariyadi setuju jika pemerintah memberikan pengampunan pajak kembali di tahun ini. Tetapi ia memperkirakan partisipan tak sebanyak tax amnesty tahun 2016-2017 lalu.

Direktur Eksekutif Pratama-Kreston Tax Research Institute (TRI) Prianto Budi Saptono melihat, wajib pajak orang pribadi punya potensi penerimaan tax amnesty besar. Terutama, orang kaya yang menyimpan hartanya di luar negeri dan orang pribadi yang bergelur di dunia digital, seperti pelaku bisnis rintisan, youtuber, hingga influencer.