;

Arebi Jatim: Insentif PPN Dongkrak Penjualan 75%

R Hayuningtyas Putinda 08 Mar 2021 Investor Daily, 8 Maret 2021

Surabaya - Asosiasi Real Estate Broker Indonesia (Arebi) Jawa Timur (Jatim) meyakini bahwa insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas hunian tapak dan rumah susun (rusun) akan mendongkrak penjualan 75%. Insentif itu akan menggairahkan pasar properti yang kini lesu akibat pandemi Covid-19. Pemerintah membebaskan PPN untuk rumah tapak dan rusun yang dibanderol berkisar Rp 300 juta hingga Rp 2 miliar. Lalu, mendiskon 50% untuk segmen harga Rp 2-5 miliar per unit. Langkah pemerintah menanggung PPN itu berlaku untuk hunian yang sudah jadi (ready stock) dan penyerahannya di rentang Maret-Agustus 2021. Properti yang dibeli tidak boleh dijual kembali dalam waktu satu tahun. 

Insentif menjadi momen percepatan pemulihan ekonomi nasional khususnya di bidang properti. Lalu, mendorong penjualan rumah yang telah dibangun pengembang pada 2020 dan 2021 serta membantu masyarakat memperoleh rumah layak huni. Kebijakan tersebut memenuhin kebutuhan pasar saat ini. ketentuan insentif untuk satu nama dan satu unit, secara faktual di lapangan cocok untuk pembeli dan investor pemula. Kebijakan ini juga mengakomodasi permintaan pengembang agar bisa menyesuaikan harga tanpa mengurangi kualitas bangunan. Kebijakan ini juga bisa mendorong pemilik dana mengalihkannya ke properti.

(Oleh - IDS)

Pertamina Pastikan Pasokan Elpiji Impor

Mohamad Sajili 08 Mar 2021 Kompas

PT Pertamina (Persero) dan Abu Dhabi National Oil Company atau ADNOC, perusahaan minyak dan gas bumi Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, menandatangani kerja sama jual-beli elpiji.

Menurut Pertamina, kebutuhan elpiji diperkirakan 8,3 juta ton pada 2022, kemudian 9,12 juta ton pada 2023, dan diperkirakan 10 juta ton pada 2024. “Saat ini, kebutuhan impor elpiji Indonesia 6 juta ton per tahun,” katanya di Jakarta.


Dua BUMN Kantongi Izin Impor Daging 100.000 Ton

Mohamad Sajili 08 Mar 2021 Kontan

Pemerintah telah mengeluarkan izin impor daging untuk memenuhi pasokan daging selama Ramadhan dan Idul Fitri. Izin impor tersebut sebanyak 100.000 ton yang terdiri dari dua jenis, yakni daging kerbau dan daging sapi.

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Agribisnis Kementerian Koordinator bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud saat dihubungi KONTAN, Minggu (7/3).

Impor akan dilakukan dengan skema penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dua BUMN yang akan melakukan impor daging ini adalah Perum Bulog dan PT Berdikari (Persero). “Sesuai regulasi Bulog untuk daging kerbau dan Berdikari untuk daging sapi,” katanya.

Sebelumnya Kepala Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (Kemtan) Agung Hendriadi, menyebut perkiraan produksi daging hingga Mei 2021 sebanyak 148.553 ton. Berdasarkan angka tersebut kebutuhan daging dan kerbau mencapai 277.702 ton pada periode yang sama.

Pasalnya, kenaikan harga pada pertengahan Januari lalu menjadi kekhawatiran konsumen. Harga daging sapi segar yang biasanya dibanderol Rp 120.000 per kilogram (kg), tiba-tiba melonjak hingga diatas Rp 130.000 per kg. Meski sudah mulai normal, tapi potensi kenaikan harga ini bisa terulang lagi.


Penurunan Tax Ratio Terus Berlangsung

Mohamad Sajili 08 Mar 2021 Kontan

Menilik data Kementerian Keuangan (Kemkeu) tax ratio Indonesia tahun 2020 sebesar 8,3%. Karena itulah, pemerintah perlu mewaspadai hal ini sebab pemulihan ekonomi yang berjalan lambat tahun ini dan beberapa tahun ke depan, juga tak serta merta mempercepat kenaikan tax ratio Indonesia.

Ekonom Senior Faisal Basri mengatakan, tax ratio Indonesia menjadi yang terparah dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia. Semakin turunnya tax ratio, berarti perekonomian Indonesia berhasil tumbuh, namun kian banyak yang tak terjaring oleh kewajiban membayar pajak.

Senada dengan Faisal, Pengamat Pajak Danny Darussalam Tax Center (DDTC) Darussalam mengatakan, penurunan tax ratio di Indonesia sejalan dengan melemahnya elastisitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan domestik bruto atau tax buoyancy dalam satu dekade terakhir. la menyebut tax buoyancy hanya 0,83. Artinya, pertumbuhan PDB 1% hanya berakibat rerata pertumbuhan penerimaan pajak 0,83%.


Program Pengadaan Beras, Urgensi Impor Dipersoalkan

R Hayuningtyas Putinda 08 Mar 2021 Bisnis Indonesia

Bisnis, Jakarta - Pemerintah diminta meninjau ulang rencana importasi beras setelah panen raya berakhir. Volume dan waktu impor sebaiknya ditentukan pada Juli atau Agustus ketika potensi produksi sepanjang 2021 dapat diketahui. Di sisi lain, hasil proyeksi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) memperlihatkan bahwa produksi padi nasional untuk periode Januari - April 2021 bakal lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya akibat kenaikan potensi luas panen. Importasi beras bisa dilakukan bila memang kebutuhan di dalam negeri tidak memadai.

Wacana impor menjelang masa panen raya ini menjadi pukulan tersendiri bagi petani di tengah harga gabah kering panen (GKP) yang terus turun sejak September 2021. Importasi dengan alasan untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah tidak bisa diterima karena Perum Bulog sebagai pengemban tugas seharusnya menyerap beras petani lebih banyak tahun ini. Impor yang berlebihan dapat merusak harga beras di pasaran karena Bulog tidak tidak bisa menyimpan beras dalam jumlah besar terlalu lama . Di sisi lain, potensi produksi beras yang naik seharusnya diiringi dengan peningkatan serapan beras lokal oleh perusahaan pelat merah tersebut, bukan penugasan impor. 

Impor dilakukan untuk mengamankan iron stock atau cadangan yang harus ada dan tidak bergantung pada kondisi panen. Pemberian alokasi impor beras pada Perum Bulog tahun ini dilakukan sebagai antisipasi atas pandemi yang berkepanjangan. Importasi pun dilakukan untuk memastikan pemerintah bisa terus menyalurkan beras ketika ada gangguan pasokan dari dalam negeri. 

(Oleh - IDS)

Sengketa Pajak Meningkat, Bukti Ketidakpastian Masih Tinggi

R Hayuningtyas Putinda 08 Mar 2021 Bisnis Indonesia

Bisnis, Jakarta - Di tengah derasnya kucuran insentif untuk meminimalisasi dampak pandemi Covid-19, jumlah sengketa pajak meningkat signifikan pada 2020. Lonjakan ini mengindikasikan bahwa ketakpastian di bidang pajak masih cukup tinggi. Kondisi ini merupakan sebuah ironi sebab di saat bersamaan pemerintah memanjakan wajib pajak dengan mengucurkan berbagai relaksasi fiskal, baik bagi wajib pajak, korporasi maupun orang pribadi.

Sengketa pajak yang dimaksud mencakup gugatan dan banding yang memang merupakan salah satu hak wajib pajak. Gugatan atau banding ini biasanya dilakukan untuk meminta keterangan perihal keputusan penagihan atau keberatan pajak yang sebelumnya diputus oleh Ditjen Pajak Kementrian Keuangan. Banding merupakan upaya hukum dari wajib pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Gugatan bisa dilakukan terhadap pelaksanaan penagihan pajak atau terhadap keputusan yang dapat diajukan gugatan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pelaku usaha menilai banyaknya sengketa pajak pada tahun lalu lebih disebabkan karena adanya penumpukan penanganan kasus dan tingginya ketidakpastian dari sisi regulasi maupun administrasi pajak di Tanah Air. Peningkatan sengketa mengindikasikan bahwa hasil pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh petugas pajak masih banyak yang belum dapat diterima oleh wajib pajak, dan belum memenuhi rasa keadilan wajib pajak.

(Oleh - IDS)

Peluang Emiten Nikel, Tarik Ulur Tesla & Sinyal Elon Musk

R Hayuningtyas Putinda 08 Mar 2021 Bisnis Indonesia

Rencana investasi Tesla Inc. belum kunjung menemui titik cerah setelah perusahaan besutan Elon Musk itu lebih memilih India sebaagai lokasi pendirian pabrik kedua di luar AS. Dunia usaha menyayangkan keputusan Tesla lebih memilih melanjutkan investasinyadi India ketimbang Indonesia. Beragam rumor beredar di kalangan pengusaha mengingat belum ada kepastian menarik Elon Musk ke Tanah Air. 

Tesla memiliki konsep bisnis yang hebat. Meski sebenarnya Tesla bukan membangun industri, melainkan lebih pada konsep bisnis rintisan. Secara bahan baku, Indonesia memang sangat menarik dengan melimpahnya nikel untuk pengembangan komponen baterai. Namun, Tesla merupakan perusahaan yang membutuhkan dukungan teknologi penuh. Tidak jelas alasannya kenapa India yang dipilih Tesla untuk menanamkan modalnya. Sejumlah rumor beredar yakni alasan terkait dengan konsistensi dari sisi regulasin, dukungan investor, dan kekuatan teknologi yang melaju pesat.

Indonesia memiliki kekuatan dari segi jumlah pasar yang besar dan industri otomotif yang sudah cukup kuat. Namun, mengundang industri berkelanjutan memerlukan konsistensi yakni peraturan yang tidak berubah-ubah serta insentif yang jelas. Rencana investasi perusahaan milik Elon Musk di Negeri Bollywood itu adalah untuk membangun pabrik mobil listrik. Di sisi lain, pendekatan Pemerintah Indonesia dengan Tesla bukan untuk rencana investasi pabrik mobil. 

Dari sisi Kementrian BUMN, penjajakan dengan Tesla adalah untuk investasi di bidang baterai kendaraan listrik atau sistem penyimpanan energi (electric storage system/ESS). Penjajakan antara Indonesia dan Tesla sedang dilakukan dengan Kementrian Koordinator Maritim dan Investasi. Sebagai gambaran, ESS bekerja layakanya powerbank raksasa yang dapat menyimpan tenaga listrik dalam skala besar, bahkan mencapai ratusan megawatt (MW). 

ESS akan digunakan Tesla sebagai pembangkit peaker untuk membantu pembangkit-pembangkit listrik saat konsumsi sedang dalam  puncaknya. Nantinya, investasi Tesla di Indonesia tidak sebatas kerja sama untuk memasok bahan baku, tetapi juga memasok ESS ke negara-negara lain. Tesla memang sudah memiliki pengalaman dalam pengembangan ESS di Australia. Fasilitas baterai raksasa milik Tesla di Negeri Kanguru sudah berjalan sejak 1 Desember 2017, tepatnya di Hornsdale, Australia. Fasilitas yang dikenal sebagai Tesla Powerpack itu memiliki kapasitas untuk melistriki 30.000 rumah selama sejam jika ada pemadaman listrik dari pembangkit listrik utama. 

(Oleh - IDS)

Investasi Pelabuhan, DP World Berlabih Di Gresik

R Hayuningtyas Putinda 08 Mar 2021 Bisnis Indonesia

DP World bersama mitranya dari Kanada menggandeng Maspion Group untuk membangun pelabuhan kontainer berkapasitas 3 juta TEUs per tahun di Gresik, Jawa Timur. Persaing nyata bagi Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya.

Operator pelabuhan terkemuka asal Uni Emirat Arab (UEA), DP World, tak sepenuhnya berpaling dari Indonesia.

Setelah mengakhiri kemitraan dengan PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III di Terminal Petikemas Surabaya (TPS) pada April 2019, DP World tetap mencari peluang investasi pelabuhan di Tanah Air.

DP World akhirnya bertemu mitra baru yaitu PT Pelabuhan Indonesia Maspion milik taipan Alim Markus untuk membangun terminal peti kemas berkapasitas 3 juta twenty-foot equivalent units (TEUs) per tahun dengan investasi US$1,2 miliar atau setara Rp17,2 triliun (kurs Rp14.300 per dolar Amerika Serikat).

CEO DP World Sultan Ahmed bin Sulayem mengatakan pembangunan pelabuhan itu didasari potensi Indonesia yang ditopang oleh populasi yang besar. “Di negara-negara far east, Indonesia yang paling berpotensi dengan baik dan DP World juga melihat ada potensi mineral yang sangat tinggi dan juga perikanan serta dunia floranya sangat banyak,” katanya, Jumat (5/3).

Ahmed melihat prospek kerja sama dengan Maspion Group sangat cerah, apalagi grup ini sudah berpengalaman menangani area pelabuhan dan kawasan industri sekaligus. Bersama SCG Chemicals (Singapore) Pte. Ltd., Maspion mengelola jetty di Manyar, Gresik, untuk bongkar muat kargo curah cair dan gas yang menunjang aktivitas perusahaan manufaktur di Kawasan Industri Maspion.

Presiden Direktur Maspion Group Alim Markus mengatakan Surabaya merupakan pintu gerbang penting di Indonesia dan keberadaan pelabuhan peti kemas baru akan makin meningkatkan perkembangan ekonomi dan peluang investasi di Indonesia.

(Oleh - HR1)

Properti Selama Pandemi, Developer Mulai Bidik Pasar Generasi X dan Y

R Hayuningtyas Putinda 08 Mar 2021 Bisnis Indonesia

Bisnis, JAKARTA — Para pengembang properti mulai mengubah target pasar dengan membidik generasi X dan Y yang berpotensi menjadi orang kaya baru di Indonesia dalam beberapa tahun mendatang.

Managing Director Strategic Business & Service Sinar Mas Land Alim Gunadi mengatakan strategi mengubah target pasar itu diperlukan guna menyesuaikan kebutuhan pasar dan memperhatikan perubahan generasi dan besaran pendapatannya.

Alim menjelaskan generasi X dan Y akan mendominasi golongan pendapatan pada 2020 hingga 2025.

Dia memaparkan generasi X akan mencapai 50% dan generasi Y sebesar 30% dari total jumlah populasi Indonesia 270,2 juta jiwa. Khusus generasi baby boomers diperkirakan tinggal 20%.

Selama pandemi Covid-19, menurutnya, pengembang properti harus dapat berinovasi menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan generasi yang bakal dominan pada beberapa tahun mendatang.

Sementara itu, Direktur Sales & Marketing Paramount Land M. Nawawi mengatakan berhasil menjual habis rumah seharga Rp1,2 miliar secara online pada 27 Februari 2021.

Menurutnya, kesuksesan penjualan 94 unit rumah di Aniva Junction di Paramount Gading Serpong Tangerang, Banten itu bisa menjadi sinyal kuat pertumbuhan sektor properti pada 2021

Dengan tren dominasi generasi X dan Y, pengembang properti saat ini sudah harus dapat berinovasi menyediakan produk yang sesuai dengan keinginan generasi tersebut.

Selain itu, pengembang perumahan harus lebih waspada dan berhati-hati mengatur arus kas, salah satunya dengan membuat produk hunian yang sesuai dengan kebutuhan dan kemungkinan diminati sehingga diserap pasar.

Pada periode 2020—2025, menurutnya, rumah yang diminati dalam rentang harga Rp1,5 miliar. Hal itu terbukti dari penjualan terbanyak unit rumah yang dibangun Sinar Mas sejak 2018 hingga 2020 yaitu sekitar Rp1,5 miliar.


(Oleh - HR1)

Dana Mengendap di Perbankan Sumut Rp 41,79 Triliun Sebaiknya Disalurkan sebagai Kredit untuk UKM

Mohamad Sajili 08 Mar 2021 Sinar Indonesia Baru

Khusus di perbankan yang ada di wilayah Sumatera Utara, tahun ini terungkap hampir 42 trillun, tepatnya 41,79 triliun dana yang mengendap (SIB 26/2).

Pakar ekonomi nasional di Sumut, Dr Polin Pospos menegaskan kajian itu misalnya berupa proses verifikasi atau seleksi para calon pemohon kredit (debitur) lain yang dinilai lebih layak, Calon debitur membatalkan dana kreditnya yang sudah disetujui pihak bank (kreditur), sehingga dana tersebut jadi mengendap di bank-bank.

Selain mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui pemberdayaan UKM di masa pandemi Covid-19, kebijakan penyaluran alternatif kredit dari dana-dana undisbursed loan ini juga akan mengurangi timbunan dana di perbankan sehingga kinerja perbankan meningkat.


Pilihan Editor