Ketua Tim Kerja Percepatan Pengembangan EV Battery BUMN sekaligus Komisaris Utama Mind Id, Agus Tjahajana menjelaskan, pembentukan holding tersebut bahkan bisa lebih cepat dari target Juni tahun ini.

Agus melanjutkan, Holding BUMN Baterai yang melibatkan empat Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Aneka Tambang Tbk (Antam), PT Pertamina (Persero), PT Indonesia Asahan Aluminium (Inalum) serta PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) nantinya bakal bernama Industri Baterai Indonesia (IBI).

Demi memenuhi target tersebut, kebutuhan investasi diperkirakan mencapai USS 13 miliar dalam rentang waktu tahun 2026 hingga 2030 mendatang. Nilai investasi tersebut berpotensi meningkat seiring dengan peningkatan kapasitas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah melakukan pelarangan berpergian kepada sejumlah orang yang diduga terlibat kasus suap di lingkungan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan.

KPK telah mengirimkan surat ke Ditjen Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM untuk mencegah sejumlah orang agar tidak kabur ke luar negeri.

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati juga menegaskan bahwa oknum Ditjen Pajak yang terjerat kasus dugaan suap tersebut sudah dibebas tugaskan. Hanya saja, Menkeu membuka daftar nama anak buahnya yang diduga korup. “Yang bersangkutan sudah mengundurkan diri, “ ujar Menkeu, Rabu (3/3).

Berdasarkan penegasan Menkeu soal adanya petugas pajak yang dibebastugaskan, nama seorang pejabat di Kementerian Keuangan juga dihilangkan dari website resmi. Berdasarkan penelusuran KONTAN, oknum pejabat DJP yang diduga terlibat suap berinisial APA yang juga Direktur Ekstensifikasi Ditjen Pajak.

PALI - Pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Inpres Pendopo mulai ditertibkan. Penertiban dilakukan tim gabungan yang terdiri dari polisi, TNI, Satpol-PP, Dishub, Satlinmas juga Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) PALI.

Para PKL ini akan dipindahkan ke Pasar Talang Kerangan di Kelurahan Talang Ubi Utara, Kecamatan Talang Ubi. Eka Balqis, PKL mengeluhkan akses Pasar Talang Kerangan yang terlampau jauh dan tak strategis Di Pasar Pendopo lokasinya strategis. Agen sayur, ayam potong dan lainnya berkumpul di sini," ujarnya.

Dikatakan, dirinya sudah ngumpul KK dan KTP. "Informasi yang kami dapat, tiga bulan pertama dibebaskan biaya retribusi," pungkasnya.

Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian (Disdagprin) PALI, melalui Kabid Perdagangan Ahmad Deni mengatakan, sengaja menertibkan PKL agar Pasar Pendopo bisa rapi serta Pasar Talang Kerangan bisa ramai Selain itu, kita juga akan menggratiskan retribusi untuk tiga bulan pertama pasca pindah ke Pasar Talang Kerangan," ujarnya yang sudah menyiapkan 207 los di Pasar Talang Kerangan untuk PKL.

BANYUASIN - Harga gabah di Banyuasin terjun bebas hingga Rp 3.800 per kg. Harga ini jauh dari harapan petani padi di Bumi Sedulang Setudung. "Dengan harga inl, kami petani alami kerugian cukup banyak," ujar Joko, petani padi di Kecamatan Muara Telang, kemarin.

Dikatakan, untuk balik modal, seharusnya harga gabah mencapai Rp 4.300 per kg. Kalaupun ada petani yang mendapatkan keuntungan, uang tersebut diperuntukkan untuk membayar bunga bank," ujarnya.

Sedangkan petani yang tidak mendapatkan keuntungan, hanya mendapatkan jerih payah dalam menanam padi. "Sekarang petani mulai mengembangkan hasil pertaniannya dengan meminjam ke bank Sudah banyak lepas dari tengkulak," ungkapnya.

Ketua DPC Serikat Petani Indonesia Banyuasin Widia mengatakan kalau harga gabah di wilayah Banyuasin terutama di perairan cukup memprihatinkan yaitu Rp 3.700/kg Bahkan ada yang turun lagi," ujamya.

Diharapkan adanya perhatian dari pemerintah melalui instansi terkait, agar harga gabah dapat alami kenaikan."Karena petani ini berjuang sehingga Banyuasin meraih peringkat empat secara nasional dalam penghasil gabah padi," tegasnya.

Terpisah, Zainudin Sp Mis, Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangandan Hortikultura ketika dikonfirmasi tidak memberikan jawaban sama sekali. Kendati telah dihubungi beberapa kali.

JAKARTA - Otoritas Jasa Keuangan (0JK) memastikan kinerja sektor jasa keuangan membaik. Berbagai relaksasi kebijakan prudensial yang pemerintah terbitkan bisa menjaga stabilitas. Namun, Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso menyatakan fungsi intermediasi perbankan belum bisa optimal jika permintaan (demand) pembiayaan masih rendah.

"Walaupun bunga kredit turun, nggak ada permintaan itu useless (percuma)," kata Wimboh. Dia menuturkan OJK telah mendorong perbankan agar menurunkan suku bunga kredit produktif hingga di bawah 10 persen. Per Januari 2021, suku bunga kredit modal kerja turun ke level 9,27 persen. Suku bunga kredit konsumsi dan investasi masing-masing tercatat 10,95 persen dan 8,83 persen.

Dia mengakui, persebaran virus SARS-CoV-2 membuat banyak nasabah sulit membayar cicilan lantaran usahanya terdampak. Akibatnya, sistem perekonomian dan sektor keuangan terganggu. Makanya Peraturan OJK (POJK) Nomor 11 Tahun 2020 terbit sebagai kebijakan countercyclical. Melalui aturan tersebut, bank dan perusahaan pembiayaan bisa merestrukturisasi kredit para debitur.

Hingga 8 Februari, restrukturisasi perbankan capai Rp987,48 triliun dari 7,94 juta debitur. Dari jumlah tersebut, 6,15 juta debitur adalah sektor UMKM senilai Rp388,33 triliun. Untuk non-UMKM sebanyak 1,79 debitur senilai Rp599,15 triliun.

Terpisah, Kepala Ekonom Permata Bank Josua Pardede menyatakan kebijakan OJK itu seiring transmisi penurunan suku bunga BI 7-Day (Reverse) Repo Rate diperkirakan berlanjut dalam jangka pendek. Dari situ, ruang penurunan suku bunga kredit semakin terbuka. Dengan catatan, bank dapat memitigasi risiko. "Dengan begitu, risk premiumn salah satu Komponen pemengaruh suku bunga kredit perbankan akan turun,” terang Josua.

PALEMBANG - Bank Indonesia (BI) melonggarkan uang muka (DP) pembelian motor dan mobil baru paling rendah 0 persen dan rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti paling tinggi 100 persen. Artinya, debitur bisa dapat Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) dengan DP 0 persen. Aturan ini berlaku Maret hingga 31 Desember 2021.

Corporate Secretary Bank Mandiri, Rudi As Aturridha, mengatakan relaksasi LTV untuk KPR bakal gairahkan penyaluran kredit. Namun tahap awal, perseroan memberi relaksasi ke nasabah yang sudah memiliki kualitas baik.

"Misalnya nasabah yang ber-payroll di Bank Mandiri dan kalangan first home buyer, yang memang akan tinggal dirumah yang akan dibelinya," ungkapnya. Pasalnya, limit uang muka hingga 0 persen otomatis memiliki konsekuensi pembayaran angsuran lebih besar. Untukitu pihaknya selektif salurkan KPR DP 0 persen. "Perlu kita lihat kemampuan nasabah," ujarnya.

Regional CEO Bank Mandiri Region II/Sumatera 2, Lourentius Aris Budiyanto, menerangkan beberapa minggu ini pihaknya sudah menerima lebih dari sepuluh aplikasi masuk sesuai kriteria segmen yang disiapkan, sehingga dapat diproses mendapatkan benefit DP 0 persen tersebut. "Nanti penerapannya, kita ada serentak secara nasional," kata dia, kemarin (4/3).

Dikatakan, program DP 0 persen diharapkan bisa meningkatkan minat masyarakat mengajukan KPR. Hanya saja pihaknya tetap selektif dan melihat kemampuan nasabah, terutama pada kondisi ekonomi masih tahap recovery ini. "Sebagai mitigasi risiko, Bank Mandiri tetap memerhatikan prinsip kehati-hatian di antaranya selektif memilih segmen atau kriteria yang dapat diberi program ini. Contoh nasabah fixed inconmeyang pembayaran gajinya di Bank Mandiri (payroll,red)," pungkasnya

Jakarta - Kementrian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan sejumlah proyek pembangunan sektor transportasi yang berpotensi dikerjasamakan dengan Lembaga Pengelola Investasi (Indonesia Investment Authority/INA). Menhub mengatakan, sejumlah proyek yang disiapkan Kemenhub antara lain pembangunan jalur kereta api (KA) loopline di Jakarta, light rail transit (LRT) maupun mass rapid transit (MRT) di beberapa kota seperti Bali, Medan, Badung, Makassar, dan Surabaya, serta bandara dan pelabuhan di sejumlah daerah.

Saat ini, model pembiayaan lewat kerja sama dengan INA masih belum familiar. Namun, potensinya sangat luar biasa karena menggabungkan dana lokal dan luar negeri dengan perkiraan total mencapai Rp 300 triliun. Jika dilihat dari sisi investor asing, lahirnya INA akan memberikan kepastian dan mencegah kemungkinan kesalahan informasi yang akan menimbulkan kesan mahal dalam berinvestasi di Indonesia. 

(Oleh - IDS)

LONDON – Pemerintah Inggris pada Rabu (3/3) menurunkan tajam perkiraan pertumbuhan ekonomi 2021. Menurut Pemerintah Inggris, pandemi virus corona Covid-19 masih terus menyebabkan kerusakan besar terhadap perekonomian, sehingga tambahan stimulus akan membuat utang pemerintah melonjak.

Menteri Keuangan (Menkeu) Rishi Sunak mengatakan dalam penyampaian anggaran tahunan di Parlemen Inggris, Rabu (3/3),, laju ekonomi Inggris tahun ini akan tumbuh sebesar 4,0%. Berarti turun dari perkiraan pemerintah sebelumnya sebesar 5,5%. Tetapi masih lebih baik dibandingkan kontraksi dua digit pada 2020.

Sunak menambahkan, pajak atas laba perusahaan akan dinaikkan dari 19% yang berlaku saat ini menjadi 25% pada 2023. Langkah itu muncul bersamaan paket bantuan darurat negara senilai 407 miliar pounds (US$ 568 miliar) yang mengakibatkan lonjakan utang pemerintah.

Akan Pulih 

Di sisi lain, kebijakan karantina (lockdown) ketiga Inggris mulai dicabut pada Senin (8/3). Pada saat itu sekolah-sekolah dibuka kembali, diikuti oleh pertokoan yang tidak menjual barang-barang esensial, dan perhotelan dalam beberapa bulan mendatang.

Dia mengatakan produk domestik bruto (PDB) diperkirakan meningkat 7,3% pada tahun depan, sekaligus menandai peningkatan dari pedoman sebelumnya 6,6%.

Sebagai informasi, laju ekonomi dilaporkan merosot pada 2020 karena dampak pandemi Covid. Hal ini diperparah dengan aktivitas-aktivitas yang juga terhambat oleh gejolak menjelang keluarnya Inggris dari Uni Eropa. Masalah itu pun tercermin pada angka pengangguran Inggris yang telah melonjak hingga ke level tertinggi lima tahun, yakni sebesar 5,1%.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Asosiasi Industri Besi dan Baja Indonesia (Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISIA) mendesak pemerintah untuk mengawasi impor baja melalui Kawasan Perdagangan Bebas Batam, Kepulauan Riau. Sejak 2015, impor di Kawasan Perdagangan Bebas Batam terus naik, yang dapat semakin naik sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 41 Tahun 2021 pada Februari 2021, yang merupakan peraturan pelaksana atas UU Cipta Kerja. Hal ini menjadi kekhawatiran para pelaku industri baja di Indonesia, terutama produsen baja untuk galangan kapal.

Impor baja, khususnya produk pelat yang membanjiri Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (Kawasan Bebas) Batam terjadi akibat pembebasan bea masuk, di mana di dalamnya termasuk bea masuk anti dumping (BMAD), bea masuk imbalan (BMI), bea masuk pengamanan perdagangan (BMTP) dan bea masuk pembalasan. DUmping adalah praktik yang tidak diperbolehkan oleh hukum dagang internasional. Masuknya baja impor ke Kawasan Bebas Batam harus tetap diawasi agar tidak keluar produknya untuk kembali dijual di wilayah Indonesia.

(Oleh - IDS)

JAKARTA – Indonesia Commodity and Derivatives Exchange (ICDX) atau Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) bersama dengan lembaga kliring Indonesia Clearing House (ICH) telah menyelesaikan seluruh persyaratan sebagai lembaga yang menerima pelaporan dan pendaftaran transaksi aset kripto di Indonesia kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti).

Research and Development Manager ICDX Jericho Biere menyampaikan, perdagangan aset kripto Indonesia berkembang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, sehingga menjadi perhatian adalah penjaminan transaksi aset kripto. Untuk keamanan data informasi, masing-masing pedagang aset kripto diwajibkan untuk melaporkan setiap transaksi yang terjadi kepada ICDX dan ICH.

Selain itu, lembaga kliring ICH akan mengawasi aset kepemilikan yang disimpan oleh pengelola tempat penyimpanan aset kripto serta perputaran dana nasabah yang tersimpan pada bank penyimpan dana aset kripto. Untuk itu, ICDX dan ICH merencanakan mitigasi risiko terstruktur dengan mekanisme pelaporan transaksi real-time di bursa dengan beberapa lapisan verifikasi dan penjaminan transaksi dengan analisis yang komprehensif.

ICDX dan ICH, menurut dia, tengah melaksanakan diskusi dan sosialisasi dengan para pedagang aset kripto terdaftar di Indonesia untuk dapat menyamakan visi terkait pengembangan perdagangan aset kripto serta keamanan transaksi dan penyimpanan aset kripto. Diskusi dan sosialisasi ini akan dilakukan secara berkala agar ekosistem perdagangan aset kripto yang terpadu dapat menjadi sarana transaksi yang kredibel dan aman

(Oleh - HR1)