Suap Untuk Kurangi Pajak Masih Terjadi
Terungkapnya kasus dugaan suap bernilai puluhan miliar rupiah yang diduga melibatkan pegawai pajak oleh Komisi Pemberantasan Korupsi menunjukkan modus suap untuk menekan nilai pajak masih terjadi. Namun, di sisi lain, pengungkapan kasus ini juga sebagai sinyal bahwa reformasi pajak terus berkelanjutan.
Pengungkapan kasus ini juga merupakan hasil kerja sama pengawasan internal Kementerian Keuangan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terungkapnya kasus dugaan suap ini bermula dari adanya aduan masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti Unit Kepatuhan Internal Kementerian Keuangan dan KPK.
Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menyatakan belum dapat menyampaikan detail kasus dan tersangkanya. Hal ini karena pengumuman tersangka akan dilakukan saat penangkapan atau tersangka telah ditahan.
Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyatakan, penyidik KPK masih mengusut kasus ini. Ia menyebutkan, nilai suap kasus ini puluhan miliar.
Anggota Komisi XI DPR, M. Misbakhun, mengatakan, “Momentum ini menjadi pembelajaran sekaligus peringatan untuk seluruh pegawai pajak dan wajib pajak bahwa ruang korupsi itu semakin sempit,” ucap Misbakhun.
Direktur Riset Center of Reform on Economy Piter Abdullah menilai, adanya kasus dugaan suap pajak menunjukkan upaya reformasi perpajakan masih meninggalkan celah.
Peneliti Danny Darussalam Tax Center, B Bawono Kristiaji, menilai, kasus ini menunjukkan sinyal reformasi pajak yang konsisten dan berkelanjutan. Kunci keberhasilan sistem pajak yang bersih adalah transparansi, kode etik, budaya, serta sistem yang berbasis teknologi informasi untuk mengurangi tatap muka.
Ratusan Miliar Pemasukan Baru Kepri dari Jasa Parkir Kapal
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mendapat pungutan jasa Rp 700 per gros ton (GT) dari setiap kapal yang labuh jangkar di perairan dalam jarak 0-12 mil dari pantai. Dalam sehari, sedikitnya 1 juta GT bobot kapal yang parkir di enam titik labuh jangkar di Kepri. Artinya, Pemprov Kepri bisa mendapat Rp 700 juta per hari atau Rp 200 miliar per tahun.
Pada acara pungutan jasa labuh jangkar perdana itu, dalam sehari, Pemprov Kepri mendapat Rp 389 juta hanya dari satu titik labuh jangkar di perairan Galang. Ada lima titik labuh jangkar lain, yaitu di Pulau Nipah (Batam), Batu Ampar (Batam), Kabil (Batam), Tanjung Berakit (Bintan), dan terakhir di perairan sekitar Kabupaten Karimun.
Berdasarkan data Pemprov Kepri, dalam sehari ada sekitar 1 juta GT kapal parkir di enam titik tersebut. Ansar menargetkan pemprov dapat minimal Rp 700 juta per hari atau Rp 200 miliar per tahun. Itu dapat dicapai mengingat lokasi Kepri strategis di Selat Malaka.
Gubernur Ansar menambahkan, Pemprov Kepri sedang berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi untuk menyediakan terminal logistik dan bahan bakar pemasok kebutuhan kapal-kapal. Lokasinya direncanakan di tengah-tengah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) I, antara Kabupaten Bintan dan Kabupaten Natuna. Itu diharapkan bisa memaksimalkan potensi kelautan Kepri yang selama ini terabaikan.
Kepala Perwakilan Ombudsman RI wilayah Kepri Lagat Parroha menilai, Pemprov Kepri perlu segera menciptakan sistem pengawasan yang transparan untuk mengantisipasi potensi penyelewengan pendapatan daerah dari aktivitas labuh jangkar bernilai fantastis itu.
Tindak Pidana Suap, Kongkalikong Manipulasi Pajak
Bisnis, JAKARTA — Praktik tindak pidana suap di Ditjen Pajak Kementerian Keuangan diduga terkait dengan manipulasi pendapatan wajib pajak di dalam Surat Pemberitahuan (SPT) tahun pajak 2016. Berdasarkan informasi yang diperoleh Bisnis, praktik suap itu dilakukan untuk mencegah pengenaan denda administrasi sebesar 200%. Dari penelusuran Bisnis, denda dengan tarif 200% termuat di dua UU, yakni UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), serta UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak.
Sementara itu, sumber Bisnis di Kementerian Keuangan menegaskan bahwa kasus ini berkaitan dengan pemeriksaan pajak tahun pajak 2016.
Hal ini juga ditegaskan dalam dokumen pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diperoleh Bisnis.
“Sejauh saya tahu, pemeriksan pajak tahun pajak 2016, jadi pasca-tax amnesty ,” kata sumber Bisnis, Rabu (3/3).
Dengan demikian, maka pelanggaran diduga terkait dengan UU KUP.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengatakan praktik suap didasari pada tujuan pemeriksaan untuk menghindari denda 200%.
“Supaya ditentukan pajak yang benar. Kalau ada kekurangan pajak, dendanya 200%,” kata Alex.
Peristiwa ini makin mencoreng institusi perpajakan di Tanah Air. Faktanya, kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi nonkaryawan alias orang kaya juga makin surut.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengonfirmasi adanya dugaan suap di lingkungan Ditjen Pajak.
Dia berkomitmen mendukung upaya KPK dan Unit Kepatuhan Internal yang menindaklanjuti laporan tersebut.
(Oleh - HR1)
Strategi Emiten, Adu Kencang 'Kokok' Emiten Ayam
Serangkaian strategi diramu oleh emiten unggas pada 2021 di tengah ekspektasi perbaikan kondisi daya beli dan kinerja tahun ini.
Tekanan yang dihadapi emiten unggas pada 2020 tecermin dari kinerja keuangan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk. (JPFA). Dalam laporan keuangan per 31 Desember 2020, JPFA membukukan penurunan pendapatan 4,9% year-on-year (yoy) dari Rp38,87 triliun pada 2019 menjadi Rp36,96 triliun.
Penurunan itu dipicu oleh penjualan neto segmen pakan ternak yang merosot 19,99% yoy menjadi Rp10,83 triliun. Kendati demikian, penjualan peternakan komersial tumbuh 15,86% yoy menjadi Rp13,36 triliun pada 2020.
Emma A. Fauni, analis Mirae Asset Sekuritas Indonesia, menuturkan kinerja JPFA pada kuartal IV/2020 menunjukkan adanya perbaikan. Pasalnya, laba pada periode tersebut yang mencapai Rp666 miliar mencerminkan kenaikan 546,1% secara kuartalan.
Kuatnya pertumbuhan kinerja JPFA pada kuartal IV/2020, lanjut Emma, disebabkan oleh peningkatan segmen day old chick (DOC) serta pemulihan segmen peternakan komersial dan akuakultur.
Komisaris Independen Charoen Pokphan Suparman mengatakan ekspor kali ini diharapkan menjadi pintu gerbang Indonesia untuk tujuan negara Timur Tengah. Pada tahap awal, CPIN mengirimkan 1 kontainer atau sekitar 3.618 kilogram produk makanan olahan daging ayam.
PT Widodo Makmur Unggas Tbk., sebelumnya, telah merampungkan pembangunan rumah potong ayam (RPA) dengan kapasitas produksi 12.000 ekor per jam yang menelan investasi Rp600 miliar.
Ali Mas’adi, Direktur Utama Widodo Makmur Unggas, mengatakan RPA baru yang terletak di Wonogiri itu diproyeksi mampu memotong 50,4 juta ekor ayam per tahun. Dengan demikian, emiten berkode saham WMUU itu siap untuk mendorong produksi menjadi 119.740 ton pada 2021.
Head of Equity Trading MNC Sekuritas Medan Frankie Wijoyo Prasetio mengatakan emiten unggas memang mengalami masa yang cukup menyulitkan akibat penurunan daya beli, biaya produksi, tingkat margin, dan pasar yang oversupply.
Lini bisnis pakan ternak dan pembibitan ayam yang turun tajam dinilai bisa menjadi refleksi penurunan minat masyarakat untuk berbisnis pembesaran ayam.
(Oleh - HR1)
Nilai Ekspor Sumut Masih Terbesar ke AS
Nilai ekspor melalui pelabuhan muat di wilayah Sumatera Utara pada bulan Januari 2021 mengalami kenaikan dibandingkan bulan Desember 2020, yaitu dari 748,58 juta dolar AS menjadi 799,21 juta dolar AS atau naik sebesar 6,76%.
Kepala BPS (Badan Pusat Statistik) Provinsi Sumatera Utara Syech Suhaimi dalam live streaming , Senin (1/3). Disebutnya, golongan barang yang mengalami kenaikan nilai ekspor terbesar di provinsi ini pada Januari 2021 terhadap Desember 2020 adalah golongan lemak dan minyak hewan/nabati sebesar 67,30 juta dolar AS 0 (23,72%).
Ia merinci, ekspor ke Amerika Serikat pada Januari 2021 yang terbesar yaitu 81,84 juta dolar AS diikuti Tiongkok sebesar 69,76 juta dolar AS dan India sebesar 63,19 juta dolar AS dengan kontribusi ketiganya mencapai 26,88%, ungkapnya.
Pangkas Impor, Erick Mau Akuisisi Peternakan sampai Ladang Garam Luar Negeri
Pemerintah tengah berupaya mengatasi ketergantungan akan barang impor. Salah satu cara yang bakal ditempuh ialah melakukan sejumlah akuisisi.
Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, sejumlah inisiatif yang sedang disiapkan antar lain akuisisi peternakan, tambang fosfat dan penambangan garam. “Inisiatif ini merupakan bagian dari 88 proyek strategis kami yang akan dilaksanakan dari 2021 hingga 2023 untuk meningkatkan rantai pasok, pertumbuhan dan kemajuan ekonomi nasional,” ujarnya. Hal tersebut sebagai upaya untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di 2045.
Pusat Ekonomi Digital RI dibangun di Batam
Pembangunan pusat ekonomi digital Nongsa D-Town di Batam, Kepulauan Riau, ditargetkan selesai pada 2023. Kawasan yang akan dijadikan markas startup di Indonesia itu diharapkan bisa menyerap 8.000 tenaga kerja digital.
Nongsa D-Town yang dibangun atas kerjasama Citramas Group dan Sinar Mas Land merupakan perluasan dari Nongsa Digital Park yang diresmikan oleh Menlu RI dan Menlu Singapura pada tahun 2018 lalu. Nongsa D-Park adalah rumah bagi 1.000 pekerja digital dari 100 perusahaan multinasional.
Pembangunan Nongsa D-Town diresmikan secara online oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto pada Selasa (2/3/2021). Keberadaan Nongsa D-Town, menurut dia, akan menjadi jembatan digital yang berperan penting dalam menghubungkan Singapura dengan pusat pertumbuhan lainnya di Indonesia.
Menteri Perindustrian dan Perdagangan Singapura Chan Chun Sing juga memberikan pernyataan pada peresmian tersebut. Ia berharap Nongsa D-Town dapat memudahkan talenta digital muda Indonesia untuk mengakses peluang kerja di perusahaan teknologi yang berbasis di Singapura. Perusahaan teknologi di Singapura akan lebih mudah mendapatkan talenta unggul dari Indonesia.
Upaya kerjasama antara Indonesia dan Singapura di Batam didirikan pada tahun 1973, pada masa pemerintahan Presiden Soeharto dan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo mengatakan, pembangunan Nongsa D-Park merupakan upaya kedua negara untuk mewujudkan impian lamanya, yang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan zaman, yaitu teknologi digital.
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance Bhima Yudhistira mengatakan, pilihan Batam menjadi jembatan ekonomi digital cukup beralasan. Pulau yang berjarak 40 menit perjalanan laut dari Singapura ini memiliki infrastruktur dasar yang memadai untuk listrik, air dan jalan raya. Apalagi, beberapa pusat data milik pemerintah dan swasta ada di Batam.
Inggris Perpanjang Program Stimulus dan Naikkan Pajak
LONDON – Pemerintah Inggris diperkirakan tetap mempertahankan stimulus keuangan darurat untuk menopang ekonomi dari dampak pandemi Covid-19. Dan untuk membiayainya, Inggris akan menaikkan pajak karena akan dihadapkan pada lonjakan utang. "Kuncinya sekarang adalah tetap mendukung ekonomi tetapi juga menyokong masyarakat," ujar Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak, seperti dikutip AFP, Selasa (2/3).
Tetapi ia juga diperkirakan mengumumkan kenaikan pajak perusahaan, atau pungutan atas keuntungan perusahaan dari rekor terendah di angka Inggris 19%. Pemerintahan Konservatif akan tetap berpegang pada janji pra-pandemi untuk tidak meningkatkan pajak penghasilan atau pajak pertambahan nilai (PPN).
"Peningkatan pajak perusahaan kemungkinan akan, disengaja atau tidak, menjadi hal utama. Secara objektif, pajak perusahaan bukanlah pendorong utama dalam hal pendapatan, sekitar 10% dari pajak penerimaan. Tetapi mungkin jalan dengan daya tahan paling kecil saat pemerintah mencari cara untuk memperbaiki kekurangan pendapatannya," kata bank Barclays dalam catatan kepada para klien.
Anggota parlemen lintas panel, dalam sebuah laporan Senin (1/3) mengatakan terlalu dini untuk menaikkan pajak dan pajak perusahaan pada akhirnya harus dinaikkan hanya secukupnya, sementara digabungkan dengan tindakan dukungan lanjutan untuk sektor bisnis. Menurut mereka, kenaikan yang sangat signifikan dalam tarif pajak perusahaan akan menjadi kontraproduktif.
(Oleh - HR1)
Studilmu Jadi Mitra Pemerintah untuk Pelatihan Prakerja 2021
Studilmu, platform penyelenggara kursus daring (online) Indonesia yang berbasiskan langganan, mengumumkan telah terpilih sebagai mitra resmi pemerintah dalam menyukseskan program kartu Prakerja tahun 2021. Studilmu akan membantu pengembangan keterampilan masyarakat di Tanah Air dalam program Kartu Prakerja. Kerja sama ini merupakan kelanjutan dari kemitraan yang telah berlangsung sejak 2020 dengan PMO Kartu Prakerja.
Seiring dengan berkembangnya teknologi dalam bidang pendidikan, sistem pembelajaran kini dapat dilakukan tanpa mengenal jarak dan waktu. Kesempatan tersebut pun dimanfaatkan oleh Studilmu untuk membantu para profesional yang ingin meningkatkan kompetensinya. Studilmu telah berpengalaman lebih dari 13 tahun dalam pengembangan lebih dari 13 tahun dalam pengembangan sumber daya manusia dan diawali dengan nama Business Growth. Lembaga ini telah lebih dulu dikenal oleh banyak korporasi nasional dan multinasional dalam meningkatkan pengembangan karyawannya.
Dalam menyukseskan program Kartu Prakerja, Studilmu menyediakan ribuan kursus dalam berbagai bidang dengan instruktur yang berpengalaman. memiliki modul kursus yang lengkap, pelatihan Kartu Prakerja di Studilmu dilakukan secara daring, sehingga pelatihan dapat dilakukan kapn dan dimana pun dengan mudah. Di akhir sesi, sertifikasi online juga akan diberikan kepada peserta.
(Oleh - IDS)
Setelah DHL, Pelindo I Siap Gandeng Amazone dan Alibaba
Jakarta - Setelah merealisasikan kerja sama dengan DHL Global Forwarding Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia/Pelindo I (Persero) siap menggandeng Amazone dan Alibaba. Hal itu sejalan dengan upaya perseroan untuk membangun ekosistem dan mempersiapkan Kuala Tanjung Port and Industrial Estate (Kuala Tanjung PIE) sebagai gerbang utama Indonesia ke jaringan logistik global. Pelindo I dan DHL Global Forwarding Indonesia telah melakukan penandatanganan nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) terkait bisnis solusi logistik awal pekan ini. Penandatanganan MoU tersebut dilaksanakan oleh Direktur Utama Pelindo I dan Direktur Utama DHL Global Forwarding Indonesia.
Adapun kerja sama meliputi transportasi, pergudangan, manajemen pergudangan, teknologi informasi, distribusi barang, dan kegiatan-kegiatan pendukung lainnya secara khusus di Kuala Tanjung PIE. Kerja sama Pelindo I dan DHL ini akan memberikan nilai tambah bagi kedua belah pihak serta memberikan layanan yang lebih murah, cepat dan transparan. Kuala Tanjung PIE terdiri atas dua bagian yang saling terintegrasi, yaiut kawasan pelabuhan dan kawasan industri. Pembangunan kawasan pelabuhan ditandai dengan telah beroperasinya Kuala Tanjung Multipurpose Terminal (KTMT) sejak 2019. Sebagai hub internasional, pelabuhan ini didesain untuk mengakomodasi kapal-kapal berukuran besar dengan bobot 50.000 DWT (dead weight tonnage) serta berbagai jenis muatan, dari peti kemas, curah cair, hingga kargo umum.
DHL Global Forwarding merupakan perusahaan yang terkemuka di industri logistik. Didukung sekitar 380.000 pegawai di lebih dari 220 negara dan wilayah di seluruh dunia, DHL menghubungkan manusia dan usaha secara aman dan andal serta memungkinkan arus perdagangan global. DHL menawarkan berbagai layanan logistik yang tidak tertandingi, mulai dari pengantaran paket nasional dan internasional, solusi pengiriman e-commerce dan pesanan barang, transportasi ekspres internasional, transportasi darat, udara dan laut, hingga manajemen rantai pasokan industri.
(Oleh - IDS)









