PT Bank Central Asia Tbk atau Bank (BCA) mencermati bahwa kebutuhan untuk memiliki hunian tetap tinggi meski pandemi covid 19 masih berlangsung di semester II tahun 2021 ini. Hal ini menjadi salah satu pendorong BCA untuk kembali menggelar KPR BCA Onlinexpo.

Kegiatan itu berupa gelaran expovirtual yang mempertemukan nasabah maupun masyarakat umum dengan developer perumahan dan apartemen, kantor property agent yang menyediakan hunian implan di berbagai wilayah secara online.

Jahja Setiaatmadja mengungkapkan, hingga 20 Juli 2021 ini, ditengah adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat, antusiasmenya masyarakat hadir digelaran expo virtual lumayan positif. Capaian dari hasil gelaran ini belum disampaikan. Namun pihaknya optimis bisa memberi nilai tambah. Apalagi BCA mencatatkan pertumbuhan penyaluran KPR hingga Mei 2021 ini cukup bagus.

Mengantisipasi tingginya konsumsi LPG pada momen Idul Adha 1442 H, PT Pertamina (Persero) Subholding Commercial and Trading Regional Sulawesi menambah pasokan Tabung LPG 3 Kg sebanyak 932.520 tabung se-Sulawesi.

Penambahan alokasi pasokan LPG 3 kg tersebut lebih banyak 6,34 persen dibandingkan konsumsi normal bulan Juli. Adapun rinciannya di enam provinsi ialah, Sulawesi Selatan sebanyak 605. 120 tabung. Sulawesi Tengah 68.320 tabung, Sulawesi Utara 74.840, Sulawesi Tenggara 66.080, Gorontalo 73.920 dan Sulawesi Barat 44. 240.

la mengatakan, penambahan alokasi tersebut dilakukan untuk antisipasi kenaikan konsumsi LPG akibat pembatasan yang diperketat. Sehingga menyebabkan aktivitas di rumah meningkat.

PALEMBANG - Potensi ekosistem keuangan syariah di Sumsel cukup besar. Namun pengembangan dan penggarapan potensi tersebut belum maksimal. Kepala Bank Indonesia Provinsi Sumsel, Hari Widodo mengatakan potensi ini seharusnya bisa dikembangkan lagi.

"Ekosistem keuangan ini sangat besar dan saling berkaitan, mulai dari fashion, halal food, dan lainnya. Mulai dari proses hingga alat pembayaran. Termasuk UMKM dan syariah," ujarnya saat bincang bareng media secara virtual, kemarin. Saat ini banyak UMKM gunakan pembiayaan syariah termasuk platform pembayaran digital.

"Di masa PPKM ini banyak UMKM atau toko tutup, tapi mereka tetap buka online pada sore hingga malam tentu menggunakan pembayaran syariah,” tegasnya. Bicara keuangan syariah," Hari mengatakan zakat, infak dan Sodakoh (iswaf) bisa jadi jaring pengaman sosial. Manakala pandemi Covid-19 dengan PPKM darurat ditetapkan, banyak orang melakukan sedekah dan berdonasi. Masyarakat bisa manfaatkan dan kumpulkan dana guna bantu atasi masalah masyarakat, juga redistribusi ekonomi.

la menambahkan, keuangan syariah dan literasi syariah perlu didorong mengingat masih belum banyak yang mengetahui dan memanfaatkannya. Padahal ini bisa sejahterahkan umat. la mencontohkan banyak yang berpikir dan beranggapan berwakaf ketika cukup dan usia lanjut. Padahal di Riau wakaf dilakukan kalangan milenial untuk pembangunan proyek air bersih bagi warga.

Hari mengatakan guna sosialisasikan keuangan syariah, BI menyusun buku ekonomi dan keuangan syariah. Nantinya buku itu akan disebar ke masjid-masjid untuk jemaah, terutama saat salat Jumat. Dengan begitu literasi dan keuangan syariah akan sampai. Industri Bukit Asam (SIBA) Jamur bernama Kelompok Jamur Tiram "Bukit Mandiri" di Desa Keban Agung Kecamatan Lawang Kidul. Rahmawati dan suaminya membuka lembaran usaha jamur tiram kembali. "Bantuan ini membuatnya bangkit dari keterpurukan, Juni kemarin panen perdana sebanyak 5 ribu baglog,” ucapnya.

Dikatakan, atas kepercayaan dari perusahaan melalui pola mitra binaan PTBA, Rahmawati akan tetap mempertahankan dan terus meningkatkan kreasi produk olahan jamur. "Kita akan menambah banyak lagi varian-varian menarik dari jamur, sehingga tetap eksis dan memperluas pangsa pasar.

JAKARTA, TRIBUN - Pemerintah berencana menghapus skema pengenaan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) Pungutan atas konsumsi barang mewah tersebut, nantinya hanya akan dikenakan pajak pertambahan nilai (PPN). Klausul kebijakan tersebut tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid tersebut kini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) bersama Komisi XI DPR RI.

RUU KUP menyebutkan pemerintah akan menerapkan multi tarif PPN yakni 5 persen atas barang yang dibutuhkan masyarakat dan 25 persen untuk barang mewah. Tarif PPN tertinggi itu malah yang akan mengakomodir pengenaan barang yang merupakan objek PPnBM yang berlaku saat ini. Dalam Naskah Akademik RUU KUP disebutkan, implementasi perubahan skema pengenaan PPnBM atas penyerahan barang kena pajak (BKP) yang tergolong mewah menjadi pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi akan diberlakukan melalui dua tahapan.

Tahap pertama, pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi akan diberlakukan bagi kelompok BKP yang tergolong mewah selain kendaraan bermotor. Terhadap BKP yang tergolong mewah berupa kendaran bermotor akan tetap dikenakan PPnBM. Tahap kedua pengenaan tarif PPN yang lebih tinggi terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor. Artinya, pada tahapan ini kendaraan bermotor tak lagi dibanderol PPnBM. Pemerintah meyakini, perubahan PPnBM menjadi PPN akan berbanding lurus dengan pertambahan prosentase peningkatan tarif PPN.

Selisih penerimaan negara akibat peralihan skema pengenaan pajak terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah dan yang berupa kendaraan bermotor akan terkompensasi apabila terhadap kelompok BKP yang tergolong mewah berupa kendaraan bermotor dikenakan tarif PPN 25 persen. Sebagai informasi dengan aturan yang berlaku saat ini, PPnBM terutang hanya satu kali, yakni pada saat penyerahan BKP pengusaha yang menghasilkan barang-barang tersebut, atau saat impor BKP mewah. Sementara PPN terutang pada setiap rantai penyerahan BKP selama pengusaha atau pihak penjual merupakan pengusaha kena pajak (PKP). Meski tarif PPN 25 persen persen lebih rendah dibandingkan beberapa tarif berjenjang PPnBM, tapi pungutan PPN akan lebih sering.

Adapun, pemerintah telah mengkaji ada dua manfaat dari adanya rencana kebijakan baru tersebut. Pertama, efektif untuk mencegah upaya penghindaran pajak yang dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan skema PPnBM. Kedua, memberikan ruang bagi pemerintah untuk menambah kelompok BKP yang tergolong mewah seperti barang-barang fesyen berupa tas, arloji dan pakaian mewah, atau barang-barang elektronik dengan spesifikasi tertentu yang hanya dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. "Sehingga pada akhirnya dapat berdampak pada penambahan penerimaan negara,” sebagaimana dikutip dalam Naskah Akademik RUU KUP.

Pemerintah Tiongkok pada Selasa (20/7) menyatakan bahwa Amerika Serikat (AS) telah merekayasa tuduhan peretasan besar-besaran terhadap Microsoft Corp. Otoritas Tiongkok balas menyebut AS sebagai juara dunia serangan siber, sekaligus menunjukkan kemurkaannya kepada sekutu-sekutu Amerika yang telah menandatangani pernyataan kecaman bersama. Menurut laporan, Pemerintah AS pada Senin (19/7) waktu setempat menuding Tiongkok telah melancarkan serangan siber pada Maret ke Microsoft Exchange, dan menuduh empat warga negara Tiongkok melakukan peretasan berbahaya. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken mengatakan, serangan terhadap Microsoft Exchange – sebuah server email terpenting bagi perusahaan-perusahaan di seluruh dunia – adalah “bagian dari pola perilaku yang tidak bertanggung jawab, mengganggu, dan tidak stabil di dunia maya, yang merupakan ancaman besar bagi ekonomi dan keamanan nasional kita.” “Kementerian Keamanan Negara Tiongkok (Ministry of State Security/ MSS) telah memupuk ekosistem peretas kontrak kriminal yang melakukan kegiatan yang disponsori negara, dan kejahatan dunia siber untuk keuntungan finansial mereka sendiri,” ujar Blinken dalam sebuah pernyataan, yang dikutip AFP.

“AS telah mengerahkan sekutu-sekutunya untuk melakukan kritik tidak masuk akal terhadap Tiongkok mengenai masalah keamanan siber. Langkah ini dibuat tanpa dasar,” kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Zhao Lijian kepada wartawan di Beijing. Sebelumnya, misi diplomatik Tiongkok di seluruh dunia telah mengeluarkan bantahan, di saat Tiongkok membuat pertahanan terkoordinasinya sendiri. Kedutaan Besar Tiongkok di Selandia Baru ikut menyatakan, tuduhan itu sama sekali tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab. Sedangkan Kedutaan Besar Tiongkok di Australia menuding Negeri Kangguru itu meniru retorika AS.

(Oleh - HR1)

Duolingo, aplikasi ponsel pintar untuk pembelajaran bahasa yang telah berkembang pesat selama pandemi virus corona, berencana melakukan penawaran umum perdana (initial public offering/ IPO). Dari pencatatan saham publik tersebut, perusahaan berpotensi meraih valuasi lebih dari US$ 4 miliar. Dalam keterbukaan kepada otoritas bursa setempat pada Senin (19/7), Duolingo menyatakan harga IPO saham perusahaan akan dihargai US$ 85-95. Saham diharapkan untuk debut di Nasdaq dalam beberapa minggu mendatang dengan kode saham DUOL.

(Oleh - HR1)

Desty, start-up Indonesia yang menyediakan solusi social commerce, mendapatkan suntikan modal melalui pendanaan putaran pra seri A senilai US$ 3,2 juta, atau sekitar Rp 46 miliar. Pendanaan akan digunakan untuk dua tujuan utama, yakni ekspansi tim dan akuisisi pengguna. Pendanaan untuk Desty tersebut sekaligus menandai investasi pertama 5Y Capital di Indonesia. Investor lain yang turut berpartisipasi dalam pendanaan terdiri atas Fosun RZ Capital, January Capital, IN Capital, serta East Ventures yang juga menjadi investor tahap awal. “Saat ini, fokus utama kami adalah untuk melayani penjual dan pengguna yang telah tergabung di ekosistem Desty. Tujuan kami hanya satu, yakni memastikan mereka bisa mengembangkan bisnisnya secara efisien,” kata Co-Founder dan CEO Desty, Mulyono, dalam pernyataannya, Senin (19/7).

(Oleh - HR1)

Indonesia mendukung pembentukan disiplin subsidi perikanan di organisasi perdagangan dunia (World Trade Organization/WTO), guna mewujudkan pembangunan sektor perikanan dunia yang positif dan berimbang. Komitmen Indonesia ini diharapkan bisa menekan terjadinya penangkapan ikan ilegal (illegal fishing) di seluruh dunia. Masalah ini sudah dibahas 20 tahun lebih dan diharapkan segera mencapai kesepakatan bersama antar anggota WTO. Hal itu diungkapkan Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan (Kemendag) Djatmiko Bris Witjaksono dalam pertemuan Technical Negotiating Committee (TNC) tingkat menteri yang diadakan secara virtual, Kamis (15/7). Pertemuan ini baru pertama diadakan untuk memberikan panduan dan kesepakatan politik.Pada pertemuan tersebut, dari 104 Menteri atau head of delegation (HoD) yang hadir, hampir seluruhnya mendukung secara politis pembentukan disiplin subsidi perikanan yang berkontribusi terhadap praktik penangkapan ikan ilegal dan tidak berkesinambungan. Selain itu, hampir seluruh anggota juga sepakat untuk berkomitmen dan bekerja sama dalam proses perundingan ke depannya.

(Oleh - HR1)

Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengajak Pemerintah Vietnam bersinergi memerangi aktivitas penyelundupan benih bening lobster (BBL). Ajakan kerja sama tersebut sebagai bentuk penegasan bahwa baik Indonesia maupun Vietnam berkomitmen memerangi praktik pencurian ikan (illegal fishing) dan memiliki komitmen mengelola dan membangun sektor perikanan di negara masingmasing dengan cara berkelanjutan sesuai prinsip ekonomi biru.

Sejumlah langkah telah dilakukan Menteri Trenggono untuk mendukung pengembangan produktivitas budidaya lobster di Indonesia. Salah satunya membuka peluang kerja sama budidaya antara Indonesia dengan Vietnam. Trenggono melakukan pertemuan dengan Duta Besar RI untuk Vietnam Denny Abdi guna membahas hal tersebut, baru-baru ini. "Kita pastikan akan memberikan ruang bagi pembudidaya di Vietnam untuk berusaha di Indonesia," ujar dia dalam siaran resmi KKP, Senin (19/7). Selain kerja sama di bidang budidaya, Menteri Trenggono juga mengajak Pemerintah Vietnam untuk bersama-sama memerangi praktik penyelundupan BBL yang masih terjadi. Praktik tersebut merupakan bagian dari IUU fishing yang menjadi musuh global. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Vietnam Denny Abdi memastikan sudah membuka komunikasi dengan jajaran Pemerintah Vietnam mengenai rencana penguatan kerja sama bilateral dua negara, khususnya di bidang perikanan. "Kami sudah berkomunikasi dengan Menteri Pertanian dan Pembangunan Pedesaan yang membawahi bisnis kelautan dan perikanan di Vietnam. Kami sudah bertemu dengan beliau dan sudah sampaikan komitmen Pemerintah Indonesia," ujar Denny. Kedubes RI tengah mengatur pertemuan menteri dua negara untuk pembahasan kerja sama lebih lanjut yang berpotensi menjadikan Indonesia dan Vietnam sebagai sumber pangan laut (perikanan) dunia.

(Oleh - HR1)

PT Multipolar Tbk (MLPL) ikut berinvestasi di unicorn otomotif Asia Tenggara, Carro. Hal ini sebagai bagian dari transformasi Multipolar menjadi perusahaan investasi teknologi yang melayani konsumen kelas menengah di Indonesia. Direktur Multipolar Agus Arismunandar mengatakan, perseroan akan fokus pada layanan konsumen berbasis teknologi dengan terus mencermati perilaku dan kebutuhan konsumen di Indonesia. Sebab itu, sebagai perusahaan investasi, perseroan terus membuka peluang investasi di perusahaan berbasis digital atau perusahaan rintisan (start-up). Hal tersebut lantaran banyaknya tren baru di era teknologi saat ini. Carro yang didirikan pada 2015 memulai bisnisnya sebagai online marketplace untuk mobil, sebelum melakukan ekspansi secara vertikal. Carro resmi mendapatkan status unicorn setelah meraih US$ 360 juta atau sekitar Rp 5,1 triliun dalam pendanaan seri C yang dipimpin oleh Softbank Vision Fund 2 pada 15 Juni 2021. Pada 2016, Venturra Capital, anak usaha Multipolar, merupakan led investor atas pendanaan seri A senilai US$ 150 juta, dengan partisipasi Singtel Innov8, Golden Gate Ventures, Alpha JWC Ventures, Skystar Capital, dan GMO Venture Partners.

(Oleh - HR1)