Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menyetujui aksi korporasi berupa right issue atau penerbitan saham baru dengan hak memesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Langkah ini merupakan bagian dari rencana pembentukan Holding Ultra Mikro yang menyatukan BRI, PT Pegadaian, dan PT Permodalan Nasional Madani atau PNM, dengan BRI sebagai induknya.

Direktur Utama BRI Sunarso menjelaskan, dalam right issue ini, pemerintah akan menyerap sebagian saham baru yang diterbitkan BRI secara inbreng dengan seluruh saham Seri B milik pemerintah di Pegadaian dan PNM.

Setelah transaksi, BRI akan memiliki 99,99 persen saham Pegadaian dan PNM. Adapun pemerintah akan tetap memiliki satu lembar saham Seri A Dwiwarna pada Pegadaian dan PNM. Di sisi lain, kepemilikan saham pemerintah di BRI akan meningkat.

Perseroan merencanakan penerbitan sebanyak-banyaknya 28.677.086.000 saham Seri B dengan nilai nominal sebesarRp 50 per lembar saham. Adapun jumlah lembar saham dan harga pelaksanaan akan disampaikan kemudian.

Sunarso menjelaskan, selain untuk pembentukan Holding Ultra Mikro yang dilakukan melalui penyertaan modal BRI di Pegadaian dan PNM, sebagai hasil dari inbreng pemerintah, sebagian dana right issue akan digunakan sebagai modal kerja BRI untuk pengembangan ekosistem ultramikro serta bisnis mikro dan kecil.

Produksi bibit ayam broiler di Tanah Air diperkirakan surplus 69,4 juta ekor selama Juli 2021. Hal itu dikhawatirkan bakal semakin menekan harga jual ayam di tingkat peternak hingga jauh di bawah ongkos produksinya pada bulan depan.

Kondisi ini bakal semakin menyusahkan peternak unggas rakyat. Sebab, harga jual ayam hidup berulang anjlok di bawah harga acuan yang ditetapkan pemerintah, yakni Rp 19.000 hingga Rp 21.000 per kilogram (kg), seperti terjadi dalam satu bulan terakhir.

Rofii, Subkoordinator Produksi Unggas Direktorat Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, menyebutkan, produksi bibit ayam (day old chick final stock/DOC FS) pada Juli 2021 mencapai 294 juta ekor. Sementara kebutuhannya diperkirakan 224,64 juta ekor sehingga ada potensi surplus produksi DOC FS 69,4 juta ekor.

Dengan produksi DOC FS sebesar itu, potensi produksi daging ayam (karkas) bulan depan diperkirakan 324.241 ton atau setara 276,42 juta ekor. Padahal, kebutuhan daging ayam nasional diperkirakan 247.695 ton atau setara 211,16 juta ekor. Artinya, ada kelebihan produksi daging ayam sebanyak 76.546 ton.

Peternak berulang menghadapi situasi sulit seiring naiknya biaya produksi karena kenaikan harga pakan, jagung, dan bibit.Pada saat yang sama, harga jual ayam turun karena suplai berlebih atau permintaan yang turun, seperti terjadi saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) saat ini.

Pemerintah berencana menghapus aturan pungutan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) dan diganti dengan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Para pengusaha otomotif dan barang elektronik masih wait and see. Namun mereka khawatir perubahan kebijakan pungutan pajak bisa menaikkan harga jual produk. Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) masih menanti kebijakan terbaru PPnBM dan PPN. Sekretaris Umum Gaikindo, Kukuh Kumara menyebutkan, pihaknya memahami pemerintah ingin meningkatkan penerimaan pajak. "Namun di sisi lain, kami ingin industri dalam negeri bisa kembali bergerak," kata dia di acara virtual Industrial Automation, Kamis (22/7). 

Kelak, aturan pajak itu akan tertuang di Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Beleid ini tengah dibahas oleh Kementerian Keuangan bersama Komisi XI DPR RI. Pasal 7A RUU KUP menyebutkan pemerintah akan menerapkan multi tarif PPN yakni 5% atas barang yang dibutuhkan masyarakat dan 25% untuk barang mewah. Tarif PPN tertinggi itulah yang akan mengakomodasi pengenaan barang yang merupakan objek PPnBM yang berlaku saat ini.

Pandemi covid 19 yang berlangsung sejak tahun 2020 lalu ternyata mampu mendorong peningkatan penjualan ekspor produk dari PT Sekar Bumi Tbk. Terbukti di kuartal I tahun 2021, perseroan yang melantai di pasar bursa dengan kode SKBM tersebut mampu mencatatkan peningkatan penjualan hingga 44,36 persen dibanding periode yang sama tahun 2020 lalu. Yaitu mencapai Rp 855,9 miliar dari periode yang sama tahun 2020 yang hanya Rp 592,8 miliar.

Presiden Direktur SKBM, Harry Lukmito mengatakan, hal ini didorong adanya peningkatan permintaan dari pasar ekspor yang lumayan tinggi. Terutama di Amerika Serikat (AS) Eropa dan negara-negara Asia. Peningkatan penjualan di kuartal 1/2021 ini akan berdampak pada prediksi penjualan hingga akhir tahun 2021 yang mencapai 15 persen dibanding tahun 2020.

Menurut Harry, perseroan lebih optimistis dengan proyeksi pertumbuhan penjualan tahun ini sebab adanya permintaan pasar luar negeri yang cukup tinggi bahkan di tengah pandemi. Rencana bisnis kami tahun ini masih terkonsentrasi untuk pasar ekspor, dan memang kami berusaha untuk meningkatkan kapasitas sesuai permintaan pasar yang masih terbuka, khususnya di AS. Hal itu mendorong perseroan juga melakukan peningkatan produksi.

Presiden Joko Widodo telah menyampaikan penjelasan resmi terkait perkembangan terkini Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), Selasa (20/7). Presiden mengungkapkan kebijakan penerapan PPKM adalah sesuatu yang tak dapat dihindari guna menekan laju penularan Covid-19. Serta mengendalikan kapasitas rumah sakit menangani pasien Covid-19 agar tidak over capacity.

Pemerintah memutuskan untuk melanjutkan PPKM sampai 25 Juli 2021. Namun terus memantau, memahami dinamika di lapangan, dan mendengar suara-suara masyarakat yang terdampak PPKM. Jika tren kasus terus mengalami penurunan, maka 26 Juli 2021, pemerintah akan melakukan pembukaan secara bertahap.

Warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan dan sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat hingga pukul 21.00 waktu setempat, dan maksimum waktu makan untuk setiap pengunjung adalah 30 menit.

Pemerintah juga telah mengalokasikan tambahan anggaran untuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), khususnya klaster Kesehatan dan Perlindungan Sosial (Perlinsos) yang mendapat tambahan sebesar Rp55,21 triliun.

Khusus untuk Program Perlinsos ditambah sebesar Rp33,98 triliun (dari sebelumnya Rp153,86 triliun menjadi Rp187,84 triliun), yaitu untuk program Kartu Sembako, Diskon Listrik, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, Bantuan Beras Bulog dan Kartu Sembako PPKM.

Bisnis, Mataram - Realisasi investasi Kabupaten Sumbawa Barat, NTB pada semester I/2021 mencapai Rp 1,3 triliun atau 37,21% dari target tahun ini Rp 3,54 triliun. Realisasi investasi di Sumbawa Barat masih terkonsentrasi pada sektor tambang dan diikuti oleh sektor lainnya. Investasi di sektor pariwisata difokuskan di wilayah selatan dan bagian barat kabupaten Sumbawa Barat. Pada wilayah tersebut Sumbawa Barat memiliki potensi pantai dan pulau kecil yang ditawarkan kepada investor seperti pantai Sekongkang, pulau pulau kecil seperti Pulau Kenawa. 

Pengembangan investasi di sektor pariwisata juga didukung dengan pembangunan Bandara di wilayah Kecamatan Poto Tano untuk mendukung akses ke daerah pariwisata di  Sumbawa Barat. Data BPS Sumbawa Barat mencatat struktur ekonomi daerah tersebut masih bergantung pada sektor pertambangan. Nilai PDRB Sumbawa Barat pada 2020 sebesar Rp 22,76 triliun dan 82,04% di antaranya bersumber dari sektor pertambangan. 

(Oleh - IDS)

Bisnis - Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro di Makassar, Sulawesi Selatan seperti buah simalakama bagi pelaku industri perhotelan dan restoran. Di satu sisi, industri harus bertahan di tengah gempuran pandemi Covid-19. Namun di sisi lain ada aturan yang harus ditaati sebagai upaya menekan penularan Covid-19. Pandemi yang terjadi lebih dari setahun ini membuat kinerja industri hotel dan restoran terus merosot termasuk di Makassar. Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Sulsel mencatat sejak ditetapkannya kebijakan PPKM Mikro, okupansi perhotelan maupun restoran rerata hanya mencapai 18% bahkan ada yang hanya 8%. 

2021 menjadi tahun yang sulit bagi industri hotel dan restoran untuk bertahan lama karena kondisi yang makin tidak menentu. Dibandingkan denga setahun lalu, kondisi sekarang lebih berat. Pengusaha hotel dan restoran masih bisa bertahan dengan mengandalkan pencairan devisa. Diharapkan adanya uluran tangan dari pemerintah untuk memberikan insentif. Usulan tersebut juga sedang digodok oleh PHRI pusat di mana ada permintaan insentif 50% untuk karyawan, pembayaran listrik, dan lainnya. Meski tidak ada yang bisa memprediksi, diharapkan pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini bisa segera berakhir sehingga tidak ada lagi aturan atau kebijakan PPKM Mikro yang terus menghambat aktivitas perekonomian. 

(Oleh - IDS)

Bulan Juli barangkali adalah periode paling dinanti investor publik di pasar modal pada tahun ini. Tak kurang dari 21 emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI) telah mengumumkan keputusannya untuk membagikan dividen cum date alias tanggal penentuan pada rentang 1-31 Juli 2021.Apabila dihitung-hitung, jumlah 21 emiten pada bulan ini naik 75% ketimbang Juli tahun lalu, yang hanya sebanyak 12 emiten.Dari ke-21 emiten tersebut, PT Gudang Garam Tbk. (GGRM) menjadi perusahaan dengan nominal dividen per saham terbesar.Dengan total dividen dibagi Rp5 triliun, dividen yang bisa dinikmati para pemegang saham emiten rokok tersebut menyentuh Rp2.600 per saham.

“Pemegang saham akan memperoleh dividen tunai yang dibayarkan ke dalam rekening dana dan/atau bank kustodian. Konfirmasi tertulis mengenai hasil pendistribusian dividen tunai akan disampaikan oleh KSEI kepada perusahaan efek dan/atau kustodian,” tulis manajemen GGRM usai RUPS Tahunan yang menyepakati pembagian dividen, Kamis (8/7).Khusus bagi pemegang saham GGRM yang loyal menggenggam kepemilikan di emiten tersebut sejak lama, pembagian dividen ini makin terasa melegakan. Pasalnya, tahun lalu, para investor GGRM terpaksa gigit jari lantaran perusahaan memutuskan menggunakan dana laba tahun buku 2019 untuk keperluan ekspansi.Dividen GGRM kali ini juga jumlahnya tak menurun dibandingkan dividen terakhir perusahaan pada masa prapandemi. Sejak tahun buku 2015-2018, perusahaan selalu membagikan dividen senilai Rp5 triliun atau 20%-40% dari laba bersih dengan nominal dividen per saham yang juga sama persis.

Kendati dividen per saham yang dikucurkan perusahaan hanya mentok di Rp500 per saham, secara proporsi total dividen yang dibagikan produsen semen merek Tiga Roda tersebut setara Rp1,8 triliun.Apabila ditambah dengan dividen interim Rp225 per saham atau total Rp800 miliar lebih yang dibukukan perseroan pada tahun lalu, maka total dividen yang dikucurkan dari tahun buku 2020 setara Rp2,66 triliun. Jumlah tersebut sama dengan 100% laba perusahaan pada 2020, ditambah saldo laba ditahan perusahaan dari periode sebelumnya.

Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah mendapat tekanan usai melarang ekspor nikel, Menurutnya, nikel dibutuhkan untuk pengembangan industri baterai lithium di Indonesia. Dia mengatakan ketika pemerintah mulai membangun industri baterai, banyak pihak yang menekan, banyak pihak yang meminta Luhut untuk mengizinkan kembali nikel diekspor.

Indonesia sendiri memang sudah melarang nikel untuk diekspor, sebagai gantinya nikel akan fokus untuk dikembangkan alias memaksimalkan proses hilirisasi. Salah satunya, dikembangkan untuk membuat bateral lithium Luhut pernah mengatakan indonesia akan bisa memproduksi baterai lithium di 2023.

Pemerintah akan mengembangkan industri dan ekosistem kendaraan listrik melalui pembentukan holding BUMN baterai indonesia atau indonesia Battery Corporation (IBC) kerja sama dengan produsen mobil listrik dunia yaitu LG Chem (Korea) dan CATL (China).

Pabrik baterai mobil listrik milik PT Industri Baterai Indonesia atau Indonesia Battery Corporation (IBC) dan Konsorsium LG serta CATL untuk mobil listrik akan mulai melakukan peletakan batu pertama akhir Juli 2021.

Bisnis katering pernikahan menjadi salah satu sektor yang terdampak pandemi Covid-19 karena pembatasan pemerintah. Hal ini karena menurunnya acara resepsi pernikahan karena adanya larangan kerumunan.

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasaboga Indonesia (PPJI) kota Bandung Disa Sandhi (Celdi Catering) mengharapkan pemerintah bisa memberikan solusi untuk para pelaku usaha katering ini. Pasalnya hal ini benar-benar berdampak besar untuk pelaku usaha, pegawai, sampai klien. Dia mengatakan di Bandung ada sekitar 200 usaha katering yang tergabung dalam PPJI.

Disa mengungkapkan pelaku usaha katering ini tak pernah diminta pendapat oleh Pemda setempat terkait langkah atau kebijakan pembatasan berikutnya. Menurut Disa, bantuan-bantuan atau insentif yang diberikan oleh pemerintah juga tidak merata, Oleh karena itu bantuan tak bisa membantu para pelaku usaha katering.

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo), Roy N. Mandey mengungkap sudah ribuan toko ritel yang tutup pada 2020 dan ratusan toko ritel yang tutup di tahun ini. Hal itu tidak lepas dar dampak pandemi Covid-19 yang tak kunjung usai.

Roy menjelaskan dengan data indikatornya bahwa pada 2020 ada 5-6 toko ritel yang tutup setiap harinya, jika ditotalkan kira-kira sudah ada 1.300 toko ritel yang tutup imbas pademi. Kemudian tahun ini, pada tiga bulan pertama ada 1-2 toko ritel yang tutup per harinya, sehingga totalnya sekitar 1. 500. Dengan kondisi tersebut, Roy pun memerkirakan kerugian yang didapat oleh pengusaha ritel setelah adanya penutupan kerugian pengusaha pun bisa miliaran.

Roy meminta pemerintah bisa memprioritaskan pengusaha ritel agar sektor ritel tidak mati bahkan berdampak pada usaha lainnya. Roy mengatakan jika ritel tutup maka juga berdampak pada pabrik makanan dan minuman yang juga akan terdampak.