Fintech P2P lending atau kerap disebut pinjaman online (pinjol) yang ilegal banyak dikendalikan asing, bahkan mayoritas server mereka berada di luar negeri. Karena itu, perlu ada kerja sama lintas negara untuk memberantasnya.“Kalau dilihat di Indonesia itu ada 22%, tidak diketahui lokasinya ada 44%, sisanya (sebanyak 34%) ada di luar negeri. Dari sini memang terlihat bahwa pinjol ilegal itu agak rumit untuk diberantas, perlu ada kerja sama lintas negara untuk melakukan pemberantasan,” kata Tongam L Tobing pada acara Zoom in with Primus bertajuk ‘Mencari Solusi Penanganan Pinjol Ilegal’ yang disiarkan langsung Beritasatu TV, Kamis (22/7). 

Tongam menuturkan, banyak dari korban pinjol ilegal yang belum paham betul mengenai layanan jasa keuangan. Mereka juga tidak melakukan cek legalitas produk atau entitas yang menawarkan. Maka dalam hal ini, edukasi dan sosialisasi mengenai fintech lending menjadi penting untuk diakselerasi. Tapi hal yang memang tidak bisa dipungkiri adalah banyak dari masyarakat terjerat pinjol ilegal karena kebutuhan dana yang mendesak, sementara keluarga atau teman belum bisa membantu, serta belum terjamah jasa keuangan konvensional. Rentetan masalah itu yang membuat masyarakat terpaksa meminjam ke pinjol ilegal yang dalam operasinya sarat akan tindak kejahatan.

(Oleh - HR1)

Perusahaan pelopor sistem pembayaran dan prinsipal layanan ATM Bersama, PT Artajasa Pembayaran Elektronis (Artajasa) dan PT Aplikanusa Lintasarta (Lintasarta) sebagai penyedia layanan solusi total teknologi informasi dan komunikasi (TIK), berkolaborasi menghadirkan layanan baru, Third Party Card Management (TPCM). Kolaborasi konsorsium ini didukung PT Worldline Internasional Indonesia (Worldline). Direktur Utama Lintasarta, Arya Damar mengungkapkan, TPCM merupakan solusi lengkap untuk pengembangan proses bisnis produk berbasis kartu kredit hingga paylater account. “Layanan Third Party Processor (TPP) pertama di Indonesia ini terbilang lengkap dengan cakupan layanan aktivasi, transaksi, pembuatan tagihan, hingga pengawasan dari fraud,” kata Arya melalui virtual conference, Kamis, (22/7). Dia mengatakan, salah satu pilihan efisien yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan pihak ketiga yang dapat mendukung sistem dan menangani operasional dari proses bisnis berbasis kartu hingga paylater account. “Untuk itu, layanan TPCM ini menjadi jawaban atas kebutuhan institusi perbankan ataupun institusi keuangan lainnya,” tandas Arya. 

(Oleh - HR1)

Lembaga pemeringkat internasional Standard and Poor’s (S&P) mempertahankan peringkat utang atau sovereign credit rating Indonesia pada outlook negatif. Peringkat utang ini dipertahankan karena pemulihan ekonomi berjalan lambat, sejalan dengan peningkatan kasus Covid-19 yang turut menekan kinerja ekonomi Indonesia. Economist Asia-Pacific S&P Global Ratings Vishrut Rana menjelaskan, tekanan dari meningkatnya kasus Covid-19 dan terganggunya proses pemulihan ekonomi juga berimplikasi terhadap kinerja fiskal pemerintah tahun ini. “Ini dapat menghambat laju konsolidasi fiskal menuju 2022, tergantung pada beratnya perlambatan,” ujar dia dalam laporan yang dikutip pada Kamis (22/7).

Meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengindikasikan bahwa pemerintah akan menekan defisit fiskal 2022 menjadi di kisaran 4,8% PDB, sehingga defisit di 2023 bisa maksimal 3%, namun ia menilai, masih ada tantangan yang harus dihadapi untuk mencapai target tersebut. Lebih lanjut ia mengatakan, kunci untuk memperbaiki kinerja fiskal ini sangat bergantung pada kecepatan pemulihan ekonomi dalam kurun waktu 2022 hingga 2024. Apabila pemulihan ini tidak dioptimalkan, maka masih akan susah untuk menerapkan langkah-langkah kebijakan penambahan pendapatan negara yang sudah disusun oleh otoritas. Sebagai informasi, S&P pada 17 April 2021 mempertahankan peringkat utang Indonesia pada BBB dan merevisi outlook dari stabil menjadi negatif. Kemudian, pada 22 April 2021, S&P mempertahankan outlook negatif, dan kini lembaga tersebut tetap mempertahankannya.

(Oleh - HR1)

Pemerintah terus mendorong belanja produk dalam negeri (PDN) di sektor pendidikan, khususnya produk teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Pemerintah berencana memborong TIK lokal untuk bidang pendidikan senilai Rp 17 triliun hingga 2024. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pemerintah berupaya tidak mengimpor barang untuk bidang pendidikan, khususnya TIK. Tujuan utama adalah meningkatkan penggunaan produk TIK dalam negeri. “Jadi harus dibasmi orang-orang yang masih bermain-main di sini, karena belanja TIK lokal masih rendah, dibandingkan impor. Saya kira selama empat tahun ke depan, pemerintah akan membelanjakan Rp 17 trilliun untuk TIK lokal. Kami mau ini secara bertahap TIK dibuat di dalam negeri,” ujar dia dalam konfrensi pers virtual, Kamis (22/7). Luhut memerinci, untuk anggaran 2021, total kebutuhan Kemendikbud ristek dan pemerintah daerah untuk pengadaan laptop mencapai 431.730 unit senilai Rp 3,7 triliun, terdiri atas 189.165 unit senilai Rp 1,3 triliun melalui APBN 2021 dan 242.565 unit senilai Rp 2,4 triliun melalui dana alokasi khusus (DAK) fisik pendidikan. “Saat ini, telah dilakukan pernyataan kontrak atas penggunaan PDN senilai Rp 1,1 triliun,” ucap dia.

(Oleh - HR1)

Jakarta - Sekitar 1.500 toko ritel modern tutup hingga selama 2020 hingga kuartal I-2021, dihantam pandemi Covid-19. Akibatnya, total kerugian peritel modern sekitar Rp 7,5 triliun, dengan asumsi rata-rata investasi satu gerai Rp 5 miliar. Tren ini masih bisa berlanjut. Apalagi, pemerintah memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat hingga 25 Juli 2021, tanpa memberikan bantuan ke sektor ritel. Kini, pemerintah memakai istilah PPKM level 1-4, menggantikan PPKM darurat yang berlaku 3-20 Juli lalu. 

Penurunan juga dirasakan oleh format toko kelontong atau minimarket yang masih menikmati pertumbuhan pada 2020. Pada tiga bulan 2021, ritel minimarket turun 4,2%, setelah sepanjang 2020 menjadi satu-satunya format ritel modern yang tumbuh 4,8%. Keadaan ini akhirnya membuat pekerja ritel dirumahkan atau kena pemutusan hubungan kerja (PHK). Bahkan, tak menutup kemungkinan dampaknya bisa lebih besar. Pengusaha mal kehilangan potensi pendapatan Rp 5 triliun selama PPKM darurat. Pendapatan pusat perbelanjaan itu berasal dari sewa dan juga service charge yang dibayar oleh para penyewa atau para peritel yang ada di dalam suatu perbelanjaan. 

(Oleh - IDS)

Jakarta - Dailybox, perusahaan rintisan (start-up) makanan dan minuman, meraih pendanaan seri A dengan nilai berkisar US$ 1-5 juta. Pendanaan ini dipimpin oleh Vertex Ventures SEA beserta Kinesys Group. CO-Founder dan CEO Dailybox Kelvin Subowo mengatakan, melalui pendanaan ini, Dailybox berencana untuk mempercepat ekspansi bisnis ke seluruh Indonesia dan mengembangkan sistem Dapur Terpusat. Saat ini, Dailybox telah hadir di beberapa kota di Pulau Jawa, Sumatera Utara, dan juga Bali. 

Pertumbuhan bisnis Dailybox berbanding lurus dengan prediksi pertumbuhan industri layanan pesan antar makanan di Asia Tenggara. Laporan Google Temasek, Bain & Company tahun 2020 menyatakan bahwa Gross Merchandise Volume (GMV) industri layanan pesan antar makanan di Asia Tenggara diprediksi mencapai US$ 23 miliar pada 2025. Angka tersebut menunjukkan tingkat pertumbuhan rata-rata per tahun di industri hampir 30%.

Kinesys memiliki visi untuk mendukung pertumbuhan bisnis startup lokal. Sejak awal, pihaknya berfokus untuk memberikan pendanaan pada startup yang tidak hanya memiliki model bisnis yang bagus, tapi juga memiliki rencana profitabilitas yang jelas dan berkelanjutan. Dailybox  merupakan bagian dari The Daily Group atau PT Sendok Garpu Internasional, yang berdiri sejak tahun 2018. Grup ini menaungi beberapa brand F&B lainnya seperti menu sushi-to-go, Shirato dan minuman segar, Anytime.

(Oleh - IDS)

Jakarta - Perusahaan rintisan (start-up) di bidang e-commerce, GudangAda mengantongi pendanaan lebih dari US$ 100 juta atau hampir Rp 1,5 triliun dalam putaran pendanaan Seri B yang dipimpin oleh Asia Partners dan Falcon Edge Capital. CEO GudangAda mengatakan, dana terbaru ini akan digunakan untuk memperbesar tim GudangAda, serta memperkuat ekosistem perusahaan, seperti layanan logistik, sistem pembayaran (POS/SaaS), pemesaran, data, dan layanan keuangan. GudangAda juga berencana memperkuat posisinya dengan mengembangkan teknologi artificial intelligence (AI) agar dapat menawarkan layanan personalisasi terbaik bagi para pedagang UMKM. 

Minat investor yang kuat didorong oleh kemampuan GudangAda memacu pertumbuhan bisnis.    Hal ini terlihat dari keberhasilannya memonetisasi pasar sejak kuartal I-2020. GudangAda merupakan salah satu platform e-commerce B2B yang berhasil membukukan net merchandise value (NMV) sebesar US$ 6 miliar dalam kurang dari 3 tahun, dan nilai investasi terakumulasi kurang dari US$ 35 juta dengan rasio efisiensi permodalan sebesar 170 kali. 

GudangAda telah bekerjasama dengan para pemilik bisnis kendaraan dan gudang, termasuk juga diantaranya dengan UMKM member GudangAda. GudangAda juga menawarkan sistem layanan manajemen transportasi dan gudang yang dinamis untuk memudahkan mitra mendigitalisasi bisnisnya. Menawarkan one-stop solution kepada UMKM Indonesia, GudangAda telah memperluas kategori produknya ke segmen obat-obatan atau farmasi, kemasan, peralatan rumah tangga, dan alat tulis. Ekspansi kategori ini didorong melalui kemitraan end to end (E2E) dengan prinsipal, distributor, pedagang besar, dan eceran di dalam rantai pasokan. Sejak ekspansi dilakukan pada awal tahun 2021, puluhan ribu UMKM telah bertransaksi dalam kategori baru tersebut. 

(Oleh - IDS)

Penerimaan perpajakan pada paruh pertama tahun 2021 tumbuh positif. Kementerian Keuangan mencatat: setoran pajak pada semester I-2021 mencapai Rp 557,8 triliun, naik 4,89% dibanding periode sama 2020 sebesar Rp 531,77 triliun. Hanya, saat penerimaan pajak naik tipis, klaim pengembalian pajak atau restitusi sebaliknya, melesat tinggi. Realisasi restitusi pajak pada semester I-2021 mencapai Rp 110,79 triliun. Angka ini naik 18,86% ketimbang periode sama tahun lalu yang hanya Rp 93,21 triliun. Restitusi pajak terbesar berasal dari; Pertama, pajak pertambahan nilai (PPN) dalam negeri sebesar Rp 74,1 triliun, naik 8,65% year on year (yoy). Kedua, restitusi pajak penghasilan (PPh) Pasal 25/29 badan sebesar Rp 31,3 triliun, melonjak 31,28% yoy. Sisanya berasal dari jenis pajak lainnya.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kemkeu Neilmaldrin Noor menjelaskan naiknya restitusi PPN dalam negeri lantaran banyak barang yang dijual pengusaha, tapi tidak laku. Walhasil pajak konsumen berupa PPN yang telah dibayar pengusaha harus dikembalikan. Sementara, restitusi PPh badan naik karena wajib pajak banyak yang lebih bayar pada 2020 lalu. Neilmaldrin menyebut, kondisi ini mengindikasikan banyak wajib pajak yang merugi pada 2020 lalu. "Pertumbuhan restitusi PPh badan didominasi oleh pertumbuhan restitusi normal tahun pajak 2020 yang jatuh tempo pada bulan Mei 2021," tandas Neilmaldrin kepada KONTAN, Kamis (22/7).

Di saat banyak bisnis akibat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat, transaksi  e-commerce dan uang elektronik malahan melejit. Bank Indonesia (BI) mencatat, nilai transaksi e-commerce pada semester satu 2021 meningkat sebesar 63,36% yoy menjadi Rp 186,75 triliun. BI juga memproyeksikan, sampai akhir tahun transaksi tersebut meningkat 48,4% yoy mencapai Rp 395 triliun.

Pertumbuhan ini seiring meningkatnya akseptasi dan preferensi masyarakat untuk berbelanja daring, perluasan dan kemudahan sistem pembayaran digital, serta akselerasi digital banking, ujar Gubernur BI Perry Warjiyo dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7). Lalu untuk nilai transaksi uang elektronik di periode yang sama juga melonjak 41,01% yoy atau senilai Rp 132,03 triliun dan diproyeksikan tumbuh 35,7% yoy mencapai Rp 278 triliun untuk keseluruhan tahun 2021. BI terus mempercepat implementasi kebijakan sistem pembayaran sesuai BSPI 2025 dalam rangka mendorong akselerasi digitalisasi ekonomi dan keuangan yang inklusif dan efisien, ujarnya.

Sudah lebih dari setahun wabah korona melanda Indonesia, dunia usaha masih terkena pukulan ganda. Selain efek pandemi Covid-19, kebijakan PPKM turut menekan kinerja para pebisnis, terutama di sektor ritel. Semakin lama Covid-19 mereda, kerugian kerugian para pengusaha kian membengkak. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Modern Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menjelaskan, saat ini daya tahan para peritel mulai goyah. Pasalnya, mereka tahun ini sudah tidak memiliki dana cadangan lagi. Kalau tahun 2020, kami bisa survive karena masih ada dana cadangan, ungkap dia dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7).

Aprindo memproyeksikan, pada tahun 2020 terdapat 1.300 gerai ritel yang tutup, dengan asumsi kerugian mencapai Rp 5 miliar per gerai dalam sebulan. "Bila dihitung per gerai, kerugian kira-kira sekitar Rp 5 miliar per bulan, itu belum termasuk biaya gedung, pajak, listrik, dan lain-lain," ungkap Roy. Namun dia tak merinci ihwal penutupan gerai ritel, apakah tutup sementara atau permanen. Celakanya, jumlah gerai yang tutup pada tahun ini terus bertambah. Menurut Roy, ada sekitar 200-an gerai ritel yang kembali tutup di 2021, sehingga totalnya mencapai 1.500 gerai, yang mencakup ritel swalayan, minimarket dan lainnya. Untuk menekan kerugian, Aprindo meminta kelonggaran kepada pemerintah, yakni membuka kembali gerai ritel seperti halnya pasar tradisional, toko kelontong, warung makan, dan sejenisnya yang boleh beroperasi hingga pukul 21:00 WIB.

Fakta serupa disodorkan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) terkait perkiraan angka kerugian akibat wabah Covid-19. Ketua APPBI, Alphonzus Widjaja bilang, pemberlakukan PPKM Level-4 bisa menggerus pendapatan pusat perbelanjaan hingga total mencapai Rp 5 triliun per bulan. "Potensi kehilangan pendapatan berdasarkan laporan 350 pengelola pusat perbelanjaan di seluruh Indonesia," kata dia, kemarin. Alphonzus mengklaim, khusus selama kebijakan PPKM Darurat, 250 pengelola pusat belanja melaporkan potensi kerugian Rp 3,5 triliun per bulan di Jawa-Bali.

Pelaku usaha terus berusaha mencari cara untuk bertahan. PT Kino Indonesia Tbk (KINO), misalnya, membidik pasar ekspor pada negara yang mulai melandai kasus Covid-19. "Kami evaluasi terhadap produk-produk yang dapat diterima dengan baik di luar negeri," sebut Direktur KINO Budi Muljono kepada KONTAN, belum lama ini. Adapun pengusaha bioskop terpaksa merumahkan karyawan menyusul penutupan pusat perbelanjaan demi menekan biaya operasional. "Mereka diberikan upah 50% dari yang biasa diterima, bahkan ada yang tidak diberikan upah selama bioskop tutup, mengingat beban operasional yang berat bagi pengusaha bioskop, kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Gabungan Pengusaha Bioskop Seluruh Indonesia (GPBSI), Djonny Syafruddin. Peritel sepeda Rodalink juga memacu penjualan digital setelah 48 outlet mereka harus tutup sementara selama PPKM Level 4. "Kami melayani digital melalui via WhatsApp," ujar Rina Mutia, Marketing Communication Rodalink Indonesia, dalam keterangan resmi, kemarin.