Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengungkapkan, sebanyak 162 perusahaan dari 10 negara dengan total rencana investasi US$ 84,18 miliar atau setara Rp 1.222 triliun menyatakan minat untuk merelokasi atau ekspansi usaha ke Indonesia. Bahkan, 23 perusahaan di antaranya, dengan total rencana investasi US$ 8,13 miliar, sudah memastikan keputusan untuk relokasi atau ekspansi tersebut.

“Sampai saat ini ada 162 perusahaan yang berminat relokasi investasi ke Indonesia, termasuk dari Tiongkok,” ujar Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Ikmal Lukman dalam webinar yang berlangsung akhir pekan lalu. Menurut Ikmal, secara keseluruhan, 162 perusahaan tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja hingga 331.060. Sedangkan 10 negara asal 162 perusahaan tersebut adalah Amerika Serikat, Taiwan, Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Hong Kong, Belgia, Jerman, Swiss, dan Belanda. Ia merinci, 162 perusahaan tersebut terbagi menjadi tiga kelompok, yakni sebanyak 23 perusahaan sudah pasti melakukan relokasi atau diversifikasi investasi ke Indonesia de ngan rencana nilai investasi sebesar US$ 8,13 miliar. Investasi tersebut berpotensi menyerap tenaga kerja sebanyak 70.950. Kelompok kedua adalah perusahaan yang memiliki intensi relokasi atau diversifikasi ke Indonesia sebanyak 25 perusahaan dengan nilai investasi sebanyak US$ 35,55 miliar yang berpotensi menyerap tenaga kerja sebanyak 103.680.

(Oleh - HR1)

Universitas Pelita Harapan (UPH) membuka program studi (prodi) Magister (S2) Teknik Informatika, salah satunya spesialisasi Komputasi Awan (Cloud) dan Teknologi Blockchain. Khusus Teknologi Blockchain, spesialisasi ini sangat penting diaplikasikan untuk menopang ekonomi masa depan. Founder Lippo Group Mochtar Riady pun mengapresiasi inisiatif UPH karena blockhain yang merupakan sistem penyimpanan data digital yang terhubung melalui kriptografi kini menjadi sangat penting, khususnya untuk mencegah pemalsuan dan meningkatkan efisiensi dalam sistem keuangan. “Kita sudah menyaksikan Bitcoin menggunakan blockchain, sehingga Bitcoin menjadi suatu alat pembayaran yang tidak bisa di-hack oleh siapa pun. Ini sangat penting bagi perkembangan perekonomian dunia akan datang,” kata Mochtar, dalam webinar peluncuran prodi Magister Teknik Informatika UPH, Sabtu (17/7). Menurut dia, teknologi blockchain bisa mencegah terjadinya pemalsuan karena barang apa pun bisa terdeteksi keasliannya

Dia melanjutkan, hal yang terpenting untuk mendorong penetrasi blockchain di Indonesia, pertama, harus didorong dari pemerintah, dan kedua, dimulai dari unit-unit yang kecil. “Katakan Lippo, bisnis ini, mungkin kita bisa mulai menggunakan blockchain dalam pembukuan. Di situ bisa terus berkembang. Kalau setiap grup bisnis mempunyai pandangan begini, maka perkembangan, pertumbuhan teknologi blockchain akan sangat cepat,” ujarnya.

(Oleh - HR1)

Tren kenaikan harga minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) di pasar internasional pada paruh pertama tahun ini akan berlanjut pada periode paruh kedua. Permintaan yang masih tinggi, terutama dari pasar India, menjadi pemicu kenaikan harga komoditas perkebunan tersebut. Harga CPO pada semester II-2021 diperkirakan bisa meningkat 6-8% dari semester I-2021 dan rata-rata harga komoditas itu sepanjang tahun ini tetap bertengger di angka US$ 1.000 per ton. Dalam data Bank Dunia disebutkan, harga CPO sepanjang semester I-2021 telah mencapai US$ 1.049 per ton. Angka itu jauh melebihi rata-rata harga CPO pada semester I-2020 yang hanya US$ 700 per ton. Selain itu, jauh lebih tinggi dari ratarata harga sepanjang tahun 2020 sebesar US$ 752 per ton dan sepanjang 2019 yang hanya sebesar US$ 601 per ton. Bank Dunia sendiri memproyeksikan harga CPO sepanjang tahun ini di angka US$ 975 per ton dan pada 2022 sebesar US$ 983 per ton. 

Sementara itu, harga CPO di Bursa Malaysia juga menunjukkan tren peningkatan sejak awal bulan ini. Harga CPO sempat turun jauh pada Juni dengan titik terendah RM 3.375 per ton namun pada Juli ini menunjukkan pergerakan hingga di atas RM 3.700 per ton. Harga CPO di Bursa Malaysia sempat menyentuh RM 4.500 per ton pada Mei 2021. Sementara itu, harga CPO di bursa tersebut pada Senin (12/7) mencapai RM 3.863 per ton dan terus menanjak menjadi RM 4.111 per ton pada Kamis (15/7). Wakil Ketua Umum III Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) Urusan Perdagangan dan Keberlanjutan Togar Sitanggang menuturkan, harga CPO pada semester II2021 masih akan menguat de ngan kenaikan dibanding semester I-2021 di kisaran 8% dan hingga akhir tahun harga CPO tetap di angka US$ 1.000 per ton. Faktor utama yang mempengaruhi harga CPO tetap berada di level terkuatnya adalah permintaan terhadap minyak nabati dunia yang terus meningkat, terutama untuk soybean yang diekori CPO. “Harga CPO pasti akan mengikuti permintaan soy bean, jika harga soybean naik pasti harga CPO juga terdampak positif, ikut naik,” kata dia saat dihubungi Investor Daily, Jumat (16/7).

Ekonom senior Indef Fadhil Hasan mengatakan, harga CPO pada semester II-2021 akan terus menguat dan tetap stabil tinggi. Kenaikan harga CPO dipengaruhi permintaan minyak nabati global yang meningkat dan CPO menjadi pilihan komoditas yang dicari. Kebijakan India yang memangkas tarif bea masuk (BM) juga berpengaruh pada harga CPO global ditambah India merupakan pasar ekspor terbesar Indonesia. Karena kondisi Covid-19 di India semakin meningkat maka pemerintahnya memberlakukan insentif pemangkasan tarif BM dan kebijakan ini berdampak positif pada pergerakan harga CPO. “Harga CPO terus membaik dan akan terus menguat hingga akhir tahun, saya tidak bisa memperkirakan pada level berapa tetapi tidak akan menurun,” ujar dia, Sabtu (17/7)

(Oleh - HR1)

Regulasi sistem pengelolaan tuna di Indonesia telah cukup lengkap dan memadai dengan mengadopsi sistem yang bersifat regional dan internasional. Dalam mengelola sumber daya ikan tuna, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi dan mengadopsi aturan internasional ke dalam hukum nasional terkait pemanfaatan tuna dan sejenisnya sehingga pengelolaan ikan tuna di Tanah Air berjalan lancar. Contoh, aturan dasar dalam United Nations Convention on The Law of The Sea (Unclos) 1982 pasal 64 telah diratifikasi Pemerintah RI melalui UU No 17 Tahun 1985 yang salah satu isinya adalah pemanfaatan dan konservasi tuna di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan laut lepas harus dilakukan melalui kerja sama internasional. Indonesia hingga saat ini juga tercatat sebagai anggota Indian Ocean Tuna Commission (IOTC), ini membuktikan bahwa potensi tuna yang ada di Indonesia sangat menjanjikan. 

Direktur Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Trian Yunanda mengatakan, pemerintah juga sudah membuat beberapa payung hukum pengelolaan tuna melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP). “Regulasi internasional sudah banyak yang diratifikasi. Apabila pemerintah tidak meratifikasi peraturan internasional tentang tuna ke dalam peraturan nasional maka risikonya ikan tuna asal Indonesia tidak bisa diekspor dan ditolak oleh pasar dunia, padahal tuna termasuk produk unggulan,” kata dia saat diskusi daring bertema Menuju Pengelolaan dan Keberlanjutan Produksi Ikan Tuna Indonesia, kemarin.

(Oleh - HR1)

Peta jalan kendaraan listrik di Indonesia sudah meluncur, berikut dengan target operasional pabrik baterai listrik. Bagaimana pengaruhnya terhadap kinerja dan saham emiten produsen nikel?. Penjualan mobil listrik di dalam negeri pada semester I/2021, memang mengalami perbaikan angka ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Namun, bisnis segmen kendaraan ini bukannya tanpa kendala.Meski meningkat, angka penjualan yang berkisar 1.900 unit pada paruh pertama tahun ini, masih jauh dari kata memuaskan. Apalagi, jika ditarik ke target pemerintah.Atas situasi tersebut, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyebut harga sebagai faktor kunci.“Kalau ingin berkembang di Indonesia, kita perlu menekan harga mobil listrik di bawah Rp300 juta agar daya beli masyarakat dapat menjangkau,” kata Ketua Umum Gaikindo Yohannes Nagoi dalam seminar daring, Rabu (14/7).

Seperti diutarakan Kementerian BUMN usai pembentukan Indonesia Battery Company (IBC) pada Maret 2021, kemitraan dari berbagai produsen kelas dunia untuk memproduksi kendaraan di Indonesia diharapkan bakal menekan harga. Begitu pula pembentukan holding baterai listrik yang bertugas menyiapkan infrastruktur pengisian daya berikut ketersediaan baterai.Khusus untuk perkara terakhir, bukan cuma Erick Thohir dan Kementerian BUMN yang memberi penegasan. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmitra juga yakin dengan makin agresifnya produksi baterai listrik, maka secara otomatis harga mobil listrik juga bakal lebih terjangkau. Dalam roadmap yang disebut Agus, secara spesifik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menargetkan penjualan mobil tahunan di Indonesia bisa menembus 2,1 juta unit dan ekspor 900.000 unit, atau total 3 juta unit pada 2030. Dari angka tersebut, sebanyak 20% atau 600.000 unit di antaranya ditargetkan berjenis mobil listrik.

Di sisi lain, produsen nikel seperti enggan terlambat menangkap sinyal yang dimaksud pemerintah. Seperti diketahui, komoditas tambang ini merupakan salah satu bahan baku utama dalam produksi baterai kendaraan listrik.PT Aneka Tambang Tbk. (ANTM) alias Antam misal, menargetkan produksi biji nikel sebanyak 8,44 juta metrik ton sepanjang tahun ini. Jumlah tersebut hampir dua kali lipat dibandingkan realisasi produksi nikel perseroan yang berkisar 4,67 juta metrik ton pada 2020.Sementara itu, penjualan feronikel Antam juga ditargetkan bisa mencapai 26.000 ton nikel dalam feronikel (TNi), naik dari produksi 25.970 TNi pada tahun lalu.Dari sisi penjualan, Antam mematok target bijih nikelnya terjual 6,71 juta metrik ton pada tahun ini, meningkat 104% dari realisasi penjualan 3,3 juta metrik ton sepanjang tahun lalu. Untuk penjualan feronikel, perusahaan masih mematok target 26.000 TNi atau tak beda jauh dari tahun lalu.

(Oleh - HR1)

Pemerintah sejauh ini belum menerbitkan regulasi mengenai harga acuan oksigen dan tabung oksigen di tengah lonjakan permintaan dan harga. Namun keputusan untuk membebaskan bea masuk terhadap dua produk esensial tersebut diharapkan dapat mempercepat terciptanya keseimbangan pasokan dan permintaan. Di sisi lain, Kementerian Perdagangan mengancam pembekuan dan pencabutan izin usaha bagi badan usaha yang terbukti menaikkan barang keperluan penanganan Covid-19 di atas batas wajar.Direktur Industri Kimia Hulu Kementerian Perindustrian Fridy Juwono menjelaskan pembebasan bea masuk diberikan sebagai antisipasi pasokan. Sementara untuk tabung gas dan isotank, Indonesia merupakan net importer.“Dengan regulasi ini, perusahaan sekarang bisa melakukan impor dengan lebih leluasa. Saat ini kondisinya mirip seperti awal pandemi ketika kita membutuhkan masker tambahan impor, relaksasi diperlukan sehingga masyarakat bisa segera akses barangnya,” katanya, Minggu (18/7).Fridy mengatakan sebagian besar produksi oksigen sebelumnya ditujukan untuk industri. Oksigen pun didistribusi dalam bentuk gas melalui pipa penyaluran. Sementara itu, oksigen untuk medis memiliki kriteria bentuk cair dengan tingkat kemurnian yang berbeda.

Senada, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan sekaligus juru bicara untuk penanganan Covid-19, Siti Nadia Tarmizi mengatakan sejauh ini belum ada regulasi harga eceran tertinggi untuk oksigen dan tabung oksigen.Dia tidak memperjelas apakah pemerintah akan menerbitkan regulasi HET dalam waktu dekat. Namun jika merujuk pada laporan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), terdapat lonjakan harga untuk oksigen portable di kisaran 16%—900% di pasaran.Adapun harga tabung oksigen ukuran 1 m3 di lokapasar bervariasi di kisaran Rp500.000—Rp700.000.Merujuk data Covid-19 Oxygen Needs Tracker yang dirilis oleh Path.org, kebutuhan oksigen harian Indonesia per 16 Juli 2021 mencapai 1,85 juta meter kubik (m3). Jumlah ini jauh meningkat dibandingkan dengan kebutuhan rata-rata per 5 Juli yang berkisar di angka 1,07 juta m3 dan kebutuhan harian rata-rata pada April yang berada di kisaran 200.000 m3.Kementerian Kesehatan juga melaporkan bahwa kebutuhan oksigen harian di Jawa Bali telah melampaui pasokan harian dari para produsen. Jika dikalkulasi, kebutuhan oksigen di wilayah tersebut mencapai 2.032 ton per hari.

Profesi ilmuwan data (data scientist) diyakini memiliki prospek cerah seiring langkah pemerintah untuk menggenjot transformasi digital dan perkembangan ekosistem perusahaan rintisan (startup). Bendahara Asosiasi Modal Ventura dan Startup Indonesia (Amvesindo) Edward Ismawan Chamdani mengatakan kebutuhan ilmuwan data terus meningkat karena basis pengambilan keputusan di semua sektor sudah harus berdasarkan data. “Kembali ke pengambilan keputusan yang tepat akan membuat sumber daya dan fokus setiap sektor kita lebih sesuai dengan kebutuhan pasar dan tepat sasaran dalam menjalankan bisnis,” ujarnya, Minggu (18/7/2021).

Berdasarkan data Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), sekitar 69 persen perusahaan fintech mengalami kesenjangan sumber daya manusia (SDM) di bidang ilmuwan data. Akibatnya sebagian dari perusahaan fintech merekrut tenaga kerja asing untuk untuk menambal kesenjangan tersebut. Direktur Digital Business PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (TLKM) Muhammad Fajrin Rasyid mengatakan profesi tersebut makin dibutuhkan lantaran maraknya kemunculan perusahaan rintisan (startup) di Indonesia. “Data science merupakan profesi yang sangat dibutuhkan di Indonesia maupun mungkin di dunia. Ini adalah salah satu keterampilan yang relevan dan hampir dibutuhkan di semua startup. Di Indonesia masih banyak permintaannya ketimbang pasokannya,” ujarnya. Menurutnya, profesi data scientist sangat dibutuhkan, sebab banyak perusahaan mengandalkan penggunaan mahadata (big data) dan ilmu data (data science) yang diperlukan untuk melakukan analisis dalam memprediksi perkembangan bisnis, industri maupun bidang-bidang lain di masa depan.

(Oleh - HR1)

Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat hingga akhir Juli 2021 berpotensi menjadi sentimen positif bagi emiten jasa logistik, terutama jika transaksi e-commerce makin meningkat.Pembatasan aktivitas masyarakat yang dipicu oleh pandemi memang menyebabkan banyak gerai ritel offline mengalami tekanan penjualan. Namun, hal itu tidak berarti masyarakat telah mengurangi belanja secara signifikan.

Pelonggaran pembatasan sosial sebelumnya memang sempat kembali menggairahkan transaksi offline, tetapi dengan berlakunya PPKM Darurat bulan ini, tren pergeseran ke belanja online bakal kembali berlanjut.Emiten pengantaran barang, PT Satria Antaran Prima Tbk. (SAPX) atau SAP Express mengami hal itu. Sebelumnya, pelonggaran aktivitas masyarakat turut mendongkrak permintaan jasa logistik, sebab banyak pelaku usaha offline yang kembali buka dan turut membutuhkan jasa logistik.Di sisi lain, kontribusi dari segmen e-commerce tetap kuat seperti biasa. Total volume pengiriman SAP Express mengalami kenaikan sekitar 15% hingga 20% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun sebelumnya. “Dari sisi kinerja justru mengalami peningkatan, semasa PPKM transaksi digital naik hingga 32%. Industri kurir adalah turunan dari industri e-commerce. Jadi, secara langsung atau tidak langsung peningkatan transaksi digital ini memberikan kontibusi positif terhadap kinerja kami,” urainya, Minggu (18/7).

Laporan Badan Pusat Statistik (BPS) nilai ekspor sektor pertanian pada Juni 2021 mengalami kenaikan sebesar 33,04% (M-to-M) atau sebesar 15,19 persen secara (yoy). Kenaikan terjadi setelah komoditas tanaman obat, aromatik, rempah, kopi, dan sarang burung walet memberi sumbangsih besar dalam kinerja ekspor kita selama Juni 2021.

BPS mencatat nilai ekspor pertanian mencapai US$ 0,32 miliar, Menanggapi hal tersebut, Wakil Menteri Pertanian RI Harvick Hasnul Qolbi menyampaikan bahwa capaian itu harus disyukuri dan terus optimistis untuk meningkatkan kinerja ekspor Indonesia.

Harvick menambahkan, pemerintah juga menyiapkan dukungan untuk sektor pertanian. Presiden Jokowi mengharapkan sektor pertanian dapat menyerap 1/3 dari dana KUR yang tersedia. Menurut data hingga bulan ini sudah Rp 40 triliun yang sudah tersalurkan.

Sudah lebih dari sepekan pelaku usaha ekspor-impor mengeluhkan gangguan yang terjadi pada sistem layanan kepabeanan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA). Ketua Umum Badan Pengurus Pusat Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia, Subandi, berujar, gangguan pada sistem milik Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan ini membuat arus barang tersendat di berbagai pelabuhan.

Dampaknya luar biasa terhadap ketersediaan pasokan bahan baku, barang modal, dan barang jadi. Selain itu, gangguan CEISA menimbulkan biaya yang sangat tinggi. Bahkan ia memperkirakan efeknya masih terasa setelah sistem pulih.

Pelaku usaha harus merogoh kocek lebih dalam untuk membayar biaya tambahan akibat penumpukan kontainer. Kemudian Subandi dan kawan-kawan juga harus membayar biaya pemindahan lokasi serta denda demurrage (batas waktu pemakaian peti kemas). Subandi menghitung kerugian yang diderita importir bisa mencapai ratusan miliar rupiah akibat gangguan pada CEISA sejak 8 Juli lalu itu.

Dalam beberapa hari terakhir, database sistem CEISA yang dipakai Bea dan Cukai dalam pelayanan kepabeanan dan cukai mengalami gangguan. Dampaknya, beberapa aplikasi pelayanan kepabeanan dan cukai terganggu secara signifikan. Gangguan tersebut mengakibatkan layanan kepabeanan.