Demam IPO Big Tech Melanda Investor RI
Pandemi Cavid-19 belum menunjukkan tanda-tanda akan berakhir meski terjadi sedikit penurunan dalam tiga hari terakhir. Ekonomi kembali slow down setelah sempat menggeliat pada semester pertama 2021. Tapi, di pasar modal, tetap ada kegairahan. Para investor milenial dilanda demam initial public offering (IPO) atau penawaran umum saham big-tech. IPO saham PT Bukalapak Tbk sedang berjalan. Perusahaan Go-To yang lebih berencana masuk pasar modal sepertinya disalip oleh Bukalapak yang akan menawarkan 25,7 miliar lembar sahamnya di harga Rp 750- 850 pada 28-30 Juli 2021. Kendati demikian, Go-To, perusahaan hasil merger Gojek dan Tokopedia tetap melakukan penawaran umum tahun ini. Selain Bukalapak, ada tiga big-tech lain yang siap masuk bursa tahun ini, yakni Go-To, Traveloka, dan J&T Express. Yang disebut big-tech adalah perusahaan besar yang bergerak di bidang informations and communication technology (ICT) atau teknologi informasi dan komunikasi.
Rencana IPO big-tech telah memicu harapan baru di pasar modal. Pertama, selama ini, dana asing masuk ke Indonesia langsung ke perusahaan rintisan. Dana disuntikkan ke startup oleh perusahaan asing hingga perusahaan rintisan itu menjadi big-tech, unicorn dan decacorn. Para investor pasar modal mengharapkan agar asing yang menyuntikkan dana ke startup itu kini beralih ke pasar modal dengan ikut membeli saham-saham big-tech, baik pada saat IPO maupun di pasar sekunder. Kedua, dana asing yang mencari lahan investasi di dunia sangat banyak. Paling tidak, ada US$ 40 miliar dana asing yang siap masuk ke pasar modal Indonesia. Jika dana ini bisa masuk ke pasar modal Indonesia, market cap di BEI yang baru sekitar Rp 7.000 triliun lebih akan menggelembung menembus Rp 8.000 triliun hingga akhir tahun. Agar dana asing ini masuk ke pasar modal Indonesia, big-tech Indonesia tidak boleh hanya listing di bursa di luar negeri, di AS atau Singapura. Kalau pun listing di luar energi, kita mengharapkan dual listing. Ketiga, IPO tiga big-tech tahun ini dan bakal puluhan hingga ratusan pada tahun-tahun akan datang meningkatkan daya tarik pasar saham Indonesia, baik daya tarik bagi pemodal asing maupun para investor lokal, khususnya para milenial. Jumlah investor di BEI per Juni 2021 sudah mencapai 5,6 juta, naik 56,5% dari 2,5 juta akhir Desember 2019.
Keempat, masuknya big-tech akan menambah alternatif investasi di BEI. Para investor kini bisa melihat peluang untuk meraih capital gain dari perusahaan teknologi.
Kelima, dengan masuknya big-tech di BEI, komposisi top ten berdasarkan market cap kemungkinan besar akan berubah. Hingga 16 Juli 2021, Bank Central Asia (BBCA) memimpin market cap di BEI dengan nilai Rp 745,7 triliun, disusul Bank BRI (BBRI) di urutan kedua sebesar Rp 468,9 triliun, PT Telekomunikasi Indonesia (TLKM) Rop 314 triliun, Bank Mandiri (BMRI) Rp 271,4 triliun, Bank Jago (ARTO) Rp 218,1 triliun, Astra International (ASII) Rp 197,6 triliun, Unilever (UNVR) Rp 196,5 triliun, Chandra Asri (TPIA) Rp 170,8 triliun, Elang Mahkota (EMTK) Rp 153,6 triliun, dan DCI Indonesia (DCII) sebesar Rp 140,6 triliun.
(Oleh - HR1)
BPS: Sektor Industri Mulai Bergerak
Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat
nilai impor bahan baku/penolong pada Juni 2021
mencapai US$ 13,04 miliar, atau naik 19,15% dibandingkan Mei 2021 (month to month/mtm) atau naik
72,09% dibandingkan Juni 2020 (year on year/yoy).
“Informasi ini cukup menarik
karena impor bahan baku/penolong
dampaknya akan baik terhadap kinerja sektor riil. Kenaikan impor bahan
baku/penolong mengindikasikan
sektor industri mulai bergerak,” ucap
Kepala BPS Margo Yuwono dalam
telekonferensi pers, Kamis (15/7).
Sementara itu, nilai impor barang
modal mencapai US$ 2,55 miliar.
Angka ini menunjukkan kenaikan
35,02% mtm atau 43,42% yoy. Menurut Kepala BPS, peningkatan impor
barang modal ini akan bagus buat
Indonesia karena terkait peningkatan
kapasitas produksi. “Harapannya
kalau kapasitas produksi mulai meningkat, produksi juga meningkat,”
ucap Margo Yuwono.
Menurut sektor, ekspor nonmigas
hasil industri pengolahan Januari–
Juni 2021 naik 33,45% dibanding
periode yang sama 2020, demikian
juga ekspor hasil pertanian naik
14,05% serta ekspor hasil tambang
dan lainnya naik 41,21%.
“Kalau dilihat dari kinerja ekspor
menunjukkan indikator baik, karena
secara year on year ekspor meningkat
54,46%. Diantaranya karena industri
tambang dan pertanian meningkat,”
ucap Margo Yuwono.
Impor migas Juni 2021 senilai US$
2,30 miliar, naik 11,44% mtm atau naik
239,38% yoy. Impor nonmigas Juni
2021 senilai US$ 14,93 miliar, naik
22,66% mtm atau naik 48,08% yoy
(Oleh - HR1)
Unicorn-Decacor Berpeluang Mendominasi Indeks LQ45 dan MSCI
Sebanyak tiga unicorn dan decacorn akan mencatatkan sahamnya (listing) di Bursa Efek Indonesia (BEI), menyusul PT Bukalapak.com Tbk
(BUKA) yang akan listing pada 6 Agustus 2021. Tiga perusahaan tersebut adalah Gojek-Tokopedia (GoTo), PT Global JET Express (J&T Express), dan PT
Tinusa Travelindo (Traveloka). Saham unicorn dan decacorn tersebut berpeluang mendominasi indeks LQ45 dan MSCI.
“Apabila semua perusahaan itu resmi
melantai, bukan tidak
mungkin indeks
LQ45 atau MSCI
akan didominasi oleh perusahaan
teknologi ke depannya,” kata
Komisaris BEI Pandu Patria Sjahrir
dalam acara Investor Daily Summit
2021, Kamis (15/7).
Berdasarkan data, GoTo menjadi
perusahaan dengan nilai kapitalisasi pasar terbesar yakni sebanyak
US$ 18 miliar atau setara dengan
Rp 261 triliun pada tahun lalu. Kemudian, nilai kapitalisasi pasar J&T
Express sebesar US$ 7,8 miliar
atau Rp 113,1 triliun. Bukalapak senilai US$ 6,05 miliar atau Rp 87,72
triliun dan Traveloka mencapai
US$ 2,75 miliar atau setara dengan
Rp 39,87 triliun.
Pada kesempatan yang sama,
Kepala Eksekutif Pengawas Pasar
Modal Otoritas Jasa Keuangan
(OJK), Hoesen mengungkapkan,
tiga perusahaan teknologi berstatus
unicorn dan decacorn dengan total
valuasi mencapai US$ 21 miliar atau
setara Rp 311,75 triliun berencana
melakukan IPO saham.
Beberapa karakteristik tersebut
berlaku bagi perusahaan financial
technology (fintech) atau unicorndecacorn, industri healthcare, dan
industri yang bergerak di bidang
renewable energy, food estate, dan beberapa industri baru yang mungkin
akan berkembang.
Salah satu bentuk penawaran
berbeda yang akan diterapkan OJK
kepada perusahaan unicorn dan
decaron adalah dengan memberlakukan dual class-shares dengan multiple
voting shares. Melalui pengaturan
seperti ini memungkinkan bagi para
pendiri unicorn atau decacorn menjadi para pengendalinya. Sehingga
dapat membangun dan mengembangkan bisnis sesuai visi dan misi
yang sudah direncanakan.
(Oleh - HR1)
Transaksi Sebulan Halodoc Bisa Naik 200%
CEO & CoFounder Halodoc Jonathan
Sudharta mengungkapkan, Halodoc merupakan
platform yang memudahkan
akses kesehatan untuk
masyarakat Indonesia dengan digital. Layanan yang
diberikan, mulai dari memudahkan pasien berkonsultasi
dengan dokter, test Covid-19,
sampai vaksinasi Covid-19.
“Halodoc fokusnya di
last mile. Karena fokus kita
selalu memudahkan akses
kesehatan untuk pasien,”
ungkap Jonathan pada acara
Investor Daily Summit (IDS)
2021 hari ke-3 atau terakhir
pada Kamis (15/7).
“Ketika pandemi datang,
posisi kami sudah siap, dan
transaksi itu terjadi,” tutur
Jonathan. Bahkan, pada tahun ini, ia memprediksi nilai
transaksi akan mengalami
pertumbuhan yang ekstrim. Dia menyebut, dalam
sebulan saja, pertumbuhan
transaksi itu mencapai 200%.
“Jadi, kalau kita lihat ini,
orang dipacu dengan adanya
keterbukaan terhadap
teknologi, dan juga new
normal,” jelas Jonathan.
(Oleh - HR1)
Chiyoda Garap EPC Proyek Smelter Freeport
PT Chiyoda International Indonesia terpilih untuk menggarap kegiatan Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) proyek
Smelter Manyar milik PT Freeport
Indonesia (PTFI).
Hal ini ditandai dengan penandatanganan kontrak kerja sama yang
dilakukan PT Freeport Indonesia
(PTFI) dan PT Chiyoda International
Indonesia.
Kontrak tersebut mencakup pengerjaan proyek pembangunan smelter
berkapasitas 1,7 juta ton konsentrat
per tahun serta fasilitas Precious
Metal Refinery (PMR) di kawasan Java
Integrated Industrial and Ports Estate
(JIIPE), Gresik, Jawa Timur.
Presiden Direktur PTFI Tony Wenas
mengatakan penandatanganan kontrak
ini menegaskan komitmen PTFI untuk
membangun smelter, sesuai dengan
kesepakatan divestasi tahun 2018.
Penandatanganan kontrak kerja
sama dilakukan oleh Direktur PT
Chiyoda International Indonesia Naoto
Tachibana dan Presiden Direktur PTFI
Tony Wenas, disaksikan secara virtual
oleh Direktur
Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya
Mineral Ridwan Djamaluddin, Chief
Executive Officer (CEO) MIND ID
Orias Petrus Moedak, President &
Chief Financial Officer (CFO) Freeport-McMoRan Kathleen Quirk, Chairman Chiyoda Corporation Masakazu
Sakakida, dan Chiyoda Corporation
President Masaji Santo.
Direktur PT Chiyoda International
Indonesia Naoto Tachibana juga menegaskan komitmennya untuk ikut
berkontribusi bagi Indonesia melalui
pembangunan Smelter Manyar. Nao to berharap, pengalaman dan kepe mimpinan Chiyoda sebagai salah
satu perusahaan terkemuka di dunia
akan membantu mewujudkan tujuan
optimalisasi hilirisasi nasional.
(Oleh - HR1)
Ekspansi Data Center, Etisalat-Telkom akan Gelontorkan Dana Rp 1,45 Triliun
Perusahaan telekomunikasi asal Uni Emirat Arab
(UEA), Etisalat, dan PT Telkom Indonesia Tbk (TLKM) berencana
menggelontorkan dana investasi hingga US$ 100 juta atau
setara Rp 1,45 triliun untuk membangun pusat data (data
center) di Nongsa Digital Park, Batam, Kepulauan Riau.
Saat ini, Nongsa Digital Park
memiliki sekitar 160 perusahaan dengan
1.000 pekerja yang berasal dari perusahaan
lokal maupun perusahaan asing.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menerangkan,
untuk mendukung teknologi digital agar
semakin berkembang di Kawasan BatamBintan-Karimun (BBK), pemerintah Indonesia telah meresmikan Nongsa Digital Park
pada Maret 2018. Lokasi ini adalah proyek
utama sebagai digital hub antara Indonesia
dan Singapura.
“Untuk Kawasan BBK, dipersiapkan menjadi hub logistik internasional untuk mendukung integrasi dan persaingan industri,
perdagangan, maritim, dan pariwisata,” ujar
Airlangga dalam rilisnya terkait hasil Pertemuan Tingkat Menteri Enam Kelompok Kerja
Bilateral Singapura-Indonesia.
Sementara itu, Telkom sendiri telah
meresmikan data center NeuCentrIX ketiga
di Meruya, Jakarta. Data center berstandardisasi tier-3 service level assurance ini
dijaminkan memiliki downtime kurang dari
1,6 jam dalam satu tahun (99,98% guaranteed
availability).
Direktur Wholesale & International Service Telkom Dian Rachmawan mengatakan,
langkah menghadirkan data center tersebut
untuk mengakselerasi bisnis paltform digital
sebagai salah satu fokus bisnis digital yang
tengah dijalankan oleh Telkom.
Saat ini, lanjut Dian, data center yang dimiliki oleh Telkom tersebar di 13 kota besar di
Indonesia, yaitu Medan, Batam, Pekanbaru,
Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta,
Surabaya, Denpasar, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado.
(Oleh - HR1)
Emiten Tekstil, PBRX Seriusi Produksi APD
Bisnis, Jakarta - Emiten tekstil PT Pan Brothers Tbk. kian serius menggarap usaha produksi alat pelindung diri (APD) dan masker kain. Emiten dengan kode saham PBRX ini pun akan menambahkan kegiatan usaha alat pelindung diri (APD) dan masker kain ke dalam anggaran dasar. Untuk itu, PBRX akan meminta restu pemegang saham soal penambahan kegiatan usaha tersebut saat rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST). Adapun, pertimbangan menambah kegiatan usaha tersebut didorong oleh pandemi Covid-19 yang merebak sejak tahun lalu. Pandemi telah meningkatkan kebutuhan APD dan masker yang diperlukan oleh tenaga medis dan masyarakat.
PBRX sebenarnya sudah memproduksi APD dan masker kain untuk digunakan sendiri maupun didonasikan kepada pihak tertentu. Perseroan menegaskan dengan pengalaman puluhan tahun dalam memproduksi produk garmen menjadi nilai tambah perseroan dalam mendukung kebutuhan APD dengan merek I-PAN dan Mask-On. Penambahan kegiatan usaha ini juga sebagai bagian upaya perseroan meningkatkan kinerja di tengah pelemahan daya beli masyarakat akibat pandemi.
(Oleh - IDS)
Modus Penipuan Tekfin Marak
Modus penipuan terkait layanan keuangan digital terus berkembang. Belakangan, marak praktik penipuan dengan mencatut nama-nama perusahaan teknologi finansial ternama atau menggunakan surat izin palsu. Masyarakat diminta lebih berhati-hati saat menerima tawaran investasi dengan imbal hasil yang menggiurkan. Ini sangat mengganggu integritas dan kredibilitas perusahaan yang dicatut namanya.
Wakil Ketua Umum I Aftech Karaniya Dharmasaputra menambahkan, pelaku menjerat korban dengan membuat akun media sosial dan grup aplikasi percakapan dengan memasang logo perusahaan ternama atau mencantumkan surat izin palsu seakan-akan merupakan perusahaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Ia menjelaskan, penipuan ini terjadi di berbagai jenis aplikasi teknologi finansial (tekfin), mulai dari tekfin pinjaman antar pihak atau pinjaman online (pinjol), investasi pasar modal, dan koperasi. Korban yang terjerat biasanya mengalami kerugian mulai dari Rp 500.000 hingga Rp 5.000.000.
Ketua Satgas Waspada Investasi (SWI) Tongam Lumban Tobing menjelaskan, baru-baru ini pihaknya telah menghentikan 11 kegiatan usaha yang diduga melakukan kegiatan usaha tanpa izin serta melakukan duplikasi atau mengatasnamakan entitas yang berizin sehingga berpotensi merugikan masyarakat.
Sebanyak 11 entitas itu terdiri dari 5 perusahaan aset kripto tanpa izin, 2 kegiatan money game, 2 perusahaan forex dan robot forex, dan 2 kegiatan lainnya. Selama Januari-14 Juli 2021, OJK sudah memblokir 172 entitas pinjol ilegal. Adapun akumulasi sejak 2018, terdapat 3.365 pinjol ilegal yang telah diblokir. OJK mencatat kerugian masyarakat akibat investasi ilegal mencapai Rp 114,9 triliun yang terhitung sejak 2011 hingga 2020.
Mengincar PPh dari 100 Perusahaan Multinasional
Setelah lebih dari satu dekade diskusi, para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral yang tergabung dalam forum G20 menyepakati sistem perpajakan internasional dengan ditetapkannya Two-Pillar Solution to Address the Tax Challenges Arising From the Digitalisation and Globalization of the Economy. Kesepakatan ini mencakup dua pilar yang bertujuan untuk memberikan hak pemajakan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum dalam mengatasi Base Erosion Profit Shifting (BEPS), akibat adanya globalisasi dan digitalisasi ekonomi tersebut.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemkeu) Febrio Kacaribu bilang, dengan kesepakatan Pilar 1, Indonesia sebagai salah satu negara pasar dari perusahaan multinasional, berhak memajaki penghasilan global yang diterima perusahaan multinasional. Syaratnya, perusahaan multinasional ini memiliki omzet 20 miliar dengan keuntungan yang tinggi, minimum 10% dari omzet, sebelum pajak. "Indonesia berkesempatan untuk memperoleh tambahan pemajakan atas penghasilan dari setidaknya 100 perusahaan multinasional yang menjual produknya di Indonesia," kata Febrio Kamis (15/7).
Sementara kesepakatan Pilar II, ditujukan untuk mengatasi isu BEPS lainnya. Perusahaan multinasional dengan minimum omzet konsolidasi sebesar 750 juta, harus membayar pajak penghasilan dengan tarif minimum 15% kepada negara domisili. Pilar II ini menghilangkan adanya persaingan tarif pajak yang tidak sehat atau yang dikenal dengan race to the bottom, sehingga bisa menghadirkan sistem perpajakan internasional yang adil dan inklusif. "Indonesia berpeluang mendapatkan tambahan pajak dari perusahaan multinasional domisili Indonesia yang memiliki tarif PPh efektif di bawah 15%," ujar Febrio. Namun, Indonesia tidak lagi dapat menerapkan insentif pajak dengan tarif yang lebih rendah dari 15% untuk tujuan menarik investasi. Sehingga, keputusan investasi diharapkan tidak lagi berdasarkan tarif pajak, tapi fundamental. Persetujuan global ini disampaikan oleh 132 dari 139 negara atau yurisdiksi anggota OECD atau G20 Inclusive Framework on BEPS. Selanjutnya kesepakatan teknis ini akan dilaporkan dan difinalisasi pada pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 Oktober 2021.
Covid Bikin Penduduk Miskin Melejit
Pandemi Covid-19 yang telah melanda lebih dari satu tahun, membuat angka kemiskinan melejit. Tak hanya itu, jurang penghasilan antara si kaya dengan si miskin juga semakin menganga. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, jumlah penduduk miskin Indonesia per Maret 2021 mencapai 27,54 juta orang. Angka ini naik 1,12 juta orang dari Maret 2020. Sehingga, persentase penduduk miskin pada Maret 2021 ini sebesar 10,14%, naik 0,36% poin dari persentase penduduk miskin pada Maret 2020 yang sebesar 9,78%. Meskipun demikian, jika dibandingkan dengan September 2020 lalu, jumlah orang miskin terlihat menurun. "Pada Maret 2021, jumlah penduduk miskin turun 0,01 juta orang dan secara persentase, turun 0,05% poin dari September 2020," kata Kepala BPS Margo Yuwono, Kamis (15/7).
Kategori penduduk miskin ini masyarakat yang pengeluaran per kapitanya di bawah garis kemiskinan per kapita per bulan. Adapun bulan Maret lalu, garis kemiskinan Indonesia tercatat Rp 472.525 per kapita per bulan, naik dari Rp 454.652 per kapita per bulan pada Maret 2020. "Kenaikan garis kemiskinan dipengaruhi pola konsumsi masyarakat, juga dipengaruhi kenaikan harga-harga komoditas di garis kemiskinan yang ada, seperti beras, rokok, dan lain-lain. Selama ini harganya naik atau inflasinya tinggi, maka garis kemiskinan juga akan tinggi," tambahnya.
Sementara itu, BPS mengukur tingkat ketimpangan penduduk Indonesia yang diukur oleh rasio gini (gini ratio) juga meningkat. Catatan BPS, rasio gini per Maret 2021 sebesar 0,384 atau naik dari 0,381 pada Maret 2020. Semakin tinggi gini rasio atau semakin mendekati 1, maka akan semakin tinggi ketimpangan. Tingkat ketimpangan nampak lebih tinggi di perkotaan daripada di pedesaan. Rasio gini di perkotaan sebesar 0,401 sementara di pedesaan 0,315.








