Maskapai Saudi Airlines yang mengangkut jemaah haji asal Indonesia sepanjang pekan lalu dia kali mengalami teror bom. Sebagai langkah antisipasi pemerintah akan memperkuat koordinasi dengan Otoritas Penerbangan Sipil Arab Saudi.  Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Lukman F. Laisa mengatakan pihaknya memastikan bahwa proses pemulangan jemaah haji kelompok terbang (kloter)  33 Debarkasi Surabaya dari Arab Saudi berjalan lancar, aman dan selamat menggunakan pesawat Saudi Airlines nomor penerbangan SV-5688.

Meski demikian, kata Lukman, pemerintah akan terus melakukan pengawasan dan koordinasi insentif dengan operator penerbangan, pengelola bandara, otoritas keamanan serta memastikan semua proses berjalan sesuai prosedur. "Di sisi lain paling utama adalah bagaimana semua prosedur berjalan dan tetap mengedepankan keselamatan," ujarnya di Jakarta. Untuk diketahui, pada Sabtu (21/6) lalu, pesawat SV 5688 yang mengangkut 376 penumpang dan terbang dengan rute Jeddah-Muscat-Surabaya mendapat ancaman bom melalui sambungan telpon yang diterima oleh petugas Air Traffic Control (ATC) di Jakarta Are Kontrol Center (ACC) dari Kuala Lumpur ACC. Berdasarkan prosedur keamanan pilot memutuskan untuk mengalihkan  rute (divert) ke Bandar Udara Internasional Kualanamu, Medan, untuk memastikan keselamatan penumpang dan kru. (Yetede)

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) membuka peluang selebar-lebarnya bagi investasi pusat data (data center) di Tanah Air. Investasi ini akan menjadi bagian penting dari upaya percepatan  transformasi digital nasional. Upaya ini juga seiring dengan  proyeksi kebutuhan pusat data Indonesia yang diperkirakan mencapai 1,5 hingga 2 gigawatt (GW) dalam dua tahun ke depan. Jika target ini tercapai, Indonesia berpotensi besar menjadi pusat data digital (digital data hub) utama di kawasan Asia Tenggara (Asean). Adapun saat ini, ketersediaan kapasitas pusat data disebut baru sekitar 290 megawatt (MW). Hingga akhir 2025, Pemerintah menargetkan untuk meningkatkan kapasitas pusat data hingga 900 MW. Sebagai perbandingan kapasitas pusat data Malaysia saat ini sekitar 400 MW.

"Kami berharap tingkat kepercayaan investor, baik dari dalam maupun luar negeri, terus meningkat untuk mendukung ekosistem infrastruktur digital nasional yang tangguh dan inklusif," kata Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid. Terkait minat investor global dalam investasi pusat data di Indonesia. Indonesia berhasil mengamankan komitmen jumlah investasi pusat data senilai US$ 2,3 miliar (sekitar Rp37 triliun) oleh perusahaan EDGNEX yang berasal dari Dubai, Qatar, belum lama ini. Investasi EDGNEX ini akan digunakan untuk membangun infrastruktur pusat data modern di atas lahan seluas 12 hektare di kawasan industri Cikarang. Fase awal proyek ditargetkan rampung pada 2026 dan akan terus berkembang hingga 2028. (Yetede)

Bank Dunia menyoroti posisi utang pemerintah Indonesia di tengah ketidakpastian ekonomi global. Saat tekanan perekonomian dunia meningkat, dikhawatirkan itu akan membuat pemerintah harus meningkatkan jumlah  imbal hasil uang berujung pada kenaikan beban utang yang akan dibayar. "Imbal hasil obligasi cenderung meningkat. Faktanya, spread obligasi juga cenderung meningkat, terutama ketika suku bunga secara tetap cukup tinggi secara global, dan ini meningkatkan biaya pinjaman ketika ketidakpastian meningkat," kata Lead Economist Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Habib Rab. Dia mengatakan, meskipun saat ini rasio utang pemerintah terhadap PDB masih dibawah 40% dari PDB tetapi bunga utang Indonesia belum berada dalam batas aman. Dalam hal ini dibutuhkan peningkatan pendapatan negara agar kemampuan membayar utang bisa meningkat. "Rasio bunga utang terhadap pendapatan di Indonesia sekitar 20%, dibandingkan dengan rata-rata berpenghasilan menengah ke atas  sekitar 8,5%" terang dia. (Yetede)

Jakarta sebagai kota global memiliki makna menjadi kota yang berperan penting dalam pengintegrasian ekonomi transnasional, dengan menjadi primary node atau simpul utama dalam jaringan ekonomi dunia. Kota dunia Jakarta diharapkan memiliki kemampuan menarik modal, barang, SDM, gagasan dan informasi secara global. Hasil survei Litbang Kompas 10-14 Juni 2025 kepada 400 responden warga Jakarta menunjukkan, Jakarta memiliki modal sosial menuju kota global, yang terlihat dari dukungan public akan ikon baru Jakarta selepas tak lagi menyandang atribut ibu kota negara. Sebagian besar responden (87,9 %) menyatakan mendukung arah pembangunan Jakarta menuju kota global. Modal dasar tersebut diikuti dengan apresiasi publik Jakarta terhadap upaya pembangunan yang dilakukan Pemeprov Jakarta. Secara umum, kinerja Pemprov Jakarta dinilai baik oleh 71,3 % responden. Sementara mereka yang tidak puas dan sangat tidak puas berada di angka 26,2 %.

Dilihat dari kategorinya, publik memberi penilaian kepuasan yang cukup tinggi pada aspek yang berkaitan dengan penyediaan fasilitas umum maupun sarana dan prasarana. Penyediaan tempat ibadah, pasar modern maupun tradisional dan sarana penanggulangan bencana menjadi contoh kinerja Pemprov Jakarta yang mendapat apresiasi tertinggi, di atas 81 %, yang dapat menjadimodal kepercayaan pemprov untuk membangun Jakarta menjadi lebih baik ke depannya. Meski demikian, sejumlah persoalan laten dinilai publik belum dapat diatasi Pemprov Jakarta secara signifikan. Hasil survei menunjukkan kemacetan tetap menjadi persoalan utama yang belum maksimal diurai. 60,3 % responden menilai kemacetan sebagai persoalan paling mendesak ditangani di Jakarta saat ini. Meskipun Pemprov Jakarta terus mendorong program transportasi massal, penggunaan kendaraan listrik, pembangunan LRT dan integrasi moda transportasi, publik belum merasakan dampaknya secara signifikan. (Yoga)

Menyusul serangan AS terhadap tiga situs nuklir Iran yang disebut Presiden AS, Donald Trump sangat sukses, dunia waswas menunggu perkembangan berikutnya situasi di Timur Tengah, juga reaksi sentimen pasar keuangan global saat perdagangan di berbagai belahan dunia kembali dibuka Senin pekan ini. Campur tangan militer AS dalam konflik Iran-Israel kian memicu kekhawatiran meluasnya konflik Timur Tengah. Dampaknya terhadap pasokan minyak, jalur pelayaran global dan perekonomian dunia juga semakin sulit diprediksi. Hari Minggu (22/6) Iran dilaporkan menembakkan 30 rudal dalam dua gelombang serangan ke Israel. Spekulasi kian meningkat bahwa perang akan semakin tereskalasi, melibatkan kekuatan besar lain, seperti Rusia, China dan negara anggota NATO lain. Semakin lama perang berlangsung akan semakin besar pula kerusakan yang diakibatkannya pada perekonomian global.

Perang tak akan berlangsung singkat. Perang Iran-Israel bukan sekadar konflik regional yang melibatkan dua negara, melainkan perang terbuka yang berpotensi mengguncang ekonomi dunia dan memicu resesi global. Dampaknya: melonjaknya harga energi, disrupsi perdagangan atau terganggunya rantai pasok global gejolak pasar keuangan, serta kian meningkatnya instabilitas dan tensi geopolitik global. Skenario terburuk, jika Iran menghentikan total pasokan minyak mentahnya dan memblokade Selat Hormuz, alur transportasi 30 % pasokan minyak global, maka harga minyak mentah diprediksi mencapai 130 USD per barel, jauh di atas asumsi harga minyak mentah di APBN 2025 sebesar 82 USD / barel. Harga minyak yang tinggi akan memicu lonjakan biaya produksi, transportasi dan energi di sejumlah negara sehingga mendorong inflasi global.

Tekanan inflasi global akan membuat The Fed menunda penurunan suku bunga. Ini akan memicu arus modal keluar dari negara berkembang, termasuk Indonesia dan kian menekan nilai tukar rupiah, mengancam daya saing ekspor dan membuat beban utang semakin membengkak. Bagi Indonesia, situasi ini kian menambah tekanan di tengah memburuknya prospek perekonomian dalam negeri yang ditandai dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi domestik dan memburuknya sejumlah indikator ekonomi makro dan sektor riil lainnya. Lonjakan harga minyak akan berdampak pada stabilitas fiskal Indonesia sebagai importir neto minyak. Setiap kenaikan 1 USD harga minyak mengakibatkan pembengkakan belanja negara hingga Rp 10 triliun dan harga minyak 130 USD / barel akan memicu defisit fiskal hingga Rp 330 triliun. (Yoga)

Di tengah masih rendahnya indeks pembangunan manusia di Papua, temuan dari sejumlah praktik korupsi di wilayah itu mencengangkan. Terakhir, korupsi dana operasional Papua tahun 2020-2022 yang melibatkan bekas Gubernur Papua, Lukas Enembe, terungkap adanya uang puluhan miliar rupiah yang diduga dibawa dengan 19 koper dari Papua, untuk membeli jet pribadi di luar negeri. Lukas Enembe meninggal pada Desember 2023, tapi KPK terus menelusuri kasus yang merugikan negara hingga Rp 1,2 triliun itu. Pada 2008-2023, ada Sembilan kepala daerah di wilayah itu yang terjerat kasus korupsi dan diproses hukum oleh KPK. Sebanyak lima kepala daerah diantaranya terjerat kasus pada 2008-2014 dan empat kepala daerah pada 2020-2023. Kasus yang menimpa kepala daerah di wilayah Papua itu banyak yang terkait dengan penyelewengan dana APBD.

Itu menunjukkan, dana APBD yang seharusnya digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat ternyata juga menjadi sumber korupsi. Korupsi Papua terjadi di tengah rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) lima provinsi di Papua pada tahun 2024, tak ada yang di atas IPM nasional di skor 75,02. IPM tertinggi Papua ada di Provinsi Papua dengan skor 73,85, yang terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan IPM 54,43. Lima provinsi di Papua juga ada di bawah rata-rata nasional untuk kategori lainnya. Dimana pengeluaran riil per kapita tahun 2024 adalah Rp 12,341 juta. Masih rendahnya tingkat kesejahteraan warga Papua terasa ironis karena banyak dana otonomi khusus yang digelontorkan ke wilayah itu sejak tahun 2002. Pengelolaan anggaran yang tidak disiplin dan minimnya pengawasan pusat jadi bagian adanya kepala daerah di Papua yang diproses hukum karena korupsi. (Yoga)

Hangusnya sisa kuota internet prabayar saat masa berlaku paket berakhir, belakangan jadi pembicaraan publik. Tak sedikit pelanggan merasa dirugikan karena sisa kuota yang belum terpakai akhirnya menguap begitu saja. Sebagian penyedia layanan sudah menawarkan fitur pengguliran kuota, tapi, memang tidak semua operator memberlakukan kebijakan serupa. Berikut suara warga terkait kebijakan sisa kuota internet prabayar yang hangus. “Dalam sebulan, saya berlangganan kuota internet sebesar 100 gigabyte (GB) yang tak habis digunakan sebulan. Jika dihitung, masih ada rata-rata 10 GB kuota internet yang akan tersisa pada akhir periode langganan. Saya merasa dirugikanlah karena sisa kuota internet itu cukup banyak. Harapannya, kuota jangan dibuat batasan waktunya,” ujar Nurtiandriyani S (28), Pekerja Swasta di Jakarta

“Saya punya dua nomor telepon dari dua operator yang berbeda. Operator pertama, memiliki fasilitas menggulung sehingga kuota saya tidak hangus. Operator ke dua, kuota hangus tiap bulan. Saya tak pernah komplain karena saya memahami persyaratan yang berlaku. Supaya tidak rugi, nomor kedua fokus untuk internet dan menunjang pekerjaan yang harus selalu daring di laptop, ujar Khusnina Sekar S, Pegawai Swasta Jakarta. ”Saya biasa membeli paket kuota internet 40 GB seharga Rp 110.000 untuk keperluan sekolah, menjelajahi situs internet, menonton film dan Youtube, serta bermain gim. Kadang, sisa paket kuota internet 1-2 GB hangus karena tak memperhatikan masa aktif paket itu. Kalau kuotanya hangus, saya jelas rugi. Saya harap operator internet bisa menambahkan sisa kuota internet itu dalam pembelian paket internet berikutnya,” ujar Nararya Widi (15), Pelajar di Tangsel. (Yoga)

”Ketergantungan impor alkes yang tinggi, melemahkan ketahanan kesehatan nasional. Kita jadi negara atau bangsa yang rentan dalam situasi krisis, seperti waktu pandemi Covid-19. Saat rantai pasok global terganggu, Indonesia akan mengalami kelangkaan APD (alat pelindung diri), ventilator, reagen PCT, bahkan oksigen karena tergantung pada negara produsen,” ujar epidemiolog dan ahli keamanan kesehatan global (CEPH Griffith Australia / Strategic Pandemic Preparedness Advisor), Dicky Budiman, Jumat (20/6). Tingginya impor alkes juga berdampak pada defisit neraca perdagangan sektor kesehatan. Apalagi, impor alkes berkontribusi besar pada defisit transaksi berjalan di sektor kesehatan. Pada 2022, impor alkes lebih dari Rp 30 triliun, sementara ekspornya sangat kecil. Imporyang tinggi juga menghambat pertumbuhan industri nasional dan menurunkan insentif investasi serta memperlemah kemandirian teknologi kesehatan, juga munculnya ketimpangan akses dan ketergantungan distributor.

Ketergantungan terhadap teknologi medis dari luar negeri dipastikan akan menjadikan Indonesia terbelakang dalam pengembangan teknologi kesehatan strategis seperti bioengineering, AI dalam imaging dan precision medicine. Pemerintah diharapkan bisa memperkuat insentif pajak, pengadaan khusus, dan transfer teknologi bagi industri alkes lokal. Termasukpenguatan tingkat komponendalam negeri (TKDN) dan prioritas e-katalog yang mewajibkan pembelian produk lokal. Selain itu, kemitraan inovasi perlu didongkrak secara triplehelix antara universitas, BUMNalkes, perusahaan (startup) untuk riset, dan pengembangan alkes berteknologi menengah atau tinggi. Pemerintah juga di-dorong membuat kebijakan tarif dan nontarif, dengan mengenakan biaya masuk tambahan untuk alkes yang sudah bisa diproduksi dalam negeri sebagai bentuk proteksi industri dalam negeri. Penataan distribusi dan edukasi pengguna juga harus dilakukan. (Yoga)

Peningkatan rasio elektrifikasi, yang masih dibawah 100 %, penurunan susut jaringan dalam kelistrikan demi stabilitas pasokan listrik dinilai krusial. Selain mendukung ketahanan energi nasional, hal itu juga bagian dari pemanfaatan energi terbarukan. PLN berupaya meningkatkan keandalan pasokan dengan digitalisasi. Peneliti Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan (Pushep), Akmaluddin Rachim, Jumat (20/6) mengatakan, tak dimungkiri kondisi Indonesia yang merupakan negara kepulauan menjadi tantangan perluasan jangkauan elektrifikasi. Namun, bukan berarti tidak bisa di-akukan akselerasi. ”Selain rasio elektrifikasi, juga terkait keandalan listrik ke masyarakat yang perlu terus ditingkatkan. Pemerintah (pusat dan daerah), perlu terus mendorong PLN untuk itu, dengan memanfaatkan sumber-sumber energi terbarukan di daerah,” kata Akmaluddin. Di tengah isu perubahan iklim, transisi dari fosil ke energi bersih menjadi keniscayaan, maka pengembangan energi terbarukan perlu terus dipacu.

Pemanfaatan energi terbarukan oleh kelompok-kelompok masyarakat lokal perlu didukung, bahkan diajak berkolaborasi. Sejatinya tiap daerah di Indonesia memiliki potensi sumber energi terbarukan, termasuk hidro (air) dan surya, yang perlu dipetakan serta dimanfaatkan lebih lanjut untuk meningkatkan jangkauan serta keandalan listrik di daerah tersebut. Menurut data Laporan Kinerja Ditjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM 2024, rasio elektrifikasi nasional pada 2024 adalah 99,83 % atau meningkat dari tahun sebelumnya, di 99,79 %. Upaya Kementerian ESDM untuk meningkatkan rasio elektrifikasi 100 %, berupa perluasan jaringan (grid extension), pembangunan minigrid, pembangunan pembangkit energi baru dan terbarukan, serta stasiun pengisian energi listrik dan alat penyalur daya listrik. Digitalisasi PLN meningkatkan keandalan pasokan listrik pada 2024 seiring transformasi digital dan pemeliharaan intensif. (Yoga)