Di tengah eskalasi konflik geopolitik dan potensi perlambatan perdagangan dunia, para pelaku usaha nasional diharapkan mengoptimalkan akses perjanjian dagang yang sudah ada. Pemerintah akan memfasilitasinya dan membantu menyelesaikan hambatan dagang yang muncul. Para pelaku usaha nasional mengakui terjalinnya kesepakatan dagang dengan sejumlah negara dan wilayah bisa mengoptimalkan kinerja ekspor nasional. Namun, upaya tersebut perlu dibarengi efisiensi rantai pasok produksi dan perbaikan iklim industri di Indonesia. Hal itu mengemuka dalam diskusi Kompas Collaboration Forum bertema ”Perdagangan Global Mutakhir: Tantangan dan Peluang untuk Dunia Usaha Domestik”, di Jakarta, Jumat (20/6). Pembicara dalam acara itu, Dirjen Perundingan Perdagangan Internasional Kemendag, Djatmiko Bris Witjaksono dan Ketua Bidang Perdagangan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Anne Patricia Sutanto.

Djatmiko mengatakan, ketidakpastian perekonomian dan perdagangan dunia kian tak menentu. Dana Moneter Internasional (IMF) dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) menyebutkan, konflik geopolitik dan proteksionisme bakal memicu perlambatan perdagangan dunia Djatmiko berharap, ditengah eskalasi konflik geopolitik dan potensi perlambatan perdagangan, para pelaku usaha dan industri dapat memanfaatkan sejumlah perjanjian dagang yang sudah ada. Saat ini, RI memiliki 21 perjanjian tarif preferensial (PTA), perjanjian perdagangan bebas (FTA) dan perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) dengan 30 negara yang tersebar di enam kawasan/regional, Asia, Eropa, Timur Tengah, Amerika, Amerika Latin dan Afrika,” katanya. ”Kami telah membuka akses pasar ke berbagai negara dan kawasan, karena itu, optimalkan pemanfaatan ’jalan tol’ itu agar bisnis semakin cuan,” katanya. (Yoga)

Tawaran pembiayaan kuliah pada jenjang sarjana hingga pascasarjana di dalam dan luar negeri kian terbuka lewat beasiswa pemerintah. Pilihan berkuliah bagi anak-anak muda Indonesia di dalam dan luar negeri lewat beasiswa pemerintah tersedia lewat beragam program. Dari jenjang sarjana pun tersedia ratusan ribu kuota bagi lulusan SMA/MA sederajat setiap tahun, hingga boleh berkuliah di top 100 perguruan tinggi terbaik dengan fasilitas biaya kuliah hingga biaya hidup yang layak hingga lulus. Sebanyak 337 lulusanSMA/MA terbaik bangsa mendapat beasiswa dari program Beasiswa Indonesia Maju dan Beasiswa Garuda di tahun 2025, kolaborasi Kemendiktisaintek dan Lembaga Pengelola Dana Abadi Pendidikan (LPDP). Sebanyak 325 peserta akan menjalani studidi luar negeri, antara lain Kanada, Australia, AS dan Singapura, sedangkan 12 orang lainnya melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri.

Ada juga beasiswa kuliah yang membuka akses luas bagi lulusan SMA/SMK sederajat dari keluarga tidak mampu untuk kuliah di perguruan tinggi negeri dan swasta tanpa terkendala biaya. Program Kartu Indonesia Pintar atau KIP Kuliah (transformasi dari beasiswa Bidikmisi) membuat anak- anak dari keluarga miskin tak lagi takut bermimpi menjadi sarjana pertama didalam keluarga, bahkan di kampung atau desanya. Rektor ITB, Tatacipta Dirgantara bahkan mengunjungi tiga calon mahasiswa baru ITB asal Sumbar yang masuk lewat jalur seleksi nasional berdasarkan prestasi (SNBP) tahun 2025 pada Sabtu (7/6). Ketiganya adalah Nauli Al Ghifari (18) dan Devit Febriansyah (18), siswa SMAN 1 Bukit tinggi, serta Deka Fakira Berna dari SMAN 1 Padang, yang berasal dari keluarga tak mampu, tapi berprestasi. Bahkan sempat viral dimedia sosial, Devit, yang diterima di Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI-ITB), mendapat bantuan iuran sukarela warga satu kampung agar bisa berangkat kuliah ke Bandung. (Yoga)

Pemerintah Indonesia dan Rusia sepakat membentuk Subkomite Khusus Program Digital Bersama, yang tertuang dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Kemenkomdigi bersama Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi dan Media Massa Federasi Rusia. Menkomdigi, Meutya Hafid dalam pernyataan pers, Jumat (20/6), di Jakarta, mengatakan, program digital bersama mencakup pelatihan SDM, pertukaran teknologi, inisiatif konten media kolaboratif, pengembangan jaringan 5G, benda terhubung dengan internet dan penguatan keamanan siber. Program kerja sama kedua negara juga akan melibatkan produksi konten digital, seminar bilateral dan pertukaran riset antar lembaga. Dokumen nota kesepahaman yang ditandatangani Kemenkomdigi dengan Kementerian Pengembangan Digital, Komunikasi dan Media Massa Federasi Rusia dipertukarkan dalam sesi pertemuan bilateral Presiden Prabowo dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St Petersburg, Rusia.

Meutya menyebut nota kesepahaman itu berlaku lima tahun. Nota kesepahaman dapat diperpanjang secara otomatis. Rusia, menurut Meutya, telah berhasil menghadirkan layanan internet cepat dan terjangkau bagi 92 % penduduknya. Tarif layanannya disana berkisar Rp 95.000-Rp160.000 per bulan. ”Pencapaian ini bisa menjadi referensi bagi Indonesia yang ingin memperluas layanan internet cepat dan terjangkau sampai ke daerah tertinggal, terdepan dan terluar (3T),” ujarnya. Nota kesepahaman kerjasama Subkomite Khusus Prog-ram Digital Bersama merupakan satu dari empat dokumen yang dipertukarkan dalam lawatan Presiden Prabowo ke Rusia. Tiga lainnya meliputi nota kesepahaman kerja sama pendidikan tinggi, transportasi lintas negara, serta investasi antara Danatara dan mitra Rusia. ”Diplomasi digital Indonesia kini bergerak nyata. Kami ingin hasil konkret yang memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain aktif dalam lanskap digital dunia,” tambah Meutya. (Yoga)

Seorang karyawan terlihat sedang memeriksa kondisi lembaran dollar AS di tempat penukaran valuta asing PT Valuta Artha Mas di Jakarta, pada Hari Jumat (20/6/2025). Pada penutupan perdagangan kemarin, Hari Jumat (20/6/2025), Rupiah ditutup melemah 21 poin menjadi Rp 16.399 per dollar AS. Sudah selama kurang lebih sepekan ini rupiah mengalami tekanan karena gejolak geopolitik yang terjadi akibat perang Israel-Iran yang sangat memengaruhi sentimen investor. (Yoga)

PT TBS Energi Utama Tbk yang bergerak di bisnis ketenagalistrikan, pertambangan dan perke-bunan, melakukan divestasi pada bisnis energi fosil sebagai strategi transformasi bisnis ke bisnis berkelanjutan. Perseroan kini menyasar tiga bisnis utama, yakni pengolahan limbah, energi terbarukan dan kendaraanlistrik. ”Kami merealisasikan divestasi penuh pada kepemilikan TBS Energi Utama pada pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) dengan total kapasitas 200 megawatt (MW),” ungkap Direktur TBS Energi Utama, Juli Oktarina, dalam acara keterbukaan publik yang diselenggarakan secara daring, Jumat (20/6). Divestasi aset dilakukan pada PLTU di PT Minahasa Cahaya Lestari dan PT Gorontalo Listrik Perdana, yang beroperasi sejak 2021, dengan nilai 403 juta USD.

Langkah ini dipastikan akan mengurangi 1,3 juta ton CO2 ekuivalen atau 80 % emisi karbon dari kegiatan usaha perusahaan berkode TOBA di pasar modal. ”Kami memiliki Visi TBS 2030 sehingga kami akan meninggalkan proyek bisnis berbasis fosil seperti batubara dan PLTU. Kami akan bertransformasi ke proyek berkelanjutan, seperti energi terbarukan, pengelolaan sampah, dan kendaraan listrik,” ujarnya. Transformasi ini semakin relevan di tengah semakin kurang populernya energi bersumber sumber daya fosil, seperti batubara. Ini terbukti dari penurunan harga batubara dunia beberapa tahun terakhir. Data Bank Dunia mencatat, harga batubara yang pada 2022 ada dikisaran 300 USD per ton, anjlok menjadi 110 USD per ton pada 2023-2024. Pada kuartal I-2025, harga batubara dunia turun ke level 100 USD per ton. Untuk menyeimbangkan divestasi PLTU dan bisnis terkait komoditas fosil, TBS Energi Utama telah menggarap beberapa proyek energi terbarukan. (Yoga)

Okupansi hotel dan restoran di Jabar masih defisit 42 % sampai pertengahan tahun ini. Nasib sekitar 31.000 pekerja di sektor jasa itu pun terancam jika okupansi terus menurun. Kondisi itu diungkap Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jabar, Dodi Ahmad Sofiandi, Jumat (20/6). ”Kondisinya masih mengkhawatirkan. Defisitnya 42 %, jauh dari target minimal operasional 60 %,” ujarnya. Saatini, ada 454 anggota PHRI sebagai pemilik hotel, dengan lebih dari 300 anggota yang menjadi pemilik restoran, tersebar di 27 kabupaten dan kota di Jabar. Dodi menuturkan, kondisiini rentan berdampak pengurangan jam kerja. Kebijakan pengurangan jam kerja itu mesti dilakukan demi mengurangi beban biaya operasional dari upah pekerja.

”Pengurangan jam kerja dan upah yang dialami ribuan pekerja mencapai 50 %. Misalnya, 7 hari kerja dikurangi hingga 3 hari kerja,” kata Dedi. Bahkan, 150 pekerja hotel di Bogor telah mengalami PHK. Sementara 2.500 hingga 3.000 pekerja kontrak mendapat pengurangan jam kerja.” Apabila okupansi terus menurun hingga 30 %, risiko PHK massal bisa lebih besar. Total pekerja hotel dan restoran sekitar 31.000 sangat terancam PHK jika kondisi defisit berlanjut,” ujarnya. Dodi menambahkan, belum ada dampak signifikan setelah adanya persetujuan Kemendagri untuk kegiatan pemerintah di hotel. GM Hotel Novotel Bandung, Arief Maulana mengaku, hingga kini Novotel Bandung masih terdampak oleh turunnya okupansi. ”Saat ini okupansi di Novotel masih bertahan di angka 60-70 %, setelah kami menurunkan biaya per kamar hingga 20 %,” kata Arief. (Yoga)

Bekas Ketua PN Jaksel, Muhammad Arif Nuryanta menyerahkan uang sebesar Rp 6,9 miliar kepada penyidik Kejagung dalam bentuk pecahan mata uang dollar AS, terkait dugaan suap kepada dirinya sebesar Rp 60 miliar dalam perkara pengurusan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta di PN Jakpus. Kapuspen Hukum Kejagung, Harli Siregar di Jakarta, Jumat (20/6) mengatakan, uang itu diterima penyidik Kejagung pada Kamis (19/6). Uang itu diserahkan tersangka Muhammad Arif Nuryanta terkait suap penanganan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Jakarta. Uang tersebut diduga merupakan bagian dari suap yang diterima Arif Nuryanta dari pihak beperkara. ”Uangnya dalam bentuk rupiah sebanyak Rp 3,7 miliar dan dalam bentuk mata uang asing (sebanyak) 198.900 USD, sekitar Rp 3,18 miliar atau Rp 3,2 miliar. Jadi, kalau ditotal, (dari) uang rupiah dan mata uang asing, itu sekitar Rp 6,9 miliar,” terang Harli.

Suap yang diterima Arif Nuryanta itu terkait vonis lepas bagi tiga terdakwa korporasi dalam perkara korupsi pemberian izin ekspor CPO dan turunannya tahun 2022, yakni Grup Wilmar, Grup Musim Mas dan Grup Permata Hijau. Saat itu, Arif Nuryanta tengah menjabat Wakil Ketua PN Jakarta Pusat. Arif Nuryanta diduga berperan mengatur agar ketiga korporasi tersebut divonis lepas dari tuntutan jaksa penuntut umum. Untuk itu, Arif Nuryanta meminta uang Rp 60 miliar. Permintaan uang itu dipenuhi. Selanjutnya, uang tersebut diberikan oleh pegawai bagian legal Grup Wilmar, Muhammad Syafei, kepada Arif Nuryanta melalui Wahyu Gunawan, seorang panitera. Uang itu kemudian dibagi kepada tiga anggota majelis hakim yang menangani perkara korupsi pem-berian izin ekspor CPO tahun 2022 di Pengadilan Tipikor Jakarta, yaitu Djuyamto selaku ketua majelis hakim serta Agam Syarif Baharuddin dan Ali Muhtarom selaku hakim anggota. Ketiga hakim tersebut telahditetapkan sebagai tersangka. (Yoga)

Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Federasi Rusia menyepakati empat dokumen kerja sama di bidang pendidikan, transportasi, pengembangan digital dan media massa, serta pendirian platform investasi. Penandatanganan tersebut disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, St. Petersburg, Rusia, Kamis (20/06/2025), waktu setempat. Presiden Prabowo melawat ke St. Petersburg, Rusia, pada tanggal 18-20 Juni untuk melaksanakan dua agenda utama, yaitu melaksanakan dua agenda utama, yaitu kunjungan resmi ke Istana Konstantinovski dan bertemu Presiden Putin untuk pertemuan bilateral pada Kamis siang waktu setempat, kemudian memenuhi undangan menghadiri St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF) 2025, Jumat (20/06/2025). Seluruh dokumen kerjasama telah menandatangani sebelumnya oleh pejabat terkait dari kedua negara dan secara simbolis dipertukarkan di hadapan kedua kepala negara. Persetujuan kerja sama bidang pendidikan tinggi dilakukan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi RI dan Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi Rusia. Memorandum saling pengertian tentang kerja sama bidang transportasi antara Kementerian Perhubungan RI dan Kementerian Perhubungan Rusia. (Yetede)

Bursa saham terguncang hebat oleh memanasnya konflik Iran-Israel, terlihat dari penurunan tajam IHSG dari 7.200 ke level 6.900 hanya dalam tempo tiga hari. Ini menjadi momentum otoritas pasar modal merombak kebijakan yang selama ini menekan likuiditas demi meredam tekanan konflik geopolitik. Dari ketegangan pelaku pasar, ada sejumlah kebijakan yang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan yang perlu dievaluasi. Pertama, kebijakan unusual market activity (UMA) yang berujung suspensi saham. Kebijakan ini dinilai menjadi pemicu utama seretnya likuiditas. Betapa tidak, saat saham sedang naik tajam dan likuiditas mengalir kencang, BEI merilis pengumuman UMA, yang bisa berujung pada suspensi, likuditas tersendat dan tidak bisa pulih dalam waktu cepat. Kedua kebijakan saham papan pemantauan khusus (PPK) dengan metode perdagangan full action (FCA). Sebenarnya, PPK bertujuan baik, yakni memberikan perlindungan ke investor. Namun, ada satu kriteria saham PPK yang perlu dicoret, yakni suspensi selama lebih dari satu hari bursa, karena aktivitas perdagangan. Artinya, bursa tidak perlu memasukkan saham yang sedang panas ke PPK, lantaran kena suspensi selama dua hari. Sebab, kebijakan ini juga bisa menggerus likuiditas. (Yetede)

Penerbitan surat utang atau obligasi korporasi semarak terjadi menjelaskan akhir semester pertama tahun ini. Sejumlah emiten besar akan menghadapi siklus puncak jatuh tempo obligasi pada paruh kedua 2025. Investor bisa mencermati obligasi korporasi untuk mendulang untung bukan dari kupon, tetapi juga optimal gain di tengah tren penurunan  suku bunga. Emiten-emiten gede yang menggelar penawaran obligasi di antaranya PT Petrindo Jaya Kreasi Tbk (CUAN), PT Tower Bersama Infrastucture Tbk (TBIG), PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA), PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), PT Bumi Resources Tbk (BUMI), dan PT Sampoerna Agro Tbk (SGRO). Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan di Koran Investor Daily, CUAN menerbitkan Obligasi Berkelanjutan 1 Tahap 1 Tahun 2025 dengan jumlah pokok sebanyak Rp 650 miliar dan Sukuk Wakalah Berkelanjutan 1 Tahap 1 Tahun  sebanyak Rp 350 miliar. Seluruh dana akan digunakan CUAN sebagai modal kerja anak usahanya, PT Multi Tambang Utama (MUTU), untuk  membiayai kontraktor, pemasok, biaya tenaga kerja, dan beban usaha lainnya. (Yetede)