Tuntaskan PR Penggangu Terciptanya Kepastiaan Berusaha
Generasi Muda Target Pasar Rumah Subsidi Mini
Kemenlu Siapkan Evakuasi WNI di Iran
Berburu Saham Murah CDIA
Aksi penawaran umum perdana (public initial offering/IPO) saham PT Chandra Daya Investasi atau CDIA menjadi salah satu IPO calon emiten raksasa (lighthouse) yang akan banyak diburu tahun ini. Membandroli harga IPO sebesar Rp170-190 per saham, valuasi CDIA dinilai murah. Valuasi murah CDIA ini terefleksi setelah membandingkan dengan emiten sejenis industri seperti saham HGII, PGEO, bahkan saham emiten sesama Grup Barito seperti BREN yang rata-rata valuasinya premium. Sebut misalnya, price-to-earning ratio (PER) rata-rata industri di 14,5x. Belum lagi, price-to-sale value (PBV) CDIA yang berada di 1,5x-1,6x, lebih rendah ketimbang rata-rata industri di 18,3x.
Sementara dilihat dari net profit margin (NPM), CDIA berada di 30% atau lebih tinggi daripada industri yang rata-rata di 21%. Kemudian, return on equity (RoE) sebesar 3% alias di bawah industri yang 9%, dan debt-to-equity ratio CDIA berada di 0,37x, jauh dibawah rata-rata industri yang berada 1,6x, sebagaimana Indonesia (KSI) yang disusun Analis Senior KSI Sukarno Alatas, Kamis (19/6/2026). Sebaliknya, jika dikomparasikan dengan PER saham lain yang tercatat di IHSG, PER Chandra Daya Investasi terbilang premium. Karena umumnya PER perubahaan lain yang sudah tercatat di BEI berada di 10-20x. Merujuk pada riset Agloresearch, valuasi IPO CDIA yang PER-nya dihargai tinggi oleh pasar. Ini tidak lepas dari prospek CDIA yang dipandang menjanjikan. (Yetede)
NIM yang Terus Mengalami Tekanan
Tekanan Konsumsi Membayangi Pemulihan
Tekanan terhadap konsumsi rumah tangga di Indonesia semakin jelas terlihat, ditandai dengan penurunan Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) ke level terendah sejak 2022 dan tingginya kredit macet (NPL) sektor rumah tangga sebesar 2,23% per Maret 2025. Kondisi ini mencerminkan menurunnya daya beli masyarakat dan memicu kekhawatiran akan perlambatan pertumbuhan ekonomi.
Lani Darmawan, Presiden Direktur PT Bank CIMB Niaga, dan Efdinal Alamsyah, Direktur Kepatuhan Bank Oke Indonesia, menegaskan bahwa perbankan menjadi lebih selektif dalam menyalurkan kredit demi menjaga kualitas aset. Sementara itu, Ryan Kiryanto dari LPPI menyarankan agar pemerintah memperkuat sisi permintaan dengan stimulus fiskal dan percepatan realisasi belanja negara, yang baru mencapai 25,7% dari pagu per Mei 2025.
Dari sisi program, David Sumual dari BCA menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan industri dan perdagangan, termasuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sedangkan Teuku Riefky dari LPEM UI menyoroti iklim investasi yang belum kondusif akibat tingginya biaya ekonomi, buruknya administrasi, dan ketidakpastian hukum.
Di pasar saham, Jessica Leonardy dari OCBC Sekuritas dan Wawan Hendrayana dari Infovesta menilai bahwa stimulus fiskal dan insentif pajak, khususnya bagi kelas menengah, serta penguatan rupiah dan pelonggaran suku bunga dapat membantu mendorong konsumsi.
Secara keseluruhan, menjaga daya beli masyarakat menuntut tindakan terkoordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, dan reformasi struktural agar konsumsi rumah tangga tetap menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi nasional.
Misi Besar Hidupkan Lagi Industri Gula RI
Pemerintah Indonesia, melalui Kementerian Pertanian yang dipimpin oleh Menteri Amran Sulaiman, menargetkan produksi gula konsumsi sebesar 2,59 juta ton pada 2025, dengan tujuan jangka panjang swasembada gula konsumsi pada 2028 dan gula industri pada 2030. Meskipun target ini menunjukkan ambisi besar untuk memperkuat ketahanan pangan, realitas menunjukkan masih adanya defisit 850.000 ton yang harus dipenuhi lewat impor.
Amran menegaskan enam strategi utama dalam mencapai swasembada, mulai dari penguatan penyuluhan petani, kemudahan akses pupuk, hingga perluasan lahan oleh PTPN Group seluas 176.000 hektare dalam tiga tahun ke depan. Namun, berbagai tantangan klasik seperti rendahnya produktivitas, masalah benih, distribusi pupuk, tata niaga, dan konflik lahan masih menjadi hambatan besar.
Keberhasilan program ini juga sangat bergantung pada kerja sama lintas sektor, termasuk peran BUMN pupuk dan benih serta penggunaan teknologi digital dan kultur meristem. Validasi data, pemetaan lahan yang “clean and clear,” dan skema pembiayaan seperti KUR menjadi kunci percepatan implementasi.
Amran optimistis bahwa dengan komitmen, inovasi, dan koordinasi yang baik, Indonesia dapat keluar dari ketergantungan impor dan mencapai kedaulatan gula nasional lebih cepat dari target yang ditetapkan.
Kenaikan Biaya Logistik Mulai Picu Kekhawatiran
Ketegangan geopolitik antara Iran dan Israel menimbulkan kekhawatiran serius terhadap disrupsi logistik global, terutama jika terjadi blokade Selat Hormuz—jalur vital pengiriman minyak dan gas dunia. Ketua Institut ALFI Yukki Nugrahawan Hanafi mengingatkan bahwa gangguan di wilayah tersebut dapat memicu lonjakan harga energi dan logistik, yang pada akhirnya melemahkan daya saing ekspor-impor nasional.
Yukki menegaskan bahwa pelaku usaha logistik telah mulai menghitung risiko dan menyusun mitigasi, namun tetap mengkhawatirkan efek berantai ke wilayah strategis lain seperti Laut Merah. Menurutnya, kenaikan biaya operasi dan waktu transit akan menambah tekanan terhadap sektor transportasi dan logistik di tengah perlambatan ekonomi global 2025.
Menanggapi ancaman tersebut, Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan simulasi dampak perang terhadap stok bahan baku impor dan ekspor nasional. Pemerintah terus berupaya menjaga kelancaran rantai pasok dalam negeri agar tidak terganggu secara signifikan.
Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyoroti bahwa ketegangan geopolitik telah berkontribusi pada kontraksi sektor manufaktur global. Ia menyebutkan bahwa kondisi dunia yang rapuh dan rentan secara geopolitik turut mendorong inflasi, fluktuasi nilai tukar, dan tekanan terhadap kegiatan ekspor-impor Indonesia.
Keseluruhan situasi ini menuntut kesiapsiagaan dan kolaborasi erat antara pemerintah dan pelaku industri untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang terus meningkat.
Dana Mengalir ke Staf Khusus Masih Didalami
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dugaan aliran dana hasil pemerasan dalam pengurusan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) di Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker). Fokus penyidikan diarahkan pada kemungkinan penerimaan dana oleh para Staf Khusus Menteri Ketenagakerjaan dari para tersangka.
Juru Bicara KPK Budi Prasetyo menyampaikan bahwa penyidikan ini mencakup pemeriksaan terhadap Luqman Hakim, Staf Khusus dari Menaker Hanif Dhakiri (2014–2019), serta Caswiyono Rusydie Cakrawangsa dan Risharyudi Triwibowo, yang menjabat sebagai staf khusus pada masa Menaker Ida Fauziyah (2019–2024).
Selain staf, KPK juga berencana memeriksa dua mantan Menteri Ketenagakerjaan untuk mengusut tuntas keterlibatan para pejabat dalam praktik dugaan pemerasan ini. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen KPK dalam membongkar praktik korupsi yang melibatkan penyalahgunaan jabatan publik, khususnya dalam pengelolaan tenaga kerja asing di Indonesia.
Peluang Jumbo dari Saham IPO Baru
Pilihan Editor
-
RANS Suntik Modal Anak Usaha Mahaka
22 Feb 2022









