Pergerakan naik turunnya harga saham terpantau dari monitor elektronik di gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, pada hari Rabu (18/6/2025). Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melorot 48,06 poin menjadi 7.107,79 atau turun 0,67 persen dibandingkan dengan harga pada penutupan di hari sebelumnya, Selasa (17/6/2025) yang tercatat di angka 7.155.85. Penurunan ini diperkirakan karena sentimen pasar akibat perang Iran-Israel. (Yoga)

Pemerintah tidak menaikkan harga acuan pembelian gula ditingkat produsen atau petani pada 2025, yang tetap sama seperti pada 2024, yakni Rp14.500 per kg. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, Rabu (18/6) mengatakan, harga acuan pembelian gula di tingkat petani masih tetap Rp 14.500 per kg, tak ada kenaikan harga acuan gula petani tahun ini. Harga acuan penjualan (HAP) gula di tingkat konsumen juga tidak akan dinaikkan. HAP tersebut tetap Rp 17.500-Rp 18.500 per kg bergantung wilayah. ”Kami juga telah meminta para pedagang besar yang mengikuti lelang gula petani pada musim giling tebu tahun ini membeli gula tersebut minimal Rp 14.500 per kg,” ujarnya di Jakarta. Kebijakan ini putuskan dalam rakor tingkat Kemenko Bidang Pangan.

Tidak berubahnya harga acuan gula itu juga sudah melalui penghitungan margin petani dan pedagang. Tahun ini, biaya produksi tebu petani tidak naik sehingga petani masih mendapat margin dengan harga acuan lama. Begitu juga pedagang. Dengan HAP lama, mereka masih bisa untung. ”Dengan begitu, petani masih terlindungi, pedagang masih untung, dan konsumen tetap bisa membeli gula dengan harga terjangkau,” katanya. Pemerintah akan fokus meningkatkan rerata rendemen tebu nasional di atas 8 %. Beberapa pabrik gula bahkan bisa menghasilkan rendemen diatas 10 %. Semakin tinggi rendemen tebu, semakin banyak pula gula yang dihasilkan. Pada 2025, produksi gula nasional diperkirakan tembus 2,9 juta ton, lebih tinggi dari tahun 2024 dan 2023, di 2,46 juta ton dan 2,27 juta ton. (Yoga)

Salah satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kota Tangsel, Banten, membagikan bahan mentah untuk Makan Bergizi Gratis atau MBG. Alasannya, agar siswa tetap dapat menerima manfaat MBG saat libur sekolah. Namun, pembagian paket MBG yang berisi bahan mentah tersebut tak sesuai arahan Badan Gizi Nasional atau BGN. Pembagian bahan mentah ini jadi perbincangan setelah diunggah oleh warganet di media sosial Instagram dan X (dulunya Twitter) awal pekan ini. Dalam unggahan tampak paket MBG yang terdiri dari dua kantong beras, telur puyuh, ikan asin, kacang tanah, pisang dan jeruk. Warganet pun bertanya, kenapa bukan makanan matang yang biasa disajikan dalam ompreng (wadah makanan) yang dibagikan kepada siswa seperti biasa.

Belakangan diketahui, SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur di Ciputat Timur yang membagikan paket tersebut. SPPG itu memasok MBG ke 18 sekolah dengan total penerima 4.075 siswa. Pihak SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur mengatakan membagikan beras kepada siswa agar dapat dibawa pulang dan disimpan lebih lama. Sementara lauk pauk sudah disiapkan dalam kondisi matang. ”Hal ini dilakukan karena banyak sekolah yang sudah libur dan cepat pulang. Adapun paketnya tetap harus tersampaikan sehingga saya membuat kebijakan seperti ini yang ternyata viral,” kata Kepala SPPG Yayasan Mualaf Indonesia Timur, A Basiro pada Rabu (18/6).

Basiro mencontohkan, pekan ini, pilihan menunya beras untuk 5 hari, telur puyuh rebus untuk 1 hari, baby nila crispy untuk 5 hari, kacang kriwil untuk 4 hari, 2 pisang ambon lumut, 2 jeruk manis, 1 apel malang dan susu UHT untuk 1 hari. Pihaknya menghindari makanan beku karena khawatir siswa lupa menyampaikannya kepada orangtua, yang bisa menyebabkan makanan basi dan tak dapat dikonsumsi. Kepala BGN, Dadan Hindayana memastikan tak ada arahan pemberian bahan mentah. Pihaknya justru meminta kepala SPPG bertanya kepada siswa dan guru tentang berapa kali sepekan bisa hadir di sekolah. MBG akan fokus kepada ibu hamil, ibu menyusui dan anak balita jikasiswa tidak bisa ke sekolah. (Yoga)

Aktivitas pekerja yeng sedang mengoperasikan mesin produksi terlihat di pabrik makanan ringan PT PepsiCo Indonesia di kawasan industri Greenland International Industrial Center (GIIC), Cikarang, Jawa Barat, Rabu (18/6/2025). Pabrik dengan nilai investasi sebesar Rp 3,3 triliun itu menyerap sekitar 400 tenaga kerja, termasuk pemberian pembinaan kepada 200 petani jagung di Jawa Tengah dan 200 petani kentang di Jawa Barat, sebagai pemasok bahan baku. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) tetap mendorong kebijakan moneter ekspansif meski mempertahankan suku bunga acuan, guna terciptanya pertumbuhan ekonomi. Namun kebijakan ini harus diikuti dengan mendorong sisi permintaan kredit oleh pelaku usaha dan rumah tangga, dalam bentuk insentif dari jalur fiskal sebagai stimulus perekonomian. Diketahui bahwa dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan tetap mempertahankan suku bunga acuan (BI Rate) di angka 5,5%, suku bunga Deposit Facility sebesar 4,75% dan suku bunga Lending Facility sebesar 6,25%. Keputusan ini sejalan dengan tetap terjaganya perkiraan inflasi 2025 dan 2026 dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen. Selain itu, keputusan ini juga sejalan dengan kestabilan nilai tukar rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. BI mengoptimalkan kebijakan makroprudensial dengan berbagai strategi untuk meningkatkan pertumbuhan kredit serta mendorong fleksibilitas pengelolaan likuiditas oleh perbankan. Pada saat yang sama, kebijakan sistem pembayaran diarahkan untuk turut mendorong pertumbuhan melalui ekspektasi digitalisasi sistem pembayaran, penguatan infrastruktur dan konsolidasi struktur industri sistem pembayaran. (Yetede)

Rencana Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta untuk memberikan insentif fiskal berupa pengurangan beban pajak ke sektor perhotelan serta makanan dan minuman (kuliner) dinilai sebagai langkah tepat untuk memulihkan industri pariwisata. Pasalnya, kebijakan ini bisa menjadi pemicu (trigger) bagi wisatawan untuk berbondong-bondong datang ke Jakarta. Sekretaris Jenderal Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Maulana Yusran menyambut baik dan mengapresiasi rencana Pemprov DKI Jakarta itu. "Ya tentu, itu menjadi satu yang menarik ya, dan kami apresiasi apa yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta," kata dia kepada Investor Daily. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyatakan, pihaknya akan memberikan insentif fiskal bagi sektor perhotelan hingga kuliner. Bahkan, untuk perhotelan, insentif yang akan diberikan berupa pengurangan (diskon) pajak hingga 50% selama dua bulan pertama sejak kebijakan diterapkan. "Insentif fiskal pada sektor industri hotel berupa pengurangan beban pajak sebesar 50%, dilaksanakan pada dua bulan pertama. Kemudian dua bulan berikutnya sebesar 20%" jelas Pramono. (Yetede)

Kinerja intermediasi perbankan terus melemahkan hingga posisi Mei 2025. Apabila dibandingkan dengan awal tahun, pertumbuhan kredit dan dana pihak ketiga (DPK) membutuhkan dukungan, bukan hanya dari sisi makroprudensial, tetapi juga fiskal. Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo menyampaikan, peran kredit perbankan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi perlu terus ditingkatkan. Kredit pada Mei 2025 tumbuh sebesar 8,43% secara tahunan (yoy), lebih rendah dari 8,88% (yoy) pada April 2025. Pertumbuhan ini terus menurun apabila dibandingkan dengan awal tahun, di mana kredit meningkat 10,27% (yoy) per Januari 2025, kemudian meningkat menjadi 10,3% (yoy) per Februari 2025. Pelemahan mulai terjadi pada Maret 2025 dengan pertumbuhan kredit sebesar 9,16% (yoy), lalu berlanjut ke posisi April 2025 dengan kredit tumbuh 8,8% (yoy). Melihat realisasi tersebut, BI akhirnya memutuskan untuk memangkas target pertumbuhan target pertumbuhan kredit  yang awalnya 11-13% (yoy) di akhir tahun ini, menjadi berkisar 8-11%. Perry menjelaskan, dari sisi penawaran, prefensi perbankan pada penanaman surat-surat berharga masih kuat ditengah standar penyaluran  kredit (lending standard) yang mulai meningkat. (Yetede)

Pemerintah menegaskan, sistem pajak secara flat tidak bisa diterapkan di Indonesia. Sebab pelaksanaan fiskal tidak hanya berlandaskan asas keadilan, tapi juga menjadi alat distribusi. Hal tersebut disampaikan Menkeu, Sri Mulyani, menanggapi pernyataan ekonom AS, Arthur Betz Laffer yang menyarankan Indonesia menjalankan kebijakan tarif pajak flat untuk memberikan keadilan bagi seluruh pihak. Kalau yang sangat kaya dengan yang pendapatannya hanya di UMR (Upah Minimum Regional) bayar pajaknya sama, saya hampir yakin semua bilang nggak setuju," kata Sri Mulyani dalam Economic update 2025 di Jakarta pada Rabu (18/6). Saat ini Indonesia menerapkan sistem pajak penghasilan (PPh) Orang Pribadi (OP) dengan lima lapis tarif, yakni 5 %, 15 %, 25 %, 30 % dan 35%.

Tarif PPh OP 5 % dikenakan untuk penghasilan kumulatif setahun sebesar Rp 60 juta; tarif PPh OP sebesar 15 % dikenakan untuk penghasilan kumulatif setahun di atas Rp 60 juta sampai Rp 250 juta. Tarif PPh OP sebesar 25 % dikenakan untuk penghasilan kumulatif setahun di atas Rp 250 juta sampai Rp 500 juta; tarif PPh OP sebesar 30 % dikenakan untuk penghasilan kumulatif setahun di atas Rp 500 juta sampai Rp 5 miliar; dan tarif PPH OP sebesar 35 % dikenakan untuk penghasilan di atas Rp 5 miliar. Sistem tersebut dijalankan berdasarkan asas keadilan. Dalam hal ini pajak dipungut berdasarkan besaran pendapatan wajib pajak. (Yetede)

Pemerintah menyerap dana senilai Rp 30 triliun dari lelang delapan seri Surat Berharga Negara (SUN) pada 17 Juni 2025. Berdasarkan keterangan Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Pengelolaan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan, Rabu (18/06/2025), total penawaran masuk pada lelang kali ini sebesar Rp81,03 triliun. Serapan terbesar berasal dari seri FR0103 (pemukaan kembali)  yang dimenangkan sebesar Rp 6,1 triliun dari penawaran masuk Rp 20,23 triliun. Imbal hasil (yield) rata-rata tertimbang yang dimenangkan seri ini sebesar 6,72393% dengan jatuh tempo 15 Juli 2035. Berikutnya, seri FR0106 (pembukaan kembali) dimenangkan sebesar Rp 7,6 triliun dari penawaran masuk Rp13,64 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan sebesar 6,98993% dengan jatuh tempo 15 Agustus 2040. Dari seri FR0104 (pembukaan kembali), dimenangkan sebesar Rp 6,1 triliun dari penawaran masuk Rp20,23 triliun. Imbal hasil rata-rata tertimbang yang dimenangkan 6,33415% dengan jatuh tempo 15 Juli 2030. Serapan berikutnya dari FR0107 (pembukaan kembali) yang dimenangkan sebesar Rp3,7 triliun dar penawaran masuk Rp6,32 triliun. (Yetede)

BI melaporkan jumlah pengguna Quick Responses Indonesian Standard Tanpa Pindai (QRIS Tap) mencapai 47,8 juta pengguna pada Juni2025. Dari jumlah tersebut, tercatat ada 648.034 merchant yang terlibat dalam operasional QRIS Tap. Deputi Gubernur BI, Filianingsih Hendarta mengatakan, jumlah merchant QRIS Tap mengalami perkembangan pesat dari waktu ke waktu. Saat fase uji coba jumlah merchant QRIS Tap sebanyak 646, saat launching QRIS Tap jumlah merchant meningkat 3,6 kali lipat menjadi 2.353 merchant. "Pada 6 Juni 2025, belum genap 2 bulan, sudah meningkat 275 kali. Jadi saat ini, jumlah merchant yang bisa menerima QRIS Tap mencapai 648.034 merchant," kata Filianingsih dalam jumpa pers Rapat Dewan Gubernur BI, secara virtual, Rabu (18/6).

Dalam pelaksanaan QRIS Tap, BI terus melakukan sosialisasi dan edukasi bersama pemangku kepentingan di industri keuangan, untuk meningkatkan kesadaran masyarakat agar menggunakan QRIS Tap. “Kami akan memperkuat awareness masyarakat agar paham bahwa ada fitur baru yang namanya QRIS Tap. Itu sudah tersedia di aplikasi yang kita miliki dan juga di kanal pembayaran," kata dia. BI juga terus melakukan sosialisasi terhadap merchant dan melakukan training for trainer di 46 Kantor Perwakilan BI. BI juga aka nmemperluas jenis transportasi yang pembayarannya menggunakan QRIS Tap. (Yetede)