;

Dana Jumbo dari Danantara Belum Berdampak Jangka Panjang

Hairul Rizal 18 Jun 2025 Kontan (H)
Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) resmi mulai beroperasi sebagai sovereign wealth fund (SWF) Indonesia, dengan agenda besar mendorong investasi strategis nasional. Proyek perdana yang digarap adalah pembangunan pabrik chlor alkali-ethylene dichloride (CA-EDC) milik PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), bersama Indonesia Investment Authority (INA), dengan total suntikan dana hingga US$ 800 juta atau sekitar Rp 13 triliun. Pabrik ini ditargetkan mengurangi impor soda kaustik dan menghemat devisa sekitar Rp 4,9 triliun per tahun.

Maximilianus Nico Demus, Associate Director Pilarmas Investindo, menilai bahwa dukungan Danantara akan memperkuat posisi TPIA dan menjadi katalis positif bagi saham perusahaan tersebut dalam jangka pendek. Sementara itu, Liza Camelia Suryanata dari Kiwoom Sekuritas menyebut bahwa keterlibatan Danantara dapat menciptakan "tema saham SWF", yang menarik perhatian investor.

Tidak hanya TPIA, PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) juga menjadi calon penerima manfaat melalui proyek konsorsium ekosistem baterai kendaraan listrik (EV) bersama Huayou Cobalt dan CATL, dengan total nilai proyek Rp 85,6 triliun. Proyek ini diinisiasi oleh Indonesia Battery Corporation (IBC) yang melibatkan ANTM, PT Pertamina, dan PT PLN.

Kitty Andhora, Sekretaris Perusahaan PGEO, menyampaikan bahwa meskipun saat ini belum ada kerjasama resmi, PGEO tetap berpotensi menjadi target investasi Danantara di masa depan.

Budi Frensidy, pengamat pasar modal dari Universitas Indonesia, menilai bahwa investasi Danantara bisa meningkatkan minat investor dan likuiditas saham-saham yang terasosiasi, namun efek ini hanya bersifat jangka pendek bila tidak ditopang oleh fundamental perusahaan yang kuat. Ia menilai suntikan dana ke TPIA dapat menjadi katalis positif paling tidak hingga akhir tahun 2025.

Kehadiran Danantara membuka babak baru dalam pembiayaan proyek strategis nasional dan berpotensi memperkuat pasar modal Indonesia—dengan catatan bahwa setiap investasi tetap harus berbasis pada kelayakan dan daya saing fundamental emiten.

Kinerja Pajak Belum Pulih, Masih Minus

Hairul Rizal 18 Jun 2025 Kontan
Upaya pemerintah Indonesia untuk menggenjot penerimaan pajak pada 2025 menghadapi tantangan berat. Hingga Mei 2025, realisasi penerimaan pajak neto baru mencapai Rp 683,26 triliun, atau hanya 31,21% dari target tahunan, dan mengalami kontraksi 10,13% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menegaskan bahwa penerimaan pajak neto tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi ekonomi nasional, karena bersifat teknis (yaitu bruto dikurangi restitusi yang merupakan kewajiban jatuh tempo). Namun demikian, penurunan tajam pada penerimaan PPh nonmigas sebesar 5,4% dan PPN & PPnBM sebesar 15,7% menunjukkan adanya pelemahan basis pajak.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto menekankan pentingnya reformasi struktural untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB (tax ratio) yang stagnan di level 10%. Salah satu upaya utama yang sedang berjalan adalah pengembangan sistem Coretax, yang sudah menunjukkan kemajuan dalam hal registrasi dan pembayaran, dan kini menyempurnakan proses pelaporan SPT.

Selain reformasi sistem, Bimo juga menyiapkan kerangka regulasi pemajakan untuk sektor transaksi digital, serta strategi intensifikasi dan ekstensifikasi perpajakan, terutama pada sektor-sektor yang selama ini memberikan kontribusi tinggi terhadap penerimaan negara, seperti sektor komoditas.

Lebih lanjut, penguatan sumber daya manusia dan kelembagaan juga dinilai penting untuk membangun kembali kepercayaan wajib pajak. Bimo berharap, langkah-langkah tersebut dapat mengerek penerimaan dan memperbaiki efektivitas sistem perpajakan nasional ke depan.

Meski realisasi penerimaan pajak masih mengalami tekanan, pemerintah tetap berkomitmen melakukan berbagai reformasi struktural dan administrasi guna mendorong keberlanjutan fiskal nasional.

Efisiensi dan Inovasi Produk Jadi Strategi Hadapi Tekanan

Hairul Rizal 18 Jun 2025 Kontan
Prospek kinerja PT Kalbe Farma Tbk (KLBF) diprediksi tetap positif sepanjang 2025 meskipun dihadapkan pada tantangan eksternal seperti pelemahan daya beli masyarakat dan tingginya harga bahan baku impor.

Menurut Indy Naila, Investment Analyst Edvisor Profina Visindo, KLBF mampu menjaga stabilitas margin keuntungan, berkat efisiensi biaya operasional dan ekspansi ke segmen farmasi dan alat kesehatan. KLBF membukukan pendapatan sebesar Rp 8,84 triliun di kuartal I-2025, tumbuh 5,8% yoy, dengan net profit margin terjaga di kisaran 9–12%.

Sarkia Adelia, Analis Panin Sekuritas, menilai segmen farmasi tetap menjadi tulang punggung pertumbuhan, didukung oleh peningkatan harga jual rata-rata (ASP), perluasan volume ekspor, dan komersialisasi produk bioteknologi seperti stem cell dan radiofarmaka, yang diproyeksikan menjadi katalis utama sepanjang tahun.

Sementara itu, Andrianto Saputra dari Indo Premier Sekuritas menyebut pertumbuhan penjualan pada kuartal II-2025 akan didorong oleh produk farmasi generik, biologis, serta kesehatan konsumen. Ia juga memperkirakan bahwa ketatnya aturan rujukan BPJS akan menguntungkan segmen obat bebas (OTC). KLBF juga akan merilis produk dengan harga lebih terjangkau untuk menjangkau konsumen dengan daya beli rendah.

Terkait risiko nilai tukar, KLBF dinilai cukup tangguh. Sarkia mencatat bahwa perusahaan memiliki cadangan kas dalam bentuk dolar AS sebesar US$ 52 juta dan telah menerapkan natural hedge melalui konversi transaksi ke yuan lewat joint venture di China.

Merger BPR Marak, Respon terhadap Ketentuan Baru OJK

Hairul Rizal 18 Jun 2025 Kontan
Upaya konsolidasi di industri Bank Perkreditan Rakyat (BPR) terus berlangsung sebagai bagian dari strategi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk memperkuat struktur dan daya saing industri perbankan skala kecil. Terbaru, empat BPR di Jawa Tengah dan Jawa Timur—yakni BPR Rejeki Insani, Dutabhakti, Bina Kharisma Insani, dan Bina Sejahtera Insani—akan melakukan merger, dengan BPR Bina Sejahtera Insani sebagai bank penerima penggabungan.

Meskipun konsolidasi ini sejalan dengan arahan regulasi OJK, Komisaris Independen BPR Modern Express, Arif Windarto mengingatkan bahwa merger tidak selalu menjamin kinerja keuangan yang terus membaik. BPR Modern Express sendiri, meskipun sempat mencatat lonjakan laba hingga 103,94% pada 2023 pascamerger dengan 10 BPR, justru mengalami penurunan laba sebesar 5,36% pada 2024. Namun, aset mereka tetap kuat, mencapai Rp 7,5 triliun per Maret 2025, menjadikannya BPR terbesar di Maluku.

Tedy Alamsyah, Ketua Umum Perbarindo, menilai banyak merger BPR bersifat wajib demi memenuhi aturan modal minimum OJK, bukan atas dasar inisiatif sukarela. Ia menekankan pentingnya kembali pada visi utama BPR: membiayai segmen UMKM yang belum bankable, alih-alih mengikuti tren digitalisasi besar-besaran tanpa mempertimbangkan karakteristik lokal.

Di sisi lain, Direktur Utama BPR Hasamitra, I Nyoman Supartha, menekankan bahwa kekuatan modal semata tidak cukup. Kinerja BPR sangat bergantung pada kepatuhan terhadap regulasi, kesehatan keuangan, dan transformasi digital yang terarah. Ia menyoroti pendekatan khas BPR dalam membangun hubungan sosial dan emosional dengan nasabah lokal sebagai keunggulan kompetitif yang tidak bisa digantikan.

Dengan total aset Rp 2,99 triliun per Maret 2025, BPR Hasamitra menjadi contoh bagaimana BPR bisa berkembang dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan pelayanan berbasis kearifan lokal. Konsolidasi memang membuka peluang efisiensi dan jangkauan yang lebih luas, namun keberlanjutan kinerja tetap bergantung pada manajemen risiko, layanan nasabah, dan arah strategis yang konsisten.

Belanja Melonjak, Defisit APBN Terkendali

Yuniati Turjandini 18 Jun 2025 Investor Daily (H)
Belanja negara mulai terakselerasi memasuki Mei 2025, yang dibarengi dengan terkendalinya defisit APBN. Ini membawa harapan bahwa ekonomi bisa membaik mulai kuartal II-2025. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Mei 2025, belanja negara mencapai Rp209,8 triliun. Meski begitu, akumulasi belanja negara sampai Mei 2025 masih turun, dibandingkan periode sama tahun lalu Rp1.145 triliun. Hal itu tak lepas dari pemblokiran anggaran  sejumlah kementerian/lembaga (K/L), seiring agenda efisiensi anggaran yang diatur dalam Instruksi Presiden (Inpres) 1 Tahun 2025. Kini, blokir anggaran Rp 129 triliun untuk 99 K/L telah dibuka, sehingga belanja bisa dipercepat. Seretnya belanja negara merupakan salah satu biang keladi perlambatan pertumbuan ekonomi menjadi 4,87% kuartal 1-2025, selain masih lemahnya daya beli masyarakat. Pada periode itu, belanja pemerintah kontraksi 1,38% dengan andil -0,08% terhadap pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, pendapatan negara mencapai Rp 995,3 triliun per Mei 2025, 33,1% dari target APBN. Dengan demikian, APBN defiit Rp 21 triliun, setara 0.09% PDB dan lebih rendah dari periode sama tahun lalu Rp 21,8 triliun. Artinya, defisit masih terkendali di tengah fiskal yang ekspansif. (Yetede)

Dukung Proyek Perumahan, Danantara Kucurkan Rp 130 T

Yuniati Turjandini 18 Jun 2025 Investor Daily
BPI Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) akan mengucurkan dana Rp 130 triliun untuk mendukung proyek perumahan yang dijakankan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP). Dalam hal ini, Danantara sudah berkoordinasi dengan bank-bank Himbara ditambah Bank Syariah.  Adapun daftar Bank Himbara yang disebutkan bakal berkontribusi memberikan dukungan pembiayaan dengan nilai mencapai Rp 130 triliun itudiantaranya, PT bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI). PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI), PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI), PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS). Nantinya dukungan pembiayaan itu bakal berupa subsidi bunga Kredit Kepemilikan Rumah (KPR). Dukungan pendanaan itu terjamin lantaran Himbara bakal menjamin rumah yang mendapat dukungan pembiayaan sebagai anggunan. Meski demikian, pemerintah dapat melakukan pengawasan ketat terhadap penyaluran rumah tersebut guna memastikan bisnis industri keuangan pelat merah tersebut tetap terjaga. (Yetede)

Industri Asuransi Mencatatkan Pendapatan Premi Sebesar Rp 55,84 Triliun

Yuniati Turjandini 18 Jun 2025 Investor Daily
Industri asuransi umum dan reasuransi mencatatkan pendapatan premi sebesar Rp 55,84 triliun per April 2025, tumbuh 5,79% secara yoy. Dari nilai itu, lini usaha harta benda (properti) menjadi tulang punggung dari pendapatan premi. Kenaikan premi terbesar berasal dari lini usaha harta benda sebesar 9,08% (yoy) diikuti oleh lini usaha kesehatan yang meningkat 20,94% (yoy). OJK mencatat, asuransi umum dan reasuransi mencatatkan sejumlah premi pada lini usaha harta benda (properti) sebesar Rp 18,2 triliun atau naik 9,08% (yoy). Asuransi harta benda masih mendominasi premi asurandi umum dan reasuransi dengan porsi sebesar 32,59% dari total premi. "Penurunan suku bunga aduan Bank Indonesia menjadi 5,5% pada Mei 2025 dipandang sebagai peluang untuk mendorong pertumuhan lebih lanjut di sektor asuransi properti," ungkap Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK Ogi Prastomiyono. Penurunan suku bunga acuan BI dipandang sebagai katalis positif yanag mampu memacu aktivitas pembangunan dan pembelian properti. Semakin banyak pproperti yang diangun dan dibeli, maka semakin tinggi pula kebutuhan akan perlindungan asuransi, baik dri risiko bencaa alam, kebakaran, hingga kerusakan fisik. (Yetede)

Harita Nickel Menggelar Obi Fishing Tourment 2025

Yuniati Turjandini 18 Jun 2025 Investor Daily (H)
PT  Trimegah Bangun Persada Tbk (NCKL) atau Harita Nickel kembali menggelar Obi Fishing Tourment 2025 pada 14-15 Juni 2025 di sekitar perairan Akelamo dan Mala Mala, Pulau Obi, Maluku Utara. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa masih banyak ikan berukuran besar yang hidup di perairan Kawasi sekitar proyek perusahaan. Turnamen mancing tersebut  telah memasuki tahun ke empat. Untuk tahun ini lomba mancing untuk para nelayan setempat mengusung tema "Mari Jaga Torang Pelaut", yang artinya adalah ajakan untuk menjaga kelestarian laut sekaligus mempererat silahturahmi antara Harita Nickel dengan masyarakat pesisir, khususnya para nelayan. Direktur Health, Safety, and Environment (HSE) Harita Nickel, Tonny Gultom mengungkapkan, bahwa turnamen mancing ini dirancang sebagai ajang silahturahmi yang menyatukan perusahaan dengan nelayan setempat. "Fishing tournament ini adalah silahturahmi sesama nelayan namun sekalian ajang berlomba mencari ikan," ujar Tonny. Tonny mengingatkan bahwa, antusiasme masyarakat nelayan yang mengiktui lomba tersebut terus meningkat dari tahun ke tahun. Kali ini, total terdapat 135 peserta, terdiri dari 86 nelayan dari berbagai desa sekitar wilayah operasional Harita Nickel dan sisanya berasal dari karyawan sebagai unit perusahaan. (Yetede)

Proyek Chandra Asri Menyimpan Magnet Tersendiri

Yuniati Turjandini 18 Jun 2025 Investor Daily (H)
Pabrik Chlor Alkali-Athylene Dichloride (CA-EDC) garapan PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA) menyimpan magnet tersendiri bagi Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara Alias BPI Danantara Indonesia dan Indonesia Investment Authority (INA) untuk menjajaki peluang investasi d proyek petrokimia terintegrasi tersebut. Pabrik CA-EDC yang berstatus sebagai proyek strategi nasional  (PSN) berdasarkan Peraturan Presiden  Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 ini akan memiliki kapasitas produksi sebesar 400.000 ton soda kaustik padat per tahun atau setara 827.000 ton dalam bentuk cair dan 500.000 ton etheylene dichloride. Dengan kapasitasnya yang jumbo, pabrik CA-EDC yang berlokasi di Kota Cilegon, Banten ini bakal berkontribusi menekan ketergantungan Indonesia terhadap impor  soda kaustik dan etheylene dichloride, sehingga turut mendorong kemandirian dalam produksi nasional dan memperkuat proses hilirisasi industri hilir masuk pengolahan nikel. Di sisi lain, pabrik senilai total Rp 15 triliun ini juga diestimasikan bakal membuka peluang pekerjaan bagi 3.000 tenaga kerja dalam masa konstruksi dan 250 pekerja saat nanti beroperasi. (Yetede)

Mendorong Ojol Naik Kelas Menjadi UMKM

Yuniati Turjandini 18 Jun 2025 Investor Daily
Dalam mendorong driver online naik kelas, Kementerian UMKM Indonesia akan menggodok sebuah aturan yang dapat memasukkan driver online/ojek online (ojol) dalam katagori UMKM. Menteri UMKM Indonesia Maman Abdurrahman menyarankan agar ojol di-treatment sebagai UMKM bukan sebagai tenaga kerja. "Kenapa di-treatment sebagai UMKM? Mereka bisa mendapatkan beberapa fasilitas-fasilitas insentif yang nanti pemerintah akan siapkan dan berikan untuk para UMKM-UMKM," kata dia. Maman mengatakan, apabila ojol di-treatment sebagai tenaga kerja, berarti mekanismenya harus mengikuti mekanisme ketenagakerjaan. Rata-rata mereka yang masuk sebagai mitra ojol adalah mereka yang lebih mengejar kepada pekerjaan paruh waktu. "Mereka juga sebetulnya ingin punya aktivitas pekerjaan lain. Satu-satunya jalan adalah dengan mentrreatment mereka menjadi UMKM." kata dia. Meman menyampaikan, sampai saat ini ada tercatat kurang lebih total 5 jutaan ojol yang bergabung di semua aplikator, tetapi ojol yang aktif sekitar 30-40%. "Saya menginginkan bahwa profesi mereka sebagai driver online ini adalah profesi sementara dan hanya sebagai proses bagi mereka, untuk supaya mereka dapat posisi yang jauh lebih baik lagi," ucap dia.