Megaproyek Tanggul Laut Pantai Utara Jawa atau Giant Sea Wall membutuhkan estimasi total biaya pembangunan mencapai US$ 80 miliar atau setara Rp1.280 triliun (Rp 16.000 per US$). Ditengah keterbatasan anggaran, pemerintah membuka kesempatan bagi investor dalam dan luar negeri menggarap proyek strategis nasional (PSN) tersebut. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan WIlayah (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengundang pelaku usaha Belanda untuk berkolaborasi  dalam proyek Giant Sea Wall. AHY menyampaikan apresiasi atas  peran Belanda sejak tahap awal proyek. Ia mengundang para pelaku usaha Belanda untuk kembali terlibat secara aktif dan menjalin kolaborasi jangka panjang. "Saya percaya Anda semua memiliki pengalaman dan keahlian untuk membantu kami mencapai tujuan ini. Mari kita eksplorasi kolaborasi baru yang lebih erat dan bermanfaat bagi kedua negara," kata AHY. Menurutnya pemerintah Indonesia terus mempererat kerja sama konkret dengan Belanda dalam pengembangan infrastruktur strategis, khususnya dibidang ketahanan iklim dan pembangunan kawasan perkotaan berkelanjutan. (Yetede)

Dominasi platform over the top (OTT) asing di pasar Indonesia menimbulkan kekhawatiran banyak pihak. Dominasi ini tak hanya menggerus  ceruk pasar industri telekomunikasi, tetapi juga pelaku industri penyiaran. Mencermati kondisi tersebut, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid pun angkat bicara. Menurut dia, dominasi platform OTT asing di pasar Indonesia tidak boleh menggerus keberlangsungan industri penyiaran nasional. Hal tersebut disampaikan saat audiensi dengan Presiden dan Managing  Director Media Partners Asia Research  Services Pte Ltd (MPA) untuk Asia Pasifik Mila Venugopalan di Jakarta, pekan lalu. "Kami juga ingin Anda memberdayakan industri penyiaran. Prinsip dasarnya bahwa harus ada kondisi yang setara antara industri penyiaran dengan platform OTT," kata Meutya. Menurut Meutya, industri penyiaran di Indonesia masih memainkan peran penting dalam menjangkau masyarakat d seluruh pelosok Indonesia, terutama di wilayah-wilayah yang belum terjangkau koneksi internet. (Yetede)

Industri Otomotif Indonesia: Peran Penting dan Dukungan Pemerintah

Industri otomotif Indonesia telah berkembang selama 55 tahun, berawal dari kebijakan tahun 1969 yang mewajibkan Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) membangun fasilitas perakitan di dalam negeri. Kini, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menyatakan bahwa Indonesia berada di peringkat ke-11 produsen otomotif terbesar dunia.

Peta Jalan dan Insentif Pemerintah

Pemerintah berperan aktif dalam pengembangan sektor ini melalui peta jalan yang ditetapkan sejak 2013, berfokus pada kendaraan rendah emisi karbon dalam dua tahap.

Tahap pertama (2013-2017) mendukung pengembangan low-cost green car (LCGC) atau kendaraan hemat bahan bakar terjangkau. Pemberian insentif Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang lebih rendah, diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013, terbukti berhasil mendorong pertumbuhan penjualan otomotif melalui segmen LCGC.

Tahap kedua (2017-2035) mengarah pada pengembangan kendaraan berbasis listrik. Pemerintah menargetkan 20% penjualan mobil pada 2025 adalah kendaraan listrik (baterai atau hybrid). Berbagai insentif pajak digulirkan, seperti PPnBM untuk kendaraan listrik dan hybrid (PP Nomor 74 Tahun 2021) serta Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk kendaraan listrik ber-TKDN minimal 40% (PMK Nomor 38 Tahun 2023). Relaksasi syarat TKDN melalui Perpres Nomor 79 Tahun 2023 bahkan memungkinkan kendaraan listrik CBU dan CKD impor mendapat insentif.

Dukungan Fiskal dan Dampaknya

Insentif fiskal tidak hanya mendorong segmen tertentu, tetapi juga menjadi penolong industri saat terpuruk, seperti saat pandemi Covid-19. Kebijakan PPnBM DTP kala itu berhasil mendongkrak penjualan otomotif pada 2021-2022.

Sektor otomotif menerima belanja perpajakan () yang signifikan. Laporan tax expenditureTax Expenditure Report 2022 dari Badan Kebijakan Fiskal menunjukkan nilai belanja perpajakan untuk tiga jenis insentif di PP Nomor 74 Tahun 2021 mencapai Rp2,78 triliun pada 2022. Angka ini diproyeksikan melonjak hingga Rp9,5 triliun pada 2025, atau meningkat 341% dari 2022. Proyeksi ini belum termasuk insentif dari PMK Nomor 38 Tahun 2023, Perpres Nomor 79 Tahun 2023, dan rencana perluasan insentif PPnBM DTP 3% untuk kendaraan hybrid di akhir 2024.

Rasionalitas di Balik Insentif

Ada tiga alasan utama mengapa pemerintah memperluas dukungan insentif fiskal untuk sektor otomotif:

Pertama, tekanan pada produksi dan penjualan. Produksi otomotif 2024 turun signifikan (-14,2% dari 2023, dan -18,6% dari 2022), dengan tren penurunan selama 24 bulan terakhir. Penjualan retail 2024 (889.680 unit) juga menjadi yang terendah ketiga sejak 2012 (di luar masa pandemi), menunjukkan sektor ini sedang dalam tekanan berat dan butuh intervensi.

Kedua, kontribusi vital terhadap perekonomian. Sektor otomotif sangat strategis, melibatkan 550 perusahaan pendukung utama, 1.000 perusahaan pendukung lainnya, 14.000 diler/bengkel resmi, dan sekitar 42.000 diler/bengkel tidak resmi. Keseluruhan rantai ini menyerap setidaknya 1,5 juta tenaga kerja. Penurunan di sektor ini berpotensi menimbulkan dampak ekonomi dan sosial yang luas, sehingga pemerintah perlu merespons untuk mendorong pertumbuhan berkelanjutan.

Ketiga, konsistensi dengan peta jalan industri. Perluasan insentif fiskal ini selaras dengan peta jalan pengembangan industri otomotif, yang saat ini hingga 2035 fokus pada dukungan kendaraan berbasis listrik, termasuk hybrid. Ini menunjukkan konsistensi kebijakan pemerintah dalam membangun industri yang lebih hijau.

Bukan Sekadar Insentif, Melainkan Sinyal Kepercayaan

Insentif fiskal bukan satu-satunya solusi, namun berfungsi merangsang permintaan produk dan menjadi sinyal dukungan politis kuat dari pemerintah. Di tengah kelesuan, sinyal ini dapat meningkatkan kepercayaan pelaku pasar terhadap masa depan sektor otomotif. Pada akhirnya, pertumbuhan berkelanjutan sektor ini akan membawa dampak positif bagi perekonomian nasional secara keseluruhan.

Pemerintah mewaspadai dampak lanjutan eskalasi ketidakpastian global terhadap perekonomian Indonesia. Perang Iran-Israel, perang dagang AS-China, serta kebijakan fiskal Washington yang ekspansif jadi pemicu pelemahan ekspor, tekanan terhadap nilai tukar rupiah, serta lonjakan harga komoditas global. Menkeu Sri Mulyani menyampaikan hal itu pada konferensi pers APBN Kita edisi Juni 2025 dikantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (17/6). Situasi global saat ini membentuk kombinasi risiko yang kompleks, yaitu meningkatnya inflasi di tengah perlambatan ekonomi dunia. ”Risiko bagi Indonesia juga patut diwaspadai. Melemahnya ekonomi global akan berdampak pada barang-barang ekspor Indonesia. Harga komoditas ada yang meningkat tajam, tapi bukan karena factor supply-demand, melainkan akibat disrupsi,” ujarnya. Perang Iran-Israel menyebabkan lonjakan harga minyak 9 % dari kisaran 75 USD per barel hanya dalam tiga hari sebelum terkoreksi ke level 70 USD.

Ketegangan tersebut menimbulkan gejolak pada nilai tukar dan suku bunga global, termasuk Indonesia. Di saat yang sama, AS tengah mendorong kebijakan fiskal ekspansif dengan proyeksi penambahan defisit anggaran lebih dari 10 triliun USD dalam 10 tahun. Tambahan defisit tersebut menimbulkan sentimen negatif terhadap kredibilitas fiskal negara maju, khususnya AS, dan berimbas naiknya imbal hasil surat utang Pemerintah AS (US Treasury). Ketidakpastian global berdampak terhadap aktivitas manufaktur. Purchasing Managers’ Index (PMI) manufaktur global pada Mei 2025 tercatat 49,6, terendah sejak Desember 2024. Sebanyak 70,8 % negara yang disurvei mengalami kontraksi manufaktur, termasuk Indonesia yang mencatatkan PMI sebesar 47,4. Penurunan aktivitas manufaktur menunjukkan gangguan signifikan pada rantai pasok global akibat ketegangan geopolitik dan perdagangan. (Yoga)

Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyegel lahan penampungan sampah liar di Limo, Kota Depok, Jabar, November 2024. Namun, meski tak bisa memulung di tempat itu, Dursinah (60) tak punya pilihan selain tinggal di area itu, bersama tiga anaknya yang belum berkeluarga, ia tetap menghuni bedeng yang dikontrak Rp 500.000 per bulan dalam eks penampungan sampah liar. Dulu, ketika penguasa lahan sampah masih beroperasi, Dursinah tak perlu keluar ongkos transportasi untuk menyibak sampah dan mengumpulkan botol plastik, kardus atau logam yang bisa dijual, tinggal berjalan kaki dari rumah ke gunungan sampah. Setelah penampungan liar ditutup, seorang bos lapak mengajak Dursinah pindah memilah sampah di Tajur, Kota Bogor, Jabar. Sudah empat bulan seperti itu. ”Sekarang jauh ke Bogor. Saya ninggal anak di sini,” kata nenek 10 cucu tersebut, Sabtu (7/6).

Kini, jika tak ada anak yang mengantar, ia merogoh kocek Rp 84.000 untuk transportasi pergi-pulang Limo-Tajur. Bukan pengeluaran enteng bagi dia yang pendapatan per harinya Rp 30.000-Rp 50.000. Dursinah cuma boleh menjual sampah bernilai ke bos yang mengajak dia. Sebab, ia tinggal gratis dibedeng yang disiapkan bosnya. Ia juga kerap berutang Rp100.000-Rp 200.000 per minggu yang dilunasi setiap penimbangan sampah ke bos pada Senin. Robert, pengelola penampungan sampah liar di Desa Taman Rahayu, Setu, Bekasi, Jabar seluas 2 hektar, sekaligus pengepul sampah bernilai, berkata, 100 pemulung terhubung dengan dia lewat sejumlah pelapak, juga 30 penyortir dan pencacah plastik di tempat pengepulan sampah. Ia sebenarnya sangat membutuhkan keberadaan pemulung dan penyortir. Lewat tangan mereka, pensiunan instansi itu bisa menjual limbah bernilai dengan pendapatan kotor Rp 500 juta per bulan. (Yoga)

Grup Wilmar, salah satu terdakwa korporasi perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya kepada industri sawit tahun 2022, mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar Rp 11,8 triliun. Walakin, perkara korupsi ini masih dalam proses kasasi di MA. Adapun kasasi diajukan pihak jaksa, dilatarbelakangi putusan on-slag atau lepas dari segala tuntutan hukum untuk ketig akorporasi selaku terdakwa korupsi pemberian fasilitas ekspor CPO dan turunannya kepada industri sawit tahun 2022, yakni Musim Mas, Permata Hijau, termasuk Grup Wilmar. Putusan lepas itu dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta di PN Jakpus yang beranggotakan Djuyamto, Agam Syarif Baharuddin, dan Ali Muhtarom.

Tapi, Kejagung mengungkap bahwa ketiga hakim itu menerima imbalan Rp 60 miliar untuk memberi putusan tersebut. Direktur Penuntutan Jampidsus Kejagung, Sutikno dalam jumpa pers di Kejagung, Jakarta, Selasa (17/6), mengatakan, perkara korupsi dengan tiga terdakwa korporasi, yakni Grup Wilmar, Musim Mas dan Permata Hijau, telah diputus onslag atau lepas dari segala tuntutan hukum oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta. Sebelum putusan lepas dijatuhkan majelis hakim Pengadilan Tipikor Jakarta, jaksa menuntut Permata Hijau membayar uang pengganti Rp 937,5 miliar. Musim Mas dituntut membayar uang pengganti atas kerugian perekonomian negara Rp 4,8 triliun. Grup Wilmar dituntut membayar uang pengganti atas kerugian perekonomian negara Rp 11,8 triliun.

”Penuntut umum melakukan upaya hukum kasasi yang hingga kini perkaranya masih dalam tahap pemeriksaan kasasi,” kata Sutikno. Berdasarkan penghitungan hasil audit oleh BPKP serta Laporan Kajian Analisis Keuntungan Ilegal dan Kerugian Perekonomian Negara dari FEB UGM, terdapat kerugian negara senilai tuntutan yang diajukan jaksa dipersidangan sebelumnya, seperti halnya Grup Wilmar sebesar Rp 11,8 triliun. Menurut Kejagung, pengembalian uang kerugian itu merupakan hasil patungan, yakni PT Multimas Nabati Asahan Rp 3,9 triliun; PT Multi Nabati Sulawesi Rp 39,7 miliar; PT Sinar Alam Permai Rp 483,9 miliar; PT Wilmar Bioenergi Indonesia Rp 57,3 mi-liar; serta PT Wilmar Nabati Indonesia Rp 7,3 triliun pada 23 dan 26 Mei 2025. (Yoga)

Pemerintah China mendorong penghematan anggaran besar-besaran. Sejumlah aturan keras dikeluarkan bagi PNS. Mulai dari larangan makan berkelompok, jamuan makan mewah, konsumsi alkohol, sampai tanaman hias dalam rapat. Tak semua PNS senang dengan pengetatan ini. Pada Mei 2025, China merilis revisi pedoman penghematan bagi anggota Partai Komunis China dan PNS, melengkapi ”peraturan delapan poin”, kode etik yang diluncurkan Presiden China Xi Jinping. Unggahan yang dilansir Reuters edisi Selasa (17/6) mengingatkan agar kader menghindari makan malam di tempat mewah dan jangan bertemu dengan orang yang sama. Langkah tersebut diambil setelah tiga kasus kematian kader akibat konsumsi alkohol berlebihan di jamuan makan, yang dipublikasikan pada April 2025. Puluhan pejabat dihukum terkait kematian di Hunan, Anhui dan Henan. Sebab, mereka berusaha menyembunyikan rincian jamuan makan dan memberi kompensasi pribadi pada keluarga korban.

Pemerintah China sudah lama mendorong anti korupsi dan disiplin partai. Langkah terbaru itu menjadi petunjuk bahwa kontrol sebelumnya tidak efektif. Menurut The South China Morning Post pada 8 Juni 2025, program berhemat pemerintah berjalan sejak 2012, mencakup pengetatan anggaran pengeluaran dan protokol di berbagai bidang, seperti acara resmi, gedung dan per-jalanan. Tujuannya untuk mengatasi pemborosan di Partai Komunis dan badan-badan pemerintah serta memberantas korupsi. Di sisi lain, langkah ini dapat meningkatkan citra partai berkuasa. Sejak pertengahan Maret 2025, kampanye untuk berhemat hidup kembali. Pemerintah berjanji meningkatkan perekonomian dengan memberi lebih banyak dukungan keuangan pada masyarakat. Hasilnya, ribuan pejabat China berjuang keras mematuhi perintah penghematan Presiden Xi. Mereka memastikan agar kantor sederhana, kuitansi makanan sesuai dan tidak menerima hadiah mewah. (Yoga)

Program revitalisasi sekolah akan dilakukan secara mandiri oleh masing-masing pengelola sekolah. Pemerintah pusat hanya mengirim bantuan dana untuk modal memperbaiki sekolah. Mendikdasmen, Abdul Mu’ti mengatakan, program revitalisasi sekolah bukan sekadar memperbaiki kondisi fisik bangunan sekolah, melainkan juga instrumen fundamental untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang mendukung pertumbuhan karakter, kompetensi dan kreativitas peserta didik. Pengelola sekolah penerima bantuan harus bertanggung jawab atas dana revitalisasi yang diberi dan wajib melibatkan masyarakat sekita, agar revitalisasi sekolah juga berdampak luas. ”Mekanisme ini diharapkan mendorong efisiensi, transparansi, serta meningkatkan pemberdayaan lokal melalui serapan tenaga kerja dan penggunaan bahan bangunan lokal,” kata Mu’ti Selasa (17/6). Beberapa satuan pendidikan yang berhasil menyelesaikan revitalisasi lebih awal akan diusulkan untuk diresmikan langsung oleh Presiden Prabowo.

Kemendikdasmen mencatat ada 174.000 sekolah dalam kondisi rusak sedang hingga berat yang di dalamnya total ada 980.000 ruang kelas rusak sedang hingga berat. Selain itu, 219.000 sekolah belum memiliki prasarana sesuai standar nasional pendidikan. Untuk memperbaiki semua itu, dianggarkan Rp 492 triliun. Program revitalisasi tahun ini menargetkan 10.440 satuan pendidikan, meliputi jenjang PAUD, SD,SMP, SMA/SMK, SKB/PKBM dan SLB di seluruh Indonesia, dengan anggaran Rp 17,15 triliun yang dibagi 78 % untuk sekolah negeri dan 22 % untuk sekolah swasta. Verifikasi dan validasi data sekolah calon penerima bantuan dilakukan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) dan Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP). Sebanyak 9.404 sekolah telah teridentifikasi sebagai calon penerima bantuan. Dari jumlah tersebut, 8.406 sekolah telah memenuhi syarat administrasidan teknis untuk menandatangani perjanjian kerja sama tahap pertama. (Yoga)

Kian menyusutnya lapangan kerja formal membuat banyak korban PHK dan angkatan kerja baru terjun ke pekerjaan gig yang menjebak mereka dalam perangkap kemiskinan baru. Riset LPEM-UI, mengungkap fenomena migrasi para pekerja yang terdepak dari pekerjaan formal di sektor manufaktur dan jasa di perkotaan ke pekerjaan di platform digital, seperti Gojek, Grab, Shopee Food, dan Tiktok Shop. Menjadi pengemudi ojek daring, kurir, kreator konten, dan pengecer daring jadi pilihan populer. Ekonomi gig menjadi jaring penyelamat di tengah menyempitnya pasar kerja, dengan menyediakan lapangan kerja baru. Masalahnya, pekerjaan gig yang semula hanya dianggap sebagai batu loncatan atau buffer zone sementara, ternyata kemudian justru menjadi profesi utama karena peluang kerja yang lebih baik di sektor formal tak kunjung tersedia. Akibatnya, mereka sulit keluar dari kemiskinan dalam jangka panjang.

Pekerja gig terperangkap dalam praktik perbudakan modern dibalik frasa kemitraan dari platform. Upah rendah, jam kerja panjang, tak ada perlindungan seperti pensiun, jaminan kesehatan, dan jaminan kecelakaan kerja. Kehadiran pemain baru sebagai pesaing, baik dari sisi platform maupun pekerja, juga kian menekan pendapatan dan kesejahteraan para pekerja gig ini. Nilai ekonomi gig Indonesia, diperkirakan Center For Digital Society, mencapai 100 miliar USD pada 2025. Saat ini belum sampai 3 % dari total angkatan kerja kita bekerja penuh waktu di sektor ekonomi gig. Namun, perlambatan ekonomi tahun ini dan tahun depan bukan tak mungkin berpotensi memicu gelombang PHK baru, yang membuat sektor informal seperti gig semakin sesak dan ledakan kemiskinan baru di depan mata. Gambaran suram ini menjadi bukti perekonomian kita belum mampu menyediakan hak paling dasar dari warganegara: lapangan kerja dan penghidupan yang layak. (Yoga)

BPI Danantara bersama Indonesia Investment Authority atau INA menandatangani nota kesepahaman dengan PT Chandra Asri Pacific Tbk untuk pengembangan pabrik chlor alkali ethylene dichloride. Investasi gabungan senilai 800 juta USD (Rp 13,02 triliun) ke sektor petrokimia ini diharapkan bisa menekan ketergantungan industri nasional terhadap impor bahan baku. Chandra Asri tengah membangun pabrik chlor alkali ethylene dichloride (CA-EDC) di Cilegon, Banten, yang ditargetkan berproduksi pada 2027 dengan kapasitas produksi tahunan 400.000 ton soda kaustik dan 500.000 ton etilen diklorida (EDC). Soda kaustik digunakan dalam pemurnian alumina dan nikel, komponen penting dalam produksi baterai kendaraan listrik. EDC adalah bahan kimia perantara dalam pembuatan polivinil klorida (PVC) untuk produk plastik, seperti pipa pada sektor konstruksi. Pabrik CA-EDC ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 %.

Chief Investment Officer (CIO) BPI Danantara, Pandu Sjahrir mengatakan, proyek ini diharapkan memperkuat kemandirian industri nasional dan ketahanan sektor manufaktur secara menyeluruh, sejalan dengan visi pemerintah yang menjadikan hilirisasi sebagai kunci transformasi ekonomi nasional. ”Kemitraan ini mencerminkan komitmen bersama kami untuk memperkuat fondasi industri Indonesia melalui peningkatan kapasitas produksi dalam negeri dan pengurangan ketergantungan impor terhadap bahan baku utama yang krusial bagi industri nasional,” ujar Pandu, Selasa (17/6). Investasi Rp 13,02 triliun dialokasikan untuk dua fase pengembangan pabrik CA-EDC yang dikelola anak usaha PT Chandra Asri Pacific Tbk (Chandra Asri Group), yakni PT Chandra Asri Alkali. Pada fase pertama, pabrikakan memiliki kapasitas produksi sebesar 400.000 ton soda kaustik padat per tahun (setara 827.000 ton bentuk cair) dan 500.000 ton EDC. (Yoga)