Menjelang usia 88 tahun, Jurnalis Uddin masih bekerja. Dia adalah dokter yang terlibat menggagas pendirian Sekolah Tinggi Kedokteran Yarsi atau Yayasan RS Islam di Jakarta, kini Universitas Yarsi. Jurnalis masih aktif mengurus perkembangan Universitas Yarsi dan mengembangkan pendidikan kedokteran Islam di Indonesia dan dunia. Jurnalis juga dikenal sebagai salah satu pendiri Federation of Islamic Medical Associations (FI-MA). Sebanyak 10 organisasi medis Islam di dunia, termasuk Indonesia, mendirikan FIMA di Florida, AS. Para pendiri itu adalah profesional medis senior dunia yang awalnya rutin bertemu di AS. Para dokter Muslim dan organisasi medis Muslim yang tergabung di FIMA memberikan pengobatan untuk masyarakat miskin dan terjun ke daerah perang untuk menyelamatkan korban. Jurnalis senang dengan perkembangan FIMA yang tetap aktif menjadi wadah berbagi pengetahuan bagi dokter Muslim di seluruh dunia dalam bidang pendidikan, etika ke-okteran, bantuan kemanusiaan dan medis.

Di Pakistan, FIMA menggelar operasi katarak untuk masyarakat miskin. Para dokter FIMA juga membantu pengungsi Rohingya asal Myanmar di Bangladesh yang jumlahnya lebih dari 1 juta orang. ”Saya menyaksikan para dokter yang melakukan aksi kemanusiaan untuk orang-orang yang tak berdaya karena kemiskinan, perang dan pengungsi,” katanya. Jurnalis sebagai Ketua Pembina Yayasan Yarsi ambil bagian melakukan aksi kemanusiaan. Dia memutuskan untuk memberi beasiswa kuliah kedokteran bagi anakmuda dari Palestina agar bermanfaat bagi negara mereka. Kini, ada satu mahasiswa kedokteran yang kuliah sejak tahun lalu. Masih ada lagi yang disiapkan di Gaza dimulai dengan memberi kursus bahasa Indonesia. Kesehatan Jurnalis masih prima. Jurnalis sering pulang ke kampung halamannya di Sumbar. Di sana, ia membantu masyarakat setempat. Termasuk membangunkan masjid yang dilengkapi teknologi digital.

Jurnalis yang juga mengajar di FK Universitas Ibnu Chaldun, Jakarta, merasa terpanggil untuk menyelamatkan 100 mahasiswa yang terkatung-katung nasibnya. Dia memanfaatkan fasilitas ruang belajar dan laboratorium di FKUI supaya para mahasiswa tidak terputus kuliahnya. Peluang itu membuat pikiran Jurnalis terbuka untuk mendirikan pendidikan kedokteran berbasis iman Islam yang berkualitas untuk mendukung pengembangan RS Islam di Jakarta. Setelah mendapat izin, Jurnalis bersama beberapa rekannya mendirikan Sekolah Tinggi Kedokteran Yarsi tahun1967. Pendidikan kedokteran diUniversitas Yarsi dilengkapidengan RS pendidikan, yakni RS Islam Yarsi serta RS Gigi dan Mulut Yarsi. Layanan kesehatannya menerapkan standar pelayanan syariah yang siap melayani umat dengan ramah dan professional sehingga warga negara Indonesia tidak perlu ke luar negeri untuk mendapat pelayanan medis terbaik. Pada 1989 sekolah tinggi itumenjadi Universitas Yarsi. (Yoga)

Pada usia ke-498 tahun, Jakarta berupaya masuk dalam daftar 50 kota besar dunia menurut Global City Index. Di balik pembangunan fisik yang pesat, Jakarta juga berfokus pada penghormatan terhadap nilai-nilai budaya yang ada sejak lama. Sebagai bagian dari rangkaian perayaan HUT Daerah Khusus Jakarta, Pemprov Jakarta menggelar upacara peringatan HUT Ke-498 Jakarta di kawasan Monas, Gambir, Jakpus, pada Minggu (22/6) pagi. Gubernur Jakarta Pramono Anung dan Wagub Rano Karno tiba di Monas pukul 07.26 WIB. Setelah defile selesai, acara dilanjutkan dengan pertunjukan kolosal yang menggambarkan sejarah Jakarta, dalam bentuk tari-tarian tradisional oleh seniman daerah yang menegaskan pentingnya budaya lokal sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas Jakarta.

Pramono menyampaikan, HUT Jakarta kali ini bukan hanya perayaan, juga refleksiatas tantangan yang dilalui serta harapan untuk masa depan Jakarta. ”Dengan usia hampir 500 tahun, Jakarta perlu meningkatkan daya saing dan memperkuat posisinya di panggung dunia,” kata Pramono. Jakarta telah melalui perjalanan panjang, dimulai dari pelabuhan kecil bernama Sunda Kelapa, kini berkembang menjadi pusat pemerintahan. Bahkan, Jakarta sedang bertransformasi menjadi kota global. Tema HUT Ke-498 Jakarta, ”Jakarta Kota Global dan Berbudaya”, mencerminkan komitmen pemerintah mengembangkan Jakarta sebagai kota global yang berdaya saing sekaligus menjaga budaya dan kearifan lokal.

”Upaya besar sedang diarahkan untuk mengantarkan Jakarta masuk 50 kota besar dunia,” ujar Pramono. Saat ini, Jakarta berada diperingkat ke-74 dari 156 kota global, berdasarkan laporan Global City Index tahun 2024. Sebagai bagian dari langkah strategis, Pemprov Jakarta menetapkan visi pembangunan 2025-2029, yaitumenjadikan Jakarta sebagai kota global dan pusat perekonomian yang berdaya saing berkelanjutan serta menyejahterakan warganya. Pramono menyadari perjalanan Jakarta ke depan tak mudah. Namun, dengan kerja keras, dedikasi dan semangat kolaborasi, ia yakin Jakarta akan terus melaju dan membawa nama baik bangsa dipanggung dunia. (Yoga)

Upaya pemerintah untuk menertibkan praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh pelaku UMKM nakal menunjukkan komitmen serius dalam memperkuat basis perpajakan nasional. Modus-modus seperti pemecahan usaha agar omzet tetap di bawah batas insentif Rp4,8 miliar per tahun serta penolakan naik kelas menjadi usaha besar, menjadi sorotan utama fiskus. Sebagai pemangku kebijakan, Direktorat Jenderal Pajak mengambil langkah strategis dengan merencanakan penurunan threshold UMKM sebagai respons atas penyimpangan tersebut. Meski kebijakan ini menuai penolakan dari pelaku usaha, proses negosiasi yang tengah berlangsung diharapkan dapat menciptakan solusi yang adil dan menguntungkan semua pihak, tanpa mengabaikan kewajiban konstitusional dalam membayar pajak demi kepentingan negara.

Di tengah ketidakpastian global dan perlambatan ekonomi domestik, industri perbankan nasional tengah menghadapi tantangan serius, terutama terkait krisis likuiditas. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia mencatat menurunnya pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) serta meningkatnya rasio loan to deposit (LDR), yang menjadi indikator sempitnya ruang gerak likuiditas perbankan. Dalam merespons situasi ini, sejumlah bank besar memilih menerbitkan obligasi sebagai strategi pendanaan alternatif.

Namun, menurut teori Pecking Order dari Donaldson dan Myers, penerbitan utang seperti obligasi seharusnya menjadi opsi kedua setelah laba ditahan. Penerbitan obligasi saat ini memuat berbagai tujuan, mulai dari refinansi utang, antisipasi suku bunga tinggi, hingga ekspansi kredit hijau. Sayangnya, efektivitas langkah ini masih dipertanyakan karena dana hasil obligasi cenderung hanya berpindah antarbank dan tidak benar-benar menambah suplai dana segar ke sistem perbankan.

Presiden Prabowo Subianto, sebagai tokoh pemangku kebijakan, telah menetapkan target ambisius pertumbuhan ekonomi sebesar 8% yang sangat bergantung pada peran aktif perbankan dalam pembiayaan program prioritas nasional, termasuk transisi menuju ekonomi hijau. Untuk mendukung itu, insentif seperti Kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) telah digulirkan sejak April 2025. Meski begitu, tantangan internal perbankan sendiri, seperti konsolidasi dan manajemen risiko kredit, masih menjadi pekerjaan rumah besar.

Dengan demikian, penerbitan obligasi oleh bank-bank besar seharusnya tidak dipandang sebagai solusi jangka pendek semata, melainkan sebagai langkah strategis memperkuat ketahanan sektor keuangan nasional agar mampu menopang agenda pembangunan jangka panjang.

Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengambil sikap hati-hati dalam menangani sengketa 13 pulau di pesisir selatan Jawa Timur yang diperebutkan oleh Kabupaten Trenggalek dan Tulungagung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menegaskan bahwa Mendagri Tito Karnavian telah langsung memimpin proses evaluasi, dengan menjadikan kasus sengketa 4 pulau antara Provinsi Aceh dan Sumatra Utara sebagai pembelajaran penting.

Kemendagri tidak hanya akan mengandalkan data geografis, tetapi juga mempertimbangkan aspek historis dan kesepakatan masa lalu dalam menentukan status administratif 13 pulau tersebut, seperti Pulau Anak Tamengan, Pulau Boyolangu, dan Pulau Sruwi. Polemik ini muncul akibat duplikasi pencatatan wilayah, yang menimbulkan ketidakjelasan administratif antara dua kabupaten tersebut.

Langkah kehati-hatian Kemendagri mencerminkan upaya pemerintah pusat untuk menyelesaikan konflik wilayah secara adil, transparan, dan berdasarkan kajian menyeluruh. Penyelesaian ini penting untuk menjaga integritas wilayah administrasi serta stabilitas sosial di tingkat daerah.