Rasio kredit macet pinjaman daring terus naik setahun terakhir, karena minimnya penilaian awal dan tingginya tingkat suku bunga. Karena itu, penerapan mitigasi risiko akan ditingkatkan. Regulator akan mengintegrasikan data pinjaman daring kedalam sistem layanan informasi keuangan atau SLIK serta meminta pelaku industri memperkuat mitigasi risiko. Berdasarkan data OJK pada April 2025, rasio kredit macet atau tingkat wanprestasi 90 Hari (TWP90) industri pinjaman daring mencapai 2,93 %, meningkat dibanding bulan sebelumnya, di 2,77 % dan akhir 2024, di 2,6 %. Jumlah rekening penerima pinjaman daring yang berstatus macet pada Maret 2025 mencapai 789.883 rekening, juga meningkat dibanding akhir 2024, di 539.990 rekening. Bahkan, rekening macet tersebut dalam setahun terakhir melonjak 51,13 %. Direktur Eksekutif Information and Communication Technology (ICT) Institute, Heru Sutadi berpendapat, risiko gagal bayar meningkat seiring lonjakan saldo pinjaman daring yang tercatat Rp 80 triliun.

Selain akibat kondisi ekonomi, naiknya kredit macet tak lepas dari mudahnya akses pinjaman tanpa seleksi berdasarkan kemampuan bayar. ”Walau TWP90-nya di bawah 5 %, ada beberapa platform yang TWP90-nya di atas 5 %,”katanya, Senin (23/6). Contohnya, masih ada kelompok pelajar yang tidak memiliki penghasilan tetap, tapi dapat mengakses pinjaman daring, tampak dari saldo pinjaman perorangan kelompok umur di bawah 19 tahun yang meningkat 53,17 % secara tahunan menjadi Rp 323,86 miliar pada Maret 2025. Naiknya rasio kredit macet pinjaman daring juga terjadi karena masyarakat cenderung mengambil pinjaman untuk kebutuhan konsumtif. OJK mencatat, jumlah penyaluran pinjaman pada sektor produktif Maret 2025 mencapai Rp 7,05 triliun atau 25,25 % total penyaluran pinjaman, menurun dibanding akhir tahun lalu, di Rp 8,45 triliun atau terkontraksi 16,59 %, dengan porsi 30,19 % dari total pinjaman. (Yoga)

Pencapaian target tahunan 3 juta rumah di Indonesia mengharuskan pemerintah bertindak sebagai penyedia sekaligus fasilitator perumahan. Artinya pemerintah perlu mereformasi regulasi perumahan, mempercepat program perumahan yang didanai publik dan menciptakan lingkungan investasi yang menarik bagi swasta. Demikian laporan studi BankDunia bertajuk ”People First Housing: A Roadmap from Homes to Jobs to Prosperity in Indonesia” edisi Juni 2025 yang disampaikan Country Di-rector World Bank Indonesia and Timor Leste, Carolyn Turk saat rilis laporan, Senin (23/6) di Jakarta. ”Pembangunan perumahan merupakan mesin pertumbuhan. Pembangunan perumahan menyumbang 10 % terhadap PDB Indonesia dan menyediakan 7 % dari total lapangan kerja. Kami yakin, negara ini dapat menjangkau lebih banyak keluarga dengan solusi perumahan dan dengan biaya yang tepat,” ujar Carolyn.

Senior Urban Development Specialist World Bank, Luis Triveno, menyebutkan, untuk mencapai target 3 juta rumah pertahun, Indonesia membutuhkan 3,8 miliar USD dalam investasi publik langsung tiap tahun. Sementara anggaran sektor perumahan Indonesia hanya 0,18 % dari PDB. Hal ini dianggap relative kecil oleh Bank Dunia. ”Perhitungan kami menunjukkan, Pemerintah Indonesia perlu mengeluarkan setidaknya75 % lebih banyak untuk perumahan daripada yang dialokasikan saat ini dan meningkatkan efisiensi program yang ada sebesar 60 % untuk mencapai target 3 juta rumah per tahun,” ucap Luis. Sektor perumahan di negara-negara OECD, sangat bergantung pada pembiayaan swasta yang terdiversifikasi dengan pinjaman hipotek rata-rata 50 % dari PDB. Di Indonesia, hanya segelintir bank besar yang menawarkan hipotek. (Yoga)

Semua pekerja Indonesia formal dan informal wajib mendapat perlindungan jamsostek. BPJS Ketenagakerjaan didorong menjadi lembaga yang lebih kuat untuk memperluas perlindungan ketenagakerjaan. Hal ini menjadi sorotan dan diskusi dalam peluncuran buku Melindungi Pekerja Sepanjang Hayat karya M Zuhri Bahri. Buku itu dirilis sebagai bentuk edukasi dan literasi sosial untuk membangun kesadaran kolektif mengenai pentingnya jaminansosial bagi pekerja Indonesia lintas sektor dan generasi. Buku tersebut menghimpun tulisan-tulisan yang sebelumnya telah dipublikasikan di berbagai media dengan tujuan memperluas jangkauan pemahaman publik mengenai tantangan dan potensi sistem jamsostek di Indonesia. Kesadaran kolektif masyarakat terkait jaminan sosial harus terbangun secara baik. Masyarakat harus bisa memahami artipenting jaminan sosial ketika mereka kerja.

”Kita punya 101 juta pekerja, tetapi cakupan kepesertaan baru 38 juta. Artinya baru 38 % pekerja yang terlindungi. Ini tantangan besar bagi kita semua,” ujar Zuhri dalam diskusi peluncuran buku di Kompas Institute, Jakarta, Senin (23/6). Rendahnya tingkat kepesertaan terutama dari sektor pekerja informal dan generasi milenial menjadi PR besar bagi pemangku kebijakan. Padahal, secara hukum, negara telah mengamanatkan perlindungan kepada seluruh pekerja. ”Kalau untuk sektor formal, sudah wajib. Pemerintah perlu mengeluarkan regulasi yang menyamakan kedudukan perlindungan bagi pekerja informal,” kata Zuhri. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar, menyoroti masih adanya ketimpangan regulatif yang menghambat perlindungan secara menyeluruh bagi pekerja informal. ”Pekerja informal belum masuk sebagai peserta jaminan pensiun. Ini bukan karena BPJS tidak mau menerima, tapi karena aturan hukum belum mengizinkan,” ujarnya. (Yoga)

ASEAN+3 Macroeconomic Research Office atau AMRO dan Bank Dunia meminta pemerintah waspada akan risiko fiskal dalam jangka menengah. Peringatan ini ditujukan pada potensi melonjaknya rasio utang pemerintah yang bisa melampaui ambang batas psikologis 40 % produk domestik bruto (PDB). AMRO maupun Bank Dunia, menekankan pentingnya kehati-hatian fiskal, terutama dalam menjaga keseimbangan antara belanja yang meningkat dan penerimaan negara yang masih terbatas. Jika tak diantisipasi sejak dini, utang bisa menjadi tekanan fiskal jangka panjang yang serius bagi perekonomian Indonesia. Laporan bertajuk ”AMRO’s 2025 Annnual Consultation Report on Indonesia” edisi Juni 2025 menyebut, walau Pemerintah Indonesia telah menetapkan target untuk menjaga rasio utang tetap di bawah 40 % dari PDB, scenario dasar menunjukkan potensi kenaikan hingga 42 % pada 2029.

”Proyeksi ini mempertimbangkan defisit primer yang membesar dan biaya pinjaman yang kian tinggi,” tulis laporan itu, Senin (23/6) AMRO menilai, upaya pemerintah menurunkan defisit dari 2,5 % PDB pada 2025 menjadi 2,1–2,3 % pada 2029 belum cukup kuat menahan kenaikan utang. Program baru pemerintahan seperti Makan Bergizi Gratis, ketahanan pangan dan peningkatan anggaran pertahanan turut berkontribusi meningkatkan anggaran pembiayaan. Pemerintah juga tengah mengupayakan peningkatan penerimaan melalui reformasi sistem perpajakan seperti implementasi Core Tax Administration System (CTAS). Targetnya adalah menaikkan rasio pendapatan terhadap PDB dari 10 % saat ini menjadi 12,7-13,7 % pada 2029. Namun, AMRO menyoroti bahwa pendapatan negara kemungkinan tetap terbatas, bahkan setelah normalisasi tarif PPN menjadi 12 %. ”Ketidakseimbangan pendapatan dan pengeluaran ini dapat memicu pelebaran defisit dan berujung pada tekanan utang,” tulis AMRO. (Yoga)

Pasokan Minyakita turun dalam tiga bulan terakhir sehingga berpotensi menghambat tren penurunan harganya. Hingga pekan III Juni 2025, harga Minyakita di 440 kabupaten/kota masih di atas harga eceran tertinggi (HET) di tingkat konsumen Rp 15.700 per liter. Kemendag diminta memperkuat pasokan Minyakita dan mencari solusi baru, juga memeratakan pendistribusian Minyakita. Hal itu mengemuka dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kemendari secara hibrida di Jakarta, Senin (23/6). Rapat yang dihadiri perwakilan kementerian/lembaga sektor pangan dan pemda itu dipimpin Sekjen Kemendagri, TomsiTohir Balaw. Minyakita merupakan minyak goreng kemasan sederhana program Minyak Goreng Rakyat (MGR) yang pasokannya berasal dari pemenuhan kewajiban memasok kebutuhan domestik (DMO) MGR eksportir minyak sawit mentah dan sejumlah produk turunannya.

Harga Minyakita mulai turun, namun masih d atas HET. Per pekan III Juni 2025, harga Minyakita di 90 % kabupaten / kota di Indonesia masih di atas HET. Pasokan Minyakita juga cenderung turun. ”Negara kita adalah produsen terbesar minyak sawit dunia. Seharusnya mudah mengatasi masalahMinyakita. Namun, sudah tiga tahun dibahas di rapat ini, masalah itu belum jugatuntas,” ujarnya. Berdasar data Kemendag, per 20 Juni 2025, harga rerata nasional Minyakita ditingkat konsumen Rp16.702 per liter atau turun 0,6 % secara bulanan dan 1,76 % secara tahunan. Namun, harga Minyakita berada 6,73 % di atas HET. Kemendag juga mencatat, per pekan III Juni 2025, realisasi DMO MGR dalam bentuk Minyakita sebanyak 98.269 liter, yang terus turun sejak April2025. Pada April dan Mei 2025, realisasinya 149.181 ton dan 142.353 ton. BPS menunjukkan, per pekan III Juni 2024, harga Minyakita di 440 kabupaten/kota dari total 514 kabupaten/kota di Indonesia masih di atas HET. (Yoga)

Harga elpiji 3 kg di Kota Bandung, Jabar, melonjak di atas Rp 20.000 per tabung ditingkat eceran. Kondisi yang terjadi sepekan terakhir ini sangat memukul para pelaku usaha kecil di bidang kuliner. Beberapa hari terakhir, harga elpiji 3 kg di tingkat eceran di Bandung melebihi harga eceran tertinggi (HET) yang baru ditetapkan pemerintah pada 16 Juni 2025, yakni Rp 19.000 per tabung. Salah seorang pelaku usaha yang terdampak kenaikan harga itu adalah Samsuddin (55) penjual gorengan di Jalan Terusan Jakarta, Kecamatan Antapani, Bandung. Dia mengaku membeli elpiji 3 kg dengan harga Rp 22.000 hingga Rp 24.000 pe rtabung. Padahal, dia membutuhkan satu tabung elpiji 3 kg per hari untuk berjualan. Ia pun mengaku takmengetahui adanya kenaikan HET elpiji 3 kg di Bandung dari Rp 16.600 menjadi Rp 19.000 per tabung pada bulan ini.

”Kondisi ini sangat memberatkan pedagang kecil seperti kami. Apalagi, pemasukan harian saya tidak mencapai Rp100.000,” ungkap Samsuddin. Dia pun berharap ada solusi dari pemda dan pusat agar kenaikan harga elpiji 3 kg tak berdampak besar bagi pelaku UMKM di Bandung. ”Kami juga berharap harga elpiji 3 kg di tingkat pedagang eceran tidak terlalu mahal seperti saat ini,” tuturnya. Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, meskipun terjadi kenaikan harga elpiji, masyarakat tak perlu panik. Berdasarkan data Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, stok elpiji dipastikan aman dan distribusi masih terkendali. Farhan menyebut, penyebab utama kenaikan itu adalah berkurangnya subsidi pemerintah pusat. ”Subsidi berkurang. Ini bagian dari upaya mengendalikan inflasi. Yang penting bukan harga, melainkan distribusi barangnya tetap ada,” ujar Farhan. (Yoga)

Program tarif diskon 30% untuk perjalanan kereta api kelas Ekonomi komersial terus mendapatkan sambutan positif. Hingga 22 juni 2025 pukul 10.00 WIB, KAI mencatat 1.320.011 tiket telah terjual dari total 3.529.612 kursi yang disediakan. Artinya, 37% dari kapasitas telah dipesan, dan angka ini diperkirakan terus bertambah seiring dimulainya libur sekolah di berbagai wilayah hingga 31 Juli 2025.  Vice President Public Relation KAI Anne Purba mengatakan, pihaknya tetap membuka kesempatan mengenai pembelian tiket kereta diskon 30% pada berbagai channel resmi PT KAI. "Kami mengajak pelanggan untuk segera merencanakan perjalanan liburannya dan memanfaatkan promo ini sebelum kehabisan," ungkap Anne. Menyambut masa liburan sekolah, PT KAI (Persero) mengajak masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan matang, termasuk memperhatikan ketentuan bagasi dan segera memanfaatkan promo tarif yang tersedia sebelum kehabisan. Anne menjelaskan bahwa setiap pelanggan diperbolehkan membawa bagasi tanpa dikenakan ketentuan maksimal dengan berat 20 kg, volume 100 dm3 (dimensi 70x48x30 cm), dan maksimal 4 koli. (Yetede)

Pemerintah perlu mengkaji ulang rencana untuk merenovasi dua juta rumah di daerah-daerah hingga akhir tahun ini melalui program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Selain itu akan mengurangi masalah utama papan nasional yakni backlog perumahan, program yang melibatkan dana APBN hingga Rp 43,6 triliun ini justru rawan praktik korupsi. Program renovasi dua juta rumah di daerah dinilai tidak tepat untuk mengatasi masalah backlog perumahan yang hingga akhir 2023 tercatat masih sebesar 9,9 juta. Pasalnya, secara nasional, kebutuhan rumah yang banyak justru berada di kota-kota dan pinggiran kota. Sedangkan program renovasi di daerah renovasi tetap perlu dilakukan, namun dengan mekanisme yang lebih akuntabel dan partisipatif. "Menurut saya, (program renovasi) itu tidak pas, enggak bener. Masalah kemiskinan perumahan itu nyata-nyata (kebanyakan) di perkotaan, bukan di pedesaan," ujar pengamat properti Sitorus kepada Investor Daily. Ia menanggapi rencana Kementerian Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PKP) yang akan melakukan renovasi di daerah-daerah hingga Desember 2025. (Yetede)

Pertamina memastikan ketersediaan dan pasokan bahan bakar minyak (BBM) nasional mencukupi. Perusahaan energi plat merah itu pun sudah mengantisipasi rencana Pemerintah Iran dalam  menutup Selat Hormuz yang merupakan jalur pelayanan strategis. Selat Hormuz terletak di antara Iran dan Semenanjung Arab yang menghubungkan Teluk Persia ke Samudera Hindia. Pada Minggu (22/6), Parlemen Republik Islam Iran telah menyetujui usulan penutupan Selat Hormuz menyusul serangan AS terhadap fasilitas nuklir Iran. Keputusan akhir mengenai hal tersebut akan ditetapkan oleh Dewan Keamanan tertinggi nasional. Pengamat Maritim Capt Marcellus Hakeng mengatakan penutupan Selat Hormuz termasuk dalam kondisi kahar (force majeur) dalam sektor logistik. Situasi ini berdampak pada biaya logistik. Situasi ini berdampak pada  biaya logitik. "Yang menanggung biaya logistik tergantung isi kontraknya menyatakan seperti apa. Bisa jatuh ke pemilik barang/kapal dan juga bisa kepada pihak asuransi," kata Captain Hakeng. (Yetede)

Ketegangan geopolitik kembali meningkat di kawasan Timur Tengah  setelah serangan Amerika Serikat terhadap tiga fasilitas  nuklir di Iran, serta potensi penutupan Selat Hormuz. Situasi yang memicu lonjakan harga minyak global ini turut mengangkat saham-saham sektor energi dalam beberapa waktu terakhir. Kenaikan  saham energi ini diyakini bakal berlanjut, dengan potensi gain yang masih  cukup tinggi. Investment Analyst Edvisor Profina Visindo Indy Naila menilai, kondisi saat ini sangat menguntungkan bagi emiten hulu migas yang berorientasi  pada produksi. "Dengan kekhawatiran gangguan rantai pasok, harga jual minyak bisa meningkat tajam, dan hal ini akan berdampak langsung pada kenaikan margin keuntungan bagi produsen seperti PT Medco Energi Internasioanl Tbk (MEDC)," kata dia. Indy memproyeksikan harga saham MEDC bakal melanjutkan penguatan menuju level Rp 1.600-1.700. Sementara PGAS atau PT Perusahaan Gas Negara Tbk juga bisa terdorong ke Rp 1.800. Meski saham migas mencatatkan penguatan signifikan, Indy menilai, kontribusinya terhadap IHSG masih terbatas. "Saham-saham energi bukan termasuk big cap IHSG. Jadi, untuk menopang indeks secara luas tetap diperlukan peran emiten perbankan yang bobot kapitalisasinya besar," tutur dia. (Yetede)