Labirin | News & Update

;

Politik Pangan Indonesia Picu Optimisme

Yuniati Turjandini 25 Jun 2025 Investor Daily

Kebijakan politik pangan pemerintah, antara lain tercermin dari besarnya anggaran untuk sektor tersebut, turut memicu optimisme ramalan produksi beras nasional oleh Badan Pangan Dunia (Food and Agriculture Organization/FAO), di samping faktor iklim yang relatif kondusif. Di laporan terbaru yang dirilis Juni 2025 berjudul Food Outlook: Biannul Report on Global Food Markets, FAO memperoyeksikan produksi beras Indonesia mencapai 35,6 juta ton pada musim tanam 2025/2026, RI ditempatkan sebagai produsen beras terbesar keempat di dunia setelah India, China, dan Bangladesh. Menurut ekonom senior Institute for Development of Economics and FInance (Indef) Tauhid Ahmad, dukungan penuh pemerintah untuk program produksi pangan, utamanya beraras sangat kentara di era pemerintahan saat ini. Bukan dari sisi anggaran tapi tercermin dari sisi anggaran yang mendukung, termasuk upaya mengerahkan TNI/Polri untuk turut serta dalam program ketahanan pangan yang diusung pemerintah. "Yang pertama memang dukungan penuh pemerintah untuk program produksi ya, program pemerintah itu cukup berbasislah, untuk apa saja, untuk ekstensifikasi maupun intensifikasi di beberapa tempat. Bahkan, banyak support dari tentara dan polisi sampai ikut menanam. Jadi pemerintah kita kuat disitu," kata Tauhid. (Yetede)

Teknologi

Mengawasi Langkah Strategis Danantara

Hairul Rizal 25 Jun 2025 Bisnis Indonesia (H)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) kembali mengambil langkah strategis dengan memberikan pinjaman pemegang saham sebesar US$405 juta (sekitar Rp6,65 triliun) kepada PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk., yang sedang menjalani proses pemulihan. Pendanaan ini diberikan melalui anak usahanya, PT Danantara Asset Management (DAM), sebagai bagian dari komitmen total sebesar US$1 miliar, dengan fokus pada kebutuhan maintenance, repair and overhaul (MRO).

Chief Operating Officer Danantara, Dony Oskaria, menegaskan bahwa suntikan dana ini merupakan awal dari rangkaian aksi korporasi yang lebih luas untuk mendukung transformasi kinerja operasional dan keuangan Garuda. Direktur Utama Garuda, Wamilidan Tsani, menyambut baik dukungan ini dan optimistis akan mencetak laba bersih positif pada tahun 2026.

Namun, sejumlah pengamat seperti Toto Pranoto dari Universitas Indonesia dan Bhima Yudhistira dari Celios menilai bahwa Danantara perlu menerapkan kontrak manajemen ketat dan lebih fokus pada proyek-proyek yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi nyata, bukan hanya menyuntik BUMN bermasalah. Mereka menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana, mengingat dana tersebut berasal dari dividen BUMN yang tahun ini mencapai sekitar US$7 miliar (Rp114 triliun).

Langkah Danantara mendanai Garuda ini menjadi ujian penting bagi kredibilitas dan efektivitasnya sebagai pengelola dana investasi negara. M. Rizal Taufikurahman dari INDEF menambahkan bahwa meski mendukung program prioritas pemerintah seperti hilirisasi nikel dan industri petrokimia, Danantara harus waspada terhadap proyek-proyek berisiko tinggi yang kerap dikendalikan oleh kepentingan politis alih-alih kajian ekonomi yang solid.

Dengan demikian, dukungan Danantara terhadap Garuda merupakan simbol komitmen pemulihan BUMN strategis, namun harus dikawal ketat agar tidak menjadi beban fiskal dan tetap sejalan dengan tujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Teknologi

Dampak Blokade Selat Hormuz pada Logistik Laut

Hairul Rizal 25 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Situasi geopolitik di Timur Tengah kembali memanas setelah Iran hampir dipastikan akan memblokade Selat Hormuz, sebagai respons atas pengeboman fasilitas nuklirnya oleh Amerika Serikat. Keputusan strategis ini diperkirakan akan memberikan dampak besar terhadap industri pelayaran minyak dunia, karena Selat Hormuz adalah jalur vital yang setiap harinya dilintasi sekitar 20 juta barel minyak—setara 30% perdagangan minyak global—menurut data International Energy Agency (IEA).

Blokade ini sangat mengancam armada tanker jenis VLCC dan ULCC yang menjadi tulang punggung pengangkutan crude oil jarak jauh. Tidak seperti kasus penutupan Terusan Suez pada 1956, Selat Hormuz tidak memiliki jalur alternatif, sehingga kapal-kapal tanker akan terjebak tanpa solusi pelayaran pengganti. Ketika kapal seperti Coswisdom Lake dan South Loyalty langsung membelokkan arah akibat kabar serangan, dunia pelayaran langsung panik.

Dalam situasi ini, Iran menjadi satu-satunya pihak yang diuntungkan, baik secara ekonomi maupun strategi perang psikologis (psy war). Iran, sebagai produsen minyak terbesar kedua dunia, mampu mengendalikan harga minyak global melalui pengetatan pasokan. Meskipun perang berkecamuk, Iran tetap akan menjual minyaknya, namun tidak kepada AS dan sekutunya. Bahkan, Iran dapat menjual minyaknya dengan harga premium kepada negara-negara sahabat seperti China dan Rusia, dan mengangkutnya menggunakan armada tankernya sendiri yang tergolong dalam lima besar dunia.

Tokoh penting dalam ketegangan ini adalah pemerintah AS, yang dilaporkan telah meminta China untuk menekan Iran agar tidak menutup Selat Hormuz, karena potensi kerugian ekonomi—khususnya dalam sektor energi—akan sangat besar bagi negara-negara Barat.

Secara keseluruhan, blokade ini menegaskan bagaimana geopolitik dan kontrol atas jalur laut strategis seperti Selat Hormuz dapat menjadi senjata ekonomi yang sangat efektif, sekaligus menggarisbawahi ketergantungan dunia pada stabilitas kawasan Timur Tengah dalam menjaga kelancaran suplai energi global.

Teknologi

Kemenaker Siaga Hadapi Gelombang PHK

Hairul Rizal 25 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan bahwa kondisi geopolitik global yang tidak menentu dapat berdampak signifikan terhadap industri berorientasi ekspor dan memicu gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) di Indonesia. Untuk itu, pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) telah mengantisipasi hal ini dengan memperkuat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) serta mempercepat pembentukan Satuan Tugas PHK.

Yassierli menjelaskan bahwa selain bantuan tunai, pekerja yang terdampak PHK juga akan mendapatkan akses pelatihan dan informasi lowongan kerja. Koordinasi telah dilakukan dengan dinas ketenagakerjaan di seluruh wilayah dan lintas kementerian. Ia menambahkan bahwa draf regulasi pembentukan Satgas PHK telah disusun dan tengah dikonsultasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara (Setneg).

Dirjen PHI & Jamsos Kemenaker, Indah Anggoro Putri, melaporkan bahwa sejak akhir Mei hingga awal Juni 2025, sekitar 30.000 pekerja terkena PHK, meskipun rincian sektor dan provinsinya belum dijabarkan. Data akurat akan dipusatkan dan divalidasi oleh Barenbang Naker untuk menghindari ketidaksesuaian antara laporan daerah dan klaim JKP.

Selain itu, pemerintah juga telah menyalurkan Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025 sebesar Rp600.000 per orang, yang hingga 24 Juni sudah diberikan kepada 2,45 juta pekerja dari total penerima tahap I sebanyak 3,69 juta orang. BSU disalurkan melalui bank Himbara dan PT Pos Indonesia, terutama bagi pekerja yang tidak memiliki rekening bank.

Kebijakan ini mencerminkan respons cepat pemerintah untuk menjaga ketahanan ketenagakerjaan nasional di tengah tantangan eksternal, sekaligus memastikan pekerja tetap memiliki perlindungan sosial dan dukungan finansial selama periode ketidakpastian ekonomi.

Teknologi

Kemendagri Bentuk Satgas Khusus

Hairul Rizal 25 Jun 2025 Bisnis Indonesia

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) telah membentuk tim khusus untuk menyelidiki kebenaran informasi terkait dugaan penjualan lima pulau di Indonesia melalui situs jual-beli daring. Tim ini berada di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan (Ditjen Adwil) dan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan lintas instansi, seperti TNI Angkatan Laut, Kementerian Komunikasi dan Digital, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Lima pulau yang diduga dijual secara online meliputi:

Pasangan Pulau di Kepulauan Anambas, Riau
Properti Pulau Sumba dan Pantai Selancar di Pulau Sumba, NTT
Plot Pulau Seliu di dekat Pulau Belitung
Pulau Panjang, NTB, dekat Resor Amanwana di Pulau Moyo

Tito menegaskan bahwa jika informasi tersebut terbukti benar, pemerintah akan menindak tegas pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku, karena tindakan tersebut bisa mengancam kedaulatan wilayah dan integritas negara. Namun, apabila hasil penelusuran menyimpulkan bahwa informasi tersebut adalah hoaks, maka pemerintah akan segera menyampaikan klarifikasi resmi kepada publik untuk meredam keresahan.

Langkah sigap Kemendagri ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan wilayah negara, serta dalam merespons cepat isu-isu sensitif yang beredar di ruang digital.

Teknologi

Risiko Kredit Bermasalah Mengintai di Tengah Kelesuan

Hairul Rizal 25 Jun 2025 Kontan (H)

Rasio kredit bermasalah (NPL) perbankan Indonesia menunjukkan tren kenaikan dan perlu diwaspadai di tengah tekanan ekonomi yang menurunkan daya beli masyarakat. Data OJK mencatat NPL gross perbankan naik dari 2,08% pada Desember 2024 menjadi 2,24% pada April 2025.

Paul Sutaryono, pengamat perbankan, menilai kenaikan NPL mencerminkan kondisi ekonomi yang kurang baik. Ia menyoroti kontribusi sektor UMKM sebagai pendorong utama kenaikan NPL, dengan rasio NPL UMKM mendekati 5% pada Maret 2025. Paul memperingatkan potensi pemburukan kualitas kredit pada semester II 2025 dan mendorong perbankan untuk lebih selektif menyalurkan kredit. Ia juga menekankan perlunya peran pemerintah melalui peningkatan belanja untuk mendorong sektor riil, serta menyarankan relaksasi kebijakan moneter seperti penurunan giro wajib minimum (GWM) agar bank lebih leluasa menyalurkan kredit.

Bambang Widayatmoko, Direktur Bisnis Bank Banten, mengakui pihaknya menghadapi NPL tinggi di segmen komersial, khususnya konstruksi dan pengadaan barang. Meskipun NPL gross Bank Banten menurun dari 9,58% pada Maret 2024 menjadi 7,22% pada Maret 2025, angkanya masih jauh di atas batas ideal. Bambang menyebut pihaknya terus melakukan upaya penyelamatan kredit melalui litigasi maupun kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi.

Lani Darmawan, Presiden Direktur Bank CIMB Niaga, juga mengonfirmasi adanya pelemahan daya bayar di segmen ritel akibat menurunnya daya beli masyarakat. Namun, CIMB Niaga berhasil menurunkan NPL gross dari 2,21% pada Mei 2024 menjadi 1,86% pada Mei 2025. Hal ini dicapai lewat strategi selektif dalam penyaluran kredit, termasuk fokus pada segmen UKM menengah dengan ticket size rata-rata Rp 4 miliar.

Kenaikan NPL perbankan menandakan tekanan ekonomi yang nyata, terutama pada sektor UMKM. Perbankan diingatkan untuk lebih berhati-hati dalam menyalurkan kredit, sementara pemerintah didorong untuk memperkuat stimulus fiskal guna menjaga daya beli masyarakat dan mendukung kualitas kredit perbankan.

Teknologi

Perang Global Picu Lonjakan Utang

Hairul Rizal 25 Jun 2025 Kontan

Meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah menimbulkan risiko naiknya imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN), yang dapat memperberat beban utang pemerintah Indonesia. Pada 24 Juni 2025, yield obligasi pemerintah tenor 10 tahun berada di level 6,76%, memang lebih rendah dari rata-rata asumsi APBN 2025 (7%), tetapi tren pasar sekunder menunjukkan potensi kenaikan premi risiko akibat konflik dan depresiasi rupiah.

Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, mengingatkan bahwa jika harga minyak melonjak di atas US$ 100 per barel dan rupiah melemah di atas Rp 16.500 per dolar AS, yield SBN kemungkinan akan naik signifikan. Hal ini meningkatkan biaya penerbitan utang baru dan memperlebar defisit anggaran, yang bisa mendekati 3% PDB jika harga minyak menyentuh US$ 120 per barel. Josua juga menyoroti risiko dari pelemahan rupiah terhadap beban utang valas dan subsidi BBM. Namun, ia mencatat pemerintah masih punya ruang manuver melalui SiLPA sebesar Rp 303,8 triliun dan realisasi subsidi energi yang baru 15%, sehingga realokasi anggaran masih memungkinkan untuk menahan defisit di bawah 3%.

Myrdal Gunarto, Global Market Economist Maybank Indonesia, memberikan pandangan lebih optimistis. Menurutnya, selama konflik di Timur Tengah tidak meluas ke negara lain di luar Iran, Israel, dan AS, dampaknya terhadap pasar keuangan Indonesia akan tetap terbatas. Myrdal menilai kondisi utang Indonesia saat ini masih sangat kondusif, dengan rasio utang terhadap PDB dan utang luar negeri yang relatif rendah, serta stabilitas kurs rupiah yang masih di bawah Rp 16.500 per dolar AS.

Meski saat ini posisi fiskal Indonesia dinilai masih aman, konflik geopolitik di Timur Tengah tetap menjadi risiko yang perlu diwaspadai karena bisa memicu lonjakan harga minyak, pelemahan rupiah, kenaikan yield SBN, serta beban utang yang lebih berat ke depan.

Teknologi

Aturan Baru Jadi Tantangan Industri

Hairul Rizal 25 Jun 2025 Kontan

PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk (MIKA) sedang agresif melakukan ekspansi untuk mendorong pertumbuhan jangka panjang, dengan alokasi belanja modal (capex) meningkat menjadi Rp 1 triliun pada 2025, naik dari Rp 704 miliar tahun sebelumnya. Ekspansi ini meliputi pembangunan RS Kasih di Cirebon (kuartal II-2025), RS Mitra Keluarga di Sidoarjo (kuartal III-2025), serta dua RS tambahan pada 2026. MIKA juga menargetkan penambahan 150–240 tempat tidur di rumah sakit baru dan yang sudah ada.

Sarkia Adelia, analis Panin Sekuritas, menilai kontribusi dua rumah sakit baru di 2025 masih akan minim, karena waktu yang dibutuhkan untuk mengisi kapasitas baru. Ia memproyeksikan tingkat keterisian tempat tidur MIKA bakal turun ke 50–57% pada 2025 dari 57,8% pada 2024. Namun, Sarkia menilai tekanan dari skema asuransi baru bisa diredam melalui implementasi Kelas Rawat Inap Standar (KRIS) dan Coordinator of Benefits (COB) mulai semester II-2025, sehingga siklus kas tetap terkendali. Ia merekomendasikan beli MIKA dengan target harga Rp 3.000 per saham.

Sabrina, analis Trimegah Sekuritas, menilai kondisi fundamental keuangan MIKA sangat kuat—kas Rp 1,7 triliun per kuartal I-2025—sehingga kenaikan capex tidak akan membebani kinerja. Namun, ia mencatat tantangan ke depan berupa skema co-payment sesuai SEOJK Nomor 7/2025 yang berlaku mulai 2026. Skema ini mewajibkan pasien menanggung sebagian biaya rawat jalan/inap, yang dapat memengaruhi volume pasien, terutama karena pendapatan MIKA masih sangat bergantung pada pasien dengan asuransi swasta. Sabrina mempertahankan rekomendasi beli dengan target harga Rp 3.050 per saham.

Kenzie Keane dan Jonathan Guyadi dari Samuel Sekuritas memproyeksikan pendapatan MIKA naik 13% ke Rp 5,54 triliun dan laba bersih naik 11% ke Rp 1,27 triliun pada 2025. Namun, mereka menurunkan target harga dari Rp 3.300 ke Rp 3.100 per saham.

Analis menilai ekspansi MIKA—termasuk pembangunan RS baru, penambahan tempat tidur, dan investasi teknologi untuk layanan khusus (Center of Excellence)—menjadi strategi untuk menopang pertumbuhan jangka panjang. Namun, realisasi kontribusi ke kinerja akan bertahap, dengan tantangan dari implementasi regulasi baru yang bisa memengaruhi volume pasien berasuransi.

Teknologi

Perbankan Fokus Kucurkan Kredit ke Sektor Prioritas

Hairul Rizal 25 Jun 2025 Kontan

Bank Indonesia (BI) terus menggulirkan kebijakan likuiditas makroprudensial (KLM) untuk mendorong perbankan menyalurkan kredit ke sektor-sektor prioritas, termasuk UMKM, perdagangan, dan ekonomi kreatif. Insentif KLM, seperti diskon giro wajib minimum, diberikan kepada bank yang memenuhi target rasio pembiayaan inklusif makroprudensial (RPIM).

Raden Agus Trimurjanto, Direktur Pemasaran dan Usaha Syariah BPD DIY, menjelaskan banknya aktif menyalurkan kredit ke sektor prioritas. Per Mei 2025, BPD DIY mencatat kredit sektor prioritas mencapai Rp 1,42 triliun untuk perdagangan, serta sektor lain seperti perantara keuangan, akomodasi, jasa, dan konstruksi. Rasio RPIM bank ini tercatat 45,3%, jauh di atas syarat BI minimal 30%, sehingga BI memberikan insentif berupa diskon giro wajib minimum 5% dari DPK. Agus menegaskan komitmennya mendukung UMKM melalui pembiayaan langsung.

Hera F. Haryn, EVP Corporate Communication and Social Responsibility BCA, menyatakan BCA juga menyalurkan kredit ke sektor prioritas dan mendapat insentif KLM berupa pembebasan giro wajib minimum. Kredit BCA sendiri tumbuh 11,7% yoy menjadi Rp 924,2 triliun pada Mei 2025.

Meski insentif KLM sudah disalurkan signifikan—Rp 372 triliun per minggu kedua Juni 2025—penyaluran kredit perbankan nasional tumbuh lebih lambat, hanya 8,1% yoy pada Mei 2025, turun dari 9,6% pada Januari.

Trioksa Siahaan, Senior Vice President LPPI, menilai kebijakan insentif KLM memang baik, tetapi belum cukup mampu mendongkrak kredit ke sektor prioritas karena risiko sektor-sektor ini relatif tinggi. Selain itu, ia menekankan pentingnya perbaikan ekonomi makro dan daya beli masyarakat agar bank lebih agresif menyalurkan kredit ke sektor prioritas.

Kebijakan BI mendorong kredit ke sektor prioritas mendapat sambutan dari bank seperti BPD DIY dan BCA, tapi realisasi penyaluran kredit nasional masih melambat, memerlukan dukungan lebih luas dari sisi perbaikan ekonomi.

Teknologi

Lonjakan Harga Komoditas Panaskan Pasar

Hairul Rizal 24 Jun 2025 Bisnis Indonesia (H)

Di tengah eskalasi konflik antara Israel dan Iran, harga komoditas unggulan Indonesia seperti batu bara dan crude palm oil (CPO) menunjukkan tren kenaikan signifikan. Dalam sebulan terakhir, harga batu bara di ICE Newcastle naik 6,42% menjadi US$106,85/ton, sedangkan CPO meningkat 8,06% menjadi 4.129 ringgit/ton.

Kepala Ekonom Bank Permata, Josua Pardede, menilai bahwa fluktuasi harga kedua komoditas ini berdampak besar pada stabilitas makroekonomi dan fiskal negara, mengingat kontribusinya yang mencapai 20–25% dari total ekspor nasional. Kenaikan 10% harga komoditas bahkan bisa mengurangi defisit transaksi berjalan hingga 0,13% dari PDB. Namun, ketergantungan ekspor terhadap batu bara dan CPO juga berisiko jika terjadi penurunan harga. Oleh karena itu, Josua mendorong diversifikasi ekspor dan penguatan industri manufaktur bernilai tambah.

Sementara itu, Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, memperingatkan bahwa lonjakan harga ini bisa bersifat sementara. Jika perang terus berlanjut, ekonomi global bisa melambat, yang justru menurunkan permintaan terhadap komoditas. Untuk mengantisipasi hal ini, ia mendorong hilirisasi industri berbasis prinsip ESG agar menciptakan nilai tambah ekonomi jangka panjang.

Dari sisi pelaku industri, Direktur Eksekutif APBI Gita Mahyarani mengonfirmasi bahwa kenaikan harga batu bara didorong oleh permintaan dari Vietnam dan gangguan pengiriman dari Australia, bukan semata dampak konflik. Namun, ia mewaspadai tekanan harga di masa depan akibat naiknya biaya logistik seiring lonjakan harga minyak.

Senada, Ketua Umum Gapki Eddy Martono juga mengkhawatirkan penurunan permintaan CPO jika konflik berkepanjangan. Ia menekankan pentingnya efisiensi biaya dan peningkatan produktivitas untuk mempertahankan daya saing industri sawit nasional.

Dengan demikian, meskipun kondisi geopolitik saat ini memberikan peluang sementara bagi ekspor, berbagai tokoh dan pelaku industri menegaskan perlunya strategi jangka panjang yang adaptif, khususnya melalui diversifikasi, hilirisasi, dan efisiensi operasional.