Masuknya PT Danantara Asset Management (Persero) sebagai investor di PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk (GIAA) akan memperkuat kontrol terhadap penggunaan dana, transparansi belanja modal, serta kinerja keuangan  maskapai pelat merah tersebut secara keseluruhan. Analis penerbangan independen, Gatot Rahardjo mengatakan Garuda Indonesia harus cermat memanfaatkan pendanaan dari Danantara melalu perencanaan yang matang dan terukur. Perseroan harus mampu membuka rute-rute udara potensial dan menambah tingkat keterisian tempat duduk. Hal tersebut menjadi tantangan, sebab dalam empat tahun ke belakang hingga saat ini pertumbuhan penerbangan nasional berada pada kondisi yang stagnan. Hal ini dipengaruhi faktor eksternal dan kondisi investasi di sektor aviasi. "Faktor ekternal masih ada pada harga avtur dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Sedangkan kondisi dalam negeri, daya beli tidak terangkat atau berjalan di tempat sehingga dana ini tentu harus cermat dan terukur," kata Gatot. (Yetede)

Perkembangan teknologi digital memberikan dampak terhadap pertumbuhan bisnis UMKM di Indonesia. Pemanfaatan digitalisasi oleh pelaku UMKM terbukti mampu meningkatkan daya saing, memperluas pasar, dam mendongkrak pendapatan secara signifikan. Dalam beberapa tahun terakhir, transformasi digital telah mengubah lanskap bisnis UMKM secara drastis. Mulai dari pemanfaatan media sosial untuk promosi hingga penggunaan platform e-commerce  dan  sistem pembayaran digital, teknologi kini menjadi tulang punggung dalam mempercepat pertumbuhan sektor ini. "Digitalisasi bukan lagi pilihan, melainkan keharusan bagi UMKM, agar tetap relevan bagi daya saing," kata Ketua Tim Implementasi Gim Kementerian  Komunikasi dan Digital Tita Ayuditya Surya. Ia menyebutkan, platform seperti Instagram, TikTok, Tokopedia, dan Shopee menjadi alat utama bagi UMKM untuk menjangkau konsumen lintas daerah. (Yetede)

Pemerintah Indonesia, melalui Instruksi Presiden (Inpres) No. 10/2025, menargetkan pengadaan satu juta ton jagung pipilan kering dari dalam negeri sebagai bagian dari strategi swasembada pangan. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen ini dalam forum internasional SPIEF 2025 di Rusia, dengan menyatakan bahwa Indonesia tak hanya mengejar swasembada dalam waktu singkat, tetapi juga bercita-cita menjadi eksportir utama beras dan jagung dunia.

Sekretaris Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso (Wiwiet) mengungkapkan bahwa hingga 20 Juni 2025, Bulog telah menyerap 50.490 ton jagung dari petani, dan menargetkan serapan penuh hingga akhir tahun dengan dukungan dana Rp6 triliun—sementara ini menggunakan fasilitas kredit bank sembari menunggu dana dari Operator Investasi Pemerintah (OIP). Jagung akan diolah sendiri atau lewat mitra pengolah agar sesuai dengan standar Cadangan Jagung Pemerintah (CJP).

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), Arief Prasetyo Adi, menekankan bahwa Inpres ini merupakan langkah nyata dalam stabilisasi harga dan perlindungan terhadap petani. Ia menyatakan bahwa produksi jagung nasional meningkat signifikan, bahkan sudah mulai ekspor, sejalan dengan visi Presiden menjadikan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Bapanas memainkan peran penting dalam perencanaan, penetapan harga, pengawasan mutu, hingga koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk menjamin kelancaran program.

Keseluruhan kebijakan ini memperlihatkan sinergi nasional untuk memperkuat ketahanan pangan di tengah tantangan iklim dan gejolak pasar global. Dengan dukungan kementerian terkait serta pelibatan lembaga seperti TNI dan Polri, upaya ini menjadi bagian integral dari pembangunan pertanian nasional yang mandiri dan berkelanjutan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan tengah memfinalisasi aturan baru yang akan mewajibkan platform marketplace (lokapasar) memungut dan menyetor pajak penghasilan (PPh) final sebesar 0,5% dari penjual UMKM dengan omzet tahunan Rp 500 juta hingga Rp 4,8 miliar. Kebijakan ini bukanlah penetapan tarif pajak baru, melainkan perubahan mekanisme pemungutan agar lebih sederhana dan adil bagi UMKM online maupun offline.

Kinerja PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) pada kuartal I-2025 memang masih lesu dengan pendapatan turun 9% yoy menjadi Rp 2,3 triliun, namun perusahaan tetap solid berkat dominasi pangsa pasar nasional dan strategi optimalisasi aset.

Wacana konsolidasi perusahaan asuransi milik negara (BUMN) kembali mencuat, dengan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) berencana melebur belasan perusahaan asuransi BUMN menjadi hanya tiga entitas besar. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing sektor asuransi BUMN yang saat ini dinilai memiliki kapasitas terbatas dan kurang kompetitif.

Kasus penipuan mengatasnamakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terus meningkat, menyebabkan kerugian besar bagi Wajib Pajak. Di Sleman dan Wonosari, Daerah Istimewa Yogyakarta, enam Wajib Pajak menjadi korban hingga Rp1 miliar. Penipu beraksi melalui pesan WhatsApp yang meyakinkan, menggunakan data pribadi korban untuk meminta pengisian tautan perubahan data atau pengunduhan aplikasi "M-Pajak" palsu. Setelah korban mengikuti arahan, akun mobile banking mereka diretas dan dikuras.

DJP telah mengidentifikasi beragam modus penipuan, termasuk spoofing (menyamar sebagai DJP), phishing/ pharming (mengarah ke situs palsu), money mule (meminta transfer dana palsu atau biaya rekrutmen), social engineering (manipulasi psikologis), dan sniffing (meretas perangkat via aplikasi berbahaya). Modus-modus ini marak terjadi bertepatan dengan masa peralihan sistem Coretax, di mana penipu memanfaatkan momen tersebut untuk menciptakan jebakan yang tampak resmi. DJP terus mengimbau masyarakat untuk waspada dan melakukan konfirmasi langsung guna menghindari kerugian.

Beberapa waktu terakhir, ketegangan geopolitik di Timur Tengah, khususnya antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran, kembali menjadi sorotan utama. Mungkin sebagian dari kita beranggapan bahwa gejolak di kawasan yang begitu jauh tidak akan berdampak signifikan bagi Indonesia. Namun, perlu dipahami bahwa dinamika di Timur Tengah memiliki implikasi langsung terhadap stabilitas perekonomian global, termasuk Indonesia. Artikel ini akan menguraikan bagaimana konflik tersebut memengaruhi kita dan langkah-langkah antisipasi yang ditempuh pemerintah.

Latar Belakang Konflik dan Implikasinya

Pada pertengahan tahun 2025, dunia menyaksikan eskalasi konflik bersenjata antara Israel dan Iran selama 12 hari, yang berpusat pada isu program nuklir Iran yang belum terselesaikan. Meskipun gencatan senjata berhasil dicapai pada 25 Juni 2025 melalui mediasi Presiden AS Donald Trump, situasi tetap rentan. Pelanggaran singkat oleh Israel dan bantahan Iran terkait serangan rudal mengindikasikan bahwa ancaman perang lanjutan masih tinggi jika upaya diplomasi gagal.

Tekanan Ekonomi Akibat Kenaikan Harga Minyak Global

Salah satu dampak paling signifikan dari konflik ini adalah lonjakan harga minyak global. Timur Tengah, khususnya wilayah Teluk Persia, merupakan jantung pasar energi dunia. Oleh karena itu, setiap instabilitas di kawasan ini akan memicu guncangan hebat yang merambat ke seluruh penjuru dunia melalui berbagai jalur transmisi ekonomi dan keuangan.

Sebagai negara net-importir minyak, Indonesia sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas ini. Data menunjukkan bahwa setiap kenaikan harga minyak mentah US$1 per barel dapat meningkatkan beban subsidi dan kompensasi energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar Rp7,35 triliun. Konflik 12 hari antara Israel dan Iran memang menunjukkan dampak yang berbeda dari ekspektasi awal. Alih-alih mendapatkan windfall dari komoditas, Indonesia justru menghadapi beban fiskal bersih. Simulasi mengindikasikan potensi beban bersih negatif terhadap fiskal sebesar Rp11,8 triliun, bahkan dapat mencapai Rp177 triliun dalam skenario ekstrem, meskipun harga batu bara sempat mencapai rekor tertinggi.

Ancaman penutupan Selat Hormuz juga menjadi kekhawatiran utama. Selat ini merupakan jalur perdagangan vital yang dilalui sekitar 20% konsumsi minyak global dan gas alam cair (LNG). Jika blokade berlangsung lama, Pengamat Energi Universitas Padjadjaran (Unpad) Yayan Satyakti memprediksi harga minyak dunia dapat melonjak hingga US$145 per barel. Impor minyak mentah Indonesia yang melewati Selat Hormuz bahkan mencapai 22,8 juta barel.

Dampak Lanjutan pada Inflasi dan Stabilitas Keuangan

Kenaikan harga energi dan biaya logistik secara otomatis akan memicu tekanan inflasi yang meluas, menggerus daya beli masyarakat, dan pada akhirnya berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi.

Selain itu, ketidakpastian geopolitik yang berkelanjutan menyebabkan volatilitas ekstrem di pasar keuangan. Fenomena

flight to safety, di mana investor menarik modal dari aset berisiko (seperti saham dan obligasi di pasar negara berkembang) untuk dialihkan ke aset yang dianggap aman (seperti emas, obligasi pemerintah AS, dan Dolar AS), dapat menyebabkan arus modal keluar yang deras. Hal ini menekan nilai tukar Rupiah dan menyebabkan koreksi pada Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).

Respons Kebijakan Kementerian Keuangan

Menghadapi kompleksitas dampak ini, Kementerian Keuangan Republik Indonesia memegang peran sentral dalam merumuskan dan mengeksekusi respons kebijakan fiskal yang proaktif untuk menjaga stabilitas ekonomi. Langkah-langkah spesifik meliputi:

1. Manajemen Fiskal Kontra-Siklus: Melakukan realokasi anggaran darurat dengan memangkas belanja non-esensial dan mengalihkannya untuk memperkuat jaring pengaman sosial, seperti program Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan bantuan pangan, guna melindungi daya beli kelompok rentan.

2. Manajemen Subsidi Energi Adaptif: Mempertimbangkan mekanisme penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara berkala dalam batas tertentu untuk mengurangi tekanan mendadak pada APBN. Selain itu, mempercepat implementasi reformasi subsidi tepat sasaran agar dialihkan dari komoditas ke individu yang membutuhkan.

3. Optimalisasi Penerimaan Negara: Mengkaji pemberlakuan tarif ekspor yang bersifat progresif atau menyesuaikan formula Harga Batubara Acuan (HBA) dan royalti, meskipun potensi windfall terbatas, untuk menangkap sebagian keuntungan tak terduga yang mungkin timbul dari fluktuasi harga komoditas ekspor. Pendapatan tambahan ini diprioritaskan untuk menambal defisit subsidi energi atau diinvestasikan pada energi terbarukan.

4. Manajemen Utang Prudent dan Komunikasi Proaktif: Menjaga kepercayaan investor dengan komunikasi transparan mengenai kondisi fiskal dan langkah mitigasi. Mengoptimalkan sumber pembiayaan domestik dan menjaga hubungan baik dengan lembaga multilateral untuk memastikan ketersediaan jalur pembiayaan siaga.

Akselerasi Transisi Energi: Imperatif Keamanan Nasional

Secara fundamental, kerentanan Indonesia terhadap gejolak harga minyak hanya dapat diatasi dengan mengurangi ketergantungan pada energi fosil impor. Oleh karena itu, pemerintah perlu memprioritaskan investasi masif pada Energi Baru dan Terbarukan (EBT) serta mendorong kebijakan efisiensi energi di berbagai sektor. Langkah ini bukan hanya penting untuk keberlanjutan lingkungan, tetapi juga merupakan imperatif keamanan ekonomi nasional.

Dengan menerapkan langkah-langkah kebijakan yang terkoordinasi dan cepat, Kementerian Keuangan bersama otoritas terkait dapat berfungsi sebagai jangkar stabilitas, memitigasi dampak terburuk dari krisis geopolitik, dan melindungi perekonomian serta masyarakat Indonesia dari gejolak eksternal.

Kota Jakarta sedang berambisi menuju 50 besar kota global dunia, tanpa meninggalkan budaya Betawi sebagai identitas kota ini, termasuk dengan memperhatikan nasib seniman Betawi. Global Power City Index menempatkan Jakarta pada peringkat ke-45 dari 48 negara. Posisinya lebih rendah daripada kota sekawasan, seperti KualaLumpur (41), Bangkok (40), dan Singapura (5). Walau berupaya masuk dalam jajaran kota global dunia, Pemprov DKI Jakarta memastikan kebudayaan Betawi tak akan ditinggalkan. ”Budaya tetap menjadi penanda kekhasan Jakarta, sekaligus daya tarik untuk mem-perkenalkan wajah Indonesia kepada dunia,” ujar Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung saat perayaan HUT Ke-498 Jakarta di kawasan Monas, Jakpus, Minggu (22/6). Pramono juga merespons upaya menyejahterakan seniman ataupun melestarikan kebudayaan Betawi. Tampak dari tema ulangtahun Jakarta, yaitu ”Jakarta Kota Global dan Berbudaya”.

Pemprov DKI Jakarta mendorong dirampungkannya revisi Perda No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi menjadi Rancangan Perda Pemajuan Kebudayaan Betawi. Wagub DKI Jakarta, Rano Karno, Rabu (25/6) mengatakan, Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Betawi sebagai sokoguru untuk kesejahteraan dan regenerasi kebetawian ataupun budaya lainnya. ”Saya ingatin, Jakarta ini bukan hanya milik Betawi. Kita harus adil kepada semua kebudayaan yang ada di Jakarta. Itu yang sedang kami siapkan,” ujar Rano. Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin memastikan komitmennya, memprioritas-kan revisi Perda No 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian Kebudayaan Betawi menjadi Pemajuan kebudayaan Betawi. Politisi PKS ini juga mengusulkan agar kebudayaan Betawi tak hanya hadir dalam perda atau sekadar seremonial. Kebetawian harus masuk dalam matapelajaran atau kegiatan ekstrakurikuler di sekolah, untuk mendorong perubahan sosial, termasuk menjaga sekaligus melestarikan budaya Betawi.

Berdasarkan catatan Laporan Keuangan Pemda DKI Jakarta 2021-2024, Alokasi anggaran pengembangan kebudayaan tahun 2024 mencapai Rp 117 miliar dengan realisasi 88,35 %. Sekdis Kebudayaan DKI Jakarta, Imam Hadi Purnomo mengakui, pihaknya telah memberi pendampingan untuk meningkatkan manajemen sanggar, termasuk mendorong legalitas perizinan, berbarengan dengan menyusun naskah akademik Pemajuan Kebudayaan Betawi dengan memperkuat narasi kebudayaan Betawi dalam dokumen perencanaan daerah guna menjawab tantangan Jakarta sebagai kota global, melalui penguatan pengalaman budaya, peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK), serta Obyek Pemajuan Kebudayaan (OPK) melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan agar tetap terjagadan lestari. (Yoga)