Aktivitas merger dan akuisisi (M&A) di Asia melonjak pesat pada paruh pertama 2025, dengan total nilai transaksi mencapai US$ 650 miliar, naik dua kali lipat dibandingkan periode yang sama tahun lalu menurut data LSEG Reuters. Jepang menjadi motor utama lonjakan ini, mencatat nilai transaksi M&A sebesar US$ 232 miliar—lebih dari tiga kali lipat dibandingkan tahun lalu.

Pemerintah diminta untuk menyelesaikan masalah fundamental sektor perumahan dan menyiapkan database tentang kebutuhan rill secara nasional, baru kemudian menyusun roadmap untuk pemenuhan kebutuhan tersebut. Hal ini penting dilakukan agar program pembangunan tiga juta unit rumah tepat sasaran, dapat diterima masyarakat, dan bisa memperbaiki kesejahteraan mereka. Demikian benang merah dalam acara Berita Satu Spesial The Forum yang mengangkat tema Jalan Panjang Atasi Baclog Perumahan: Rumah Murah Layak Huni Hanya Mimpi? Dengan Pembicara Sekjen DPP Real Estat Indonesia (REI) Raymond Ardan Arfandy, Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch All Tranghanda, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna, dan Marketing add Sales Hub Departemen Head PT Propan Raya ICC Rionaga Yapi di kantor B-Universe, PIK 2, Tangerang, Banten.  Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi (Susenas) BPS 2024, masih adanya backlog perumahan di Indonesia yang cukup tinggi. Angka resmi terakhir berdasarkan data Susenas BPS 2024, backlog ber perumahan di Indonesia berkisar 9,9 juta unit pada tahun 2023. Meskipun terjadi penurunan dari angka sebelumnya, angka 9,9 juta unit masih menunjukkan kebutuhan perumahan yang sangat besar dan mendesak. (Yetede)

Titik balik lifiting minyak mentah terjadi pada tahun ini, lebih cepat dari proyeksi sebelumnya pada 2026. Tingkat produksi minyak mentah 2025 pun bakal melampaui target yang ditetapkan dalam APBN 2025 yakni sebesar 605 ribu barel per hari (bps). Meningkatnya volume lifting minyak bumi dalam negeri seiring dengan beroperasinya proyek Forel dan Terbukti yang telah onstream bulan lalu. Lapangan migas lepas pantai Natuna itu memberikan potensi tambahan produksi hingga 20.000 bps. Pertumbuhan produksi minyak teranyar datang dari lapangan Banyu Urip dengan tambahan produksi mencapai 30.000 bph. Lonjakan lifting blok migas yang terletak di Bojonegoro, Jawa Timur itu diresmikan oleh Presiden Prabowo Subianto secara daring (online) dari Bali pada Kamis (26/06/2025). Menteri ESDM Bahlil Lahadahlia mengatakan, lifting Blok Cepu semula sebesar 150 ribu bph. Dengan tambahan produksi teranyar ini maka total kontribusi Blok Cepu menjadi 150ribu bph atau setara dengan 25% litfing nasional. "Ini kerja delapan bulan dan maju lebih cepat 10 bulan dari perencanaan. Ini kita lakukan sejak enam hari presiden dilantik," kata Bahlil. (Yetede)

PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDCO) resmi mengakuisisi saham Fortuna International (Barbados), Inc dari Repsol E&P, S.a.r..1 senilai US$ 245 juta atau setara dengan Rp 6,88 triliun. Fortuna International merupakan entitas yang memegang hal partisipasi tidak langsung sebesar 24% di Production Sharing Contract (PSC) Corridor. PSC Corridor merupakan wilayah kerja migas yang terdiri atas tujuh lapangan produksi  gas dan satu lapangan minyak, seluruhnya berlokasi di daratan  Sumatra Selatan. Seluruh produksi gas dari blok ini telah terikat kontrak jangka panjang dengan pembeli domestik dan Singapura yang bereputasi tinggi. Direktur Utama MedcoEnergi Hilmi Panigoro mengungkapkan bahwa akuisisi ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang perseroan. "Aksi korporasi ini sejalan dengan  fokus kami dalam mengelolas aset berkualitas  tinggi yang mampu menghasilkan arus kas kuat dan berkelanjutan. Di saat yang sama, ini menunjukkan, komitmen kami terhadap pembangunan nasional dan transisi menuju energi rendah karbon, dengan gas alam sebagai tahapan penting dalam proses tersebut," ujar dia. (Yetede)

PT Timah Tbk (TINS) berupaya memperbesar keuntungan dengan menjalin kemitraan strategis bersama timah asal China, Yunnan Tin  Company Ltd, untuk memengaruhi harga timah global. Perseroan juga melanjutkan optimalisasi atas sumber daya dan cadangan serta penambangan. Sebagai satu-satunya pemain timah terbesar di Tanah Air dengan sumber daya mineral sebanyak 672 ribu batang atau unit timah ingot (Sn) dan cadangan mineral timah sebesar 350 ribu ton, PT Timah memegang sekitar 13-15% pasar timah dunia. Sedangkan, Yunnan Tin menguasai hampir 50% dari pasar timah dunia. Tak berlebihan, kerja sama TINS dan Yunnan Tin pun diekspektasikan bakal turut mengendalikan pergerakan harga timah di pasar internasional. Direktur Utama PT Timah Restu Widiyantoro menceritakan bahwa beberapa waktu yang lalu, perseroan telah menerima kunjungan dari CEO Yunann Tin. Sebagai balasan, PT Timah akan mengirimkan tim untuk berkunjung ke\e Yunnan Tin untuk mempelajari tata kelola bijih timah di China. "Kami mengakui, Yunnan Tin berada dua atau tiga langkah di depan kami. Jadi kami masih harus belajar bagaimana mengelola timah mulai dari bijih timah sampai menjualnya ke pasar internasional," jelas Restu.  (Yetede)

Strategi pemerintah untuk melibatkan platform perdagangan elektronik (e-commerce) sebagai mitra dalam memungut pajak dari perdagangan digital, diyakini akan memperluas basis penerimaan negara di sektor ekonomi digital. Namun, efektivitas kebijakan ini sangat bergantung pada desain kebijakan dan kesiapan ekosistem digital, terutama pelaku  UMKM. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian keuangan (DJP Kemenkeu)sedang menggodok regulasi tentang penunjukkan e-commerce sebagai pemungut PPh Pasal 22, atas transaksi penjualan barang oleh merchant yang berjualan melalui Perdagangan melalui Sistem Elektronik (PMSE). Kebijakan tersebut akan diberlakukan untuk pelaku usaha dengan omzet di kisaran Rp 500 juta sampai dengan 4,8 miliar. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat DJP Kemenkeu Rosmauli menjelaskan pada saat regulasi tersebut berlaku akan terjadi pergeseran  dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri akan terjadi pergeseran dari mekanisme pembayaran PPh secara mandiri oleh pedagang online, menjadi sistem pemungutan PPh Pasal 22 yang dilakukan oleh e-commerce sebagai pihak yang ditunjukan. (Yetede)

Perdana Menteri (PM) Tiongkok Li Qiang pada Kamis (26/06/2025) mendesak Bank Investasi Infrastruktur Asia atau AIIB meningkatkan dukungannya teradap Prakarsa Sabuk dan Jalan (BRI) yang digawangi oleh China. Dalam pidatonya pada upacara pembukaan pertemuan tahunan ke-10 bank tersebut di Beijing, Li memanfaatkan momentum mengendurnya dukungan AS terhadap lembaga-lembaa yang dipimpin Barat, seperti Bank Dunia dan IMF. Presiden Donal Trump menyebut kedua kreditor internasional tersebut lebih menguntungkan negara-negara lain. "Saya berarap AIIB akan tetap berkomitmen untuk membuka regioanalisme dan komunikasi di antara negara-negara Asia dan negara-negara d seluruh dunia," kata Li. Penting juga, tambah dia, untuk meperkuat sinergi antara AIIB dan Prakarsa Sabuk dan Jalan serta Prakarsa Pembangunan yang digawangi oleh China. "Komentar Perdana menteri Li menandakan upaya berkelanjutan dari China untuk memanfaatkan kekacauan yang disebabkan oleh kebijakan perdagangan dan ekonomi Trump," kata Stephen Olson, Peneliti senior tamu di Institut Studi Asia Tenggara  dan mantan negosiator perdagangan AS. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) menggandeng Testron Aviation berupaya mengembangkan industri pesawat ambifi (seaplane) di Tanah Air. Ditjen Hubud, Lukman F Laisa menjelaskan pesawat amfibi dibutuhkan sebagai upaya untuk meningkatkan konektivitas antarpulau dan memperluas kemampuan di daerah-daerah terpencil dan terdepan. Hal tersebut disampaikan Lukman saat membuka workshop dengan tema "Pengembangan Industri Seaplane di Indonesia," pada Selasa (26/6). Workshop ini dihadiri oleh internal Kemenhub, pemerintah provinsi, operator penerbangan, pengelola pariwisata di berbagai daerah di Indonesia serta pihak lainnya yang terkait dengan pengembangan industri seaplean. Menurut Lukman, Indonesia sebagai negara dengan geografi yang terdiri lebih dari 17.000 pulau, membentang di laut yang luas sehingga membutuhkan solusi mobilitas yang inovatif. (Yetede)

Pertumbuhan perbankan syariah dan keuangan syariah menunjukkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan perbankan nasional secara keseluruhan. Oleh karena itu, ekonomi syariah diharapkan bisa menjadi  arus utama pertumbuhan bukan lagi sebagai pelengkap. Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) Rosan Roelani mengatakan, sebagai salah satu  negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia harus punya peran aktif di regional dan dunia. Menurut dia, potensi ini sangat luar biasa, dari beberapa scoring, Indonesia masih berada pada nomor tiga di global halal industri. Padahal di Indonesia memiliki potensi lebih dari 80% konsumen Indonesia yang telah menyadari pentingnya produk halal. Pasar domestik sebenarnya sudah sangat siap untuk mendukung pertumbuhan industri halal. Namun, tantangan tetap ada, mulai dari literasi halal yang masih rendah di kalangan pelaku usaha hingga belum optimalnya harmonisasi sertifikat halal antarnegara. Oleh karena itu, penguatan ekosistem halal tidak bisa melakukan secara parsial. Diperlukan sinergi antara regulator, pelaku usaha, konsumen, dan lembaga keuangan seperti BSI terus menjalin kolaborasi lintas sektor untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai pemain utama dalam ekonomi syariah global. (Yetede)

Pemerintah meresmikan dua bullion bank pertama di Indonesia, yakni Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia (BSI), pada Februari 2025. Kehadiran bank emas ini digadang-gadang mampu memanfaatkan potensi cadangan emas nasional yang besar serta memperkuat ekosistem keuangan berbasis logam mulia.

Namun demikian, di balik peluang ekonomi tersebut, muncul sorotan terhadap aspek perpajakan dan keamanan finansial. Saat ini, regulasi perpajakan yang berlaku, seperti PMK No.48/PMK.03/2023, hanya mengatur pajak penghasilan atas penjualan emas batangan. Sementara itu, skema imbal hasil dari simpanan, pembiayaan, dan penitipan emas di bullion bank belum sepenuhnya tercakup dalam ketentuan pemotongan pajak (withholding tax).

Ketiadaan kewajiban pelaporan rekening bullion kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) juga dinilai menjadi celah penghindaran pajak. Laporan transaksi bullion baru diwajibkan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sementara akses DJP masih terbatas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait potensi penyalahgunaan rekening bullion untuk menyamarkan dana dari tindak pidana perpajakan atau pencucian uang.

Pakar kebijakan fiskal mendorong pemerintah untuk segera memperbarui regulasi akses data keuangan dan objek sita dalam pemulihan kerugian negara, serta menyusun aturan perpajakan yang relevan dengan kegiatan usaha bullion. Jika dikelola dengan pengawasan yang tepat, bullion bank diyakini dapat menjadi sumber penerimaan negara sekaligus memperkuat stabilitas keuangan nasional.